Ini juga ada tambahan wawasan tentang Neolib dari Revrison (sorry bagi yang sudah baca) Thanks. CU. BTS . Neoliberalisme Oleh : Revrisond *)
NEOLIBERALISME. Tiba-tiba saja mencuat menjadi wacana hangat di tengah-tengah masyarakat. Pemicunya adalah munculnya nama Boediono sebagai calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang akan datang. Menurut para penentang mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, Boediono seorang ekonom yang menganut paham ekonomi neoliberal, sebab itu ia sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian Indonesia. Tulisan ini tidak bermaksud mengupas Boediono atau paham ekonomi yang dianutnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menguraikan pengertian, asal mula, dan perkembangan neoliberalisme secara singkat. Saya berharap, dengan memahami neoliberalisme secara benar, silang pendapat yang berkaitan dengan paham ekonomi ini dapat dihindarkan dari debat kusir. Sebaliknya, para ekonom yang jelas- jelas mengimani neoliberalisme, tidak secara mentah-mentah pula mengelak bahwa dirinya bukan seorang neoliberalis. Sesuai dengan namannya, neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme. Sebagaimana diketahui, dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali. Tetapi setelah perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi besar pada tahun 1930-an, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak hanya ditandai oleh terjadinya kebangkrutan dan pengangguran massal, tetapi bermuara pada terjadinya Perang Dunia II. Menyadari kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori oleh Rostow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Dalam perkembangannya, gagasan Rostow dan Eucken diboyong ke Chicago dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan Simon. Sebagaimana dikemas dalam paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Tetapi dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS) pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari solusi terhadap kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom neoliberal tersebut tersisih oleh konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes. Sebagaimana diketahui, dalam konsep negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan tegas mengatakan: ”Selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.” Namun kedigdayaan keynesianisme tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an, menyusul terpilihnya Reagan sebagai presiden AS dan Tatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas. Di Amerika hal itu ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidikesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal. Selanjutnya, terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan neoliberalisme menemukan momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara- negara Amerika Latin. Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN. Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID. Menyimak uraian tersebut, secara singkat dapat disimpulkan, sebagai bentuk baru liberalisme, neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan mekanisme pasar. Campur tangan negara, walau pun diakui diperlukan, harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme pasar. Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme. Wallahua’lambishawab. *) Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM --- On Mon, 5/25/09, [email protected] <[email protected]> wrote: From: [email protected] <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Tanggapan Faisal Basri ttg Neoliberalisme To: [email protected] Date: Monday, May 25, 2009, 4:56 AM Rekans yth, Saya mendapatkan posting dari teman lain tentang pemikiran Faisal Basri terhadap keriuhan masyarakat mendebatkan Neolib. Mungkin bisa bermanfaat. Salam bambang sp “Hantu” Neoliberalisme versus Ekonomi Kerakyatan Oleh Faisal Basri - 25 Mei 2009 Jika kita melakukan pencairan di Google untuk kata neoliberalism, maka muncul sekitar 1.700.000 entries. Tak ada definisi baku tentang istilah ini. Neoliberalisme tak dijumpai dalam taksonomi ilmu atau mazhab-mazhab ekonomi. Ia merupakan istilah turunan yang sangat populer di kalangan aktivis. Istilah ekonomi kerakyatan atau people’s economy lebih banyak lagi dijumpai di Google search, lebih dari 46 juta entries. Definisinya tentu lebih beragam. Salah satu versi ringkas dari definisi neoliberalisme adalah: “The ideology of the (free) market and private interests as opposed to state intervention (dominance).” Kata di dalam kurung merupakan penambahan oleh penulis. Jadi, azalinya, neoliberalisme berakar dari sistem kapitalisme pasar (market capitalism), yang dalam wujud ektremnya disebut free market capitalism. Istilah yang terakhir ini bisa dikatakan berlebihan, mengingat esensi kapitalisme sendiri adalah pasar bagi transaksi ekonomi (Amartya Sen, 2009). Apakah kapitalisme pasar bebas ada dalam kenyataan? Negara-negara kaya di Amerika, Eropa, dan Asia, yang berlabel kapitalis ternyata sarat dengan praktik-praktik di luar pasar, seperti tunjangan penganggur, berbagai bentuk jaminan sosial, dan penyediaan jasa publik seperti sekolah dan kesehatan. Banyak juga dari negara-negara tersebut yang memberikan subsidi dan beragam perlindungan terhadap industri ataupun produk lokal, baik terang-terangan maupun terselubung. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa sistem kapitalisme pasar bebas merupakan abstraksi dari suatu model ekstrem, yang tak pernah kita temui dalam kenyataan. Karena, tak satu negara pun yang menyerahkan roda perekonomian pada mekanisme pasar bebas dan kepemilikan sepenuhnya pada swasta. Pada sisi ekstrem yang lain, tak ada satu negara pun yang mengendalikan sepenuhnya perekonomian dengan perencanaan terpusat dan kepemilikan sepenuhnya pada negara.Yang kita jumpai dalam praktik adalah di antara kedua kutub ekstrem itu. Ada welfare state yang dekat ke ekstrem kanan, ada pula sosialisme yang dekat ke ektrem kiri. Di tengahnya ada social market economy. Dengan demikian, kontras yang ekstrem adalah: kapitalisme pasar bebas versus komunisme. Salah satu pendekatan ekonomi politik mengedepankan pemisahan berdasarkan komitmen nilai individu versus komunitas dan persamaan versus hirarki. Jika yang menjadi acuan adalah individu dan hirarki, maka sistemnya kita sebut classical liberal atau libertarian. Sistem ini merupakan induk dari kapitalisme pasar bebas. Sebaliknya, kalau yang menjadi acuan adalah komunitas dan persamaan, sistemnya kita sebut radikal. Ini merupakan landasan dari komunisme. Di antara keduanya adalah modern liberal dan konservatif. Di mana posisi neoliberalisme? Ia merupakan turunan dari classical liberal dan kapitalisme pasar bebas. Ciri-ciri tambahan dari neoliberalisme adalah pasar bebas dan lalu lintas modal bebas dalam lingkup global, sebagai alat untuk ekspansi kapitalisme global. Kenapa di negeri kita neoliberalisme dipertentangkan dengan ekonomi kerakyatan? Ya, salah kaprah. Ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi. Melainkan, lebih sebagai pilihan orientasi kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok rakyat. Bisa diterapkan di negara komunis seperti Kuba, bisa juga diterapkan di negara-negara yang menganut sistem pasar seperti di negara-negara Skandinavia. Bisa pula ekonomi kerakyatan mengacu pada orientasi kebijakan yang mengutamakan penguatan fondasi ekonomi kelompok masyarakat mayoritas yang posisinya lemah. Karena itu disebut juga sebagai kebijakan pemberdayaan rakyat. Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan kita untuk mewujudkan kesehateraan sosial, bukan orang per orang. Tapi bukan lantas kita mencampakkan pasar. Kata kunci: pasar tak sama dengan pasar bebas. Sumber: http://www.facebook .com/ext/ share.php? sid=85295342396&h=e9c8C&u=23Y-S&ref=nf Tambahan dari saya: Kalau mau mengenal kecenderungan pribadi dalam peta ideologi, silakan bermain-main di http://apps. facebook. com/thepolitical compass/ B
