Dear Pak Andi, Terima kasih atas apresiasinya semoga saja setiap akhir pekan bisa ikut memperkaya wawasan dan menumbuhkan semangat untuk terus belajar dengan join pada group ini. Saya tidak bisa menuliskan dengan data lengkap tetapi semoga saja ini lebih mengena dalam diskusinya. Sepengetahuan saya, soal peran swasta disini sangat besar. Karenanya termasuk profesi yang bergaji tinggi selain dokter dan pengacara adalah planner. Jadi consultan firm bertebaran dimana2 yang tujuannya adalah pengembangan kota. Peran negara hanya regulator, dan pelaksana pembangunan di serahkan kepada swasta. Contoh negara menentukan comprehensive planningnya untuk satu kota ato RTRW, kemudian spatial planningnya/ tata wilayah mereka menentukan akan membangun kawasan residensial area. Nah di situlah swasta melalui consultan firm mengajukan design terbaik untuk kemudian di syahkan oleh city council setelah melewati beberapa mekanisme seperti melaui planning commission, public hearing, dll. Konsep BSD, dll itu semodel dengan konsepsi planning disini. Tapi kita tidak mengatakan demokrasi adalah memberi peran swasta besar. Beda makna demokrasi disini dengan dikotomi liberalisme dan sosialisme seperti selalu di perdebatkan setiap kampanye di indo. Demokrasi disini maksudnya melibatkan community dalam seluruh proses perencanaan. Tapi itu tidak penting seperti apa perencanaan di amerika karena kita punya karakter budaya sendiri dan tidak perlu menjiplak mereka. Cuma ada 2 hal yang perlu kita pake napas mereka yaitu: 1. Semua perencanaan berbasis research, even keputusan politik tetap sebgai keputusan final. 2. fairness dan discipline Ni kadang2 saya boleh dong minta data pada temen2 tentang contoh2 Perda RTRW karena saya bingung ngapain belajar perencanaan mereka sedangkan perencanaan di negara sendiri malah buta. Semoga silaturhami ini tetap terjaga. Best,KUSWANTO
--- On Sat, 1/23/10, Andi Plano <[email protected]> wrote: From: Andi Plano <[email protected]> Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: [email protected] Date: Saturday, January 23, 2010, 2:10 AM Salam untuk pak Wanto. Terima kasih untuk cerita Amerikanya mohon bapak sering2 membagi informasi dimilis ini. Mau nanya pak. Apakah partisipasi swasta juga bisa dimasukkan dalam demokrasi untuk perencanan ? Seperti dulu ada inisiatif dari pengembang BSD, Bintaro, Agung Podomoro, Sinarmas dan lain-lain ? Jadi maksudnya kan produk mereka tidak masuk dalam RUTR dan RDTR ? Sebelumnya saya ucapkan terimakasih. Wassalam @ndi --- On Fri, 1/22/10, Wanto None <kus_...@yahoo. com> wrote: From: Wanto None <kus_...@yahoo. com> Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Friday, January 22, 2010, 10:06 AM Pak Bambang, Pak Onos, Pak Risfan ysh, Lama tidak urun rembug. Maklum mahasiswa tugsnya ya melototi buku2 dan mendengarkan dosen. Selama 5 bulan di US ada banyak yang ak tangkap soal demokrasi dalam perencanaan. Ini hanya pendapat ya mohon penyempurnaan. Kesimpulan dari pengamatan saya selama ini adalah Amerika sendiri tidak demokratis dalam perencanaan wilayahnya. Proses demokrasi sendiri dalam perencanaan tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan para penganut Post Modernist di US mengkategorikan urban planning disini belum demokratis. Para planner seperti Hoch, Hokins, jacob mengkritisi sistem perencanaan di sini. Bahkan sebuah survey menyebutkan bahwa fungsi zoning dan regulating mencapai 44% dan 40% sedangkan fungsi advokasi dan kolaborasi hanya 5% terbalik dengan standard demokrasi dalam perencanaan yang regulating dan zoning seharusnya cuma 5%. Proses perencanaan saat ini hanya berada pada level consultasi dengan masyarakat bukan tahap partisipasi sebenarnya. Fakta lain bahwa demokrasi perencanaan tidak absolut di US adalah bahwa tahun 1930 negara punya power besar dalam perencanaan wilayah termasuk tata ruang dengan adanya Urban Renewal Program. Dengan alasan menghapus slum area, negara memisahkan keluarga para kaum kulit hitam dari kota2 dan terjadi diskriminasi luar biasa yang mendorong Marthin Luther King Jr. menyerukan perjuangan hak kaum kulit hitam pada tahun 1960-an. Sampe saat ini zoning yang di gunakan serta prosedur2 kebijakannya masih jauh dari demokratis. Masalah lain yang mungkin perlu di perhatikan bahwa di sini juga terjadi fragmentasi politik yang menghambat koordinasi antar city, state, and federal government. Belajar dari situ naif apabila kita mengagungkan demokrasi dalam segala hal. Untuk menuju kepada negara yang maju dengan masyarakat makmur, fokus sekarang adalah revolusi birokrasi secara besar2an. Urban Planning itu adalah mata politik, dan politik adalah badannya sedang birokrasi adalah kakinya. Kondisi masyarakat yang sdah jenuh dengan kondisi yang ada, frustasi, misguide, loss character adalah di sebabkan oleh kegagalan reformasi dan desentralisasi/ democratisasi untuk memenuhi harapan tinggi masyarakat waktu itu. (maaf ini hipotesis tanpa data, bagi para sosiolog boleh mengomentari dan meluruskan yang ini). Politik boleh sudah berganti rezim tapi ternyata birokrasi masih sama. kaki2 itu berat melangkah kepada apa yang di perintahkan oleh mata. Politik malah terkontaminasi dengn birokrasi, dan kita akhirnya begini2 saja. China tahun 1960an membangun ekonomi dengan merevolusi birokrasinya. Insya Allah kita bisa dalam 10 tahun menikmati keberhasilan pembangunan dengan konsisten pada revolusi birokrasi. Ide yang sulit di laksanakan tanpa kepemimpinan yang tegas dan berani serta jujur. Terima Kasih. --- On Thu, 1/21/10, Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> wrote: From: Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: "refere...@yahoogro ups.com" <refere...@yahoogrou ps.com> Date: Thursday, January 21, 2010, 1:40 PM Pak Bambang SP, Mas Risfan M. ysh. Nuwunsewu, wah senang juga dapat ikutan urun rembuk tentang fenomena demokrasi dalam proses penataan ruang. Maksudnya mungkin buat konsep (makro s/d mikro) untuk menghadapi perkembangan demokrasi (atau 'demo-crazy' ) yang semakin marak di negeri seribu pulau ini. Sebetulnya sudah pernah dibuat PP (th ?) tentang 'Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang', tetapi kok sepertinya tidak jalan. Apa mungkin PP tsb. tidak cocok dengan 'sikon' masyarakat kita atau belum mengantisipasi perkembangan era-reformasi dan otonomi daerah ? Ada anggapan bahwa masyarakat kita memang gampang marah (dalam kamus disebut 'amok'), apa mungkin karena kita hidup didaerah yang beriklim tropis yang berhawa panas, tetapi sepertinya lebih panas di Mekah yang banyak bebatuan dan gurun pasirnya lho.. Kita seharusnya mensyukuri dapat hidup diwilayah Nusantara yang alamnya indah permai & subur. Apalagi kalau ruang kita hidup ini dapat di tata dengan baik, sehingga tidak 'amburadul' dan masyarakatnya masih lebih suka ber'demo-crazy' ? Saya sepakat dengan pendapat Pak BSP, bahwa dibutuhkan beberapa dekade lagi untuk bisa mengikuti 'suasana demokrasi yang baik', namun alangkah baiknya kalau mulai dari sekarang dicari konsep 'budaya demokrasi' model Indonesia ? Wassalam, Onnos To: refere...@yahoogrou ps.com From: bspr...@indosat. net.id Date: Thu, 21 Jan 2010 16:35:00 +0700 Subject: Re: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta Mas Risfan ysh, Waduh saya kira apa yang diharapkan mas Onnos itu memang bagus untuk dibahas. Yang mau kita bahas ini adalah konsep ataukah mencari cara menghadapi apa yang terjadi saat ini. Bila demokrasi yang hendak didorong dalam sistem perencanaan. Wuaduh, bukannya saya pesimis, kayaknya masih butuh beberapa dekade lagi. Hal ini karena struktur politik kita yang belum favourabel untuk terciptanya demokrasi tersebut. Bahkan kata demokrasi itu sendiri sekarang saya harus sepakat dengan penganut leftist kelas dunia bahwa yang terjadi adalah demokrasi dengan value milik pemilik kapital. Artinya tidak ada sebenarnya kata vox populi vox dei .... mungkin yang ada vox populi vox dui...t. Sangat satiris dan sangat ironis. Namun dampaknya adalah masyarakat saat ini yang terkena akibat dari kata demokrasi ini adalah menggunakan pendekatan pembangkangan. Ini dilakukan disemua level. Saya jadi teringat pendapat Prof Tibout tentang ciri-ciri masyarakat tropis ... dulu sempat marah saya dengan pendapat itu. Dia mengatakan bahwa masyarakat pada wilayah tropis mempunyai kecenderungan untuk bersifat menyerahkan semuanya pada kekuatan luar .... namun pada saat dia mengalami tekanan maka akan melakukan sikap yang frontal dan destruktif. Ini persis juga dengan idiom ngalah-ngalih- ngamuk. Saat ini masyarakat pada level ngamuk. Ini berbeda dengan masyarakat subtropis .... mereka cenderung melakukan perencanaan dengan baik juga berusaha untuk kontroling terhadap lingkungan dlsb. Ini yang mengakibatkan warna demokrasi kita menjadi sangat aneh ... Ada sebuah "keluwehan" namun pada saatnya akan dengan cepat dia ngamuk. Apakah ini bisa kita tangkap dengan mode demokrasi versi subtropikal tersebut. Salam bambang sp. Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.
