Pak Risfan dan Pak ATA ysh, Mencermati beberapa pandangan bapak, saya menangkap perlunya pembedaan penerapan sistem ekonomi ke dalam sistem perencanaan dan sistem pembangunan pada umumnya. Mohon diperjelas kurang-lebihnya dari kondisi `selama ini' : katakanlah kita membagi ke dalam 3 sistem wilayah: Nasional, Regional (atau satuan wilayah di bawah Nasional), dan Lokal (atau satuan setingkat kabupaten/kota ke bawah). Untuk Nasional, pembangunan (sektor) cenderung menggunakan pendekatan neolib? Untuk Regional, pembangunan wilayahnya cenderung pendekatan prestasi (atau apa istilahnya dari Friedman)? Kemudian untuk Lokal, lebih kepada pendekatan (neo)socialism? Karena tidak taat asas, modifikasinya kita definisikan sebagai `pendekatan ekonomi bejo'. Apakah kira-kira demikian, kemudian bagaimana bentuk perubahan pendekatan ini karena adanya perubahan sistem politik?
Pak Nuzul ysh, sebenarnya ada `tekanan' dari disiplin perencanaan terhadap diferensiasi dan elaborasi pendekatan ekonomi tersebut untuk ekonomi wilayah (provinsi s/d kabupaten), ekonomi perkotaan, hingga ekonomi perdesaan/pertanian. Selama ini disiplin ekonomi `keukeuh' dengan pembagian ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Saya kira tekanan ini terjawab dalam ekonomi pembangunan, namun dari berbagai buku teks yang ada belum tersedia pengetahuan yang dibutuhkan. Hingga saat ini `semua' pakar ekonomi pembangunan bicara dalam tataran Nasional. Naifnya, semua FE di seluruh PT mengajarkan hal yang sama. Ada yang `missing' di tengah sampai ke bawah. Kalaupun ada pendalaman, justru di luar jalur FE, dan cenderung tidak populer. Seperti contohnya IPB untuk ekonomi pertanian, PL-Unisba untuk ekonomi perdesaan, dst. Sehingga kita tidak pernah mengenal istilah pakar ekonomi kota , pakar ekonomi kabupaten , kecuali yang bekerja di Bappeda karena jabatan. Kajian aspek ekonomi di dalam buku-buku rencana juga dipenuhi tabel-tabel PDRB, yang sering tidak diketahui dan tidak dipahami konsekuensinya untuk kebutuhan rencana pembangunan. Kembali kepada ekonomi bejo, kira-kira efektif pada skala wilayah apa dan untuk jangka waktu berapa tahun? Mudah-mudahan Pak BTS juga berkenan memberikan pandangan. Salam. -ekadj --- In [email protected], Risfan M <risf...@...> wrote: > > Pak ATA, Pak BSP, Efha, Ekadj dan Rekans ysh., > > Diskosi konsep (ideologi?) pembangunan memang akan jalan selalu, karena tiap saat kita perlu evaluasi. > Saya kira bukan sekedar debat jargon, tapi dibalik itu (di luar soal kontes pemilu) memang wajar terjadi. Justru momentum Pemilu bisa dipakai. > > Anthropologi vs Pembangunan (ekonomi) juga suatu beda paradigma yang sering terjadi. Pernah antroph/ budaya dipakai sebagai instrumen penguat pembangunan ekonomi nasional. Tapi disaat lain budaya jadi orientasi utama, dan ekonomi instrumennya untuk penguat "bangsa". Ingat Rostow, Boeke, Geertz, dan Koentjaraningrat "Budaya dan Mentalitet Pembangunan". > > Jepang saya kira tidak lepas dari pencarian ideologi atau orientasi itu. Sejak Restorasi Meiji mereka membuka diri terhadap "barat", belajar dari barat. Lihat saja nama partai besar nya LDP (Liberal Democratic Party). Sesuai dengan topic diskusi yang berkembang. Komparasi pembangunan Jepang vs Indonesia (Jawa) dalam bahasan antropologis juga dibahas oleh Geertz dalam bukunya "Involusi Pertanian". > > Dalam pengembangan konsep Pengembangan Wilayah, John Friedman dalam keprihatinannya atas dominasi kapitalis global juga mendorong dia menulis "Territory and Function" yang membandingkan model pengembangan fungsional dengan integrasi wilayah lokal, ke nasional, ke global, secara empiric memang cenderung eksploitatif. Sihingga dia membandingkannya dengan orientasi berbasis lokal, ekstremnya "isolasi" teritorial atau lokal. Sehingga betul-betul basis lokal, kearifan lokal yang jadi tujuan dan orientasi pendekatan. > Orientasi "fungsional" dan nasional dan keterbukaan global berakhir dengan risiko tercengkeram dalam sistem ekonomi global yang eksploitatif. Sementara orientasi lokal risikonya kita jadi sibuk melihat ke belakang, sementara tantangan dan ancaman sudah di depan mata. Rakyat termasuk di daerah-daerah juga menuntut sesuatu yang cepat kelihatan hasilnya. > Ini soal besar, dan di negara kita ini juga ada soal multi-etnik, kembali ke budaya lokal, TUJUAN, KRITERIA dan BATASANNYA mesti jelas, karena kalau tidak, bisa terjerumus kepada neo-feudalism lokal, yang juga marak. > > Bagi saya sendiri, sintesis ide pengembangan ekonomi dan kearifan lokal, secara fungsional terintegrasi dalam upaya "Pengembangan Ekonomi Lokal". Bagaimana kekayaan budaya, SDA, keterampilan, kreativitas, social capital, dihidupkan untuk membangun keunggulan daya saing ekonomi lokal. Global paradox katanya, karena dalam era global, justru corak lokal jadi kekhasan yang bernilai tinggi. > > Memperdebatkan dua ekstrem, integrasi global vs ketertutupan lokal. Jalan tengahnya penguatan daya saing ekonomi lokal yang kemudian dirangkai dengan network skala nasional. Ini perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen, untuk mengimbangi sistem produksi skala nasional saat ini yang masih berputar di "substitusi import" yang lebih menguntungkan MNC. Kesimpulan lagi, Indonesia sebagai negara terbuka yang multi-etnik, multi pulau, memang akan selalu dalam daya tarik lokal vs global. Budaya / identitas nasional sendiri juga dalam area tarik-menarik. Contoh konkrit, pakaian nasional yang bukan pakaian "suku", bukan juga "barat, muslim, china" itu seperti apa? Stelan jas pakai kopiah itu asli nasional? Ibunya yang sulit pakai kebaya jadi kelhatan Jawa, pakai baju kurung, atau yang lain jadi menunjukkan suku. Sementara itu sebagian besar rakyat nonton TV yang menampilkan lebih banyak iming-iming "budaya luar", merek-merek > global. Ini tantangannya. > > Salam, > Risfan Munir
