Pak Risfan dan Sahabat Referensiers Yth, Saya baru menyelesaikan coretan ringan saya tentang perekonomian Kepulauan sekitar tiga hari lalu, juga cerita tentang Meiji, culture, local economic development, dll. Saya kira bukan sebuah kebetulan jika nada dasarnya sama.
Wassalam, Nuzul Achjar PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INSTITUSI DI KEPULAUAN RIAU Oleh: Nuzul Achjar Berbicara tentang perekonomian regional Kepulauan Riau, setidaknya ada dua hal yang sering dijadikan sebagai *trade mark* yaitu: pertama, tentang potensi ekonomi maritim, mengingat 96% wilayah Kepulauan Riau terdiri dari lautan. Kedua, tentang kekuatan ekonomi Kepulauan Riau yang bertumpu pada pulau Karimun, Bintan, dan Batam. Dua kabupaten dan dua kota yang berada di tiga pulau ini ditempati oleh 86.5% penduduk anak negeri. Bagian terbesar dari penciptaan produk domestik regional bruto (PDRB) Kepulauan Riau (tanpa minyak dan gas bumi) berasal dari segitiga Batam-Bintan-Karimun. Ditetapkannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) makin memperjelas posisi tiga pulau ini sebagai pilar kekuatan ekonomi Kepulauan Riau melalui investasi dan ekspor. Perbincangan tentang prospek perekonomian Kepulauan Riau akan mempunyai keterbatasan tersendiri jika semata didekati dengan perspektif ekonomi “neoklasik”. Menurut pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan ekonomi dapat dicapai jika faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal untuk investasi dapat bergerak menuju daerah tertentu jika memperoleh upah dan pendapatan modal yang lebih besar. Untuk itu diperlukan berbagai infrastruktur fisik dan sarana transportasi yang efisien. Jika prasyarat infrastruktur ekonomi telah tersedia serta mekanisme pasar telah bekerja, adakah jaminan bahwa investasi dan tenaga kerja otomatis akan mengalir masuk, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah? * * *Ekonomi Kelembagaan * Sejarah pembangunan ekonomi di banyak negara menunjukkan bahwa kalaupun pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi dan ekspor, dibalik itu terdapat prasyarat yang tidak terungkap di dalam pendekatan ekonomi neoklasik, yaitu peranan institusi. Pertumbuhan ekonomi tinggi di negara-negara yang pernah dijuluki “macan Asia” seperti Singapura, Hongkong, Korea dan Taiwan tidaklah berdiri sendiri karena didukung oleh institusi yang kuat. Demikian juga halnya dengan keajaiban ekonomi Cina yang bertumbuh atas 8% selama belasan tahun terakhir. Peranan institusi dalam pertumbuhan ekonomi dikemukakan antara lain oleh Douglas North – salah seorang pemenang hadiah Nobel Ilmu Ekonomi. Institusi diartikan sebagai setiap bentuk atau hal yang membatasi perilaku manusia dalam berinteraksi, seperti norma sosial, keyakinan dan sistem nilai yang disepakati masyarakat. Insitusi berbeda pengertiannya dengan organisasi. Bank adalah sebuah organisasi, bukan institusi. Sistem perbankan adalah hasil dari sistem institusi yang membuat regulasi dan peraturan yang terkait dengan sistem finansial. Institusi pemerintah dibutuhkan untuk menyediakan barang publik termasuk infrastruktur. Institusi pasar modal dimaksudkan untuk memberi jaminan terhadap uang yang diinvestasikan oleh masyarakat. Bagaimanakah sesungguhnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan institusi? Dalam Ekonomi Kelembagaan, institusi berperan untuk mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) dan biaya informasi. Biaya transaksi dapat ditimbulkan oleh birokrasi maupun masyarakat. Birokrasi yang berbelit-belit, korup, dan menyusahkan menimbulkan biaya transaksi tinggi sehingga mengurangi efisiensi pergerakan roda perekonomian. Tingginya biaya transaksi dan biaya informasi dapat juga terjadi jika modal sosial (*social capital*) masyarakat rendah, seperti tiadanya rasa saling percaya, buruknya hubungan antar kelompok masyarakat, ataupun tingginya tingkat kriminalitas. Dalam konteks institusi, sebagai provinsi yang baru berkembang dengan basis ekonomi maritim serta strategi “*export-led*” dan “*investment driven*” melalui FTZ-BBK, pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Kepulauan Riau dari kelemahan ataupun kegagalan yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan perekonomian regional? Pertama adalah terus meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat, dan kedua adalah peningkatan ataupun revitalisasi modal sosial yang sudah ada. Kepulauan Riau terdiri gugusan ratusan klaster (kelompok) pulau-pulau kecil dan sedang, mulai dari ujung utara Natuna, ke arah barat daya menuju Anambas, Bintan, Batam, Karimun, hingga ke ujung bagian selatan di Kepulauan Lingga. Kondisi ini membuat kedekatan geografis menjadi sangat bervariasi. Haruslah diakui bahwa upaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kepulauan bukanlah perkara mudah. Di balik kendala geografis, masyarakat Kepulauan Riau sesungguhnya masih memiliki modal sosial yang diikat oleh akar dari budaya Melayu. Saling percaya (*trust*), semangat saling membantu masih dapat kita harapkan sebagai salah satu modal dasar bagi pengembangan ekonomi daerah. Namun modal sosial ternyata tidak cukup untuk dapat mengantar masyarakat Kepulauan Riau menuju kemakmuran tanpa memiliki sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*). Jika mengambil sedikit catatan tentang sejarah peradaban masyarakat Melayu, kemajuan ekonomi masyarakat Melayu semenanjung saat ini tidak dapat dilepaskan dari kekuatan institusi, tidak hanya institusi pemerintah tetapi juga institusi kemasyarakatan yang semuanya mendorong terjadinya transformasi nilai sosial tanpa harus kehilangan jati diri budaya Melayu yang bermarwah. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa daerah Melayu Kepulauan Riau suatu ketika pernah menjadi pusat kebudayaan dan peradaban, bahkan pusat kegiatan ekonomi pada zamannya. Catatan sejarah ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi nilai sosial masyarakat Melayu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin melalui kekuatan institusi. Restorasi Meiji di Jepang pada akhir abad 19 adalah sebuah transformasi institusi menuju nilai baru masyarakat Jepang dari era feodalistik menuju modernisasi tanpa harus meninggalkan nilai luhur yang diyakini masyarakat Jepang. Kemajuan ekonomi Jepang saat ini tidak terlepas dari transformasi institusi Jepang pada era Meiji. Banyak indikator yang dapat kita lihat untuk mengukur tingkat kewirausahaan masyarakat, antara lain berapa banyak muncul tokoh-tokoh lokal yang berhasil mengembangkan usaha, di bidang pertanian, perikanan, industri dan jasa, tanpa terlalu tergantung kepada anggaran pemerintah. Penguatan peranan masyarakat madani (*civil socie*ty) adalah bagian dari penguatan institusi. Dari kelompok inilah diharapkan muncul kelas menengah yang terdidik, mandiri, serta secara kreatif memberikan terobosan untuk mengembangkan usaha, yang dapat dimulai dari usaha kecil dan menengah. Masyarakat madani tidak hanya sekedar mitra pemerintah daerah dalam memberikan gagasan bagi terlaksananya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga mitra pemerintah untuk memberikan solusi bagi penciptaan lapangan kerja antara lain melalui pengelolaan sumber daya maritim. Kepulauan Riau sebagaimana provinsi lain perlu mengantisipasi tingkat partisipasi angkatan kerja yang terus bertambah, lulusan sekolah umum dan pendidikan tinggi yang membutuhkan lapangan kerja baru, yang tentu saja tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah Remaja pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Riau 2009 berapa waktu lalu serta pelatihan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan upaya awal yang sangat positp untuk meningkatkan peranan institusi di Kepulauan Riau yang perlu mendapat dukungan masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kehadiran pendidikan tinggi seperti halnya dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji, bersama-sama dengan perguruan tinggi lainnya di Kepulauan Riau juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan institusi sekaligus diharapkan menjadi salah satu motor penggerak transformasi nilai-niali positip bagi pembangunan daerah tanpa harus tercabut dari budaya Melayu. Melalui institusi inilah diharapkan keluar pemikiran-pemikiran alternatif, di luar arus kuat (*mainstream*) - yang ternyata tidak begitu relevan jika digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah di Kepulauan Riau.
