Pak Nuzul, Pak Risfan, Pak BTS, dan rekan-rekan ysh. Menyambung pertanyaan Cak Andri, sebenarnya ada kegalauan mengenai 'mazhab ekonomi' yang kita anut, apalagi banyak istilah-istilah yang berkembang saat ini. Dulu ada istilah ekonomi neo-sontoloyo <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1254> , lalu dengan adanya dukungan partai-partai Islam untuk Pak Bud maka seharusnya ada istilah lagi: ekonomi neolib syariah <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4534> . Sehingga seharusnya akan muncul aliran baru yang kita sebut saja sebagai 'ekonomi bejo'.
Sehingga saya mohon jawaban untuk pertanyaan ini: dalam mazhab ekonomi apa 'sistem perencanaan dan pembangunan' yang telah terbangun selama ini dapat tumbuh berkembang mencapai wujudnya yang ideal? Dan, adakah konsekuensi perubahan sistem karena perubahan mazhab ekonomi? Terima kasih atas perkenannya. Salam. -ekadj --- In [email protected], Nuzul Achjar <ach...@...> wrote: > > Pak Risfan dan Sahabat Referensiers Yth, > > Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Revrisond bahwa tidak > perlulah membuat argumentasi defensif berlebihan untuk mengatakan bahwa > seseorang itu bukan penganut neoliberal. Lah wong sudah jelas koq kalau > kebijakannya bernuansa neoliberal, berapapun kadarnya. Orang boleh saja > mengatakan bahwa air didalam gelasnya setengah kosong ataupun setengah > penuh. Substansinya nggak ada bedanya, yang beda adalah persepektifnya > melihat isi gelas itu. > > Inilah akibatnya kalau terlalu defensive, argumentasinya tidak pernah > menyentuh esensi mengapa diperlukan privatisasi, mengapa UI, ITB, UGM, > IPB harus > jadi BHMN, biarkan sekolah asing masuk negeri ini, mengapa perlu > liberalisasi di sektor jasa kesehatan sehingga muncul rumah sakit mewah, > mengapa supermall jangan dilarang masuk kota, mengapa sumber daya air > "dikomiditisasi" dengan legalitas UU Sumber Daya Air dll, dll. Hal hal > inilah yang tidak pernah disentuh, sehingga argumentasinya tidak lebih tidak > kurang .. Oh..saya bukan neolib lho, buktinya campur tangan pemerintah > masih ada koq. > > Lha, kalau soal campur tangan pemerintah baik di negara kapitalis, sosialis > atau komunis sih nggak perlu diomongkanlah.. itu argumentasi kuno nggak > menjawab pertanyaan mendasar. Kenyataannya argumentasi seperti inilah yang > muncul dipermukaan di media kita, tetapi tidak banyak secara tersurat > mengapa kebijakan ekonomi yang menjurus pada konsep yang setengah bukan > neolib atau setengah neolib itu harus diambil. Kalau berpikir positip sih, > ya mungkin saja waktu tidak cukup untuk menjelaskanna secara detill. > > Nah kalau begitu, buat aja debat di Pilpres tapi jangan lagi menghindar > dengan mengatakan, peranan pemerintah masih besar lho Atau ekonomi > kerakyatan itu tidak menutup berkembangnya perusahaan multinasional > lho .kalau itu jawabannya .. square one lagi.. debat yang tidak maju-maju. > > Salam hangat selalu > > Nuzul Achjar >
