Trims Pak Wanto. Saya sepakat dengan Bapak mengenai yang ini:
> Saya akan setuju dengan referendum ketika Pemerintah Nasional mengesampingkan fakta2 dan ingin menghilangkan keistimewaan Jogjakarta melalui Undang2 yang sedang di bahas. Disitu lah nanti akan bertarung kekuatan rakyat dengan elit. > Sepertinya itu pula yg dimaksud oleh artikel yg mengawali diskusi ini. Saya segarkan kembali, sebelum ada yg keliru kebablasan menginterpretasi niatan tulus saya memulai diskusi: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/03180624/jangan.ada.referendum.keistimewaan..yogyakarta "....Jika pemerintah pusat menginginkan kepemimpinan di DIY dipilih seperti di daerah lain, bukan ditetapkan dijabat Sultan HB dan Paku Alam, jalan paling mudah untuk memastikan sikap rakyat itu adalah dengan referendum. Biarkan rakyat yang menentukan sendiri nasibnya, nasib keistimewaan Yogyakarta...." Fakta bahwa RUUK itu tidak rampung-2.. terindikasi ada ganjalan maupun peng-ganjal yang sifatnya eksternal (saya duga). Refrendum akan mengungkapkan isi hati rakyat Yogyakarta seutuh-utuhnya sehingga tidak bisa lagi dibantah oleh si-pengganjal eksternal. Terima kasih pak Wanto atas kesediaan babak untuk partisipasi positif-nya dalam diskusi yg hangat dan produktif ini. Mengenai pemilihan langsung; itu memang metode demokrasi yang dianggap paling 'bebas-distorsi'.. dengan asumsi tidak ada kecurangan tentunya. Mengenai demo pro-Sultan, apakah tidak 'dibiayai oleh Sultan'.. azas praduga tidak bersalah saya junjung tinggi. Tapi ini masih sebatas 'tidak terbukti bahwa Sultan menunggangi demo'.. belum 'TERBUKTI bahwa Sultan TIDAK menunggangi demo ... ' Mungkin ada tokoh pro-sultan yang membiayai secara tidak langsung.. dan terjadi "Ventriloquism". tapi bukan ini inti diskusi kita. Bahwa tidak ada yg demo anti-Sultan.. betul tapi kan expressi pendapat dan aspirasi gak selalu harus demo. Justru demo terjadi karena saluran lain sudah buntu. Dan yang tidak setuju mungkin malah mengkanalisasi pendapatnya dengan cara 'mengganjal' finalisasi RUUK melalui lobi-2 dan intrik-2. ini yg menjadi preseden buruk dalam praksis demokrasi Dari oleh untuk - Rakyat. Jadinya Demo di jalan vs. Lobby di ruang tertutup.. ini gak sehat kalau terus dipelihara. Menurut saya refrendum ini akan membuka sumbatan-sumbatan tsb. Mengenai biaya Pilkada-Bupati diwilayah DIY. Wah betul banget. Dan aneh banget tho... dimana Gubernur tidak melalui Pilkada namun bupati melalui Pilkada. Padahal siapa yg menjadi ujung tombak pelayanan publik yg paling dekat ke bawah? Kontras dengan DKI Jakarta... Gub nya Pilkada, Wali Kotamadya dan Bupati (Kep Seribu) ditunjuk. Ini juga perlu dituntaskan dalam UUK. Untuk menghemat biaya logistik pemilihan; bisa diupayakan supaya dilakukan serentak. Sedangkan kalau 'biaya pemilihan langsung sesungguhnya' perlu diukur dari biaya akibat ketiadaan pemilihan langsung; yaitu demokrasi yang terdistorsi... krisis representasi. Sekarang kita masuk ke pelayanan publik, sekaligus menjawab pak BSP (terima kasih juga pak atas partisipasi-positif nya.) Saya ingin sampaikan bahwa ada resiko kalau nasib kawula Yogyakarta disandarkan pada Kraton begitu saja. Saya berandai sedikit: apabila dulu Keraton Solo juga mendapat keistimewaan dimana Sunan PB juga menjadi GUbernur.. maka mungkin sampai skarang provinsi andaian tersebut masih karut-marut dan amburadul sehingga pelayanan publik terbengkalai. Itu karena sengketa tahta internal keluarga keraton. Jangan sampai ini terjadi pada Yogyakarta. Tentu kita tidak perlu menunggu hujan baru kelabakan beli payung. Mengenai ketidak-pastian keberlanjutan pelayanan publik, Pak Wanto sudah mengindikasikan sbb: "...Kecuali memang Sultan telah melakukan korupsi dan tindakan amoral yang harus kita luruskan dan pertimbangkan ulang kekuasaannya..." Perlu jaminan agar tidak ada kevakuman. Perlu jaminan agar 'sengketa internal keluarga' tidak menjangkiti roda pemerintahan dan pelayanan public. Maka dari itu, model yg paling logis (menurut saya dengan segala keterbatasan) adalah monarki konstitusional.. Konstitusi (sebagai wujud kontrak sosial) akan menjamin keberlanjutan pelayanan publik.. kalau perlu 'aturan main internal keluarga keraton' dalam urusan 'waris tahta' juga perlu ditetapkan.. karena ketika menjadi monarki, urusan 'waris tahta' menjadi public domain, suka tidak suka. tarikh menunjukkan masehi 2010, Sura 1943.. cukup mulus urusan 'waris tahta' kalau diukur dari stabilitas pelayanan public. So far so good. Apakah 'keberuntungan' ini akan tetap ada puluhan generasi mendatang? (mengingat Keraton tetangga kurang 'beruntung' nampaknya..) Tentunya kita tahu baik dari naskah sejarah yang paling bias dan berbau propaganda sekalipun bahwa dahulu banyak kerajaan-kerajaan di nusantara. Sekarang tersisa berapa? berapa yang masih 'bermakna' ? apa yg menyebabkan mereka tumbuh, jaya, dan lalu lebur? Ketika lebur, siapa yg paling menderita kalau bukan rakyat? Apa pelajaran berharga dari sejarah? Tentunya yang ingin dilestarikan bukanlah ketidak-berdayaan rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Tentu dengan diskusi yang produktif seperti inilah kita bisa temukan (atau minimal dekati) jawabannya. Dan ini perlu dijawab oleh mereka yang sungguh tresna tulus pada Yogyakarta.. termasuk memikirkan generasi Yogyakarta kedepannya. Salam hangat, -K- 2010/1/23 Wanto None <[email protected]> > > > [Attachment(s) from Wanto None included below] > > Dear refferencer, > Menjawab Pak Harya Setyaka, saya membatasi demokrasi di jogja dalam batasan perlu pemilihan langsung atau tidak..jadi tidak melebar dalam makna demokrasi yang multiinterpret. Kemudian menjawab keistimewaan Jogjakarta, dan mengapa saya kurang sependapat dengan refferendum keistimewaan Jogja (dlam artian belum setuju). Namun dengan sebuah kesadaran tinggi untuk menerima perbedaan dan bukan mencari kemenangan berpendapat begini argumen saya. > 1. Secara teori berdemokrasi yang "dari, oleh dan untuk rakyat" sekilas bahwa Jogjakarta tidak demokrasi karena menutup hak seseorang untuk di pilih sebagai Gubernur dengan otomatis di jabat Sultan. Namun demokrasi sebenarnya sudah di laksanakan di Jogjakarta. Ini yang saya sebut demokrasi punya daya jangkau dan tempo terbatas. Tidak semua demokrasi langsung yang di produsir barat compatibel dengan kondisi sosial budaya setempat. Fakta2 berikut bisa menggambarkan hal tersebut. > -berita okenewz Jum'at, 29 Februari 2008 - 12:48 wib tentang demo menuntut keistimewaan jogja > -berita Tempo Jum'at, 04 September 2009 | 15:58 WIB tentang demo menuntut keistimewaan DIY > -berita Tempo Senin, 31 Maret 2008 | 15:08 WIB PKL menuntut penetapan Sultan sebagai Gub > Yang mengherankan saya itu mereka datang tanpa di biayai dari Sultan tapi kesadaran sendiri..bahkan saya mendengar ada rapat rakyat > Saya mencoba mengumpulkan fakta lain yang menunjukkan bahwa ada kelompok yang menolak keistimewaan Jogjakarta ..tapi tidak pernah ketemu ada sekelompok demo menolaknya.. > Kesimpulan saya adalah itulah "demokrasi bagi masyarakat jogjakarta" itu yang harus kita hormati. Jangan kita memaksakan demokrasi barat di tempat yang gak compatible malah menimbulkan kerusuhan semata. > 2. Alasan kedua saya adalah mengenai dana. Dana PILKADA untuk kabupaten Sleman 13.5M (sumber berbagai media); Bantul 2010 nanti 9M (berbagai media), Gn Kidul 2010 nanti 12.8 M, berapa untuk referendum bisa kita bayangkan. Biaya politik yang terlalu tinggi untuk jogjakarta. Sedangkan tahun 2008 saja dengan kenaikan gaji PNS sesuai PP 10/2008 APBD DIY defisit 13 M saat ini saya tidak tahu dan tidak mengikuti? which one kita pilih untuk referendum ato untuk biaya pelayanan publik. Jogjakarta termasuk salah satu daerah di Indonesia yang setia banget dengan Dana Alokasi Umum. Cukup di lakukan survey saja dulu. > 3. Referendum belum urgen karena tidak ada kebuntuan yang harus di selesaikan dan tidak ada perpecahan pendapat yang signifikan antara masyarakat di jogjakarta yang mengancam persatuan serta menimbulkan keresahan. Referedum adalah keputusan politik untuk itu, bukan hal yang menimbulkan perpecahan. > 4. Alasan lain saya mendukung Sultan tetap sebgai Gubernur adalah belum menemukan fakta yang menunjukkan bahwa pembangunan terhambat dan menurun serta tidak efektif. Sya mempunyai data presentasi dari UGM tentang Seminar Nasional Evaluasi Pembangunan DIY di hotel Santika tanggal 18 -20 November 2009 yang menunjukkan trend positif pembangunan Jogja saya attached berikut. Untuk validasi data mungkin ada yang punya lebih valid silakan di bagikan. Kesimpulannya kenapa kita meributkan sesuatu yang tidak substance? Kecuali memang Sultan telah melakukan korupsi dan tindakan amoral yang harus kita luruskan dan pertimbangkan ulang kekuasaannya. > Saya akan setuju dengan referendum ketika Pemerintah Nasional mengesampingkan fakta2 dan ingin menghilangkan keistimewaan Jogjakarta melalui Undang2 yang sedang di bahas. Disitu lah nanti akan bertarung kekuatan rakyat dengan elit. > > > Best Regard, > KUSWANTO > > > > > > > > > > --- On Sat, 1/23/10, Djarot Purbadi <[email protected]> wrote: > > From: Djarot Purbadi <[email protected]> > Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > To: [email protected] > Date: Saturday, January 23, 2010, 11:10 PM > > > > Demokrasi dalam arti tertentu bisa terjebak menjadi mode dan bangsa kita adalah bangsa yang memiliki latahisme tinggi tanpa berpikir mendalam dan kritis. Keistimewaannya terletak pada maknanya, bukan sekedar ungkapan visual dan rasionalitasnya. Oleh karenanya, supaya jangan terjebak narsis dan modis sesaat, ya kita coba gali apanya sih yang ingin dilestarikan ? Jangan latah ingin berganti makan apel jika kita bisa sehat beratus-ratus tahun dengan makan singkong atau sagu hanya demi sebuah "kebaruan semu", yang menjebak kia sendiri. > > Salam, > > Djarot Purbadi > > http://realmwk. wordpress. com [Blog Resmi MWK] > http://forumriset. wordpress. com [Blog Resmi APRF] > http://fenomenologi arsitektur. wordpress. com > > --- On Sun, 1/24/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote: > > From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> > Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Sunday, January 24, 2010, 1:19 AM > > > > Kalau semua itu ada batasnya, alias tidak kekal.. Apa dan dmana batas suatu Monarki? > Mengapa situ yakin demokrasi ada batasnya, sosialisme ada batasnya, namun giliran Monarki - Yogyakarta lain opini.. > > Mungkin dengan referendum ini kita bisa menguji: apakah monarki sudah melampaui masanya? > > Di Yogyakarta; siapa yg istimewa? Rakyatnya atau Sultannya? > Seseorang menjadi istimewa bukan karena dibelenggu keterpaksaan dan ketiadaan pilihan.. Justru orang yg istimewa adalah yang berdaya karena punya pilihan. Mengenai apa yg ia pilih nantinya persoalan lain. > > Sultan HBX bisa memilih untuk ikut menjadi Kader Golkar (partai politik yg hanya kontekstual dalam demokrasi) dan mencalonkan diri jadi Presiden (lagi2 demokrasi). > Mengapa rakyat Yogyakarta tidak boleh memilih apakah sudah saatnya Gubernur dipilih melalui Pilkada atau tidak? > > Juga sangat lucu kalau lantas kediktatoran (sbg negasi dari demokrasi) dibenarkan atas nama kemakmuran yg diukur dengan multi-indikator sekalipun. > Tidak ada seorang pun yg bisa menjadi makmur (atau tidak makmur) di DIY tanpa berada di dalam Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gn. Kidul... Tapi Bupati ternyata melalui pilkada.. > > Having said that; apa gunanya DPRD DIY? Jangan2 cuma rubber stamp nya Sultan HBX (yg kader Golkar). > > Makanya lebih baik refrendum untuk menuntaskan semua ini.. Kalau memang toh yg dipilih adalah kembali ke Monarki artinya memang Monarki DIY adalah Monarki yg tahan dan teruji oleh waktu.. > > > Salam, > -K- > > > Pedal Powered BikeBerry > > ________________________________ > From: Wanto None <kus_...@yahoo. com> > Date: Fri, 22 Jan 2010 23:09:48 -0800 (PST) > To: <refere...@yahoogrou ps.com> > Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > > > Dear temens, > Dear temans, > Saya kok kurang sejalan dengan meributkan demokrasi. Demokrasi hanyalah sebuah propaganda, thesis besar untuk menuju sebuah negara ideal. Sama dengan thesis tentang sosialisme oleh Karl Max yang mempunyai daya jangkau dan tempo terbatas. artinya bahwa tidak bisa di terapkan di setiap tempat ato di sepanjang waktu kehidupan. Kita bangsa Indonesia hendaknya menggali sendiri sistem ideal merencanakan pembangunan kita sendiri. > Kalo saya lebih condong kita meributkan cara2 pemda menangani pelayanan publik. karena bicara planning ujungnya pelayanan publik. Kalau memang kediktaktoran ternyata lebih memakmurkan kenapa kita hindari. Kenapa harus ada pemilihan gubernur jogja kalo memang masyarakat sebenarnya sudah merasa aman dan tenteram dengan rajanya sekaligus sebagai gubernur? Namun kemakmuran adalah bahasa yang sulit di ukur, toh meski pendapat perkapita meningkat belum tentu masy merasa makmur. Jalan tiada ujung ini kita isi dengan usaha kecil yang manfaat buat sekitar kita. > Sekian, > KUSWANTO >
