Pak Nuzul dan rekan2 referensiers ysh., Saya tidak membela salah satu calon tetapi tuduhan mengapa Pak Boediono disebut neolib juga tidak pernah jelas sehingga dapat dimengerti mengapa jawabannya juga tidak pernah jelas... Tidak ada yg menjabarkan dlm bentuk "daftar mengapa Boediono adalah penganut neolib"... Kalau ada daftarnya saya kira akan lebih bisa dijawab point per point... Tapi saya sepakat dgn Pak Nuzul bahwa ini bukan masalah baik atau buruk...bagi saya juga kita tidak bisa melihat hal ini secara kaku hitam atau putih, misalkan privatisasi itu buruk, penghapusan subsidi itu buruk, dll... Privatisasi misalkan, dgn penjualan beberapa BUMN, tergantung BUMN nya, kalau BUMN tsb tidak terkait dgn "hayat hidup rakyat banyak" apa salahnya di jual ke swasta? Dari pada rugi terus yg ujung2nya merugikan pemerintah dan rakyat, boro2 bayar dividen yg ada negara terus mensubsidi mereka yg tidak efisien dan berulah seperti parasit... Pendirian BHMN sendiri menurut saya tidak buruk. Yang menjadi masalah kan sistem pemberian beasiswanya yg belum baik. Kalau sudah cukup baik maka anak2 masyarakat miskin tidak akan kesulitan utk sekolah di BHMN2 tsb karena dijamin oleh pemberian full scholarships... selain itu yg jadi masalah juga banyak univ2 publik yg lain yg tidak mau kalah dgn BHMN dlm berbisnis, FK di univ2 non BHMN pun berlomba2 mahal2an.. luar biasa bukan? Pemilihan beberapa univ di Indo sebagai BHMN menurut saya sebuah kebijakan yg cukup baik di tengah minimnya dana pemerintah utk pendidikan tinggi. Dgn uang yg ditarik seharusnya pembiayaan riset dsb. bisa dilakukan lebih baik. BHMN sebagai agen pertumbuhan dan non-BHMN sebagai agen pemerataan. Tapi memang yg non BHMN nampaknya sulit menerima. Ini masalah konsensus tkt nasional. Ini pandangan saya sebagai orang di luar universitas, mungkin Pak Nuzul atau rekan dr univ lainnya bisa mengkoreksi kalau pendapat saya salah... Demikian juga dgn pengurangan/penghapusan subsidi. Apakah kalau pengurangan/penghapusan subsidi BBM itu lalu neolib? Toh subsidinya dialihkan dlm bentuk subsidi yg target groupnya rakyat miskin seperti BLT...berarti bukan neolib...rakyat jadi bingung karena semuanya dilihat sepotong2 kemudian dikelompokan secara general: Neolib, Kerakyatan, dll...
salam. --- On Tue, 5/26/09, Nuzul Achjar <[email protected]> wrote: From: Nuzul Achjar <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Tanggapan Faisal Basri ttg Neoliberalisme To: [email protected] Date: Tuesday, May 26, 2009, 3:04 AM Pak Risfan dan Sahabat Referensiers Yth, Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Revrisond bahwa tidak perlulah membuat argumentasi defensif berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang itu bukan penganut neoliberal. Lah wong sudah jelas koq kalau kebijakannya bernuansa neoliberal, berapapun kadarnya. Orang boleh saja mengatakan bahwa air didalam gelasnya setengah kosong ataupun setengah penuh. Substansinya nggak ada bedanya, yang beda adalah persepektifnya melihat isi gelas itu. Inilah akibatnya kalau terlalu defensive, argumentasinya tidak pernah menyentuh esensi mengapa diperlukan privatisasi, mengapa UI, ITB, UGM, IPB harus jadi BHMN, biarkan sekolah asing masuk negeri ini, mengapa perlu liberalisasi di sektor jasa kesehatan sehingga muncul rumah sakit mewah, mengapa supermall jangan dilarang masuk kota, mengapa sumber daya air “dikomiditisasi” dengan legalitas UU Sumber Daya Air dll, dll. Hal hal inilah yang tidak pernah disentuh, sehingga argumentasinya tidak lebih tidak kurang .. Oh..saya bukan neolib lho, buktinya campur tangan pemerintah masih ada koq. Lha, kalau soal campur tangan pemerintah baik di negara kapitalis, sosialis atau komunis sih nggak perlu diomongkanlah. . itu argumentasi kuno… nggak menjawab pertanyaan mendasar. Kenyataannya argumentasi seperti inilah yang muncul dipermukaan di media kita, tetapi tidak banyak secara tersurat mengapa kebijakan ekonomi yang menjurus pada konsep yang setengah bukan neolib atau setengah neolib itu harus diambil. Kalau berpikir positip sih, ya mungkin saja waktu tidak cukup untuk menjelaskanna secara detill. Nah kalau begitu, buat aja debat di Pilpres… tapi jangan lagi menghindar dengan mengatakan, peranan pemerintah masih besar lho… Atau ekonomi kerakyatan itu tidak menutup berkembangnya perusahaan multinasional lho….kalau itu jawabannya .. square one lagi.. debat yang tidak maju-maju. Salam hangat selalu Nuzul Achjar
