Selamat Tahun Baru,

Kantor pusat BUMN di Jakarta? Ah, bukannya sebagian di Singapura, 
KL, Abudabi, di tempat-tempat pemiliknya disana? Bukannya disini 
cuma manajemen operasiya saja. Mungkin para pencari kerja juga tahu, 
sehingga mereka banyak mencari kerja sebagai TKI ke sana.

Arah diskusi ini tampaknya lebih fokus kalau bicara bagaimana 
mendorong pertumbuhan (ekonomi) di daerah, untuk mengurangi 
orientasi orang ke Jakarta. Dari pada diskusi sebelumnya yang mau 
memindahkan ibukota. Karena itu tak layak dari segi biaya, lebih 
baik uangnya untuk bangun pusat-pusat ekonomi di daerah.

Sebaiknya Jabodetabek fokus kepada "growth management" bukan 
pembangunan (ekstensif). Di sisi lain, perlu kita cari skema-skema 
untuk mendorong, memberi insentif, dan memberi otoritas kepada 
daerah, karena meskipun sudah otonomi, tapi secara teknis untuk 
pengelolaan sarana dan SDA pokok (pelabuhan, jalan, energi, 
telekomunikasi, dst) masih terkesan terpusat. UU Kepelabuhanan 
misalnya sudah mulai ke daerah.

BUMN memang yang tampaknya disoroti sebagai "tangan-tangan" nasional 
yang masih terpusat. Tapi itu kan korporat, yang terpisah dari 
pengelolaan negara. Tapi memang di sana-sini dikeluhkan karena 
membuat pemerintah daerah seperti penonton saja. Baru kalau ada 
kasus konflik, Pemda dilibatkan. Walaupun tidak tertutup banyak juga 
Pemda yang merecoki operasi BUMN (dan swasta) di daerahnya. Tapi ini 
kan soal komunikasi dan pengaturan hubungan kewenangan setempat.

Soal kantor pusat, seperti kata BTS umumnya di HQ tak banyak 
orangnya. Tapi ada juga yang karyawannya masih banyak di Jakarta. 
Dulu PT Timah waktu restrukturisasi, salah satu fokusnya memindahkan 
kantor pusat dari Jakarta ke pulau Bangka. Dan itu disertai juga 
penciutan (pengurangan jumlah karyawan) kantor pusat. Beberapa bank 
dan seperti Pertamina tampaknya karyawannya di Jakarta masih besar 
jumlahnya. 

Kalau Pupuk Kaltim saya kira seperti kata BTS tak banyak karyawannya 
di Jakarta, karena perusahaan-perusahaan seperti itu kan lahirnya 
memang di daerah. Orang-orang daerah sana biasanya orientasi 
menyekolahkan anak (kuliah) dan rencana pensiun, sehingga invest 
real-estate di Jawa Timur, di Malang dan lainnya.

Kalau kesiapan (psikologis) karyawan BUMN untuk pindah saya kira 
bukan persoalan karena mereka biasanya memulai karier di lapangan. 

Untuk jangka panjang, biaya hidup yang tinggi di Jakarta juga secara 
alamiah mencegah urbanisan baru datang. Kebanyakan teman saya yang 
di daerah bilang, kalau gajinya naik 2x pun belum tentu dia mau 
pindah ke Jakarta. Tapi itu kalau di daerah punya pekerjaan. Makanya 
berikan insentif untuk buka usaha di daerah. Kalau daerahnya malah 
meningkatkan pungutan dan macam-macam prosedur, ya salah sendiri.

Di tempat saya bekerja, untuk barang cetakan, termasuk poster, 
spanduk, banner, lebih banyak dipesan di Malang, karena harganya 
jauh lebih murah, kualitas lebih bagus (tidak buru-buru). Banyak 
penerbit buka cabang atau menempatkan percetakannya (termasuk Kompas 
group) di sekitar Yogya, artinya karyawan banyak disana. Walaupun 
kantor pusat masih terpasksa harus di Jakarta, untuk mendekati 
pasar. Bahkan banyak teman konsultan yang keluarganya di daerah, 
karena toh dia proyeknya kadng di Jakarta kadang di daerah lain.

Tapi selain BUMN, dalam jangka panjang saya kira rekruitmen PNS 
pusat kecenderungannya juga memang dibatasi, sepertinya lebih banyak 
diarahkan sejak awal ke daerah. Alokasi anggaran juga seperti kata 
DJ Perimbangan Keuangan, secara agregat sudah lebih banyak porsi ke 
daerahnya, dari pada ke pusat (sektoral). Secara bertahap kemampuan 
pemerintah diharapkan juga meningkat kalau bibit-bibit unggul banyak 
berkarier di sana.

Salam,
Risfan Munir




--- In [email protected], Bambang Tata Samiadji 
<btsamia...@...> wrote:
>
> Halo Bung Andri, Selamat Tahun Baru 2009. wah..sepertinya Anda 
tak  lelah terus berjuang anti aglomerasi Jakarta. Saya juga anti 
aglomerasi Jakarta,cuman saya lebih berharap daerah itu melakukan 
inovasi untuk cepat berkembang dan maju, sementara Anda meminta agar 
Jakarta berhenti berkembang dan meminta kesempatan daerah untuk 
berkembang. Itulah yang saya bisa tangkap dari posting-posting Anda 
soal anti aglomerasi Jakarta di milis ini.
>  
> Dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi tulisan yang Anda 
tampilkan berisi ide agar ada keberanian Pemerintah untuk 
memindahkan kantor-kantor pusat industri (khususnya BUMN) pengolah 
sumber daya alam  ke daerah penghasil.. 
>  
> Saya berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada kekuatan yang bisa 
menahan aglomerasi Jakarta (mungkin tepatnya The Greater 
Metropolitan Jakarta), termasuk juga Pemerintah baik melalui 
regulasi maupun kebijakan fiskal. Tidak ada! Jadi bukan soal berani 
atau tidak berani, tapi memang ya tidak bisa.
>  
> Kemudian soal Headquarter Office yang di Jakarta agar dipindah ke 
lokasi SDA dengan anggapan bahwa headquarter office itu mampu 
mendorong perkembangan.. Ide ini rada aneh juga soalnya headquarter 
itu jumlah pegawainya tidak banyak, bersifat administratif, dan 
jumlah pegawai jauh lebih besar di lokasi SDA. Contohnya RNI itu. 
Walaupun ia mempunyai pabrik besar di Luar Jawa, RNI itu adalah 
Perusahaan Induk dari banyak anak-anak perusahaan. Ada 7 perusahaan 
anak bidang gula, 3 perusahaan anak bidang farmasi, dan 5 perusahaan 
anak bidang perdagangan. Terus mau dipindah ke mana?. Jadi ya tak 
mungkin harus pindah di Luar Jawa. Terus gimana dengan perusahaan 
anak di bidang perdagangan, khan nggak mungkin pindah ke Gorontalo 
(salah satu perusahaan anak di bidang gula).
>  
> Contoh Lippo di Karawaci dianggap sukses memindahkan Kantor Pusat 
di Karawaci sehingga mampu mengembangkan daerah sekitar juga perlu 
dipertanyakan. Soalnya perkembangan Karawaci itu sekarang ini bukan 
karena pindahnya Kantor Pusat Lippo, tetapi sudah menjadi bagian 
dari spill over perkembangan Jakarta (karena ada jalan tol). Coba 
saja Lippo itu pindah di Pangandaran (Kabuaten Banjar-Jawa Barat), 
ya nggak akan mampu men-generate perkembangan Pangandaran.
>  
> Itu pendapat saya. Thanks. CU. BTS.
> 
> --- On Thu, 1/1/09, Mohammad Andri Budiman <mand...@...> wrote:
> 
> From: Mohammad Andri Budiman <mand...@...>
> Subject: [referensi] FW: Beranikah Pemerintah?
> To: 
> Date: Thursday, January 1, 2009, 12:47 PM
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Artikel ini agaknya menunjukkan bahwa sudah banyak pihak yang
> merasakan aglomerasi Jakarta -- yang memang sudah sangat 
keterlaluan.
> 
> Salam,
> Andri
> 
> ----- Forwarded Message ----
> From: "bambangsoesatyo@ yahoo.com" <bambangsoesatyo@ yahoo.com>
> To: Forum Hipmi <forumhi...@yahoogro ups.com>
> Sent: Thursday, January 1, 2009 5:38:04 PM
> Subject: [ForumHIPMI] Beranikah SBY?
> 
> BERANIKAH PEMERINTAH?
> 
> memerintahkan manajemen pengelola BUMN untuk tinggal / pindah 
bersama
> keluarganya dipusat kegiatan BUMN itu?!!
> Banyak yang tidak pernah bisa mengerti atau mendapatkan penjelasan
> yang rasional kenapa BUMN selalu mempunyai kantor operasi di 
Jakarta.
> Kantor operasi yang sangat tidak efisien, kadang mewah tapi tidak
> secara strategis mempunyai guna untuk perseroan. Pertanyaan bahkan
> kegalauan kadang timbul melihat BUMN seperti Pupuk Kaltim misalnya
> yang material dasarnya di Kalimantan, pabriknya di Kalimantan,
> pasarnya Terutama di Kalimantan, harus mempunyai kantor di Jakarta.
> RNI mempunyai pabrik gula di Jawa tengah/timur, dekat dengan
> perkebunannya, pasar yang tersebar di Jawa tapi juga beroperasi 
dengan
> gagah di Jakarta. . Aneh memang jika semua operasi tehnis perseroan
> berlokasi diluar Jakarta, tetapi phisik para pengelolanya berada 
dan
> dibiayai dengan mahal untuk menikmati harumnya kekuasaan di Jakarta
> BUMN, seharusnya dapat menjadi lokomotif pembangunan daerah.,
> karena BUMN memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap disinsentif
> Usaha dan efektif sebagai alat untuk mentransformasi kebijakan
> pemerintah yang terkadang sulit diimplementasikan di lapangan . 
BUMN
> juga bahkan mampu menciptakan stimulan yang dapat membangun
> infrastruktur didaerah, termasuk sarana pendidikan dan sentra 
ekonomi
> lainnya.
> Dengan masuknya BUMN ke daerah diharapkan terjadi multiplier efek 
yang
> mampu meningkatkan size Perekonomian daerah. Baik melalui 
accumulated
> creating capital maupun efek ikutan dari pelaku usaha swasta yang
> masuk setelah resiko usaha mulai menurun. Dengan adanya business
> entity yang besar di daerah diharapkan juga mendorong 
desentraliasasi
> sumber daya manusia yang unggul ke daerah. Sumber daya yang selama 
ini
> lari ke Jakarta dapat ditahan oleh daerah karena terdapat tantangan
> dan kesempatan kerja yang setara. Jika manajemen RNI misalnya
> diwajibkan untuk berkantor dan bekerja di dekat pabrik Jawa tengah,
> Pupuk Kaltim ke Kalimantan, Merpati ke Makasar, Bukit Asam ke 
Sumatera
> selatan, Pertamina ke Riau, BNI ke Sumatera Utara. Maka dapat
> dibayangkan bagaimana semua pegawai inti yang mempunyai pendidikan
> bagus, pindah kedaerah membawa keluarga, membawa pindah kemakmuran
> yang mereka miliki. Semua suplier utama akan pindah, sekolah 
sebagai
> lembaga penunjang akan secara otomatis berdiri atau menyempurnakan
> diri, sentra perekonomian akan bergerak dan yang menarik akan 
terjadi
> interaksi antar komponen bangsa yang tadinya tidak saling mengenal.
> Kluster industri secara strategis akan terbentuk.
> Kemajuan tehnologi komunikasi dan peningkatan kemampuan industri
> transportasi memfasilitasi perseroan untuk beroperasi dengan 
efisien.
> Levis telah memindahkan kantor pusatnya jauh ke pinggiran kota, 
Lippo
> secara taktis memindahkan kantor pusat serta dengan konsisten 
memaksa
> semua jajaran SDM nya untuk pindah ke Karawaci. Mereka berhasil,
> lingkungan daerah nya pun berkembang. Tidak ada alasan bagi BUMN 
untuk
> juga kembali memfungsikan dirinya sebagai 'agent of development' ,
> didaerah mrk beroperasi.
> Diperlukan keberanian bertindak bahkan memerintah agar BUMN yang
> selama ini merajalela di Ibukota , bergaul, bersentuhan langsung
> dengan pusat kekuasaan dipindahkan secara phisik ke daerah yang 
memang
> tidak mempunyai dan membutuhkan big Bussiness entity untuk mampu
> menggali keunggulan komparatif nya. Perpindahan yang bisa diartikan
> berupa 'hijrah'. Perpindahan yang jangan diartikan sebagai 
kemunduran
> bahkan pengorbanan, tetapi perpindahan yang harus dirasakan sebagai
> perjalanan pulang kampung untuk membangun daerah.
> Beranikah Presiden Perintah Ini?!!
> tito sulistio
> 
> Sent from my BlackBerry(R) wireless device
> Sent from my BlackBerry(R) smartphone from Sinyal Bagus XL, 
Nyambung
> Teruuusss... !
> ------------ --------- --------- ------
> 
> Yahoo! Groups Links
>


Kirim email ke