Pak Harya dan rekans, Saya baca di buku bahwa HBIX menghapus "pepatih dalem" karena jabatan itu merupakan sumber masalah. Bahkan ada semacam aturan yang mengatakan bahwa jika ada konflik antara sultan dengan residen Jogja, maka pepatih dalem harus memihak kompeni. Nah ini merupakan reformasi yang tepat saat itu.
Dari informasi lain juga bisakila lihat bahwa HBIX pernah belajar di Belanda dan beliau belajar di jurusan Indologi, yang pada waktu itu merupakan sebuah disiplin ilmu khusus untuk mendidik para calon ambtenar di Jawa. Kita bisa membayangkan, HBIX menjadi tahu siapa dan bagaimana orang Belanda menjajah di Indonesia. HBIX menggunakan jurus Musashi "jadilah lawanmu", tetapi sayang beliau buru-buru dipanggil pulang karena ayahandanya sakit dan ada tanda-tanda akan meninggal dunia. HBIX pulang dengan bekal "ilmu menjajah" yang diperolehnya di Indologi itu, dan beliau dijemput ayahandanya di stasiun Tugu. Kalau nggak salah, dalam perjumpaan itulah HBIX menyerahkan pusaka kerajaan "Kanjeng Kyai Jaka Piturun" yang bisa dibaca melambangkan penyerahan tahta kepada putranya ! Jadi reformasi di kraton Yogyakarta memang memiliki latar nelakang yang panjang dan unik !!! (Catatan: mohon Pak BSP meluruskan informasi yang salah). Nah, konteks saat ini berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Jika konteksnya adalah "tahta untuk rakyat" maka kita masih belum melihat bagaimana konsep itu diterapkan dalam kaitan dengan keistimewaan Yogyakarta secara konseptual. Salam, Djarot Purbadi http://realmwk.wordpress.com [Blog Resmi MWK] http://forumriset.wordpress.com [Blog Resmi APRF] http://fenomenologiarsitektur.wordpress.com --- On Mon, 1/25/10, Harya Setyaka <[email protected]> wrote: From: Harya Setyaka <[email protected]> Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: [email protected] Date: Monday, January 25, 2010, 12:44 PM Pak BSP, TErima kasih atas kesediannya untuk menanggapi secara positif dan mumpuni. Jadi ternyata pra 1945 juga sudah ada 'reformasi' didalam tubuh keraton Yogyakarta dimana jabatan Patih Danureja dihapuskan. Tentunya HBIX sangat bijaksana karena tindakannya tsb dilakukan secara sadar berbekal kemampuannya 'membaca' tuntutan zaman tanpa mengingkari 'tuntunan tradisi'. Kemampuan ini yang agaknya tidak dimilki Monarki lainnya, termasuk antara lain Louis XVI 230 tahun silam, dan Pu Yi 98 tahun silam. HBX pun mengakui bahwa dia pun tidak infallible dan tentunya dia tunduk kepada hukum positif.. meskipun hukum positif itu kita 'impor' dari kebudayaan barat melalui pemerintah kolonial Belanda. Kita pun bersyukur karena selama hukum positif tersebut tegak, tidak ada yang bisa melanggar termasuk seorang Sultan sekalipun. Tentu hal ini terkait dengan kualitas pelayanan public meskipun tidak langsung. HBX juga mengakui bahwa konsep "wong agung" dan "gentong wahyu" bukanlah termasuk yang ingin dilestarikan. Ooh.. baru tahu saya kalao pisowanan agung itu berbayar.. bagaimana dengan demo-2 pro-Sultan lainnya pak? selama ini saya menjunjung asas praduga tak bersalah dan terus terang sangat kaget mengetahui megnenai pisowanan agung tsb. Ya.. Keistimewaan nantinya juga perlu mengatur Hak Politik seorang pewaris tahta Keraton. Mungkin hak politik aktifnya harus rela ditanggalkan apabila menjadi pewaris tahta. Begitu pula keluarganya mungkin. Saya bayangkan keluarga Kerajaan Jepang tidak ikut partai dan juga tidak ikut pemilu, apalagi ikutan kampanye. Kerajaan Inggris pun demikian. Contoh yang tidak sehat di Thailand, Permaisuri resmi jadi patron Partai lawannya Thaksin. Sekarang mereka krisis konstitusi. Saya tidak tahu persis kondisi pelayanan public secara utuh, tapi yang jelas Bandara (simpul pelayanan transportasi vital) sempat lumpuh, turisme mampet, Bhat sempat kelojotan. Juga perlu diatur urusan 'waris tahta', supaya tidak terjadi konflik-2 keluarga seperti Kerajaan tetangga (untungnya tidak ada keistimewaan politik). Apalagi kalao kita tengok Nepal, contoh kasus yang paling baru. Menyeramkan bukan? Akibat tidak ada kepastian mengenai waris tahta, semuanya hancur berantakan ... termasuk pelayanan publik. jadi, benang merah nya disitu pak. Memang terkesan sangat preventif dan antisipatif. . tapi ya namanya juga planner.. terdidik untuk merencanakan dengan skenario jamak. Salam hangat, -K- 2010/1/23 bspr...@indosat. net.id <bspr...@indosat. net.id> Mas Djarot, mas Harya Setyaka, rekans ysm, Semakin asyik mengikuti perdebatan tentang keistimewaan Yogyakarta. Ada perdebatan tentang demokrasi ada perdebatan tentang pelayanan publik. Saya coba mensitir beberapa pertanyaan dari mas Harya : Pernyataan 1 Kalau semua itu ada batasnya, alias tidak kekal.. Apa dan dmana batas suatu Monarki? Mengapa situ yakin demokrasi ada batasnya, sosialisme ada batasnya, namun giliran Monarki - Yogyakarta lain opini.. Pertanyaan ini mungkin muncul karena dua sudut pandang yang diambil berbeda. Mengapa muncul sebuah pernyataan tentang monarki seakan tidak ada batasnya adalah terkait dengan konsep "Wong Agung". Hal ini relatif hampir sama dengan konsep Teno Haika adalah merupakan turunan dari Dewa Matahari. Artinya premis yang diambil adalah pemimpin TIDAK BISA SALAH. Nah untuk pengamanan ini sebenarnya di Jawa dikenal pembedaan fungsi. Raja sebagai "Gentong Wahyu" sementara yang diijinkan berbuat salah adalah Pepatih Dalem. Hal ini disebabkan karena yang mengatur pelayanan publik adalah pepatih dalem. Raja adalah sumber kebijaksanaan. Yang menjadi masalah adalah perangkat itu tidak ada saat ini di DIY. Memang institusi itu tidak diadakan pada saat kita memasuki jaman perang kemerdekaan. Institusi itu dihapus oleh HB X dengan sebuah pertimbangan yang sangat cerdas karena masalah kestabilan pemerintahan. Perlu dipahami bahwa pada pra awal kemerdekaan terjadi 2 penyerahan pemerintahan yang sangat rawan perpecahan. Sebuah strategi yang cerdas. Karena itu fungsi Patih Danureja dilikuidir dan dirangkap oleh HBIX. Perangkat pemerintahannyapun waktu itu didisain menggunakan pendekatan Wong Agung tersebut. Salah satu buktinya adalah prosesi "pepe". Bila konsep "pepe" tersebut tidak disandingkan dengan konsep "Wong Agung" maka pasti tidak akan jalan. Konsep Wong Agung ini memberi posisi yang sangat bebeda dengan demokrasi. Masalahnya HBX mencoba untuk menggeserkan dirinya dari konsep Wong Agung menjadi Konsep Demokrasi secara bebas. Dalam penampilannya pada acara Kick Andy, secara tegas HBX mengatakan bahwa konsep Wong Agung itu tidak ada lagi. Artinya konsep "Gentong Wahyu" tidak ada lagi. Artinya raja bisa berbuat salah. Nah kalau ini sebagai pernyataan beliau, sangat sukar posisi kepala daerah disanding dengan konsep wong agung tersebut. Pernyataan 2 Mungkin dengan referendum ini kita bisa menguji: apakah monarki sudah melampaui masanya? Saya melihat referendum merupakan sebuah hal yang ingin dihindari oleh HBX. Hal ini disebabkan karena pergerakan yang terjadi di Yogyakarta bisa dikatakan semu. Pisowanan agung yang dilakukan beberapa saat yang lalu adalah sebuah rekayasa yang tidak canggih. Hal ini disebabkan karena sampai ada banyak orang yang tahu bahwa para yang ikut pisowanan ternyata dibayar. Nah bagaimana sebenarnya kalau memang referendum itu dilakukan. Itu masih sangat sukar untuk diantisipasi. Hal ini karena munculnya aroma yang tidak sedap dari perilaku elite dan keluarganya di Yogyakarta. Sehingga muncul sebuah blocking pemikiran yang secara random saya pernah lakukan survey .... masyarakat masih sangat percaya bahwa "Ke-Sultanan" itu masih dibutuhkan mereka untuk melindungi kehidupan dan penghidupannya. Namun saat ditanya pada sosok pemimpin yang ada sekarang, mendadak terjadi pembelahan sikap pada masyarakat. Ini yang ditakuti oleh elite di Yogyakarta untuk melaksanakan referendum. Pertanyaan 3 Di Yogyakarta; siapa yg istimewa? Rakyatnya atau Sultannya? Seseorang menjadi istimewa bukan karena dibelenggu keterpaksaan dan ketiadaan pilihan.. Justru orang yg istimewa adalah yang berdaya karena punya pilihan. Mengenai apa yg ia pilih nantinya persoalan lain. Sebenarnya konsep keistimewaan pada saat pertama diberikan oleh Presiden Soekarno lebih kepada apresiasi sikap dari HBX dan PAVIII yang dengan serta merta menyatakan sikap bergabung dengan RI. Dan ini dimanifestasikan dengan sikap riil seperti menjadi pendana awal pemerintahan RI (saat ini dana DIY menjadi kolateral RI dan nilainya sampai 90 Triliun rupiah), menjadi penyedia tempat untuk pemerintahan. Jadi lebih pada sebuah apresiasi suatu negara. Hal disebabkan karena Kesultanan Mataram diakui dunia merupakan negara yang bebas bredaulat meskipun masih diperdebatkan dan itu mengacu pada perjanjian Giyanti yang menyebabkan kedauloatan Yogyakarta adalah semu. Pertanyaan 4 Sultan HBX bisa memilih untuk ikut menjadi Kader Golkar (partai politik yg hanya kontekstual dalam demokrasi) dan mencalonkan diri jadi Presiden (lagi2 demokrasi). Mengapa rakyat Yogyakarta tidak boleh memilih apakah sudah saatnya Gubernur dipilih melalui Pilkada atau tidak? Ini memang sebuah pertanyaan yang sangat delicate. Tetapi kalau merujuk dari HBIX dalam buku Tahta untuk Rakyat, secara jelas bahwa posisi pengambilan sikap untuk menjadi anggota Golkar dari HBIX adalah sebuah posisi yang "terpaksa" diambil untuk kepentingan pelayanan rakyat. Hal itu disebabkan karena pemimpin nasional pada saat itu membuat garis tegas dengan pola we and they dan ini akan berpengaruh pada sikap pemberian resource yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi pilihan itu sangat logis. Nah untuk HBX kondisinya sudah berubah. HBX lebih menerima sebagai tongkat estafet apa2 yang sudah dilaksanakan oleh HBIX. Ini misalnya muncul jelas betapa ekspresi kegamangan muncul pada Munas Golkar yang terakhir. Pernyataan 5 Having said that; apa gunanya DPRD DIY? Jangan2 cuma rubber stamp nya Sultan HBX (yg kader Golkar). Dalam kenyataannya, memang hal itu terjadi pada awal pemerintahan HBX. Namun saat ini semangat untuk tidak sekedar menjadi rubber stamp dari Gubernur. Saat ini Gubernur hanya memegang 2 kekuatan (fraksi) saja secara utuh yaitu PDIP dan Golkar. Justru Demokrat ada "agak" diseberang Gubernur. Sedangkan partai2 yang lain meski mengatakan sebagai counter tapi sifatnya sangat malu2 kucing. Ini yang saya lihat sejak masa saya sampai sekarang. Saya ingin menambahkan bahwa konsep yang dikembangkan dalam RUUK DIY sebenarnya kurang menyentuh pada kepentingan rakyat semata secara langsung. Sehingga memang agak sulit untuk saya harus mengatakan bahwa RUUK DIY itu berpihak pada rakyat secara langsung. Namun saya masih bisa mengatakan bahwa RUUK DIY mencoba mengarahkan agar Kraton bisa berfungsi lebih kuat dan mempunyai kekuatan yang lebih jelas sehingga (nah ini yang masih harus diuji) mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Demikian sedikit uraian tentang keistimewaan. Yang diperlukan rakyat saat ini adalah sebuahb pelayanan yang baik. Itu saja. salam bambang sp
