Pak Abimanyu ysh, Minggu lalu sewaktu bertandang ke DKP saya mendengar bila pemikiran bapak cukup banyak mewarnai kebijakan kelautan dan pesisir kita, sehingga pantas untuk menyerap informasi lebih ke hulu.
Dari lepasnya Sipadan dan Ligitan sebenarnya ada kaidah hukum internasional baru yang menunjuk kedaulatan suatu negara, yaitu 'okupansi efektif'. Kalau diterapkan dalam istilah kita: 'pemanfaatan ruang' secara nyata. Sehingga persoalan pulau-pulau terluar bukan persoalan klaim politik, tetapi 'penataan ruang'. Hal ini sudah tercium sejak perebutan Kepulauan Spratly oleh tiga negara dimana masing-masing negara berlomba-lomba membuat 'bangunan'. Bila kita 'tidak kuat' di Natuna, beberapa negara sudah melirik sejak beberapa tahun yang lalu. Pemanfaatan ruang walau di dalamnya termasuk 'kawasan/zona lindung', adalah tidak tepat untuk diterapkan pada pulau-pulau terluar. Karena sejujurnya kita tidak mampu 'melindungi kawasan lindung' itu secara intens. Tidak seperti Australia yang begitu hebatnya ''melindungi' Pulau Pasir yang ditetapkan oleh mereka sebagai 'kawasan konservasi sda'. Pulau-pulau terluar harus ditetapkan sebagai kawasan budidaya dengan adanya bukti-bukti fisik yang harus terlihat jelas (tidak sekedar patok). Sehingga ketika ada rekan Dephan bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk Pulau Batek, jawaban saya ketika itu bukanlah agar disusun RTR-nya, tetapi supaya segera dibangun menara suar. Tahun lalu 'aspek pemanfaatan ruang efektif' ini kita coba lagi di Karang Unarang - Ambalat, dan ternyata menggusarkan Malaysia. Sangat perlu berlaku ofensif di batas-batas negara, karena sudah merupakan tuntunan (3:200). Beberapa pemikiran tentang perlunya 'pemanfaatan ruang efektif' ini juga mendasari rencana pembangunan 'jalan inspeksi nasional' di sepanjang perbatasan dengan Serawak, dan juga PNG. Menurut informasi Pak Rofiq, malah Pemda Kabupaten Malinau bersedia 'mengongkosi' pembangunan 'jalan nasional' itu. Suatu pemikiran serupa tahun lalu untuk Kepulauan Mapia, bila DKP merekomendasikan pelayaran perintis reguler, DPU merekomendasikan pembangunan airstrip di Pulau Bras. Memang plan no logic, tergantung dimana kita berdiri. Saya coba mengumpulkan apa-apa saja yang seharusnya kita 'budidaya'-kan di pulau-pulau terluar: 1 sebagai lokasi menara suar <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/3232> 2 sebagai hub transportasi dan outlet <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/3074> 3 sebagai kapal induk nan diam <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/2309> 4 sebagai jurassic park <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/2324> 5 sebagai kawasan pariwisata <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/2431> 6 sebagai metropolitan <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4038> , dll dan justru saya mengharapkan pencerahan Pak Abimanyu bila ada ide dan pemikiran lain serta contoh terapannya bila ada. Demikian pak. Salam. -ekadj --- In [email protected], "abimanyu takdir alamsyah" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Pak Eka ysh, > > kok membimbing sih? lebih tepat kita kembangkan bersama, mengingat bahwa > walaupun hak diperoleh sejak UNCLOS 1982, kesadaran tersebut baru muncul > kembali pada akhir tahun 1990-an, jadi pasti masih banyak kelemahannya. > mengenai sengketa simpadan dan ambalat, bila mempelajari kontur alami bawah > laut dikaitkan dengan kesepakatan internasional yang sudah dicapai, secara > jujur saya pribadi merasa bahwa aspek politik lebih dominan daripada aspek > ilmiahnya. Apalagi data ruang diperairan bawah permukaan laut kita masih > amat sangat terbatas. Walaupun demikian kita harus tetap melangkah maju > untuk memperjuangkan kedaulatan secara lebih strataegis, jangka pendek > maupun jangka panjang, termasuk usulan / memperjuangkan hak lebih jauh > daripada sekadar kesepakatan internasional yang telah dicapai selama ini. \ > Secara ilmiah (oceano-geografis), karena kesepakatan pulau masih berupa > 'daratan yang tidak tergenang' waktu laut pasang, maka dengan kenaikan air > laut kita cenderung akan menghadapi resiko pengurangan 'wilayah daratan' > kita. Oleh karena itu saya sangat mendukung waktu kita membangun suar di > karang unarang, yang menurut kesepakatan internasional secara formal masih > dianggap 'bukan pulau'. Kita perlu memperjuangkan bahwa pulau tidak berdiri > sendiri tetapi merupakan kesatuan sistem lingkungan yang hanya exist apabila > bertahan bersama 'badan pulau' serta unsur-unsur sistem bio-geo-fisik di > bawah permukaan laut sekitarnya. Dengan demikian maka penentuan puluhan > kapling-kapling untuk 'ekploitasi pasir laut' di sekitar gugus pulau > Barelang tempo hari patut dianggap 'kriminal' bahkan 'sabotase' bila > ditinjau secara keberlanjutan negara kepulauan kita, walau oleh sebagian > mungkin dianggap pahlawan peningkatan devisa (untuk ekonomi jangka > pendek???). Saya cenderung mengusulkan bahwa batas negara secara > internasional yang disepakati sesuai ONCLOS 1982 hendaknya berdasarkan > kondisi tahun 1982, dan bukan kondisi tahun -tahun setelahnya, apalagi > setelah muka (paras) laut naik. > Untuk ke dalam wilayah laut NKRI, hendaknya kita segera merevisi peta-peta > wilayah pulau-laut di setiap daerah sebelum menyusun program pembangunan dan > kemudian rencana tata ruang didarat maupun di laut (HPL?). Untuk itu > informasi setempat perlu menyertakan kepentingan komunitas lokal serta > memasukkan potensi dan resiko lingkungan setempat agar lengkap informasi > mengenai kondisi ekoregion / bio-geo-fisik lingkungan bawah paras laut serta > kondisi existing antroporegion / daerah jelajah komunitas lokal di daratan > maupun di laut berdasarkan waktu-ruang masing-masing kegiatan, sebagai dasar > penyusunan program pembangunan dan rencana tata ruang sebagai alokasi > waktu-ruang tahapan penerapannya. > Kekuatan suatu bangsa dalam skala internasional hanya dapat diperoleh dengan > memperkuat kekhasan potensinya, untuk Indonesia adalah keragaman kekayaan > alam dan komunitas pulau-laut, termasuk kemampuan pengelolaannya secara > lebih mandiri. Karean kesadaran tersebut baru berkembang, maka selain > progarm jangka pendek (lima tahunan jabatan kepala negara?) maka setiap > warga negara dan profesi perlu bersama-sama mendukung kebangkitan bangsa > kepulauan kita, tidak dengan mempercepat pengurasan habis kekayaan > lingkungan kita (seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ataupun > pelaku ekonomi jangka pendek selama ini) tetapi (belajar dari Jepang, > Malaysia, dll) justru dengan secara betahap dan strategis meningkatkan > penguasaan teknologi kelautan (plus kepulauan tentunya, bukan daratan). > Dengan demikian di masa datang ZEE Indonesia bukan tempat pesta pora nelayan > asing tetapi nelayan kita bekerja sama dengan pelaku dari negara lain. > Sedangkan kegiatan di perairan (perikanan, perhubungan, fasilitasi kesra > komunitas gugus pulau mikro, industri kelautan, bahkan kegiatan ilmiah > pulau-laut terutama dikuasai oleh kecanggihan kemampuan negara kepulauan > terbesar didunia ini. Dan untuk itu kita tidak perlu malu untuk bertahap dan > memakan waktu panjang, seperti panjangnya proses restorasi Meiji di Jepang. > Pulau-pulau perbatasan akan cukup terjaga aksistensinya apabila > keberadaannya tidak sekadara dilepas kepada mekanisme alam namun justru > dikembangkan sebagai kesatuan gugus pulau dan sistem pembangunan sabuk > perbatasan negara yang merupakan rantai interaksi transaksi (mutual) antar > negara yang bersebelahan (tidak seperti nasib pembangunan masyarakat di > kawasan Indonesia di Pulau Sebatik saat ini). Wilayah lain didalamnya > merupakan kesatuan sistem pendukung kekukuhan fungsi sabuk pembangunan > tersebut, sekaligus mesin distribusi penyebaran kesejahteraan warga negara > NKRI tercinta ini. Pulau-pulau Wetar, Sebatik, Miangas serta gugus pulau > kecil dan mikro serupa dan di sekitarnya merupakan beberapa dari sasaran > strategis pengembangan tersebut. Tujuh propinsi kepulauan dan kabupaten > gugus pulau kecil/mikro merupakan bengkel utama penyusunan sistem > pembangunan pulau-laut agar lebih mantap dalam pengembangan garis > belakangnya. Waterfront kita bukan ditepi pulau masing-masing, tetapi justru > di laut-laut sepanjnag perbatasan. Ipteks yang dikembangkan tidak lagi > dibatasi oleh darat. Karena masa depan jantung atau wilayah nusantara negara > kepulauan kita akan semakin didominasi laut (apalagi kalau kenaikan muka > laut tak bisa dihindari lagi) sehingga penguasaan bio-teknologi pembangunan > manusia dan lingkungannya pada abad-abad kemuka sudah harus disiapkan kearah > penguasaan pulau-laut (alam maupun buatan) tersebut. Kita harus meningkatkan > belajar dari kondisi didir sendiri dan tidak dari negara daratan atau negara > pulau-laut yang lebih kecil. > > Mungkin sementara itu dulu garis besar dari konsep pembangunan dan penataan > ruang kepulauan yang perlu kita kembangkan bersama untuk generasi mendatang. > > > Wasalam, > > Abimanyu > > > > 2008/5/1 ekadj08 [EMAIL PROTECTED]: > > > Pak Abimanyu ysh, > > > > Saya senang sekali bila bapak berkenan memberikan bimbingan dalam kajian > > kelautan ini, terutama hingga ke wilayah perbatasan. Supaya kita lebih siap > > dalam menghadapi sengketa<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1111>, > > memiliki wawasan <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1286> yang > > cukup, berjiwa jalasveva jayamahe<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4130>, > > dan mampu menegakkan kedaulatan <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1290> di perairan > > kita. Sehingga kita dapat memilih dan menentukan pendekatan<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1714> yang > > seharusnya kita lakukan, memiliki peralatan<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/2309> membangun > > yang pantas, dan mencuatkan kemampuan laten<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4044> yang > > kita miliki. > > > > Saya memulai kajian batas laut ini sejak 2004 pada beberapa wilayah laut > > dalam (utara Timor <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/3232>) > > dan laut luar (selatan Rote<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/3066>), > > bersama rekan Ary <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/5183>,Idris, > > dll. Saya kira untuk Indonesia Timur sudah dilakukan semua penataan ruang > > berbasis batas laut, terakhir dilakukan oleh rekan Sadar untuk selatan > > Wetar, serta Mapia (PU-DKP). Namun memang memiliki keterbatasan ide tentang > > apa-apa yang harus kita lakukan terhadap laut tersebut. Mohon dilanjutkan > > pak. > > > > Saya sudah menuliskan dalam agenda lokasi-lokasi yang bapak sebutkan. > > Untuk Bu Any, terima kasih atas informasinya, ada lagi? Salam. > > > > -ekadj > > > > > > --- In [email protected], "abimanyu takdir alamsyah" takdir65@ > > wrote: > > > > > > Pak Eka ysh, > > > > > > Betul bahwa kita perlu mengembangkan wawasan nusantara secara lebih > > > 'merdeka' shingga konsep pembangunan masa depan kita lebih membumi.... > > > > > > Mungkin bukan sekadar 'revolusi ke laut' yang diperlukan, tetapi > > > pembangunan yang integratif berbasis 'pulau-laut', seperti integratif > > > dan saling belajar serta saling dukung secara sosial-ekonomi-budaya > > > komunitas laut dengan komunitas darat di berbagai belahan bumi > > > Indonesia ini. The real political and environmental region of > > > Indonesia. > > > > > > Kesadaran bangsa kita sebagai bangsa kepulauan juga dapat semakin > > > meningkat bila sejak sekarang semua peta Indonesia selalu memasukkan > > > informasi di perairan selain di daratannya. Informasi bahwa wilayah > > > Indonesia sekarang sudah tidak lagi cuma hingga 3 mil laut dari pantai > > > seperti saat kemerdekaan dulu tetapi sudah termasuk hak pengelolaan > > > ZEE 200 mil laut plus hak di dasar laut konstinen yang sedang > > > diperjuangkan sebagian pakar batas laut kita. Juga peningkatan > > > kesadaran bahwa batas dari Sabang sampai Merauke dan dari Timor sampai > > > Talaud sebetulnya sangat mempersempit wilayah negara kesatuan RI > > > tercinta kita, karena batas negara paling Barat adalah laut di luar > > > Pulau Benggala, di Utara laut di dekat Pulau Miangas, di laut Selatan > > > dari Pulau Ndana (Rote), hingga batas Timur bersebelahan dengan Papua > > > Nugini. > > > > > > Hipotesis saya, kalau kebangkitan bangsa disebut-sebut tanggal 2 Mei > > > seabad lalu, maka "KEBANGKITAN BANGSA KEPULAUAN INDONESIA" mungkin > > > lebih tepat TANGGAL 28 Oktober 1928, 10 windu (80 tahun) yang lalu, > > > saat dinyanyikannya lagu " Indonesia, "TANAH-AIR"-ku...." pertama > > > kali. Walaupun pemuda-pemuda nusantara telah mendeklarasikan sumpah > > > pemuda, tetapi baru dalam lirik lagu yang digubah W.R. Soepratman > > > pertama, kali menyebutkan INDONESIA, TANAH AIRKU....tanah dan air, > > > pulau dan laut......yang kemudian diperjuangkan tokoh-tokoh kita > > > melalui Deklarasi Djuanda (yang perayaan 50 tahunnya cukup > > > ....'sederhana') dan baru diakui berhasil sampai seluas sekarang pada > > > tahun 1992......Juga masih sepi tanggapan, karena kita lebih 'terbius' > > > oleh 'pilkada' dan 'korupsi'......(Mungkin calon-calon kada atau wakil > > > rakyat yang tidak sadar lingkungan seharusnya dicoret dari daftar yang > > > lulus kelayakan ya? he he he) > > > > > > Mungkin baru itu ide-nya pak, mungkin dapat menjadi ide dasar > > > filosofis pembangunan bangsa ke depan... (termasuk penataan ruang > > > tentunya). > > > > > > Sekian dulu, > > > > > > Abimanyu
