Setuju pak, Masalahnya justru setelah Deklarasi Djuanda 51 tahun yang lalu, dan UNCLOS 16 tahun yang lalu, bahkan lahirnya UU 27/2007 setahun yang lalu (walau ...15 tahun setelah UNCLOS), hanya sedikit pakar pembangunan dan tata ruang membacanya apalagi mencoba mengembangkannya menjadi strategi pembangunan nasional sejak tingkat pemerintahan. Padahal rangkaian produk formal tersebut baru merupakan dasar legal yang berhasil ditelurkan dan masih perlu semakin disempurnakan dan dilengkapi, sebagai bagian dari rangkaian upaya mewujudkan tanah-air Indonesia yang utuh dan berjaya di pulau-lautnya sendiri, dan mampu bekerjasama sama derajat dengan negara kepulauan maupun maritim lainnya. Padahal masih banyak langkah-langkah nyata yang perlu direalisasikan dari bawah hingga tingkat pemerintahan secara jangka panjang (bukan per pemilu). Padahal pakar-pakar tersebut yang bergelut, bukan saja di tingkat akademis (sekolahan) namun juga tingkat kebijakan pembangunan dan operasionalisasinya.
Saat ini UU 27/2007 telah berhasil dilahirkan, termasuk program mitra bahari yang sudah menjadi wahana seluruh anak negeri, tidak lagi merupakan tanggung jawab salah satu dirjen di DKP. Pemerintahpun telah mulai terjun ke laut. Gemala (gerakan masuk laut) juga telah menjadi salah satu moto NTT. Pesta olahraga pantai Asia juga tahun ini mulai digelar di Bali. Tahun 2009 bersama beberapa negara kepulauan lainnya, plus USA, Australia dan peminat lainnya negara kita telah berinisiatif untuk mengadakan World Ocean Conference I di Manado. Termasuk gagasan pewujudan pusat pengembangan berskala internasional di dua propinsi sebelah timur laut NKRI juga telah dicanangkan. Termasuk mengevaluasi kelemahan selama ini yang membiarkan laut kita dijarah kapal asing, atau pengusaha luar daerah yang tidak mengikut sertakan dan mengupayakan kesejahteraan nelayan/masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil setempat. Termasuk upaya peningkatan kelentingannya menghadapi resiko dan bahaya yang harus dihadapi dalam kehidupan setempat agar tidak menjadi bencana yang tak terantisipasi sebelumnya, dsb, dst. Jadi ini bukan sekadar wacana awal yang mencoba gagasan baru pengembangan kawasan maritim, karena negara kepulauan bukan sekadar negara daratan pulau atau negara penngasa laut seperti Inggeris dulu, tetapi kehidupan dan penghidupan di pulau-laut dengan segenap isi dan permasalahannya. Atau...kita biarkan generasi penerus kita kelak lupa bahwa kita (pernah) punya tanah-air indonesia....dan belajar tentang .... Indonesia .....dari bangsa kontinental, karena kita (mungkin) sudah pidah ke negara daratan lain...karena tanah-air dulu itu sedikit demi sedikit sudah dijual untuk peningkatan kas pemerintahan periode pemerintahan masa itu dan pakar-pakar masa itu masih sibuk mengurus upaya peningkatan investasi dari negara atas angin agar menambah lapangan kerja buruh-tani-industri sesuai kepentingan mereka....tanpa greget untuk bangkit mandiri dan menguasai ipteks dan kepemerintahan mandiri berbasis kekayaan dan tantangan lingkungan hidupnya sendiri. Tanpa idealisme dan motivasi, semua tindakan cuma sekerup mekanistik sistem kapitalisme dunia, tanpa realisasi dan kegigihan usaha semua gagasan dan rencana cuma mimpi...buruk... Wah, maaf...kepanjangan dan kelamaan nulisnya... Musti ke lapangan lagi....he he he... Salam, Abimanyu 2008/9/22 abdul alim salam <[EMAIL PROTECTED]> > Untuk memahami laut mulai aja dengan mempelajari UNCLOS ( United Nations > Convention on the Law of the Sea) 1982. Di Dewan Kealutan sudah > diterjemahkan. Silakan ajukan surat ke sekretariat. Untuk Lembaga > pemerintah, perguruan tinggi dan asosiasi dapat diberikan gratis. > > Wassalam > AAS > > --- Pada *Sen, 22/9/08, risfano <[EMAIL PROTECTED]>* menulis: > > Dari: risfano <[EMAIL PROTECTED]> > Topik: [referensi] Di laut Kita... Jalesveva Jayamahe! > Kepada: [email protected] > Tanggal: Senin, 22 September, 2008, 12:37 AM > > Bung Abimanyu dan rekan2 ysh. > Terima kasih atas tanggapannya. Saya jadi ingat waktu di kota kelahiran > dulu, kebetulan rumah saya dekat kesatrian angkatan laut, jadi tiap hari > saya lewat gerbang bertulusan "*Jalesveva Jayamahe*" (Justru di laut lah > kita jaya?) dengan dua ranjau laut di kiri-kanannya. > Kemudian ikut "pramuka laut", supaya bisa renang gratis di kesatrian AL > tersebut. Ya setidaknya waktu itu hafal lah nama-nama KRI, arti tiap-tiap > bendera, serta simpul tali temali di kapal. Sehingga sempat bercita-cita > jadi KKO (he he he). Tapi ternyata ada lho teman saya yang eks marinir lalu > kuliah lagi dan jadi dosen arsitektur. > Ya, seperti Bung Abimanyu duga, lalu sekolahnya tentang tata guna tanah. > Jadi mendarat lah. Mungkin ada baiknya bagi saya untuk belajar kembali > tentang kelautan, yang dikawinkan dengan planning. > Salam, > Risfan Munir > > > > --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, "abimanyu takdir alamsyah" <[EMAIL > PROTECTED]> > wrote: > > > > Pak Risfan ysh, > > > > Tanggapan saya ke Pak Aby bukan untuk beliau saja pak, juga untuk > mengajak > > rekan-rekan lain untuk mencoba keluar dari kotak "planning school" yang > > masih berbasis daratan dan mulai berbasis pulau-laut (tanah-air) > Indonesia > > tercinta. > > Kalau soal "World City" itu justru bukan berasal dari pendapat pribadi > saya > > tetapi dari beberapa tulisan mengenainya. Menurut kriteria tersebut, > tidak > > otomatis suatu kota besar dapat berfungsi sebagai "World City" (mungkin > Pak > > Risfan juga tahu soal tersebut). > > > > Pertanyaan bapak mengenai "wilayah lautan dan pesisir" adalah inti dari > > pertanyaan khas sebagian besar rekans yang masih berbasis Indonesia > tanahku > > (motherland) , belum tanah-airku. Mungkin "regionisme" ini juga merupakan > > hasil penjajahan pendidikan negara benua (negara daratan) terhadap > > pakar-pakar negara archipelago dan pulau-pulau kecil (SIDC). > > > > Secara singkat, kekhasan konsep perencanaan wilayah kepulauan yang > mencakup > > pulau-laut, dengan pesisir yang nomor 4 terpanjang di dunia dan lautan > yang > > dua-pertiga luas wilayahnya, adalah kita perlu selalu peduli bahwa > sebagai > > negara kepulauan (yang dengan kenaikan muka laut daratannya akan semakin > > berkurang) keberlanjutan negara ini sangat tergantung kepada > keberlanjutan > > pulau dan kualitas laut yang akan menjadi sumber daya terbesar kehidupan > > kita kalau saat sumberdaya daratannya sudah habis dirambah atau dijual. > > Kelemahan kita dalam mengelola laut (termasuk bencana di laut) adalah > karena > > kita memang tidak menyiapkan pengelolaannya, walaupun Deklarasi Djuanda > > memperjuangkan bahwa negara kita bukan daratan plus 3 mil laut sekitarnya > > tetapi termasuk laut Nusantara. > > Laut juga bukan tempat pembuangan sampah atau lumpur Lapindo, dsb, dst. > > Sayangnya memang kita lebih banyak terdidik menjadi masyarakat darat, > > walaupun masyarakat pulau-laut dan masyarakat laut kita kehidupannya > justru > > lebih banyak tergantung lautan daripada daratan. Belanda yang pernah > > menjajah kita saja sekarang sudah mulai mengembangkan konsep-konsep > > terapung, karena sadar tidak selamanya konsep membendung laut mampu > > mempertahankan wilayahnya yang semakin terancam oleh kenaikan muka laut. > > > > Banyak aspek yang perlu kita kupas bersama disini, tapi mungkin Pak Aby > > tidak berselera... .Sory Yang. > > > > Wasalam, > > > > Abimanyu > > > > > > > ------------------------------ > Nama baru untuk Anda! > <http://sg.rd.yahoo.com/id/mail/domainchoice/mail/signature/*http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/> > Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan > @rocketmail. > Cepat sebelum diambil orang lain! > >
