Pak Is, Saya setuju anda. Papua sangat luas, lebih luas beberapa kali dari Jawa, dengan penduduk lebih sedikit dan lebih tersebar dengan banyak ragam budaya lokal. Tentu kondisi kultural yang berbeda menuntut pendekatan yang tidak stereotype seperti di kota-kota Jawa. Apakah konsep sepeda suatu yang wajar atau justru konsep baru bagi mereka yang lebih banyak jalan. Mungkin kota dengan konsep sepeda (16 km / jam) akan mencakup kawasan seluas Kebayoran Baru (awal). Sedangkan konsep kota berbasis jalan kaki seperempatnya. Alat transport sepeda harus import dari luar Papua (istilah import lebih jelas, walau tidak selalu dari luar negara). Begitu import sepeda lalu import sepeda motor yag bisa menguasai jalan sepeda dan jalan orang, artinya import BBM. Peningkatan konsumsi sudah jelas, bagaimana dengan peningkatan produksi dan pasarnya yang mampu memberi penghasilan lebih besar daripada peningkatan kebutuhan barang import yang di introduksi tersebut ? dsb, dst.
Mungkin yang lebih sesuai, kota pantai yang sudah ada dapat dikembangkan. Yang kondisinya sudah terpolusi konsep Jawa ya boleh dah rekan-rekan berotak kota Jawa bereksperimen di sana. Namun peningkatan permukiman berkonsep perdesaan (yang lebih maju tentu) justru mungkin lebih membumi. Apalagi kota selalu minta "disangga" sumber daya alam desa. Bagaimana kalau desanya belum kuat? import lagi? Apalagi bila kita tidak ingin perkembangan perekonomian Papua cuma didominasi oleh "sumbangan keberlanjutan keberadaan Freeport" saja. Banyak planner, juga yang berasal dari pulau ini, yang basis pembangunannya bukan kota tapi pembangunan perdesaan (halo rekan-rekan PWD, apa kabar?)....yang pentingkan tingkat kesejahteraannya meningkat, daya dukung lingkungannya lebih lestari. Artinya, kembangkanlah wilayah setempat sesuai dengan potensi dan peluang keberlanjutan peningkatan kualitas daerahnya masing-masing. Jangan mengintroduksi unsur luar yang belum teruji kesesuaiannya bagi tempat tersebut. Salam, Abimanyu On Tue, Feb 17, 2009 at 5:31 AM, <[email protected]> wrote: > Pak Rofiq. > 1/3 penduduk Papua tinggal di daerah pantai, 2/3 nya tinggal di bagian > Tengah di gunung2, entah namanya apa, yg jelas bukan desa menurut presepsi > kita2 ini. Yang di pantai mungkin bisa dilakukan pendekatan "seperti Jawa", > Tata Ruang Kek, site planning, atau apalah yg kite2 udah pd pinter. Tapi > paling ngga, kalau kita pandai pengolahnya, akan menjadi pusat pertumbuhan > atau paling ngga sbg pusat kebudayaan (Teorinya kan gitu?), yg bisa menarik > Kang Kabayan, Crocodile Dandy dan Aktor the God must be Crazy tinggal di > kota. Nah, yg digunung ini kite kagak tahu, mungkin perlu diawali dgn budaya > cocok tanam dulu, misal budaya intensi tanam ubi, padi, kemudian tahap > berikutnya budaya transportasi. Sayang, kalau kita bikin jalan raya, yg > digunung kan budayanya masih budaya jalan kaki, belum ditambah budaya > eksclusive antar kelompok2. Sorry, ikut nimbrung. > > Powered by Telkomsel BlackBerry(R) > > ------------------------------ > *From*: Aunur rofiq > *Date*: Mon, 16 Feb 2009 04:27:03 -0800 (PST) > *To*: <[email protected]> > > *Subject*: Re: [referensi] RE: [plbpm] Re: UU27/2007 Jalan Keluar or Jalan > Buntu? > > Pak Nuzul, > Itu mimpi pak Bas sejak dulu, mudah-mudahan beliau bisa mewujudkannya di > periode sekarang. Tapi saya khawatir dengan memberi dana per kampung 100 > juta rupiah.......beberapa kampung mungkin bisa memanfaatkan tetapi ribuan > (bukan ratusan pak) yang lain masih sulit dibayangkan > > Salam > Aunur Rofiq > > --- On Mon, 2/16/09, Nuzul Achjar <[email protected] <achjar%40gmail.com>> > wrote: > > > From: Nuzul Achjar <[email protected] <achjar%40gmail.com>> > > Subject: Re: [referensi] RE: [plbpm] Re: UU27/2007 Jalan Keluar or Jalan > Buntu? > > To: [email protected] <referensi%40yahoogroups.com> > > Date: Monday, February 16, 2009, 11:25 AM > > Pak Aby, > > > > He he he.. pak Aby, kok minta tolong ke saya sih.. langsung > > saja pak Aby > > kasih saran. Pada seminar "Sustainable Development > > Papua" tahun lalu, > > sebenarnya banyak usulan agar permukiman kecil dengan > > jumlah penduduk yang > > sangat sedikit dikelompokkan saja dalam suatu permukiman > > sehingga lebih > > mudah untuk membuat akses jalan. Tetapi ini tentu perlu > > dukungan argumentasi > > antropologis apakah permukiman ini bisa disatukan. > > > > Seperti saya kemukakan sebelumnya, fokus perencanaan Papua > > ke depan dimulai > > dari desa. Tapi saya yakin, pembangunan perkotaan tentu > > tidak akan diabaikan > > begitu saja. > > > > Salam hangat, > > > > Nuzul Achjar > > >
