ha ha ha... baru beberapa "mbah mbah tata ruang" yang ber-"demokrasi" pembahasannya sudah menghabiskan banyak waku ruang "referensi" ... kapan makmurnya...?
saya jadi ingat sejarah : ...."demokrasi bukan jaminan kesejahteraan...." .... padahal yang di bawah ingin kebagian sejahtera mas, kang, uda, bang, bung... Salam, ATA 2010/1/25 Djarot Purbadi <[email protected]> > > > Pak Harya dan rekans, > > Saya baca di buku bahwa HBIX menghapus "pepatih dalem" karena jabatan itu > merupakan sumber masalah. Bahkan ada semacam aturan yang mengatakan bahwa > jika ada konflik antara sultan dengan residen Jogja, maka pepatih dalem > harus memihak kompeni. Nah ini merupakan reformasi yang tepat saat itu. > > Dari informasi lain juga bisakila lihat bahwa HBIX pernah belajar di > Belanda dan beliau belajar di jurusan Indologi, yang pada waktu itu > merupakan sebuah disiplin ilmu khusus untuk mendidik para calon ambtenar di > Jawa. Kita bisa membayangkan, HBIX menjadi tahu siapa dan bagaimana orang > Belanda menjajah di Indonesia. HBIX menggunakan jurus Musashi "jadilah > lawanmu", tetapi sayang beliau buru-buru dipanggil pulang karena ayahandanya > sakit dan ada tanda-tanda akan meninggal dunia. > > HBIX pulang dengan bekal "ilmu menjajah" yang diperolehnya di Indologi itu, > dan beliau dijemput ayahandanya di stasiun Tugu. Kalau nggak salah, dalam > perjumpaan itulah HBIX menyerahkan pusaka kerajaan "Kanjeng Kyai Jaka > Piturun" yang bisa dibaca melambangkan penyerahan tahta kepada putranya ! > Jadi reformasi di kraton Yogyakarta memang memiliki latar nelakang yang > panjang dan unik !!! (Catatan: mohon Pak BSP meluruskan informasi yang > salah). > > Nah, konteks saat ini berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Jika > konteksnya adalah "tahta untuk rakyat" maka kita masih belum melihat > bagaimana konsep itu diterapkan dalam kaitan dengan keistimewaan Yogyakarta > secara konseptual. > > > Salam, > > Djarot Purbadi > > http://realmwk.wordpress.com [Blog Resmi MWK] > http://forumriset.wordpress.com [Blog Resmi APRF] > http://fenomenologiarsitektur.wordpress.com > > --- On *Mon, 1/25/10, Harya Setyaka <[email protected]>* wrote: > > > From: Harya Setyaka <[email protected]> > Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > To: [email protected] > Date: Monday, January 25, 2010, 12:44 PM > > > > > > Pak BSP, > > TErima kasih atas kesediannya untuk menanggapi secara positif dan mumpuni. > > Jadi ternyata pra 1945 juga sudah ada 'reformasi' didalam tubuh keraton > Yogyakarta dimana jabatan Patih Danureja dihapuskan. > Tentunya HBIX sangat bijaksana karena tindakannya tsb dilakukan secara > sadar berbekal kemampuannya 'membaca' tuntutan zaman tanpa mengingkari > 'tuntunan tradisi'. > > Kemampuan ini yang agaknya tidak dimilki Monarki lainnya, termasuk antara > lain Louis XVI 230 tahun silam, dan Pu Yi 98 tahun silam. > > > HBX pun mengakui bahwa dia pun tidak infallible dan tentunya dia tunduk > kepada hukum positif.. meskipun hukum positif itu kita 'impor' dari > kebudayaan barat melalui pemerintah kolonial Belanda. Kita pun bersyukur > karena selama hukum positif tersebut tegak, tidak ada yang bisa melanggar > termasuk seorang Sultan sekalipun. Tentu hal ini terkait dengan kualitas > pelayanan public meskipun tidak langsung. > > HBX juga mengakui bahwa konsep "wong agung" dan "gentong wahyu" bukanlah > termasuk yang ingin dilestarikan. > > > Ooh.. baru tahu saya kalao pisowanan agung itu berbayar.. bagaimana dengan > demo-2 pro-Sultan lainnya pak? selama ini saya menjunjung asas praduga tak > bersalah dan terus terang sangat kaget mengetahui megnenai pisowanan agung > tsb. > > > Ya.. Keistimewaan nantinya juga perlu mengatur Hak Politik seorang pewaris > tahta Keraton. Mungkin hak politik aktifnya harus rela ditanggalkan apabila > menjadi pewaris tahta. Begitu pula keluarganya mungkin. > Saya bayangkan keluarga Kerajaan Jepang tidak ikut partai dan juga tidak > ikut pemilu, apalagi ikutan kampanye. Kerajaan Inggris pun demikian. > Contoh yang tidak sehat di Thailand, Permaisuri resmi jadi patron Partai > lawannya Thaksin. Sekarang mereka krisis konstitusi. Saya tidak tahu persis > kondisi pelayanan public secara utuh, tapi yang jelas Bandara (simpul > pelayanan transportasi vital) sempat lumpuh, turisme mampet, Bhat sempat > kelojotan. > > Juga perlu diatur urusan 'waris tahta', supaya tidak terjadi konflik-2 > keluarga seperti Kerajaan tetangga (untungnya tidak ada keistimewaan > politik). > Apalagi kalao kita tengok Nepal, contoh kasus yang paling baru. > Menyeramkan bukan? > Akibat tidak ada kepastian mengenai waris tahta, semuanya hancur berantakan > ... termasuk pelayanan publik. > jadi, benang merah nya disitu pak. Memang terkesan sangat preventif dan > antisipatif. . tapi ya namanya juga planner.. terdidik untuk merencanakan > dengan skenario jamak. > > Salam hangat, > -K- > > > 2010/1/23 bspr...@indosat. net.id<http://mc/[email protected]> > <bspr...@indosat. net.id <http://mc/[email protected]>> > >> >> >> Mas Djarot, mas Harya Setyaka, rekans ysm, >> >> Semakin asyik mengikuti perdebatan tentang keistimewaan Yogyakarta. Ada >> perdebatan tentang demokrasi ada perdebatan tentang pelayanan publik. Saya >> coba mensitir beberapa pertanyaan dari mas Harya : >> >> Pernyataan 1 >> >> >> Kalau semua itu ada batasnya, alias tidak kekal.. Apa dan dmana batas >> suatu Monarki? >> Mengapa situ yakin demokrasi ada batasnya, sosialisme ada batasnya, namun >> giliran Monarki - Yogyakarta lain opini.. >> >> >> Pertanyaan ini mungkin muncul karena dua sudut pandang yang diambil >> berbeda. Mengapa muncul sebuah pernyataan tentang monarki seakan tidak ada >> batasnya adalah terkait dengan konsep "Wong Agung". Hal ini relatif hampir >> sama dengan konsep Teno Haika adalah merupakan turunan dari Dewa Matahari. >> Artinya premis yang diambil adalah pemimpin TIDAK BISA SALAH. Nah untuk >> pengamanan ini sebenarnya di Jawa dikenal pembedaan fungsi. Raja sebagai >> "Gentong Wahyu" sementara yang diijinkan berbuat salah adalah Pepatih Dalem. >> Hal ini disebabkan karena yang mengatur pelayanan publik adalah pepatih >> dalem. Raja adalah sumber kebijaksanaan. Yang menjadi masalah adalah >> perangkat itu tidak ada saat ini di DIY. >> >> Memang institusi itu tidak diadakan pada saat kita memasuki jaman perang >> kemerdekaan. Institusi itu dihapus oleh HB X dengan sebuah pertimbangan yang >> sangat cerdas karena masalah kestabilan pemerintahan. Perlu dipahami bahwa >> pada pra awal kemerdekaan terjadi 2 penyerahan pemerintahan yang sangat >> rawan perpecahan. Sebuah strategi yang cerdas. Karena itu fungsi Patih >> Danureja dilikuidir dan dirangkap oleh HBIX. >> >> Perangkat pemerintahannyapun waktu itu didisain menggunakan pendekatan >> Wong Agung tersebut. Salah satu buktinya adalah prosesi "pepe". Bila konsep >> "pepe" tersebut tidak disandingkan dengan konsep "Wong Agung" maka pasti >> tidak akan jalan. Konsep Wong Agung ini memberi posisi yang sangat bebeda >> dengan demokrasi. >> >> Masalahnya HBX mencoba untuk menggeserkan dirinya dari konsep Wong Agung >> menjadi Konsep Demokrasi secara bebas. Dalam penampilannya pada acara Kick >> Andy, secara tegas HBX mengatakan bahwa konsep Wong Agung itu tidak ada >> lagi. Artinya konsep "Gentong Wahyu" tidak ada lagi. Artinya raja bisa >> berbuat salah. Nah kalau ini sebagai pernyataan beliau, sangat sukar posisi >> kepala daerah disanding dengan konsep wong agung tersebut. >> >> >> Pernyataan 2 >> >> >> Mungkin dengan referendum ini kita bisa menguji: apakah monarki sudah >> melampaui masanya? >> >> >> Saya melihat referendum merupakan sebuah hal yang ingin dihindari oleh >> HBX. Hal ini disebabkan karena pergerakan yang terjadi di Yogyakarta bisa >> dikatakan semu. Pisowanan agung yang dilakukan beberapa saat yang lalu >> adalah sebuah rekayasa yang tidak canggih. Hal ini disebabkan karena sampai >> ada banyak orang yang tahu bahwa para yang ikut pisowanan ternyata dibayar. >> Nah bagaimana sebenarnya kalau memang referendum itu dilakukan. Itu masih >> sangat sukar untuk diantisipasi. Hal ini karena munculnya aroma yang tidak >> sedap dari perilaku elite dan keluarganya di Yogyakarta. Sehingga muncul >> sebuah blocking pemikiran yang secara random saya pernah lakukan survey .... >> masyarakat masih sangat percaya bahwa "Ke-Sultanan" itu masih dibutuhkan >> mereka untuk melindungi kehidupan dan penghidupannya. Namun saat ditanya >> pada sosok pemimpin yang ada sekarang, mendadak terjadi pembelahan sikap >> pada masyarakat. Ini yang ditakuti oleh elite di Yogyakarta untuk >> melaksanakan referendum. >> >> >> Pertanyaan 3 >> >> >> Di Yogyakarta; siapa yg istimewa? Rakyatnya atau Sultannya? >> Seseorang menjadi istimewa bukan karena dibelenggu keterpaksaan dan >> ketiadaan pilihan.. Justru orang yg istimewa adalah yang berdaya karena >> punya pilihan. Mengenai apa yg ia pilih nantinya persoalan lain. >> >> >> Sebenarnya konsep keistimewaan pada saat pertama diberikan oleh Presiden >> Soekarno lebih kepada apresiasi sikap dari HBX dan PAVIII yang dengan serta >> merta menyatakan sikap bergabung dengan RI. Dan ini dimanifestasikan dengan >> sikap riil seperti menjadi pendana awal pemerintahan RI (saat ini dana DIY >> menjadi kolateral RI dan nilainya sampai 90 Triliun rupiah), menjadi >> penyedia tempat untuk pemerintahan. Jadi lebih pada sebuah apresiasi suatu >> negara. Hal disebabkan karena Kesultanan Mataram diakui dunia merupakan >> negara yang bebas bredaulat meskipun masih diperdebatkan dan itu mengacu >> pada perjanjian Giyanti yang menyebabkan kedauloatan Yogyakarta adalah semu. >> >> >> Pertanyaan 4 >> >> >> Sultan HBX bisa memilih untuk ikut menjadi Kader Golkar (partai politik yg >> hanya kontekstual dalam demokrasi) dan mencalonkan diri jadi Presiden (lagi2 >> demokrasi). >> Mengapa rakyat Yogyakarta tidak boleh memilih apakah sudah saatnya >> Gubernur dipilih melalui Pilkada atau tidak? >> >> >> Ini memang sebuah pertanyaan yang sangat delicate. Tetapi kalau merujuk >> dari HBIX dalam buku Tahta untuk Rakyat, secara jelas bahwa posisi >> pengambilan sikap untuk menjadi anggota Golkar dari HBIX adalah sebuah >> posisi yang "terpaksa" diambil untuk kepentingan pelayanan rakyat. Hal itu >> disebabkan karena pemimpin nasional pada saat itu membuat garis tegas dengan >> pola we and they dan ini akan berpengaruh pada sikap pemberian resource yang >> bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi pilihan itu sangat logis. Nah untuk HBX >> kondisinya sudah berubah. HBX lebih menerima sebagai tongkat estafet apa2 >> yang sudah dilaksanakan oleh HBIX. Ini misalnya muncul jelas betapa ekspresi >> kegamangan muncul pada Munas Golkar yang terakhir. >> >> >> Pernyataan 5 >> >> >> Having said that; apa gunanya DPRD DIY? Jangan2 cuma rubber stamp nya >> Sultan HBX (yg kader Golkar). >> >> Dalam kenyataannya, memang hal itu terjadi pada awal pemerintahan HBX. >> Namun saat ini semangat untuk tidak sekedar menjadi rubber stamp dari >> Gubernur. Saat ini Gubernur hanya memegang 2 kekuatan (fraksi) saja secara >> utuh yaitu PDIP dan Golkar. Justru Demokrat ada "agak" diseberang Gubernur. >> Sedangkan partai2 yang lain meski mengatakan sebagai counter tapi sifatnya >> sangat malu2 kucing. Ini yang saya lihat sejak masa saya sampai sekarang. >> >> >> Saya ingin menambahkan bahwa konsep yang dikembangkan dalam RUUK DIY >> sebenarnya kurang menyentuh pada kepentingan rakyat semata secara langsung. >> Sehingga memang agak sulit untuk saya harus mengatakan bahwa RUUK DIY itu >> berpihak pada rakyat secara langsung. Namun saya masih bisa mengatakan bahwa >> RUUK DIY mencoba mengarahkan agar Kraton bisa berfungsi lebih kuat dan >> mempunyai kekuatan yang lebih jelas sehingga (nah ini yang masih harus >> diuji) mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. >> >> Demikian sedikit uraian tentang keistimewaan. Yang diperlukan rakyat saat >> ini adalah sebuahb pelayanan yang baik. Itu saja. >> >> salam >> >> >> bambang sp >> > > >
