From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta
Date: Sat, 23 Jan 2010 03:51:53 +0000
Pak Kuswanto yang sedang jauh menuntut ilmu dan rekan-2 ysh;
Terima kasih atas urun rembugnya, sepertinya kita di negeri seribu pulau ini
memang sedang pada bingung mencari jati diri dalam ber'demokrasi'. Mungkin
karena itu budaya dari luar sehingga kita butuh waktu untuk ber-akulturasi
dengan 'bhineka tunggal ika'. Orang 'Amrik' kalau tidak salah juga bekas
jajahan United Kingdom alias Kerajaan Inggris, mungkin mereka juga terus
mencari model demokrasi Republik bukan Kerajaan. Apa NKRI mungkin bisa belajar
dari proses berdemokrasi model Amrik ? Mungkin masih perlu waktu panjang untuk
proses akulturasi berdemokrasi (bukan demo-crasy lho..), memang butuh
kesabaran. Saya jadi ingat penggalan sajak 'Deru campur debu' nya alm. Chairil
Anwar : Aku (baca: NKRI) ingin hidup seribu tahun lagi..., sepertinya waktu
masih panjaaaang.
Wassalam,
Onnos
To: [email protected]
From: [email protected]
Date: Fri, 22 Jan 2010 02:06:47 -0800
Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta
Pak Bambang, Pak Onos, Pak Risfan ysh,
Lama tidak urun rembug. Maklum mahasiswa tugsnya ya melototi buku2 dan
mendengarkan dosen. Selama 5 bulan di US ada banyak yang ak tangkap soal
demokrasi dalam perencanaan. Ini hanya pendapat ya mohon penyempurnaan.
Kesimpulan dari pengamatan saya selama ini adalah Amerika sendiri tidak
demokratis dalam perencanaan wilayahnya. Proses demokrasi sendiri dalam
perencanaan tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan para penganut Post
Modernist di US mengkategorikan urban planning disini belum demokratis. Para
planner seperti Hoch, Hokins, jacob mengkritisi sistem perencanaan di sini.
Bahkan sebuah survey menyebutkan bahwa fungsi zoning dan regulating mencapai
44% dan 40% sedangkan fungsi advokasi dan kolaborasi hanya 5% terbalik dengan
standard demokrasi dalam perencanaan yang regulating dan zoning seharusnya cuma
5%. Proses perencanaan saat ini hanya berada pada level consultasi dengan
masyarakat bukan tahap partisipasi sebenarnya. Fakta lain bahwa demokrasi
perencanaan tidak absolut di US adalah bahwa tahun 1930 negara punya power
besar dalam perencanaan wilayah termasuk tata ruang dengan adanya Urban Renewal
Program. Dengan alasan menghapus slum area, negara memisahkan keluarga para
kaum kulit hitam dari kota2 dan terjadi diskriminasi luar biasa yang mendorong
Marthin Luther King Jr. menyerukan perjuangan hak kaum kulit hitam pada tahun
1960-an. Sampe saat ini zoning yang di gunakan serta prosedur2 kebijakannya
masih jauh dari demokratis. Masalah lain yang mungkin perlu di perhatikan bahwa
di sini juga terjadi fragmentasi politik yang menghambat koordinasi antar city,
state, and federal government.
Belajar dari situ naif apabila kita mengagungkan demokrasi dalam segala hal.
Untuk menuju kepada negara yang maju dengan masyarakat makmur, fokus sekarang
adalah revolusi birokrasi secara besar2an. Urban Planning itu adalah mata
politik, dan politik adalah badannya sedang birokrasi adalah kakinya. Kondisi
masyarakat yang sdah jenuh dengan kondisi yang ada, frustasi, misguide, loss
character adalah di sebabkan oleh kegagalan reformasi dan
desentralisasi/democratisasi untuk memenuhi harapan tinggi masyarakat waktu
itu. (maaf ini hipotesis tanpa data, bagi para sosiolog boleh mengomentari dan
meluruskan yang ini). Politik boleh sudah berganti rezim tapi ternyata
birokrasi masih sama. kaki2 itu berat melangkah kepada apa yang di perintahkan
oleh mata. Politik malah terkontaminasi dengn birokrasi, dan kita akhirnya
begini2 saja. China tahun 1960an membangun ekonomi dengan merevolusi
birokrasinya. Insya Allah kita bisa dalam 10 tahun menikmati keberhasilan
pembangunan dengan konsisten pada revolusi birokrasi. Ide yang sulit di
laksanakan tanpa kepemimpinan yang tegas dan berani serta jujur.
Terima Kasih.
--- On Thu, 1/21/10, Sugiono Ronodihardjo <[email protected]> wrote:
From: Sugiono Ronodihardjo <[email protected]>
Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta
To: "[email protected]" <[email protected]>
Date: Thursday, January 21, 2010, 1:40 PM
Pak Bambang SP, Mas Risfan M. ysh.
Nuwunsewu, wah senang juga dapat ikutan urun rembuk tentang fenomena demokrasi
dalam proses penataan ruang. Maksudnya mungkin buat konsep (makro s/d mikro)
untuk menghadapi perkembangan demokrasi (atau 'demo-crazy' ) yang semakin marak
di negeri seribu pulau ini. Sebetulnya sudah pernah dibuat PP (th ?) tentang
'Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang', tetapi kok sepertinya
tidak jalan. Apa mungkin PP tsb. tidak cocok dengan 'sikon' masyarakat kita
atau belum mengantisipasi perkembangan era-reformasi dan otonomi daerah ? Ada
anggapan bahwa masyarakat kita memang gampang marah (dalam kamus disebut
'amok'), apa mungkin karena kita hidup didaerah yang beriklim tropis yang
berhawa panas, tetapi sepertinya lebih panas di Mekah yang banyak bebatuan dan
gurun pasirnya lho.. Kita seharusnya mensyukuri dapat hidup diwilayah Nusantara
yang alamnya indah permai & subur. Apalagi kalau ruang kita hidup ini dapat di
tata dengan baik, sehingga tidak 'amburadul' dan masyarakatnya masih lebih suka
ber'demo-crazy' ?
Saya sepakat dengan pendapat Pak BSP, bahwa dibutuhkan beberapa dekade lagi
untuk bisa mengikuti 'suasana demokrasi yang baik', namun alangkah baiknya
kalau mulai dari sekarang dicari konsep 'budaya demokrasi' model Indonesia ?
Wassalam,
Onnos
To: refere...@yahoogrou ps.com
From: bspr...@indosat. net.id
Date: Thu, 21 Jan 2010 16:35:00 +0700
Subject: Re: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta
Mas Risfan ysh,
Waduh saya kira apa yang diharapkan mas Onnos itu memang bagus untuk dibahas.
Yang mau kita bahas ini adalah konsep ataukah mencari cara menghadapi apa yang
terjadi saat ini.
Bila demokrasi yang hendak didorong dalam sistem perencanaan. Wuaduh, bukannya
saya pesimis, kayaknya masih butuh beberapa dekade lagi. Hal ini karena
struktur politik kita yang belum favourabel untuk terciptanya demokrasi
tersebut. Bahkan kata demokrasi itu sendiri sekarang saya harus sepakat dengan
penganut leftist kelas dunia bahwa yang terjadi adalah demokrasi dengan value
milik pemilik kapital. Artinya tidak ada sebenarnya kata vox populi vox dei
.... mungkin yang ada vox populi vox dui...t. Sangat satiris dan sangat ironis.
Namun dampaknya adalah masyarakat saat ini yang terkena akibat dari kata
demokrasi ini adalah menggunakan pendekatan pembangkangan. Ini dilakukan
disemua level. Saya jadi teringat pendapat Prof Tibout tentang ciri-ciri
masyarakat tropis ... dulu sempat marah saya dengan pendapat itu. Dia
mengatakan bahwa masyarakat pada wilayah tropis mempunyai kecenderungan untuk
bersifat menyerahkan semuanya pada kekuatan luar .... namun pada saat dia
mengalami tekanan maka akan melakukan sikap yang frontal dan destruktif. Ini
persis juga dengan idiom ngalah-ngalih- ngamuk. Saat ini masyarakat pada level
ngamuk.
Ini berbeda dengan masyarakat subtropis ... mereka cenderung melakukan
perencanaan dengan baik juga berusaha untuk kontroling terhadap lingkungan
dlsb.
Ini yang mengakibatkan warna demokrasi kita menjadi sangat aneh ... Ada sebuah
"keluwehan" namun pada saatnya akan dengan cepat dia ngamuk. Apakah ini bisa
kita tangkap dengan mode demokrasi versi subtropikal tersebut.
Salam
bambang sp.
Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from
Hotmail®.
Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from
Hotmail®.
_________________________________________________________________
New Windows 7: Find the right PC for you. Learn more.
http://windows.microsoft.com/shop
