Uda Eka dan Sahabat Referensiers Ysh, Saya tidak bermaksud menjawab secara langsung pertanyaan uda Eka, hanya menggeser pertanyaan tersebut, atau katakanlah menambahkan lagi pertanyaan yang kira-kira begini: “apakah pendekatan neoliberalisme itu ada dalam kebijakan pembangunan daerah (regional development)”?.
Kalau tentang Indonesia, terus terang saya tidak tahu karena saya belum menemukannya. Mungkin sahabat referensiers bisa beri pencerahan. Tetapi kalau di negara-negara lain, tulisan tentang pendekatan neoliberalism dalam spatial development relatif banyak, apalagi yang berkenaan dengan masalah perkotaan. Kita ambil contoh Australia. Dalam tulisannya, Tonts dan Haslam-MaKenzie (2005) "Neoliberalism and Changing Regional Policy in Australia". International Planning Studies 10( 3–4): 183–200, pendekatan neoliberal mulai muncul pada dekade 1980an. Sebelumnya, pada decade 1970an, di bawah pemerintahan PM Whitlam (Partai Buruh), pemerintah Federal turun tangan langsung mengatasi ketidakmerataan kesejahteraan sosial melalui pembangunan regional. Whitlam mengangkat isu kemiskinan. Pada jaman Whitlam inilah dibentuk Department of Urban and Regional Development (DURD). Setelah pemerintahan Whitlam jatuh pada 1975, DURD tidak lagi efektif. Periode ketika pembangunan regional mendapat perhatian langsung pemerintah Federal inilah yang kemudian disebut sebagai periode strategi “interventionist”. Ini yang membedakannya dengan pendekatan neoliberal yang muncul pada dekade 1980an. Zamannya PM Howard? Saya kutipkan langsung tulisan Tonts: Upon winning the election, Howard soon announced a series of major policy reforms aimed at further liberalizing the economy and downsizing the public service. This represented a return to the more “hard-line” neoliberal agenda that had characterized Australian politics in the 1980. Di AS, scholar seperti Saskia Sassen, Storper, Alen Scott, David Harvey, dll banyak menulis tentang landscape ekonomi urban dan regional akibat pengaruh dari pendekatan neoliberal. Bahasa politiknya, kalau tokh harus dibuat dikotomi, scholar tersebut agak berbau sosialis, agak kiri. Mungkin begitu istilah gampangnya ya rekan Eko van Paris (CMIIW). Kembali pada pertanyaan uda Eka: dalam mazhab ekonomi apa 'sistem perencanaan dan pembangunan' yang telah terbangun selama ini dapat tumbuh berkembang mencapai wujudnya yang ideal? Di antara kemungkinan jawabannya, satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan, ideal menurut apa yang diamanatkan konstitusi. Seorang pengamat dan praktisi politik boleh mengatakan bahwa Korea Utara ekonominya hancur lebur karena system ekonominya tertutup. Seorang diplomat yang pernah bertugas di sana mengatakan kekagumannya di tengah keterisolasian Korut, pemerataan kesejahteraan masyarakat di Korut sangat mengesankan, tidak ada kriminilitas, tidak ada kemacetan, tidak ada korupsi yang sangat menonjol. Hancur dan ideal itu menurut siapa? Beberapa kali saya naik taksi di Chicago (gini-gini mantan “Chicago-pinggiran Boy” .. he he he he) si sopir Hispanic itu nyerocos terus tentang beratnya hidup di Chicago, habis untuk bayar pajak.. bayar ini bayar itu… Persis seperti nyerocosnya sopir taksi yang biasa ngetem di Bandara Changi. Kota dengan system ekonomi yang memberikan kemakmuran itu, ideal menurut siapa? Dan, adakah konsekuensi perubahan sistem karena perubahan mazhab ekonomi? Tulisan singkat ini sudah memberikan jawaban tidak langsung. Salam hangat untuk semua sahabat, Nuzul Achjar
