[proletar] Bekas Lokasi Latihan Perang Mujahidin di Seram Akan Disisir

2005-10-21 Terurut Topik Ambon

http://jkt3.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/20/time/133446/idnews/465260/idkanal/10


Bekas Lokasi Latihan Perang Mujahidin di Seram Akan Disisir 

M Hanafi Holle - detikcom

Ambon - Bekas lokasi latihan perang kelompok mujahidin di Gunung Olas, 
Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam waktu dekat akan 
disisir aparat Polres SBB dan pasukan Brimob yang bertugas di wilayah itu.

Ini kami lakukan untuk menjaga situasi dan kondisi di SBB. Semuanya demi 
kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi tersebut, ujar Kapolres Persiapan SBB 
kompol Endro Prasetyo kepada detikcom via handphone Kamis (20/10/2005).

Endro tidak menyebutkan kelompok yang disisirnya sebagai kelompok mujahidin. 
Dia hanya menyebutnya sebagai kelompok tertentu. Lokasi itu bekas latihan 
kelompok tertentu. Mereka latihan perang,  sambungnya.

Penyisiran itu akan dilakukan pada pagi hari untuk menjaga hal-hal yang tidak 
diinginkan bersama. Kalau malam dikhawatirkan ada kontak senjata antarteman, 
ungkap mantan Kabid Humas Polda Maluku ini.

Air Surga dan Mengaji

Sementara itu, salah seorang penduduk Gunung Olas, Ibrahim (22) kepada 
detikcom, menuturkan, sejak tahun 2000 lalu, lokasi Gunung Olas memang dipakai 
sebagai tempat latihan perang bagi kelompok mujahidin. Mereka sekitar 20 hingga 
25 orang yang latihan. Kebetulan dekat denga tempat tinggal saya, tuturnya 

Di sekitar lokasi itu, lanjut Ibrahim, penuh dengan tanaman cengkih milik warga 
setempat dan ada sebuah kali (sungai kecil) yang dinamakan Air Surga dan sebuah 
rumah papan yang dibangun seperti panggungn.  Di Air Surga itulah tempat 
latihan perang mereka dan rumah itu yang dijadikan sebagai tempat  
peristirahatan mujahidin, kata dia.

Bagi Ibrahim, ada juga sisi positif saat kelompok mujahidin berdiam di Dusun 
Olas, Dulu banyak warga yang tidak tahu mengaji. Sekarang sudah bisa. Jadi 
banyak juga siraman keagamaan yang disampaikan orang-orang mujahidin itu, 
tandas mahasiswa STAIN Ambon ini.

Saat ditanya, apakah selama berada di Olas, mengenal Ustad Arsyad, aktor di 
balik penyerangan pos Brimob di Desa Loki? Ibrahim mengaku tidak mengenalnya. 
Soalnya nama mereka selalu berganti-ganti. Kalau di tempat ini, namamya A. Di 
tempat lain, namanya sudah B, ungkap Ibrahim.

Dituturkan lagi, dulunya di Dusun Olas ada dua dusun yakni Olas Gunung dan Olas 
Pantai Saat konflik Maluku tahun 1999 semua warga yang dulunya tinggal di Olas 
Gunung sudah pindah ke Olas Pantai. Ada sekitar puluhan kepala keluarga yang 
pindah. Sementara kelompok mujahidin masuh tahun 2000 dan menempati Olas 
Gunung, jelas Ibrahim.

Hinga berita ini diturunkan, Polda Maluku belum juga menemukan keberadaan aktor 
aksi teror, Ustad Arsyad. Guna mencari keberadaan Arsyad, informasi yang 
diterma detikcom, sebuah helikopter milik Polri terus memantau situasi di 
sekitar Gunung Olas maupun sekitarnya. (nrl)



© 2005 detikcom, All Rights Reserved 





[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Politicizing Indonesia's military

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GJ21Ae01.html
Oct 21, 2005 
  

 Politicizing Indonesia's military
By Fabio Scarpello 

JAKARTA - Indonesia's renewed war on terror in the wake of the latest round 
of bombings on Bali could pave the way for renewed politicization of the 
country's military, analysts believe. 

President Susilo Bambang Yudhoyono has already called on the Indonesian 
Military (TNI) to be more active, and there are fears this could lead to 
possible abuse and halt the process of reform begun after the end of the 
Suharto era in 1998. 

In this country, we are still struggling to depoliticize the TNI and this 
decision will bring it back into the political arena, said Salim Said, a 
political scientist from the Indonesia Institute of Science (LIPI). 

Yudhoyono's announcement came during the TNI's 60th anniversary celebrations on 
October 4, and only three days after 

 

the latest bombing on the island resort of Bali , which left 23 dead, 140 
injured and 22 still missing. 

The attack was the latest in a series in Indonesia, bloodied regularly since 
2000 by the Jemaah Islamiyah (JI), which is fighting to bring most of Southeast 
Asia under a single Islamic state and has links with Osama bin Laden's 
international al-Qaeda network. 

The burden of fighting terrorism in Indonesia has fallen on the shoulders of 
the National Intelligence Agency (BIN) and the National Police, which lack 
funds, expertise and coordination. 

Although dozens of JI's operatives have been arrested, the police and BIN have 
been unable to prevent the attacks or capture all of those believed to be 
behind the bombings. This failure prompted Yudhoyono to call on the feared and 
only partly accountable, TNI, which still stands accused of widespread 
human-rights abuse throughout the archipelago. 

The call for help was enthusiastically received by the TNI's chief, General 
Endriartono Sutarto, who said he would take the necessary measures to crack 
down on terrorists by reactivating the military's territorial function. The 
territorial function means deployment of forces akin to that of an occupying 
army. Soldiers are placed in every corner of the country, from the main cities 
down to the smallest villages. This system was used by the former dictator, 
Suharto, as an effective tool to monitor people's movements and crush dissent. 

The government has given us a clear order to participate in the war against 
terrorism, he told the media after Yudhoyono's announcement. First, we will 
raise public awareness about the condition of local neighborhoods. Second, we 
will activate the territorial command down to the village level, and third, of 
course, we will share intelligence information with other institutions, 
especially the police. 

Throughout the new order regime, as Suharto's 33 years in power was dubbed, the 
territorial function gave rise to widespread excess of power and human-rights 
abuse. It also brought generals into close contact with local politicians and 
businessmen, paving the way for collusion and interference in every facet of 
the country's life. 

It was largely dismantled following the fall of Suharto, when the student-led 
Reformasi movement forced the introduction of reforms aimed at limiting the 
power and influence of the TNI in Indonesian political life. 

Though Sutarto now insists the territorial function will not be abused, its 
revival has sent shivers down the spines of most analysts. 

People have not forgotten the abuse suffered at the hands of the TNI during 
the new order regime, Hilman Latief, a lecturer at Yogyakarta Muhammadiyah 
University department of Islamic Studies, told IPS. They are still traumatized 
and the government has to be very careful about involving generals in the fight 
against terror. 

Agus Widjojo, a commentator on military issues who is renowned for his 
pro-reform stance, said any involvement of the TNI should be based on the 
constitution and the principle of democracy. 

The constitution gives the TNI a role in the national defense, but it can also 
be called upon by the president to help with domestic problems, he said. 
However, it must respect the principle of democracy. 

According to Yudhoyono, the law allowing for the drafting of the TNI is Defense 
Law number 34/2004, passed in September 2004. This has been hotly contested by 
some analysts who have a different reading of the same law. 

J Kristiadi, an expert on security matters at the Jakarta Center for Strategic 
and International Studies, said the president's move is a violation of the law, 
which stipulates that TNI's territorial function must be eliminated by 2009. 

Reviving the territorial command is against the law, he told the Jakarta Post 
newspaper, adding that the military should only be involved in security matters 
if the police ask for its help. 

Andi Widjayanto, a military analyst from the University of Indonesia, 
acknowledges that Article 11 of the law did not, in 

[proletar] Chindia Super/Mega power in the year 2020?

2005-10-21 Terurut Topik Harry Adinegara
Ada satu tulisan yang menarik yang memperbandingkan2 emerging asian superpower 
China dan India dimajalah Fortune edisi Oktober ini. Bagi yang getol main 
kayu ngotot mau studi banding ke negara eropah dan amrik... ini ada kasus 
bandingannya yang kondisinya mirip dengan negara kita :Indonesia . Kedua negara 
ini sama2 dirudung kolononialisme, India oleh Inggris dan China oleh Jepang. 
Jadi dua negara ini asal mulanya punya nasib sama dengan Indonesia, bekas 
negara jajahan.
 
Ini ada beberapa excerpts menarik yang memperbandingkan kedua negara raksasa 
ini yang sama2 maju dengan pesat, walaupun konstelasi politiknya berbeda.  
Dalam aspek politiknya (sistim pemerintahannya: China (pemerintah pusat 
Beijing) masih memegang 
kekuasaan absolut, walaupun dalam aspek ekonominya mereka me-liberal-kan 
ekonomi dan pengaruh pemerintah pusat sangat minim. India sebaliknya karena 
pengaruh yang bisa dikatakan ber-demokrasi yang dinilai kebablasan 
mengakibatkan perkembangan terutama aspek ekonominya jauh ketinggalan dengan 
China.
 
COMPARISONS WITH CHINA'S ECONOMY AREN'T NECESSARILY FLATTERING FOR INDIA; CHINA 
LEADS IN MANY KEY INDICATORS.
 
 As recently as 20 years ago the two countries were roughly equal footing. Both 
were large, predominantly agrarian countries with GDP's of less than a trillion 
dollars  and per capita incomes of about $300. Both had effectively withdrawn 
from global commerce.
Today China's economy is more than twice as large as India's and is posting 
average annual growth rates of 9% to 10%, compared with India's 6% to 7%. 
Percapita incme in China is now more than doble what it is in India. China has 
reduced the proportion of its population living less than $1,- a  to below 13%, 
compared with 31% for India. China takes in 12 times as much in annual foreign 
direct investment as India ($60 billionvs $5 billion), and it exports almost 6 
times as much each year ($600 billion vs $105 bilion)
 
Para politikus India menyatakan bahwa ketimpangan ini bisa terjadi bila 
dibandingkan dengan China ,mereka nyeletukKmal Nath, Commerce 
Minister: We are underdeveloped economy with an overdeveloped democracy and 
proud of itIt is a good line---until you think about it. Why take 
pride in underdevelopment? Finance Minister P.Chidambaram responds wearily to 
questions about his government's slow progress in restructuring unprofitable 
public enterprises or opening India to foreign investment ..we try. we try 
every day he saysBut we are a democracy. We have a free press.We can only 
move at a certain pace, which may seem slow compared with Chna. To get anything 
done, I must carry my coalition partners and the opposition.But 
scapegoating democracy for India's inability to grow more rapidly is a COP-OUT! 
-India's problem isn't too much democracy, it's too much socialism says 
Prannoy Roy, the founder od New Delhi broadcaster NDTV. In fact, the problem is
 even simpler:...BAD GOVERNMENT AND AN ALMOST  WILLFUL DISREGARD FOR THE 
FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENTAL ECONOMICS.--China's economic miracle  was 
achieved by getting the BASICS RIGHT-building good roads. educating women and 
young girls, loosening labor restrictions, and opening the economy to 
competition and foreign trade.- India, by contrast.is the global 
economy's IDIOT SAVANT. It excels at the impossible, turning out hundreds of 
thousands of brilliant engineers a year.---And yet India flubs the 
obvious stuffThe national roadway network is a shambles and the power grid 
even worse---nearly a third of India's population and more than half its women 
can't  read or write.red tape and corruption discourage foreign investment, 
as do restrictions on how firms deploy workers.---higway network stretches just 
124 000 miles compared with 870 000 miles in China.
 
Pengalamanku sendiri membenarkan bahwa perbandingan antara kemanjuan di China 
dan India bisa aku refer ke percakapanku dengan konco2ku soal sebenarnya 
miniskul tapi bisa disimak disini betapa bedanya kedua negara ini. Koncoku 
orang be disini yang diberi tugas oleh perusahaannya ke Mumbai India. Dia 
bilang bahwa jurang antara kaya dan miskin itu sangat menyolok. Terutama yang 
membikin dia tidak mudah untuk menghilangkan pengalaman ini yalah..di suatu 
pagi hari dia berjalan untuk pergi membeli sesuatuapa yang dia lihat tidak 
mudah terlupakan.ada truck2 yang mengelilingi kota yang mengambil jenasah2 
yang mati dipinggiran jalan. Memang ini dibenarkan oleh kawannya seorang India, 
memang ada itu kegiatan mengumpulkan jenasah orang kere yang mati keleleran 
dipinggiran jalan, tiap pagi2 hari. Kemana sampeyan pergi di kota2 besar India, 
pengemis itu berkeliaran berjumlah ribuan. Disinilah terjadi kesenjangan antara 
kaya dan miskin secara menyolok.
 
Ini cerita dari koncoku orang Tionghoa yang datang setelah peristiwa Tienanmen. 
Baru2 ini  pulang setalah 3 tahun absen. Rumah ortunya diluaran kota Tsingtao. 
Waktu 

[proletar] Regulasi Tempat Ibadah

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/21/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 

Regulasi Tempat Ibadah
 

R u m a d i 

PENUTUPAN sejumlah tempat ibadah secara paksa oleh kelompok garis keras di 
sejumlah tempat beberapa waktu lalu, sungguh merupakan pelajaran berharga bagi 
kita semua. 

Peristiwa tersebut menunjukkan adanya problem serius menyangkut hubungan 
antarumat beragama di satu pihak, dan peran pemerintah dalam pendirian tempat 
ibadah di pihak lain. Kasus tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai 
peristiwa biasa, karena hal itu menyiratkan adanya otoritarianisme satu pemeluk 
agama atas pemeluk agama yang lain. 

Setelah semuanya tenang, ada baiknya kita merefleksikan peristiwa tersebut 
untuk menata ulang kehidupan keberagamaan kita, terutama yang terkait dengan 
pendirian tempat ibadah. Masalah utama menyangkut hal ini adalah apakah 
pendirian tempat perlu diatur pemerintah atau tidak? Penulis termasuk orang 
yang berpendapat perlu adanya aturan terkait dengan hal ini. 

Kita tidak bisa membayangkan kacaunya kehidupan keberagamaan jika tidak ada 
aturan mengenai tempat ibadah. Kekhawatiran itu bukan ilusi, karena kehidupan 
keberagamaan kita masih diselimuti saling tidak percaya, curiga, kekhawatiran, 
merasa saling terancam, tidak dewasa, dan seterusnya. 

Dalam situasi seperti itu, diperlukan semacam otoritas untuk menghindari 
kesalahpahaman dan kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Sampai di sini, 
penulis harus segera memberi catatan, secara pelan-pelan, ketika umat beragama 
kita sudah bisa menghilangkan tabiat buruk saling curiga dan saling tidak 
percaya tersebut, regulasi tempat ibadah bisa saja ditinjau kembali 
keberadaannya. 


SKB Dua Menteri 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1/BER/MDN-MAG tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadah, akhirnya direvisi. 

Meskipun banyak kalangan yang meminta agar SKB tersebut dicabut karena isinya 
dianggap arogan, memicu konflik sosial, serta melanggar Pasal 28e UUD 1945 
tentang kebebasan beragama, namun pemerintah lebih memilih melakukan revisi, 
daripada mencabutnya. Pilihan itu agaknya paling moderat karena bila aturan 
mendirikan rumah ibadah dicabut, bangsa ini bisa terjatuh ke anarkisme dalam 
beragama. 

Revisi pemerintah atas SKB tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa 
penutupan tempat ibadah yang dianggap liar, tanpa izin, di berbagai daerah. 
Peristiwa itu sempat memicu ketegangan antarumat beragama, bahkan sekarang ini 
kerukunan umat beragama berada dalam titik nadir. 

Banyak orang, karena mayoritas, merasa punya hak mengontrol orang lain, dengan 
menjadi polisi, hakim, dan jaksa sekaligus. Mereka bisa mengontrol tempat 
ibadah orang lain, menentukan sah atau tidak, bahkan mengeksekusi dengan 
memaksa untuk menutup. Kondisi demikian tentu sangat memprihatinkan, karena 
bisa mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa. 

Sejauh berita yang berkembang di media massa, revisi yang dilakukan pemerintah, 
dalam hal ini Departemen Agama (Depag) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 
dengan melibatkan kantor Menkopolkam, kantor Men Hukum dan HAM, Kejagung, dan 
BIN, telah mengubah nama SKB menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri. 

Dalam rancangan itu, kata Sudarsono Hardjosoekerto Dirjen Persatuan Bangsa 
Depdagri, ada penyempurnaan beberapa hal seperti sinkronisasi urutan 
pasal-pasal, rumusan pasal-pasal agar tidak menimbulkan tafsir ganda. 

Dalam rumusan tersebut, masih kata Sudarsono, diatur pembentukan forum 
kerukunan umat beragama yang salah satu tugasnya adalah menggodok proses 
perizinan tempat ibadah. Bahkan, forum kerukunan tersebut melibatkan 
pejabat-pejabat daerah sebagai penasihat dan akan mendapat dana dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Melihat perkembangan tersebut ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan. 

Pertama, kemauan pemerintah untuk merevisi SKB No 1/1969 patut kita hargai. 
Namun, revisi tersebut harus didasarkan pada semangat konstitusi yang 
memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya (Pasal 28 (e) Ayat 1 dan 2 UUD 1945). 

Oleh karena itu, revisi SKB tidak hanya sekadar mengatur pendirian tempat 
ibadah, tetapi harus melindungi tiap warga negara untuk beribadat menurut 
agamanya, di mana adanya tempat ibadat merupakan bagian inheren di dalamnya. 
SKB atau apa pun namanya tidak boleh bertentangan dengan semangat konstitusi 
kita. 

Kedua, pembentukan forum kerukunan umat beragama di tiap daerah yang salah satu 
fungsinya untuk merekomendasi apakah sebuah tempat ibadah bisa didirikan atau 
tidak, adalah penyelesaian yang formalistik dan karitatif. 

Memberikan wewenang kepada forum formal yang dibentuk dan difasilitasi 
pemerintah daerah bisa menjebak masyarakat pada pola penyelesaian problem 
kehidupan beragama secara karikatif. 

Hal demikian akan menjebak masyarakat pada elitisme yang tidak sepenuhnya 
menggambarkan sikap masyarakat lapisan bawah. 

[proletar] Bidang Ekonomi Tak Ada Prestasi Menggembirakan

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0510/21/sh05.html


Setahun Pemerintahan Yudhoyono-Kalla
Bidang Ekonomi Tak Ada Prestasi Menggembirakan   




Oleh
Khomarul Hidayat

JAKARTA-Tak ada yang menggembirakan dari kondisi ekonomi Indonesia dalam 
setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Hampir semua 
indikator utama ekonomi menunjukkan kemerosotan. 


Inflasi tinggi, suku bunga merangkak naik, dan nilai tukar rupiah melemah. 
Tudingan pun langsung mengarah ke tim ekonomi kabinet yang dinilai tidak 
mempunyai kemampuan mengelola perekonomian.
Sejak awal, keraguan pada komposisi tim ekonomi sudah dikumandangkan banyak 
kalangan. Komposisi tim ekonomi dinilai lebih mencerminkan kompromi politik dan 
kepentingan internasional, ketimbang aspek profesionalisme dan kapabilitas.


Keraguan orang pun makin menguat, karena sepanjang satu tahun tim ekonomi 
bekerja, nyaris tidak ada prestasi yang berarti. Pemerintahan ini sebetulnya 
memiliki bekal legitimasi yang kuat, mengantongi dukungan mayoritas rakyat 
melalui pemilu langsung.

Dukungan tersebut mestinya menjadi modal besar untuk memacu kegiatan ekonomi 
lebih cepat. Sayangnya, kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan tim ekonomi 
untuk meningkatkan stabilitas perekonomian nasional. Alih-alih meningkatkan 
kinerja ekonomi, mempertahankan stabilitas ekonomi yang dirintis pemerintahan 
yang lalu pun tak sanggup.


Kondisi ekonomi dalam setahun terakhir jauh dari stabil. Inflasi tahunan (year 
on year) bergerak naik dari 6,3 persen pada 2004 menjadi 9,06 persen pada 
September 2005, dan diperkirakan bisa mencapai 12 persen hingga akhir 2005. 
Nilai tukar rupiah terus cenderung melemah dari Rp 9,300 per dolar AS pada 
tahun 2004 menjadi sekitar Rp 10.100 pada 2005.


Demikian juga suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melonjak tajam dari 
7,4 persen pada 2004 menjadi 11 persen pada Oktober 2005, dan diperkirakan 
mencapai 12-13 persen pada akhir 2005.
Prestasi yang sering dibanggakan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie adalah 
pertumbuhan ekonomi yang hingga akhir 2005 kemungkinan bisa mencapai 5,7 
persen, lebih tinggi dibanding tahun 2004 yang sebesar 5,1 persen. 



Namun, prestasi itu menjadi tak berarti, faktanya angka pengangguran terbuka 
terus meningkat, bahkan telah mencapai 10,3 persen pada Februari 2005, dari 
sebelumnya 9,9 persen pada Agustus 2004. 
Kemiskinan juga meningkat dari 36 juta orang pada November 2004 menjadi sekitar 
40 juta pada Agustus 2005, dan diperkirakan akan meningkat tajam setelah 
kenaikan harga BBM sejak 1 Oktober 2005.
Lantas apa lagi yang dibanggakan dari tim ekonomi sekarang? Apa yang dilakukan 
tim ekonomi belum sejalan dengan visi yang dijanjikan Presiden. Wajar, jika 
muncul desakan agar Presiden Yudhoyono mengganti tim ekonominya karena tak 
mampu menjabarkan visi ekonomi yang dijanjikan Presiden saat kampanye pemilihan 
presiden lalu.


Presiden menjanjikan akan menurunkan pengangguran dari 10,1 persen menjadi 5,1 
persen hingga 2009, kemiskinan akan ditekan dari 17,4 persen menjadi 8,2 
persen. Pendapatan per kapita rakyat juga akan ditingkatkan 2 kali lipat dari 
US$ 968 menjadi US$ 1.731 pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,6 
persen pada 2009 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahun 6,6 persen. 


Tetapi kita lihat menteri ekonomi tidak mampu memenuhi keinginan Presiden 
tersebut dalam sebuah kebijakan ekonomi. Justru kebijakan kenaikan harga yang 
dipilih yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat, kata ekonom UI Ninasapti 
Triaswati.

Janji Kampanye
Penilaian senada diberikan Hendri Saparini dari Tim Indonesia Bangkit, bahwa 
kemerosotan ekonomi saat ini akibat kelemahan kapabilitas personal dan 
profesional tim ekonomi kabinet. Tim ekonomi nyaris tidak mencatat prestasi 
yang berarti dan gagal menciptakan landasan dan sinyal menuju perubahan seperti 
yang dijanjikan Presiden. 


Beberapa kelemahan tim ekonomi antara lain tidak memiliki visi dan tidak mampu 
merumuskan strategi, tidak mampu melakukan antisipasi ke dalam, lemah dalam 
koordinasi, tidak memiliki inisiatif, dan cenderung mengambil cara mudah dan 
jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan, serta adanya konflik kepentingan 
yang tinggi.

 
Kelemahan-kelemahan itu juga barangkali yang menyebabkan sejumlah program lemah 
dalam pelaksanaannya. Program ambisius di bidang infrastruktur, misalnya, 
hampir tak ada implementasi. Demikian pula program revitalisasi pertanian, 
belum kelihatan geraknya.


Tengok juga carut-marut penyaluran dana tunai langsung kompensasi BBM. Program 
untuk jutaan masyarakat miskin terkesan disiapkan dadakan sehingga menimbulkan 
keresahan sosial di berbagai daerah. 


Bukan itu saja, aroma konflik kepentingan yang melibatkan pejabat tinggi muncul 
dalam beberapa proyek pemerintah. Sebut saja proyek ruas tol Cinere-Jagorawi, 
proyek ladang minyak eks BP di lepas pantai Madura, proyek listrik Tanjung Jati 
A, dan proyek minyak Exxon, memunculkan dugaan konflik kepentingan.
Tentu jika ini terus 

[proletar] BRIC...Wass ist das?

2005-10-21 Terurut Topik Jusfiq Hadjar

Wass ist das? 

Beberapa hari yang lalu, sembari menunggu kantuk saya denger
BBC... 

Lalu ada yang ngomong, kalau nggak salah Peter Day, atau
siapalah gitu, tentang BRIC... 

Mula-mula saya kira dia ngomong tentang brick (batu bata) di
Mumbay, Ghuangzhou, Siberia atau di Amazonia sono.. 

Eh, tau-taunya B itu huruf pertama nama negara Brazilia, R,
Rusia, I, India, C, China...

Yaitu negari-negeri yang sedang maju pesat dibidang ekonomi
dan diperkirakan bakal jadi negeri berekonomi kuat... 

Negeri kapir semua... 

Allahu Akbar. 



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] 18 Alumnus Moro Siap Beraksi Bom Bunuh Diri

2005-10-21 Terurut Topik Ambon

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0510/21/sh07.html



Satgas Bom Bali II Gelar Rapat Evaluasi 
18 Alumnus Moro Siap Beraksi Bom Bunuh Diri   
Oleh
Cinta Malem Ginting


Denpasar - Tim Satuan Tugas (Satgas) Bom Bali II, Jumat (21/10) pagi, menggelar 
rapat guna mengevaluasi, sekaligus melakukan pendalaman terkait keterangan 
sejumlah saksi yang mulai mengarah kepada identitas ketiga pelaku bom bunuh 
diri di Kuta dan Jimbaran, 1 Oktober 2005. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombes AS Reniban yang dihubungi 
SH, Jumat pagi, membenarkan adanya rapat evaluasi itu.Tim memang pagi ini 
menggelar rapat evaluasi sekaligus melakukan pendalaman terkait penyelidikan 
kasus bom di Kuta dan Jimbaran, katanya.

Dia mengatakan rapat Jumat ini dinilai penting sehubungan dengan adanya 
keterangan beberapa saksi yang sudah mulai mengarah kepada identitas pelaku bom 
bunuh diri tersebut.Nanti saja, saya paparkan hasil rapat evaluasi itu, 
katanya.
Kombes AS Reniban mengatakan Tim Satgas Bom Bali II hingga kini masih terus 
memeriksa sejumlah saksi guna menyingkapkan kasus bom di Jimbaran dan Kuta, 
Bali pada 1 Oktober lalu yang menewaskan 23 orang. Sampai sekarang, petugas 
sudah meminta keterangan dari sekitar 379 saksi di antara keterangan saksi ini 
ada beberapa yang sudah mengarah kepada identitas pelaku bom bunuh diri 
tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Herry Tjahjana meminta 
segenap lapisan masyarakat dan aparat instansi terkait lainnya meningkatkan 
kewaspadaan terhadap aksi terorisme ini. Herry mengungkapkan berdasarkan 
informasi yang diperolehnya, saat ini ada sekitar 80 orang yang baru lulus 
sekolah teroris di Filipina Selatan (Moro). Di antara 80 orang itu, sekitar 
18 orang di antara berasal dari Indonesia dan siap melancarkan aksi.

Dalam jumpa pers, Kamis (20/10) sore, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda 
Bali, Kombes AS Reniban belum bersedia memerinci hasil pemeriksaan terhadap 
para saksi. Ia berdalih saksi dilindungi dalam UU dan keterangannya hanya dapat 
dipaparkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan).
Hingga kini, penyelidikan yang dilakukan petugas belum menghasilkan sesuatu 
yang signifikan. Begitu pula terhadap hasil pemeriksaan labfor, belum ada hal 
yang baru. 

Untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus Bom Bali II ini, menurut Reniban, 
polisi kembali menyebarkan ribuan gambar atau foto tiga pelaku bom bunuh diri 
di Jimbaran dan Kuta Square, Bali itu. Dengan demikian diharapkan banyak warga 
yang memberikan informasi kepada aparat kepolisian.
Menjawab tentang dua orang yang ditahan di Polda Sulut, CR dan SD, Reniban 
menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas diketahui bahwa 
dua dari tiga KTP yang dimiliki CR diduga keras palsu, antara lain KTP Bogor 
dan Gorontalo. KTP Jember yang dimiliki tersangka CR asli.
Sampai sekarang, kita belum melihat ada keterlibatan CR dan SD dalam peristiwa 
bom Bali 1 Oktober lalu, tandasnya sembari menambahkan, koordinasi dengan 
segenap satuan wilayah Polri masih terus dilakukan guna menyingkapkan kasus bom 
Bali II ini.


Pembentukan DKB
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Made Mangku Pastika menegaskan wacana 
pembentukan Dewan Keamanan Bali (DKB) atau Bali Security Council (BSC) 
disampaikannya beberapa waktu lalu tidak akan menerobos kewenangan pemerintah 
pusat.

DKB hanya bertugas mengoordinasikan keamanan Bali agar lebih efisien dan 
efektif. Hal tersebut ditegaskan Pastika seusai memaparkan konsepnya tentang 
DKB di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (20/10). 

Pada bagian lain, Gubernur Bali Dewa Made Beratha cukup berhati-hati dalam 
menyikapi usul pembentukan DKB ini. Made Beratha menilai masalah keamanan 
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana urusan agama, kebijakan 
luar negeri, dan moneter.

Pertemuan tindak lanjut membahas DKB itu dihadiri Danrem 163/Wira Satya Kol 
(Inf) Puguh Santoso, Asisten I Sekprov Bali, Sekkot Made Westra, serta unsur 
Kesbanglinmas perwakilan pemkab/pemkot se-Bali. 
Pastika menilai tugas pokok DKB nantinya meliputi dua hal. Pertama menyusun 
kebijakan dan strategi keamanan, koordinasi, serta mengevaluasi pelaksanaannya. 
Kedua, mewakili Bali dalam aspek keamanan dalam hubungaannya dengan masyarakat, 
swasta, badan legislatif, pemerintah pusat, dan pihak-pihak dalam negeri dan 
luar negeri

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this 

[proletar] Pendidikan dan Kesehatan, Sebuah Ironi

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/21/index.html


SUARA PEMBARUAN DAILY 

Pendidikan dan Kesehatan, Sebuah Ironi
 

 

1 Tahun 

SBY-JK 

...SAYA akan mengupayakan pendidikan murah. Pendidikan harus menyentuh mereka 
yang sangat miskin. Mereka yang miskin perlu mendapat proteksi dan bantuan 
termasuk dalam bidang pendidikan, kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam dialog 
Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres- Cawapres yang diselenggarakan 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, 16 September 2004. 

Pada penutupan masa kampanye putaran pertama, Yudhoyono berujar, Peningkatan 
mutu pendidikan akan saya dorong dengan melakukan upaya-upaya pengembangan 
sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga pendidik lainnya, meningkatkan 
kesejahteraan guru, dan menyempurnakan manajemen pendidikan. 

Sedangkan di bidang kesehatan, Yudhoyono setuju dengan pemberlakuan asuransi 
sosial kesehatan bagi seluruh rakyat. Saya setuju untuk memberlakukan asuransi 
sosial kesehatan bagi seluruh rakyat. Tujuannya agar masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit, katanya saat berdialog 
dengan Masyarakat Profesi Kesehatan di Jakarta, 29 Agustus 2004. 


Hak Dasar 

Lebih jauh ia mengatakan pemerataan layanan kesehatan merupakan hak dasar 
masyarakat yang harus terpenuhi. Saya mendorong untuk terus dilakukannya 
peningkatan pencegahan penyakit menular, peningkatan upaya imunisasi, penurunan 
angka kematian ibu dan anak, pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas 
kesehatan dasar, peningkatan dan ketersediaan petugas kesehatan, obat dan 
perbekalan kesehatan, mendorong berkembangnya industri obat di Indonesia, serta 
perbaikan pengawasan obat dan makanan, katanya. 

Itulah sebagian kecil cuplikan janji-janji kampanye calon presiden yang 
diajukan Partai Demokrat. Bersama Jusuf Kalla, Yudhoyono sepakat, bidang 
pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas bagi kesejahteraan rakyat. 
Lalu bagaimana realisasinya setelah setahun berkuasa? 


Pemahaman mengenai pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM) tampaknya 
belum sepenuhnya dimiliki oleh pemimpin bangsa ini. Kemiskinan hanya bisa 
dihapus melalui pemberian pendidikan yang baik dan itu merupakan investasi SDM, 
yang tentu saja ditopang oleh bidang kesehatan. 

Sampai saat ini ternyata pendidikan belum mendapat prioritas dari pemerintah. 
Hal itu terbukti dari minimnya tanggung jawab negara terhadap pembiayaan 
pendidikan. 

Berdasarkan data Balitbang Depdiknas, di tingkat SD dan SMP, 70-80 persen biaya 
pendidikan dikeluarkan oleh masyarakat. Padahal dalam UU Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas), Pasal 34 ayat 2 secara tegas disebutkan mengenai 
kewajiban pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya 
wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. 

Dengan landasan itu, pemerintah pernah memberikan angin segar dengan 
mengeluarkan pernyataan akan menyediakan pendidikan gratis untuk pendidikan 
dasar. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, konsep pendidikan dasar gratis 
disempitkan menjadi gratis terbatas. 

Menurut Kepala Divisi Monitoring Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, 
kebijakan pemerintah memberikan pendidikan gratis terkesan sangat tidak serius. 
Tanpa konsep yang jelas, pemerintah hanya menyampaikan jargon politik tentang 
pendidikan gratis. Pemerintah sebetulnya sudah tahu bahwa dengan anggaran Rp 
5,13 triliun, tidak mungkin ada pendidikan gratis. Akhirnya kebijakan yang 
keluar adalah pendidikan gratis terbatas. 

Selain dari segi pendanaan sangat kurang, kelemahan BOS adalah tidak dibukanya 
ruang publik untuk melakukan pengawasan. Sekolah maupun pemerintah daerah dapat 
dengan mudah melakukan mark up jumlah siswa penerima dana tersebut. 

Sedangkan Abduhzen, aktivis Koalisi Pendidikan, melihat adanya kecenderungan 
pemerintah selalu menuntut partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. 
Padahal, sudah jelas pihak yang paling mampu menyelenggarakan pendidikan gratis 
adalah pemerintah. 

Sejauh ini berbagai kalangan menilai pemerintah tidak memiliki political will 
untuk memperbaiki dunia pendidikan, sehingga langkah yang bisa ditempuh adalah 
menggugah kesadaran masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah di 
bidang pendidikan. 


Kegiatan Kuratif 

Di bidang kesehatan pun, kondisinya tak jauh berbeda. Berbagai persoalan 
kesehatan masyarakat belum sanggup ditangani dengan baik. Kasus busung lapar, 
demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis, diare, polio, dan flu burung, 
menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada 
rakyatnya. 

Menurut pengamat kesehatan dr Kartono Mohamad, berbagai wabah penyakit yang 
menimpa negeri ini, memang bukan semata-mata kesalahan pemerintahan sekarang, 
tetapi merupakan ledakan bom waktu yang ditinggal pemerintahan-pemerintahan 
sebelumnya. 

Kebijakan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada 

[proletar] Kenaikan Tarif Listrik Tak Terhindarkan

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/21/index.html


SUARA PEMBARUAN DAILY 

Kenaikan Tarif Listrik Tak Terhindarkan


AKARTA - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tidak dapat dihindari lagi. Namun 
demikian, pemerintah diminta tidak terjebak dengan paradigma bahwa bila subsidi 
listrik dalam bentuk uang tunai rendah, maka persentase kenaikan TDL akan 
semakin tinggi, atau sebaliknya. 

Koordinator Indonesian Working Group on Power Restructuring Sector (WGPRS) 
Fabby Tumiwa kepada Pembaruan, Jumat (21/10), mengatakan, subsidi kepada PLN 
tidak harus dalam bentuk tunai. 

''Pemerintah bisa memberikan subsidi kepada PLN berupa jaminan dan kemudahan 
mendapatkan pasokan bahan bakar pembangkit listrik, terutama yang bahan 
bakarnya non-BBM. Dengan begitu biaya operasional PLN dapat ditekan karena 
beban pengeluaran PLN selama ini yang paling berat memang untuk pengadaan 
BBM,'' paparnya. 

Tidak adanya jaminan ketersediaan bahan bakar non-BBM, sebagai contoh untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten yang selama ini selalu 
mengalami keterlambatan pasokan batu bara dari PT Tambang Batubara Bukit Asam 
mengakibatkan biaya operasional PLN membengkak karena harus menyediakan bahan 
bakar pengganti. 


Transparan 

''Bahan bakar pengganti batu bara yang paling mudah didapat, ya BBM. Padahal 
harga BBM sudah pasti lebih mahal daripada batu bara, dan sekarang ini PLN juga 
diharuskan membeli BBM yang di luar kuota pemerintah dengan harga industri. 
Jadi beban pengadaan BBM menjadi semakin berat,'' kata Fabby 

Dia berharap, bila TDL akan dinaikkan karena tarif yang saat ini Rp 582 per Kwh 
sudah terlampau rendah dari biaya pokok pengadaan listrik (BPP) yang mencapai 
US$ 6,5 sen per Kwh, PLN dan pemerintah harus menjelaskan secara transparan 
asumsi-asumsi dasar yang digunakan menentukan kenaikan itu. 

Harus diperjelas golongan pelanggan mana yang akan menerima subsidi dan 
bagaimana bentuk subsidi itu, apakah keringanan tarif atau keringanan harga 
sambungan baru. 


Saat ini, tuturnya, ada sekitar 3 juta calon pelanggan PLN yang masuk daftar 
tunggu untuk sambungan listrik baru. Sekitar satu juta dari jumlah calon 
pelanggan tersebut masuk dalam golongan 450 VA, yang disebut sebagai kelompok 
sasaran subsidi. 

Bila subsidi itu diberikan untuk sambungan baru 450 VA yang jumlahnya sekitar 
satu juta pelanggan, maka diperlukan dana subsidi tidak lebih dari Rp 8 
triliun, dengan asumsi biaya pemasangan (sambungan) baru Rp 700.000 per 
pelanggan. 

'''Tetapi sampai sekarang kan tidak jelas, subsidi itu untuk apa? Menurut saya, 
kalau PLN minta subsidi sampai Rp 30 triliun, tentu saja ini sangat berlebihan. 
Bahkan, subsidi yang kabarnya disetujui pemerintah sekitar Rp 20 triliunitu pun 
terlalu besar. Seharusnya subsidi untuk PLN tidak lebih dari 20 triliun rupiah 
karena pemerintah bisa memberikan subsidi dalam bentuk nontunai, yang bisa 
memberikan multi efek terhadap penentuan kenaikan TDL,'' katanya. 


Tambah Kapasitas 

Dengan tingkat pertumbuhan pelanggan (permintaan) listrik sekitar delapan 
persen setiap tahun saat ini, PLN dituntut untuk menambah kapasitas pembangkit 
listrik. Akan sangat efisien bila penambahan itu difokuskan pada pembangunan 
pembangkit listrik yang dioperasikan tidak dengan BBM, tetapi batu bara, gas 
atau panas bumi. Untuk itu, PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan sudah 
pasti tidak dapat mengandalkan kucuran dana dari pemerintah. 

''Sekarang ini, seharusnya subsidi yang diberikan kepada PLN diarahkan untuk 
investasi supaya PLN bisa menambah kapasitas pembangkit listrik, khususnya yang 
bahan bakarnya non BBM. Beban operasional PLN harus ditekan dengan mengurangi 
ketergantungan terhadap pembangkit yang menggunakan BBM,'' Fabby menambahkan. 

General Manajer Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali Muljo Adjie 
mengungkapkan, instansinya saat Hari Raya Idul Fitri nanti akan menghentikan 
sementara pengoperasian beberapa pembangkit listrik . 

Alasannya, pada saat itu diperkirakan kebutuhan listrik akan turun sekitar 
4.500 Megawatt (MW), terutama pada saat beban puncak pukul 17.00-22.00. 
Penghentian akan dilakukan mulai 1 November. 

Dia memerinci, pembangkit yang akan dihentikan sementara tersebut PLTU Suralaya 
(unit V, VI, dan VII), PLTU Paiton yang dikelola PT Pembangkitan Jawa-Bali, 
PLTU Paiton yang dikelola PT PEC, serta PLTGU Muara Tawar (unit I dan II). 
(H-13) 




Last modified: 21/10/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage   

[proletar] Fwd: Minta Masukan Untuk BALEG

2005-10-21 Terurut Topik Mira Wijaya Kusuma
Catatan laluta:
 
Bersama ini kuforwardkan kiriman E-mail Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan 
Politik, yang mengharap meminta masukan anda mengenai RUU prioritas BALEG.
 
Sebagai RUU prioritas BALEG, ternyata diantara 78 RUU belum termasuk RUU pasar 
tenaga kerjapenyediaan, RUU peningkatan Tenaga kerja dan Fasilitas Lapangan 
Kerja, RUU soal diskriminasi di sektor lapangan kerja dan sektor 
Sosial-Politik-ekonomi lainnya, RUU program Pengentasan kemiskinan.
 
Diharapkan pula partisipasi anda memberi pendapatnya ataupun tanggapannya.
 
Terimakasih atas perhatian dan budibaiknya.
 

La Luta Continua!
 
Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik [EMAIL PROTECTED] wrote:
 
Date: Fri, 21 Oct 2005 03:53:53 -0700 (PDT)
From: Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik [EMAIL PROTECTED]
Subject: Minta Masukan Untuk BALEG

 
Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik
Wisma DPR RI Blok A5/86 Kalibata Jakarta Selatan
[EMAIL PROTECTED]



Berikut ini adalah RUU yang telah masuk dalam daftar
78 RUU prioritas Baleg 2006 yang dihasilkan dalam
rapat Baleg 17 Oktober 2005.   

Senin siang, 24 November 2005 jam 12.00 adalah rapat
penentuan di badan Legislasi untuk memperkecil jumlah
RUU prioritas ini berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.

Jika anda merasa RUU yang anda harapkan untuk segera
dibahas DPR belum masuk di dalam daftar ini dan
menurut pandangan anda ada diantara 78 RUU ini tidak
perlu dijadikan prioritas 2006, mohon disampaikan
masukan anda kepada: 
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI 
melalui Fax No. 021-5756040-5756041-5756059 

atau 

Kepada:
NURSYAHBANI KATJASUNGKANA (anggota Badan Legislasi) 
melalui e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Fax:021-5755624 

Batas akhir menyampaikan masukan adalah sebelum jam
12.00 WIB Hari Senin, 24 Oktober 2005

Masukan anda akan sangat berarti untuk memastikan DPR
bekerja untuk kepentingan rakyat terbanyak

Salam, 
Mulyandari 
Koordinator APKP

1. RUU tentang Narkotika
2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan
4. RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder
Perumahan
5. RUU tentang Perubahan UU No. 24/1992 tentang Tata
Ruang
6. RUU tentang Perubahan UU No. 34/2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
7. RUU tentang jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
8. RUU tentang Lembaga Kepresidenan
9. RUU tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang
Perikanan
10. RUU tentang Usaha Perasuransian
11. RUU tentang Perubahan UU No. 7/1992 jun to UU
10/1998 tentang Perbankan
12. RUU tentang Pasar Modal
13. RUU tentang Perubahan atas UU No. 13/1992 tentang
Perkeretaapian
14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 14/1992 tentang
Angkutan Jalan
15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 15/1992 tentang
Penerbangan
16. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21/1992 tentang
Pelayaran
17. RUU tentang Perubahan atas UU No. 14/2002 tentang
Pengadilan Pajak
18. RUU tentang Pertahanan dn Keamanan Negara
19. RUU tentang Standard Pelayanan Publik
20. RUU tentang Pemekaran Daerah/Pembentukan Daerah
Otonom
21. RUU tentang Perubahan UU No. 5/1960 tentang UUPA.
22. RUU tentang KUHP
23. RUU tentang Penanganan Tindak Pidana Pencurian
Kayu/Illegal Loging
24. RUU tentang Sumberdaya Alam
25. RUU tentang Peubahan UU No. 20/2002 tentang
Ketenagalistrikan
26. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
27. RUU tentang Perubahan UU No.5 tentang Benda Cagar
Budaya
28. RUU tentang Dana Pensiun
29. RUU tentang Perubahan UU No. 39/1947 tentang KUHP
Militer
30. RUU tentang Bela Negara
31. RUU tentang perubahan II UU No. 31/1999 tentag
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32. RUU tentang Hukum Acara Perdata
33. RUU tentang Sekuritas
34. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan
Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan
Indonesia dan Zona Tambahan
35. RUU tentang Hak Tanah
36. RUU tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan
Pembangunan (Pengesahan Perpres 36/2005 sebagai UU)
37. RUU tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam
rangka tugas keamanan
38. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Negeri Sipil
39. RUU tentang Batas Wilayah Negara Republik
Indonesia
40. RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan
41. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
42. RUU tentang Lelang
43. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
44. RUU tentang Akuntan Publik
45. RUU tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri
46. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
47. RUU tentang Pos
48. RUU tentang Kejahatan Dunia Maya (Cyber crime)
49. RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Tehnologi
50. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
51. RUU tentang Koperasi
52. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
53. RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional
54. RUU tentang Sistem Standard Nasional Indonesia
55. RUU tentang Transfer Dana
56. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
57. RUU tentang Perkeditan Perbankan
58. RUU tentang Perubahan UU No. 5/1984 tentang
Perindustrian
59. RUU tentang Perdagangan
60. RUU 

[proletar] Aparat Belum Dapat Identifikasi Jenis Bom Bali II

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/21/brk,20051021-68377,id.html

Aparat Belum Dapat Identifikasi Jenis Bom Bali II
Jum'at, 21 Oktober 2005 | 20:13 WIB 



TEMPO Interaktif, Denpasar:Kapolda Bali Irjen Pol Made Mangku Pastika 
menegaskan, hingga hari ini Tim Forensik Polri yang dibantu ahli-ahli dari 
sejumlah negara belum dapat mengidentifikasi jenis bom yang diledakkan di Kuta 
dan Jimbaran.

Para ahli saja masih kebingungan. Padahal mereka adalah jagoan-jagoan dalam 
soal ini, apalagi saya, katanya di Denpasar, Jumat (21/10).

Menurut Pastika, kesulitan itu menunjukkan para pelaku pemboman telah belajar 
dari kasus-kasus sebelumnya yang selalu berhasil diungkap. Dalam kasus ini 
kita memang selalu adu pintar dengan mereka, tegasnya. Namun, Pastika optimis, 
polisi akan berhasil mengungkap kasus ini dengan menelusuri keterangan para 
saksi.

Pastika menegaskan, dalam melakukan penanganan terorisme polisi tidak bisa 
bekerja sendirian. Pihak lain yang mesti turut bekerja adalah kalangan 
masyarakat dan tokoh agama agar mengkampanyekan ajaran yang menolak terorisme. 
Apalagi aksi bom bunuh diri.

Mengenai data intelijen akan adanya 18 alumni Moro yang berasal dari Indonesia 
dari 80 yang lulus pada sekitar 3 bulan lalu, Pastika membenarkannya. Namun, 
polisi kesulitan melakukan pelacakan terhadap keberadaan mereka. Sebab, polisi 
hanya memiliki data mengenai nama mereka dengan nama alias yang sangat banyak. 
Polisi sama sekali tak mengenali wajah mereka satu per satu.

Rofiqi Hasan 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Kumpulan puisi tentang tragedi nasional 65

2005-10-21 Terurut Topik Umar Said




Kumpulan puisi “Eksekusi”

tentang tragedi nasional 65





Dalam rangka partisipasi untuk memperingati 40 Tahun Tragedi Nasional 65,
maka  sejak awal September yang lalu website
http://perso.club-internet.fr/kontak/ telah menyajikan kumpulan puisi
penulis HD Haryo Sasongko. Puisi yang mengungkap secara baik – dan sering
secara mengharukan – berbagai aspek dari tragedi nasional ini, telah
dibuatnya setiap hari dan disiarkan melalui bermacam-macam milis. Walaupun
dalam keadaan sakit yang tidak ringan, yang sudah diidapnya sejak lama, ia
berkeras hati untuk  terus secara gigih menulisnya setiap hari hingga akhir
Oktober yang akan datang, sampai mencakup sekitar 60 judul (sampai sekarang
sudah yang ke-51).



Karya HD Haryo Sasongko, yang diberi judul « Eksekusi »  ini, termasuk salah
satu di antara beberapa tulisan yang menonjol untuk menyemarakkan peringatan
40 Tahun Peristiwa 65.

Dalam puisi-puisi ini telah diangkat berbagai kisah tentang peristiwa
pengumuman  Dewan Revolusi, instruksi Presiden Sukarno yang diboikot oleh
Suharto mengenai Jenderal Pranoto, tentang Supersemar yang merupakan
penyerobotan kekuasaan Presiden Sukarno oleh Suharto dkk.



Dengan cara-cara yang mengharukan ia juga telah  mengekspressikan
kemarahannya atau rasa brontaknya terhadap berbagai perlakuan yang biadab
golongan militer terhadap para korban yang kebanyakan tidak tahu apa-apa
tentang G30S. Sebagian besar dari puisi-puisinya ini dirajutnya berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang nyata dari para korban atau berlatar-belakang
peristiwa-peristiwa sejarah dalam masa 40 tahun.



Dengan sinisme yang tajam, dan olok-olok yang menggelitik perasaan dan
menggugah fikiran, ia telah mengangkat banyak masalah pembangunan era Orde
Baru, masalah keadilan, masalah  penjarahan kekayaan negara dan bangsa
selama tiga dasawarsa, masalah moral dan demokrasi, dan masalah penderitaan
para tapol.



Kumpulan puisi « Eksekusi » merupakan karya utama di bidang sastra tentang
peristiwa 65 beserta akibat-akibatnya, dan , karenanya,  sarat dengan
ungkapan-ungkapan kuat  (dan bagus sekali) yang menuding dan menghujat
kebiadaban rejim militer Orde Barunya Suharto dkk. Dengan caranya yang
tersendiri, « Eksekusi » membuat Orde Baru telanjang bulat sehingga
kelihatan dengan jelas kejahatan-kejahatannya. Semuanya ini menjadikan
kumpulan puisi ini sebagai bahan bacaan yang enak untuk disimak.



Karena itu, supaya sebanyak mungkin orang  bisa terus-menerus menikmati
karya ini dan merenungkan isinya serta menangkap pesan yang dikandungnya,
website http://perso.club-internet.fr/kontak/  akan terus menyajikannya
secara permanen.





--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/143 - Release Date: 19/10/2005


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Re: Ada berapa orag Islam yang berusaha baca buku...

2005-10-21 Terurut Topik rezameutia
--- In proletar@yahoogroups.com, kim3hook [EMAIL PROTECTED] wrote:

 --- In proletar@yahoogroups.com, Jusfiq Hadjar
 [EMAIL PROTECTED] wrote:
 
 Sejak beberapa tahun terakhir ini saya berusaha menarik perhatian
 peserta Islam berbagai mailing list ini untuk mengikuti hasil
 kajian orientalis yang mutaakhir, seperti Lüling, sejarawan
 revisionist (Wansbrough, Cook, Crone, Rippin dll.), Puin,
 Luxenberg... 
 ...
 
 Wah boro-boro baca Puin, apa lagi pake bhs bule. 
 
 Paling banter abis buka puasa, kekenyangan makan kolak,
 paling juga ngantuk dan tidur nogorok. Sahur di pagi hari
 terus molor siang, sabari nunggu sampai sore hari utk 
 buka puasa.
 
 Dia pikir perut kosong dan mulut bau jigong itu banyak
 pahalanya di mata ( mata juling) allah





monyet tua lagi ngorek pantat lalu menciumi tangannya, monyet muda 
ikutan ngorek pantat juga.

monkey see, monkey do










 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Manifestasi Sikap Kecintaan Kepada Daerah

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.indomedia.com/bpost/102005/22/opini/opini1.htm


Manifestasi Sikap Kecintaan Kepada Daerah

Oleh:
AI Anshari

Beberapa bulan lalu santer terdengar, beberapa elemen masyarakat yang diwakili 
aktivis LSM mempertanyakan pola sikap sebagian pejabat daerah yang belum 
menunjukkan rasa cintanya kepada daerah. Salah satu manifestasi sikap kecintaan 
terhadap daerah itu adalah agar pejabat daerah bertempat tinggal (baca: 
bermukim) di Barito Kuala (Batola).

Logika sederhana yang mungkin bisa ditangkap adalah kalau pejabat daerah 
bermukim di Batola, mereka akan lebih mengetahui dan memahami kondisi daerah 
yang pada gilirannya diharapkan menjadi lebih peka dan peduli terhadap daerah 
dan masyarakatnya (sense of belonging). Atas dasar sense of belonging pejabat 
daerah, akan menyemangati pola pikir dan implementasi kinerja mereka dalam 
membangun Batola. Sebagai orang awam, kita cukup maklum logika demikian. 
Mengutip pepatah Jawa: Witing tresno jalaran soko kulino (cinta tumbuh karena 
sering ketemu). Kalau bertemu pun jarang atau malah tidak sama sekali, 
bagaimana bisa cinta?

Sejalan waktu, setelah pejabat daerah memberikan argumen bahwa pejabat daerah 
yang tidak bermukim di Batola tidak menjadi masalah karena selama ini mereka 
tetap menunjukkan kinerja yang baik, akhirnya pembicaraan tentang kecintaan 
(melalui bermukim) kepada daerah (Batola) tidak pernah lagi terdengar.

Selesai? Mungkin ya, karena seperti yang diharapkan pejabat daerah kita 
menunjukkan kinerja yang baik selama ini dalam membangun Batola walaupun mereka 
tidak bermukim di daerah. Lantas? Mungkin pernah terbersit pertanyaan: Dengan 
indikator apa dan tolok ukur yang bagaimana kinerja dikatakan baik? Apa dari 
pengukuran capaian aktivitas pada tataran masukan (input), proses, keluaran 
(output), hasil (outcome)? Atau sudah ditambah pengukuran capaian aktivitas 
pada tataran manfaat (benefits) dan dampak (impact)? Atau mungkin pengukuran 
capaian aktivitas telah dilengkapi sampai pada tataran ekonomi, efisiensi, 
efektivitas, pelayanan prima (excellence), keadilan (equity) dan kepuasan 
pengguna?

Mengingat, di era sekarang sudah sedemikian besarnya tuntutan publik pada 
kepemerintahan yang baik (good governance) melalui akuntabilitas publik, 
memerlukan adanya perubahan paradigma pada prinsip kinerja pemerintah daerah.

Sementara ini, penulis belum merasa berkompetensi untuk menilai (mengomentari). 
Lagipula, masyarakat dan stakeholder lainnya yang sangat berkepentingan seperti 
legislatif daerah. Jika indikator kinerja jelas dan terukur serta metode 
pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa dijadikan pedoman dalam 
melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban. Namun pemerintah 
daerah belum pernah menanggapi secara intens. Artinya, kita semua mengiyakan 
(mengamini) atas argumen yang dikeluarkan pejabat daerah tadi.

Sebagai warga biasa yang bermukim di Batola, melalui tulisan ini, penulis cuma 
menyampaikan urun saran dari sisi tinjauan yang berbeda yaitu: Andai pejabat 
daerah atau lebih luas lagi pegawai daerah bermukim di Batola. Pendekatan ini 
sekadar mencoba mengalkulasi cost kebutuhan hidup per orang yang akan 
dikeluarkan (dibelanjakan), kalau pegawai daerah ditambah keluarga (isteri dan 
anak) yang selama ini tidak bermukim di Batola dapat bermukim di Batola.

Misalkan: 100 pegawai + 100 isteri + 100 anak. Berarti, ada 300 orang yang akan 
membelanjakan uangnya di Batola. Untuk cost makan dan minum sehari-hari, kalau 
rata-rata setiap orang membelanjakan Rp10.000, maka jumlahnya sebesar Rp3.000. 
000 per hari yang dibelanjakan dan beredar di Batola. Tentunya, angka ini 
secara signifikan akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Uang ini cuma dari 
cost makan sehari-hari. Kalkulasi selanjutnya seperti cost tempat tinggal, 
pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hiburan dll, bisa dibayangkan sendiri.

Ditinjau dari konsep pengembangan wilayah yang menetapkan Marabahan sebagai 
salah satu pusat pertumbuhan (growth pole) daerah, maka akan berpengaruh besar 
terhadap perekonomian wilayah sekitar (hinterland) baik atas dasar basis 
komoditas (forward and backward linkage) maupun pengembangan wilayah di 
sekelilingnya melalui proses tetesan ke bawah (trickle-down effect). 
Berdasarkan analisis tersebut, tentunya hal ini dapat dijadikan sebagai faktor 
penentu (determine factor) dan pemacu (leverage factor) bagi percepatan 
pembangunan daerah.

Mungkin tinjauan ataupun cara pandang seperti ini banyak kekurangan, kelemahan, 
perlu koreksi, penyempurnaan dsb, nantinya banyak argumen yang akan mengemuka, 
mengapa masih ada sebagian pejabat/pegawai daerah tidak bermukim di Batola, 
keterbatasan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, rekreasi, hiburan, dll.

Kita mengakui, semua keterbatasan itu cuma bagi pejabat/pegawai daerah, apa 
lantas dijadikan alasan untuk tidak bermukim. Merujuk pada kalimat optimis yang 
sering kita dengar: setiap tantangan (baca: keterbatasan) yang dihadapi dapat 
menjadi peluang 

[proletar] Ahli Bom Kebingungan

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.indomedia.com/bpost/102005/22/nusantara/nusa1.htm

Ahli Bom Kebingungan
Ungkap jenis bom Bali II

Bali, BPost 
Perancang bom yang diledakkan di Jimbaran dan Kuta Bali, tampaknya berotak 
encer. Mereka mampu membuat ahli bom dari dalam dan luar negeri kebingungan 
menguraikan senyawa bom yang menewaskan 23 jiwa itu.

Mereka juga bingung. Yang datang ke kita itu jago-jago semua. Tetapi mereka 
juga bingung. Jadi yang bikin ini orangnya juga jago. Ini suatu kenyataan yang 
kita hadapi, kata Kapolda Bali Irjen Pol Made Mangku Pastika.

Hal ini disampaikan dia dalam jumpa pers di Bali Tourism Board, Denpasar, Jumat 
(21/10). Sekadar diketahui, dalam mengungkap kasus bom Bali II, selain 
mengerahkan ahli-ahli bom yang dimilikinya, kepolisian juga menggaet ahli bom 
antara lain dari New Zealand, AS, dan Australia.

Meski demikian, Pastika membanggakan diri dengan mengatakan, kepolisian selama 
ini dapat mengungkap aksi pengeboman. Tiap ngebom ketahuan terus. Selama ini 
dapat terus kita. Sekarang mereka belajar dong dari itu. Tetapi kita tidak 
boleh putus asa. Kebenaran selalu memang melawan kebatilan. Ahli-ahli saja 
bingung apalagi saya, ujar Pastika.

Dalam kesempatan tersebut, Pastika mengaku tidak mengetahui wajah-wajah 18 dari 
80 orang jebolan Mindanao yang diduga melakukan aksi terorisme di Indonesia.

Kita giatkan intel untuk mencari ini. Kita tahu namanya saja, aliasnya banyak 
sekali. Tetapi tidak tahu rupanya atau mukanya. Jadi yang dicari itu siapa. 
Kalau tahu wajahnya kita cari mereka, tutur Pastika. 



Tunggu Waktu

Secara terpisah, Mantan Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar menyatakan 
pengungkapan kasus peledakan Bom Bali II hanya tinggal menunggu waktu, meskipun 
ia tidak bisa mentargetkan berapa lama waktu yang diperlukannya.

Saya kira tinggal tunggu waktu, kata Da'i Bachtiar saat peluncuran Lembaga 
Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan buka puasa bersama di Jakarta, Kamis 
petang.

Menurut Da'i , tim yang melakukan penyelidikan atas kasus Bom Bali II ini 
merupakan tim yang sama dengan pada saat penyidikan kasus Bom Bali I dahulu. 
Selain itu, tambahnya metode maupun cara-cara yang digunakannyapun sama. 
Sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai hal itu.

Meskipun dalam kasus terorisme ini harus mengikut-sertakan seluruh komponen 
bangsa tentu harus sesuai proporsinya, sesuai dengan bidangnya, kata Da'i.

Dalam masalah terorisme, tambahnya, bukan hanya bagaimana menangkap para 
pelakunya dan menyeretnya ke pengadilan tetapi juga harus ditemukan sampai ke 
akar-akarnya.

Ketika ditanyakan kenapa pengungkapan kasus Bom Bali II ini terkesan lamban dan 
sulit karena telah lebih dari dua pekan belum juga akan titik terang, menurut 
dia berapa lama waktu yang dibutuhkan itu sangat relatif.

Mengenai waktunya itu relatif, kadang-kadang cepat, kadang juga lambat. Hanya 
mungkin kesulitannya bom kali ini sedikit sekali meninggalkan bekas, katanya.

Pada kesempatan itu, Da'i Bachtiar juga menceritakan bahwa pada saat terjadi 
ledakan Bom Bali II, ia sedang berada di Australia, dan kemudian dipanggil 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut membantu di Bali. Ia memberikan 
masukan-masukan mengenai masalah ini.

Namun jauh sebelumnya bulan Juni 2005, disaat ia masih menjadi Kapolri, pernah 
memberikan laporan tentang adanya ancaman terorisme di Jakarta dan kota-kota 
besar lainnya.

Saat itu Presiden Yudhoyono mau berkunjung ke Amerika Serikat saya sebenarnya 
diajak dalam rombongan itu tetapi karena saya laporkan akan adanya ancaman 
terorisme kemudian presiden perintahkan saya tetap tinggal di Indonesia dan 
sebagi gantinya dari Polri yang ikut pak Gories Mere, ungkap Da'i. dtc/kpl


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 





[proletar] Komjen Pol. Binarto segera Disidang * Terkait Penyelundupan BBM

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/n4.htm


Komjen Pol. Binarto segera Disidang 
* Terkait Penyelundupan BBM


Jakarta (Bali Post) -
''Rekor'' Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal Brigjen 
Pol. Samuel Ismoko sebagai perwira berpangkat paling tinggi yang pernah 
dihadapkan ke sidang kode etik dan profesi Polri, tampaknya akan segera pecah. 
Pasalnya, dalam waktu dekat, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen 
Pol. Binarto juga akan mengalami nasib yang sama. Binarto diduga telah 
menyalahgunakan wewenang dalam kasus penyelundupan BBM di Jawa Timur. 

Menurut Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Pol. Yusuf 
Manggabarani, Binarto diduga melakukan pelanggaran profesi, khususnya 
penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyelundupan BBM di Jawa Timur. ''Dia 
disidang untuk melihat pelanggaran profesinya,'' kata Manggabarani kepada 
wartawan di Mabes Polri Jakarta, Jumat (21/10) kemarin. 

Indikasi keterlibatan perwira tinggi berbintang tiga itu, kata Manggabarani, 
terungkap dari pengakuan mantan Direktur Polisi Air Polda Jawa Timur Kombes 
Pol.  Tonny Suhartono kepada penyidik. Tonny yang akibat kasus itu sudah 
dicopot dari jabatannya dan bahkan sudah dijadikan tersangka, kepada penyidik 
mengaku dirinya melepaskan beberapa tersangka kasus penyelundupan kayu dan BBM 
di Jawa Timur atas perintah Binarto.  

''Menurut pengakuannya, dia ditelepon oleh Komjen Pol. Binarto (untuk 
membebaskan para tersangka),'' kata perwira tinggi polisi yang dibesarkan di 
lingkungan Brigade Mobil (Brimob) ini sambil menambahkan, Binarto sendiri telah 
dua kali diperiksa oleh tim dari Divisi Propam terkait kasus itu. 

Seperti diketahui, dalam kasus penyelundupan BBM di Jawa Timur itu, selain 
Tonny, beberapa anak buahnya juga diindikasikan terlibat. Bahkan, beberapa 
perwira Polda Jawa Timur sudah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan di 
Mapolda Jawa Timur.

Ketika ditanya kapan sidang itu akan digelar, Manggabarani menyebut setelah 
hari raya Idul Fitri. Seperti halnya sidang terhadap Ismoko, dalam sidang 
mendatang, Wakapolri Komjen Pol. Adang Daradjatun tetap akan bertindak sebagai 
ketua majelis hakim. (kmb5)




[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Life without art  music? Keep the arts alive today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/FXrMlA/dnQLAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] 160 Lampu Bandara Soekarno-Hatta Dicuri

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.indomedia.com/bpost/102005/22/nusantara/nusa4.htm


160 Lampu Bandara Soekarno-Hatta Dicuri

Jakarta, BPost
Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa berang. Betapa tidak. Sebanyak 160 
buah lampu landasan pacu (run away) di Terminal 1 Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta hilang dicuri orang..

Saya sangat prihatin luar biasa, bagaimana mungkin ratusan lampu itu bisa 
dicuri orang. Ini kan berbahaya bagi keselamatan penerbangan, katanya kepada 
pers di Jakarta, Jumat (21/10).

Penegasan tersebut disampaikan karena ratusan lampu run away di Terminal 1 
Bandara Soekarno-Hatta dicuri orang pada pekan pertama Oktober 2005. Kasus itu 
kini ditangani Kepolisian Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Hatta menduga, kejadian tersebut sangat tidak mungkin melibatkan orang lain di 
luar Bandara Soekarno-Hatta karena orang-orang itulah yang mengerti seluk beluk 
di Bandara itu. 

Ketika ditanya apakah hal itu kemungkinan besar melibatkan orang dalam? Menteri 
Hatta menjawab sepertinya begitu.

Dia juga menambahkan, sebetulnya yang layak bertanggung jawab penuh untuk 
pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta adalah pengelolanya yakni satuan 
pengamanan bandara itu sendiri, bukan di pihak lain.

Bukankah, bandara, khususnya di run away tersebut adalah daerah 
terbatas/terlarang (restricted area). Kok bisa yang dimasukin orang, kata 
Hatta terheran-heran.

Kejadian tersebut, tambah Hatta, hampir sama dengan yang menimpa bandara di 
Bengkulu beberapa tahun lalu sehingga bandara tersebut hampir dipastikan tak 
bisa beroperasi karena hampir seluruh lampu landasan pacu dicuri.

Sebuah harian terbitan Jakarta sebelumnya menyebutkan, hilangnya lampu-lampu 
landas pacu tersebut diperkirakan terjadi sekitar 27 September 2005 lalu. 

Akibatnya, Kepala Sekuriti Bandara Soekarno-Hatta berinisial BS kini sudah 
dinonaktifkan dan kini dia hanya diperbantukan di Kantor Cabang PT AP II.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Eddie Harjoto sebelumnya juga membenarkan 
adanya pencurian lampu-lampu runway tersebut. Meski demikian, ia belum bersedia 
berkomentar banyak, termasuk soal kerugian. 

Eddie mengatakan, penerbangan di bandara itu tidak akan terganggu karena sudah 
dipasang lampu-lampu pengganti. 

Namun, menurut sumber seperti yang dikutip sebuah harian di Jakarta, hilangnya 
lampu-lampu landas pacu tersebut bukanlah satu-satunya kasus pencurian dalam 
beberapa bulan terakhir ini. 

Sebelumnya juga sempat terjadi pencurian beberapa trafo yang ada di landasan 
pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun hingga saat ini, kasus 
tersebut belum dapat diungkapkan dan pelakunya juga belum tertangkap.

Selain kasus hilangnya trafo di landas pacu tersebut, kasus pencurian serupa 
juga terjadi di gedung Maintenance Power System (MPS) Bandara Soekarno-Hatta. 
Dalam kasus ini sekitar 1 ton koil (gulungan kawat yang mengatur arus tegangan 
listrik) juga dicuri.

Melihat beratnya barang yang dicuri, kemungkinan para pencuri melibatkan orang 
dalam dan menggunakan alat berat untuk mengangkut barang-barang tersebut ke 
luar gudang. ant


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Tunjangan DPR Naik Rp 10 Juta

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
Refleksi: Rejeki nomplok!


http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/n3.htm



Tunjangan DPR Naik Rp 10 Juta 
Jakarta (Bali Post) -
Mulai bulan Oktober ini, anggota DPR dipastikan akan menerima kenaikan 
tunjangan sebesar Rp 10 juta. Kenaikan dana operasional anggota Dewan tersebut 
sudah disepakati dalam APBN Perubahan Kedua 2005. Nada protes pun dilontarkan 
sehubungan dengan rencana kenaikan tunjangan dari wakil rakyat itu. 

''Jika itu terjadi, DPR tidak ada empatinya ke rakyat. Kalau dikatakan untuk 
biaya operasional dan untuk kebutuhan konstituen, itu hanya istilah-istilahan. 
Kita tidak bisa ditipu-tipu lagi. Jadi sebaiknya dibatalkan,'' ujar pengamat 
politik J. Kristiadi di Jakarta, Jumat (21/10) kemarin. 

Di saat rakyat terbebani oleh kebijakan pemerintah akibat kenaikan harga BBM 
dan imbauan berhemat, kata Kristiadi, seharusnya wakil rakyat menunjukkan rasa 
solidaritasnya. Tunjangan yang diambil dari APBN tersebut sebaiknya tidak 
diterima Dewan. Kalaupun sudah diterima, harus dikembalikan ke kas negara untuk 
digunakan kepada rakyat miskin yang lebih membutuhkan. 

Ketua Panitia Anggaran (Panggar) Emir Moeis mengatakan, kenaikan tunjangan 
operasional ini merupakan tindak lanjut dari usulan Badan Urusan Rumah Tangga 
(BURT) yang telah disetujui oleh rapat pimpinan Dewan, pimpinan fraksi dan 
komisi terkait. ''Memang kita sudah punya pagu anggarannya, ada peningkatan 
untuk operasional, untuk kunker dan segala macam. Perinciannya ada di BURT,'' 
katanya. 

Kenaikan tunjangan diambil dari anggaran belanja tambahan DPR 2005 yang 
besarnya  mencapai Rp 86 milyar. Dari jumlah itu, Rp 50 milyar untuk tunjangan 
operasional selama enam bulan, sedangkan Rp 36 milyar lagi untuk operasional 
kegiatan panitia khusus dan perjalanan ke luar negeri.  

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) Helmy Faisal Zaini 
mengatakan, rencana kenaikan tersebut telah disepakati di Panja Panggar DPR. 
Namun, masih mungkin terjadi perubahan karena masih harus diputuskan lagi di 
rapat paripurna DPR pada 27 Oktober mendatang.  

Ditanya apakah perlu dibatalkan? Ia tidak mengatakan tegas. ''Lihat 
perkembangan sikap fraksi lain saja,'' elaknya. (kmb4)




[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] SBY-JK Harus Tunjukkan Bukti

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/o3.htm



SBY-JK Harus Tunjukkan Bukti 
PADA 20 Oktober, dua hari lalu, genap setahun pemerintahan SBY-JK. Banyak yang 
kecewa dengan jalannya pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya. 
Kekecewaan itu menyangkut penanganan korupsi dan kenaikan harga BBM yang 
diikuti dengan melambungnya harga barang-barang lainnya. 

Ada pernyataan menarik dari Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Dr. Syamsa 
Ardisasmita tentang korupsi. Kata dia (BP, 21/10) KPK merasa sendiri dalam 
memberantas korupsi. Ia mengibaratkan KPK seperti nyala sebatang lilin dalam 
kegelapan. Sementara lilin-lilin yang lain yang sebenarnya harus menyala untuk 
menerangi kegelapan ternyata tak menyala.

Apa yang disampaikan Syamsa memang ada benarnya. Hal ini menyusul penangkapan 
sejumlah aparat di MA. Demikian pula 'nyanyian' Probosutjejo yang menyatakan 
hakim dan jaksa di PN, PT yang pernah menangani kasusnya, juga kecipratan dana 
16 milyar yang telah dibagi-bagikannya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan setelah setahun SBY memerintah. Ini semua 
menunjukkan betapa dibutuhkan amunisi yang cukup dalam peperangan melawan 
korupsi.

Padahal pemerintah telah menyiapkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini diharapkan menjadi salah satu 
tonggak hukum pemberantasan kejahatan terhadap keuangan negara.

Berangkat dari undang-undang tersebut kemudian dibentuklah sebuah komisi dengan 
berbagai hak yang luar biasa untuk memadamkan praktik korupsi yang juga luar 
biasa, wewenang melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 

Harus diakui usaha-usaha memerangi korupsi mulai menampakkan hasil. Antara lain 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2005 mulai membaik. Dari survai yang 
dilakukan oleh Transparency Internasional pada 2005, 159 negara yang diteliti, 
Indonesia berada pada urutan keenam negara terkorup di dunia dengan skor 2,2.

Peringkat itu lebih baik dibandingkan tahun 2004 yang menempati peringkat 
kelima dengan skor 2,0 dan pada 2003 skor Indonesia tercatat 1,9.

Meski demikian, secara umum upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang 
dilakukan masih akan menemui banyak hambatan, salah satunya adalah lemahnya 
institusi penegak hukum dalam menggerus korupsi.

Selain masalah korupsi, pemerintahan SBY-JK juga dinilai kurang peduli pada 
rakyat kecil. Semboyan Bersama Kita Bisa agaknya sudah berubah menjadi 
Bersama Kita Bisa Menderita.

Buktinya, kenaikan harga BBM telah membuat melambungnya harga kebutuhan pokok. 
Kebijakan SBY-JK dengan menaikkan harga BBM menyebabkan terjadi pemiskinan 
rakyat.

Tentang solusi pemerintah dengan memberikan dana kompensasi BBM, banyak yang 
menilai hanya bersifat pelipur lara. Karena dana itu hanya diberikan untuk 15 
propinsi se-Indonesia dan hanya Rp 100 ribu/bulan.

Yang lebih memprihatinkan, cara pendistribusian dana subsidi tersebut juga 
kurang koordinatif. Selain penerimanya banyak yang salah, juga pembagiannnya 
banyak menelan korban. Selain banyak yang pingsan, para pengantre subsidi juga 
ada yang sampai meninggal. Itu artinya, rakyat benar-benar sudah menderita, 
sehingga mereka rela berebut uang kompensasi sampai mati. Kalau mereka 
sejahtera tentu tidak begitu. Apakah hal itu masih dianggap kecelakaan dan 
cukup diatasi dengan loket khusus lansia?

Berangkat dari dua hal itu, pemerintah sekarang mesti bekerja lebih keras lagi. 
Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mencari-cari alasan 
ketidak berhasilananya. Sebab rakyat telah melakukan pengorbanan  dengan 
''menyetujui'' kenaikan harga BBM yang sangat besar. Kalau hal ini disia-siakan 
maka rakyat selamanya takkan pernah percaya dan hal lain yang lebih besar bisa 
saja terjadi.


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/o1.htm


Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud 
keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan 
pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi 
sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus 
dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, 
tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa 
melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat 
dengan masalah-masalah negara lain. 

-

Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM
Oleh Abdullah Yazid

PERJUANGAN menegakkan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu tolok ukur 
penting suatu negara dan pemerintahan yang betul-betul peduli dan menghormati 
hak-hak warganya. Perjuangan itu memang berat. Untuk menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia sebagai instrumen penting terciptanya keadilan dalam 
berbangsa dibutuhkan pengorbanan dan kekuatan luar biasa, sehingga kedaulatan 
HAM tidak lagi bisa dipermainkan. 

-

Fenomena pelanggaran HAM telah banyak kita saksikan di berbagai belahan dunia 
dan penjuru tanah air. Kasus Marsinah dan Udin beberapa tahun yang lampau 
adalah salah satu ikon fenomenal pelanggaran HAM senyatanya di negeri ini. 
Belum lagi kita jumpai masih banyaknya kasus pemerkosaan perempuan, bentrokan 
aparat dengan warga, serta kasus yang paling menyita perhatian banyak kalangan 
dan memakan waktu cukup lama dalam pengusutannya, yaitu penyelidikan atas 
dugaan diracunnya Munir yang salah seorang pejuang HAM nasional yang diakui 
dunia. Munir sebagai ikon pejuang HAM boleh jadi dibenci para ''perusuh'' HAM, 
tetapi justru dari situlah Munir-Munir baru akan bermunculan mengawal penegakan 
HAM di Indonesia. 

Perlindungan dan pemenuhan HAM adalah perjuangan setiap hari, bukan sekadar 
ketika ada kasus-kasus besar yang melibatkan oknum tertentu. Sebab, penegakan 
HAM mau tidak mau pasti menyangkut semua aspek kehidupan. Penting dipahami 
bahwa HAM tak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya. 



Pengingkaran HAM



Pelanggaran (violation) atau pengingkaran (denial) HAM terjadi tiap hari. 
Banyak orang yang ditangkap serta ditahan dan mengalami penyiksaan (torture) di 
tahanan. Juga pembunuhan di luar proses hukum (extrajudical killing). Persoalan 
yang terus mewarnai adalah gagalnya negara menghentikan atau mengurangi banyak 
kasus pembebasan dari proses hukum (impunity). 

Dalam hak-hak ekonomi, ada puluhan juta orang tanpa pekerjaan, jutaan anak 
putus sekolah, ratusan ribu warga mengalami rawan pangan dan kehilangan rumah, 
serta kaum perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Bukankah 
situasi ini membangkitan kebutuhan orang yang diingkari hak-haknya untuk 
berjuang bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas 
pangan dan perumahan, serta hak-hak perempuan untuk bebas dari disriminasi dan 
kekerasan?

Berpegang teguh pada hukum HAM internasional (international human rights law), 
para pemegang kekuasaan negara bukan saja harus melaksanakan kewajibannya, 
tetapi juga bertanggung jawab atas pelanggaran atau pengingkaran HAM. Dalam 
hubungan ini, tiap orang akan saling berhadapan (face to face) dengan kekuasaan 
negara.

Masalah pokok yang dihadapi bangsa ini adalah belum terwujudnya komunitas HAM 
dan demokrasi yang kuat. Bukankah selama ini kita terperangkap untuk 
mengandalkan strategi program yang berorientasi pada negara ketimbang 
berorientasi pada masyarakat?

Kelemahan pokok yang diderita adalah tak adanya keteguhan dan kegigihan dalam 
merangkul dan memberdayakan secara strategis atas para korban pelanggaran atau 
pengingkaran HAM. Korban dan keluarga mereka sering hanya diatasnamakan belaka. 
Amat langka mereka difasilitasi melalui pendidikan dan partisipasi demokratis 
agar berkembang suatu komunitas yang berdaya dan mampu mengatur diri. 

Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud 
keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan 
pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi 
sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus 
dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, 
tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa 
melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat 
dengan masalah-masalah negara lain.

Oleh karena itu, menjadi tantangan serius bagi mereka yang masih mempertahankan 
integritas politiknya pada perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi, di 
mana penekanannya adalah memastikan secara 

[proletar] Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/o1.htm


Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud 
keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan 
pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi 
sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus 
dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, 
tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa 
melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat 
dengan masalah-masalah negara lain. 

-

Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM
Oleh Abdullah Yazid

PERJUANGAN menegakkan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu tolok ukur 
penting suatu negara dan pemerintahan yang betul-betul peduli dan menghormati 
hak-hak warganya. Perjuangan itu memang berat. Untuk menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia sebagai instrumen penting terciptanya keadilan dalam 
berbangsa dibutuhkan pengorbanan dan kekuatan luar biasa, sehingga kedaulatan 
HAM tidak lagi bisa dipermainkan. 

-

Fenomena pelanggaran HAM telah banyak kita saksikan di berbagai belahan dunia 
dan penjuru tanah air. Kasus Marsinah dan Udin beberapa tahun yang lampau 
adalah salah satu ikon fenomenal pelanggaran HAM senyatanya di negeri ini. 
Belum lagi kita jumpai masih banyaknya kasus pemerkosaan perempuan, bentrokan 
aparat dengan warga, serta kasus yang paling menyita perhatian banyak kalangan 
dan memakan waktu cukup lama dalam pengusutannya, yaitu penyelidikan atas 
dugaan diracunnya Munir yang salah seorang pejuang HAM nasional yang diakui 
dunia. Munir sebagai ikon pejuang HAM boleh jadi dibenci para ''perusuh'' HAM, 
tetapi justru dari situlah Munir-Munir baru akan bermunculan mengawal penegakan 
HAM di Indonesia. 

Perlindungan dan pemenuhan HAM adalah perjuangan setiap hari, bukan sekadar 
ketika ada kasus-kasus besar yang melibatkan oknum tertentu. Sebab, penegakan 
HAM mau tidak mau pasti menyangkut semua aspek kehidupan. Penting dipahami 
bahwa HAM tak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya. 



Pengingkaran HAM



Pelanggaran (violation) atau pengingkaran (denial) HAM terjadi tiap hari. 
Banyak orang yang ditangkap serta ditahan dan mengalami penyiksaan (torture) di 
tahanan. Juga pembunuhan di luar proses hukum (extrajudical killing). Persoalan 
yang terus mewarnai adalah gagalnya negara menghentikan atau mengurangi banyak 
kasus pembebasan dari proses hukum (impunity). 

Dalam hak-hak ekonomi, ada puluhan juta orang tanpa pekerjaan, jutaan anak 
putus sekolah, ratusan ribu warga mengalami rawan pangan dan kehilangan rumah, 
serta kaum perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Bukankah 
situasi ini membangkitan kebutuhan orang yang diingkari hak-haknya untuk 
berjuang bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas 
pangan dan perumahan, serta hak-hak perempuan untuk bebas dari disriminasi dan 
kekerasan?

Berpegang teguh pada hukum HAM internasional (international human rights law), 
para pemegang kekuasaan negara bukan saja harus melaksanakan kewajibannya, 
tetapi juga bertanggung jawab atas pelanggaran atau pengingkaran HAM. Dalam 
hubungan ini, tiap orang akan saling berhadapan (face to face) dengan kekuasaan 
negara.

Masalah pokok yang dihadapi bangsa ini adalah belum terwujudnya komunitas HAM 
dan demokrasi yang kuat. Bukankah selama ini kita terperangkap untuk 
mengandalkan strategi program yang berorientasi pada negara ketimbang 
berorientasi pada masyarakat?

Kelemahan pokok yang diderita adalah tak adanya keteguhan dan kegigihan dalam 
merangkul dan memberdayakan secara strategis atas para korban pelanggaran atau 
pengingkaran HAM. Korban dan keluarga mereka sering hanya diatasnamakan belaka. 
Amat langka mereka difasilitasi melalui pendidikan dan partisipasi demokratis 
agar berkembang suatu komunitas yang berdaya dan mampu mengatur diri. 

Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud 
keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan 
pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi 
sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus 
dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, 
tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa 
melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat 
dengan masalah-masalah negara lain.

Oleh karena itu, menjadi tantangan serius bagi mereka yang masih mempertahankan 
integritas politiknya pada perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi, di 
mana penekanannya adalah memastikan secara 

[proletar] Tak Patut Dikemukakan Wapres

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=194432

Sabtu, 22 Okt 2005,
Gagasan


Tak Patut Dikemukakan Wapres 


Pernyataan Wapres Jusuf Kalla tentang upaya memberangus terorisme di Indonesia 
mengundang banyak kecaman. Dia menyatakan, untuk memberantas terorisme di 
negeri ini, dapat dilakukan dengan cara-cara Orde Baru, yakni mengawasi 
berbagai aktivitas pesantren dan mencermati isi setiap ceramah agama yang 
disampaikan.

Pernyataan itu bisa dipahami bahwa setiap aksi terorisme yang terjadi 
dimotivasi agama tertentu. Ini merupakan pernyataan yang sesat dan menyesatkan, 
mengapa? Pertama, secara tidak langsung, dia menjustifikasi agama tertentu 
sebagai dalang setiap aksi teror yang dilakukan. 

Kedua, potensi konflik SARA dari penyataan tersebut cukup besar. Ketiga, 
pernyataan itu sangat tidak patut disampaikan seorang wakil presiden.

Pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa dia tidak mau belajar dari berbagai 
konflik SARA yang terjadi di negeri ini. Di samping itu, dia masih kental 
dengan pemikiran Orde Baru-nya yang sarat dengan penumpasan terhadap 
kelompok-kelompok yang berbeda aliran. 
SHOLIHUL AMIN, Jl KH Siddiq 201, Jember. e-mail: [EMAIL PROTECTED]





[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Pelaku Bom Bali Pecandu Narkoba

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
HARIAN KOMENTAR
22 October 2005 


Pelaku Bom Bali Pecandu Narkoba  


Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Chaerul Rasjid mengatakan, berdasarkan 
informasi data intelijen yang diterimanya, serta informasi dari Kepala 
Kepolisan Daerah Bali, para tersangka pelaku bom Bali II direkrut dari para 
mantan pecandu narkotika dan psikoterapi. Dari 35 tersangka, 19 di antaranya 
berasal dari Jawa Tengah.

Namun dia belum bisa me-mastikan dari panti rehabilitasi narkoba mana para 
teroris itu direkrut. Sebab, sejauh ini re-kruitmen dari luar Jawa Te-ngah, 
tapi pembinaannya di Ja-wa Tengah. Oleh sebab itu, Ra-sjid mengatakan, agar 
masya-rakat jangan langsung mudah percaya kalau pelaku terorisme di Indonesia 
hanya berasal dari kalangan penganut Islam keras. 

Kita jangan terkecoh. Re-krutmen teroris tidak hanya dari kalangan Islam keras 
saja, kata Chaerul di kantor-nya, Jumat (21/10).

Menurut dia, tidak gampang mempengaruhi dan mengen-dalikan kiai serta 
meman-faatkan pesantren dan ma-drasah untuk melakukan tin-dak terorisme. Karena 
Islam tidak membenarkan tindak kekerasan atau bunuh diri. Un-tuk itu, saat ini 
Polda Jateng sudah melakukan pembicara-an dengan para kiai dan tokoh agama. 
Hasilnya, beberapa kiai sepakat untuk melakukan pemberantasan tindak 
tero-risme bersama-sama dengan melakukan pembinaan pesan-tren, ulama dan umat, 
ujar Chaerul
Pada bagian lain, Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) Kantor Menko 
Polkam menyebutkan, upaya kontraterorisme yang dilakukan selama ini dinilai 
masih kurang efektif. Undang- undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang 
dimiliki Indonesia masih lebih lunak dibandingkan dengan undang-undang sejenis 
yang dimiliki negara-negara tetangga, se-perti Filipina, Malaysia, Singa-pura, 
dan Australia.

Dibandingkan dengan nega-ra-negara lain, undang-un-dang (pemberantasan 
teroris-me) yang kita miliki masih lebih soft, sehingga Indonesia bisa menjadi 
pilihan tempat persem-bunyian oleh pelaku tindak terorisme, kata Ketua BKPT 
Ir-jen Polisi Ansyaad Mbai.

Dukungan masyarakat ter-hadap pemberantasan teroris-me juga dinilai masih 
kurang, terutama di daerah- daerah yang diduga menjadi tempat per-sembunyian 
pelaku pembo-man. Hal itu bisa dilihat dari kasus pernikahan Noordin M 
Top-buronan yang paling di-cari oleh Indonesia dan Malay-sia bersama Dr 
Azahari-de-ngan warga negara Indonesia tanpa terdeteksi sejak awal.

Menurut Ansyaad, undang- undang yang dimiliki Indone-sia, yakni Peraturan 
Pemerin-tah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme perlu direvisi, dan kebutuhan revisi itu sudah dirasakan perlu se-jak 
dilakukannya penanganan Bom Bali I tahun 2002.

Dengan kata lain, undang-un-dang antiterorisme yang dimi-liki Indonesia masih 
kurang memadai bagi penanggulangan tindak terorisme, sementara undang-undang 
itu lebih ter-fokus menangani suatu aksi teror yang telah terjadi. Padahal, 
pemberantasan terorisme yang lebih efektif adalah melakukan upaya pencegahan 
terjadinya serangan terorisme.(tmp/kcm) 

   
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Sabtu, 22 Okt 2005,

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=194433

Sabtu, 22 Okt 2005,

Pemberantasan Korupsi Apa Adanya 
Oleh Emerson Yuntho *


Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil 
presiden RI menggantikan pasangan Megawati-Hamzah Haz bagi sebagian besar 
masyarakat merupakan angin segar dan harapan bagi upaya penegakan hukum dan 
pemberantasan korupsi di negeri ini. 

Tak lama setelah pembacaan sumpah jabatan 20 Oktober 2004, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mengucapkan enam janjinya. Enam janji presiden itu, antara 
lain, pertama, akan berupaya keras membentuk pemerintahan yang bersih dan baik 
(good governance) serta tanggap pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Kedua, dalam beberapa bulan mendatang, pemerintahan akan mencurahkan perhatian 
untuk menata masalah-masalah di dalam negeri. Ketiga, pemerintah secara aktif 
akan melancarkan program pemberantasan korupsi yang bakal dipimpin langsung 
oleh presiden. 

Keempat, pemerintah akan memprioritaskan dan menata kebijakan di bidang 
pendidikan dan kesehatan. Kelima, pemerintah melakukan dialog intensif dan 
konstruktif dengan pelaku-pelaku ekonomi, terutama dunia usaha, termasuk 
investor yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi. 

Keenam, pemerintah akan memberi perhatian khusus pada desentralisasi dan 
otonomi daerah untuk menjamin pelayanan yang lebih baik.

Di antara sekian janji manis yang diucapkan presiden itu, yang perlu dicermati 
dan ditagih adalah janji ketiga yang menyatakan akan memimpin langsung upaya 
pemberantasan korupsi. 

Selain penyataan tersebut, ada sejumlah janji pasangan SBY-Kalla soal penegakan 
hukum dan pemberantasan korupsi yang pernah dinyatakan selama masa kampanye 
presiden dan wakil presiden. Di antaranya, memperkuat upaya pemberantasan KKN 
dan kronisme, pemberantasan KKN dan kronisme harus dimulai dari pejabat 
tertinggi, akan meningkatkan anggaran untuk penegakan supremasi hukum, akan 
mengefektifkan kinerja lembaga seperti KPK dan BPK dalam membersihkan aparatur 
negara. 


Tidak Menggembirakan

Namun, apa yang dijanjikan SBY ternyata hasilnya tidak menggembirakan seperti 
yang diharapkan, bahkan terkesan apa adanya. Dalam penanganan perkara korupsi, 
tim pertama yang dibentuk pada masa pemerintahan SBY adalah Tim Pemburu 
Koruptor. 

Selain memburu 13 terpidana dan tersangka korupsi yang kini bebas di luar 
negeri, tim itu berupaya mengembalikan aset-aset milik negara yang dibawa 
koruptor kabur ke luar negeri. 

Hingga saat ini, Tim Pemburu Koruptor belum berhasil menangkap satu pun 
koruptor yang kabur ke luar negeri. Satu sen pun uang korupsi juga belum 
berhasil dikembalikan ke dalam negeri. Hasil yang dicapai baru sebatas komitmen 
dari dua negara (Swiss dan Hongkong) untuk mengembalikan aset negara yang 
dibawa kabur koruptor. Timtastipikor yang diketuai Hendarman Supandji yang juga 
JAM Pidsus Kejaksaan Agung juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Selama lima bulan kerja, di antara beberapa kasus korupsi yang ditangani 
Timtastipikor, baru satu kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan, 
yakni kasus korupsi Dana Abadi Umat Rp 684 miliar di Departemen Agama yang 
melibatkan Taufik Kamil dan mantan Menteri Agama Said Agil Husein al-Munawar. 
Beberapa kasus korupsi lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. 

Abdul Rahman Saleh selaku jaksa agung yang diharapkan menjadi ujung tombak 
pemberantasan korupsi di pemerintahan SBY hingga setahun juga masih jauh dari 
harapan. 

Dalam evaluasi kinerja setahun Kejagung (14 Oktober 2005) dilaporkan bahwa 
selama setahun ini Kejagung menerima pengaduan 811 kasus korupsi. Di antara 
total 1.336 perkara, 525 perkara sudah disidik. Sebanyak 450 perkara bisa 
dituntaskan dan 15 perkara dihentikan.

Dari jumlah tersebut, ternyata tidak banyak kasus korupsi kelas kakap yang 
berhasil dilimpahkan ke pengadilan. Perkara yang saat ini telah memasuki 
persidangan hanyalah kasus korupsi penyaluran kredit mantan Direktur Bank 
Mandiri ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan serta kasus korupsi 
APBD Provinsi Banten tahun 2003 yang melibatkan Gubernur Banten Djoko Munandar. 

Sementara itu, kasus korupsi seperti kasus BLBI maupun kasus yang melibatkan 
pejabat publik lainnya seperti mantan Presiden Soeharto yang mandek di 
kejaksaan selama beberapa tahun tidak tersentuh sama sekali. 

Target Kejaksaan Agung untuk membuka kembali kasus korupsi yang pernah di SP3 
juga tidak maksimal. Dari lima SP3 yang rencananya dikaji ulang dan dibuka 
kembali, baru satu kasus yang akhirnya dilanjutkan, yaitu kasus korupsi di 
Lemigas yang melibatkan Bambang Pujianto dengan nilai kerugian sekitar Rp 7,1 
miliar. 

Pengkajian kasus korupsi TAC yang melibatkan Ginandjar Kartasasmita hampir 
setahun berjalan berlarut-larut. Selain itu, tiga perkara korupsi (Prajogo 
Pangestu, Sjamsul Nursalim, dan Tanri Abeng) bahkan tidak jelas apakah dikaji 
ulang atau tidak.


Pengganti 

Selain persoalan penanganan 

[proletar] Jangan seperti Mini Me

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/utama/2146378.htm

 
Jangan seperti Mini Me 


Tak banyak manfaatnya lagi mempersoalkan mengapa pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono-Jusuf Kalla melakukan wanprestasi. Kita mesti menerima kenyataan 
bahwa mereka tidak mempunyai kelebihan-kelebihan seperti yang pernah mereka 
tonjolkan pada saat kampanye.

Ambil analogi duet vokalis yang ternyata tak bersuara merdu sehingga membuat 
penonton kecewa. Orkestra yang mengiringi duet vokalis, yang bernama KBI 
(Kelompok Bonyok Indonesia), ternyata amatiran.

Masih untung penonton cuma menggerutu atau meninggalkan gedung konser, tidak 
sampai melempar batu atau meminta ganti uang tiket dari panitia. Pada umumnya 
penonton berkomentar, Ah, kalau cuma begitu saya juga bisa.

Rasanya sedih menyaksikan tayangan televisi saat Menteri Perdagangan Mari Elka 
Pangestu diusir para pedagang yang marah saat ia berkunjung ke Pasar 
Rawamangun, Jakarta Timur. Rasanya muak membaca berita tentang DPR yang 
mendapat tunjangan operasional Rp 10 juta pada saat melonjaknya harga-harga 
barang.

Terdapat kesenjangan yang besar antara janji kampanye mereka dan realisasinya 
setahun terakhir ini. Pepatah mengatakan, �sering kali yang disangka emas 
ternyata loyang�.

Para mahasiswa melancarkan demonstrasi antikenaikan harga BBM di berbagai kota. 
Padahal demonstrasi tak akan mengubah sebuah kenyataan pahit bahwa harga-harga 
barang dan jasa tak mungkin turun lagi.

Jajak-jajak pendapat pun diselenggarakan untuk mengukur tingkat kekecewaan 
masyarakat. Dalam hal ini berlaku premis tentang gelas: sudah terisi setengah 
atau baru terisi setengah.

Tak ketinggalan stasiun-stasiun televisi pun melakukan hal yang sama. Saya 
prihatin mendengar keluhan seorang wartawan sebuah stasiun televisi, yang oleh 
sang pemilik dilarang menyajikan berita-berita yang kritis terhadap pemerintah 
termasuk berita demonstrasi.

Nah, seluruh gawean satu tahun itu belum tentu didengar dengan senang hati oleh 
pemerintah. Dua media cetak yang dianggap kritis ternyata dianggap musuh dan 
gagal masuk daftar undangan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar 
negeri baru-baru ini.

Dua fakta itu memperlihatkan bahwa pemerintah asyik masyuk dengan dirinya 
sendiri. Pada saat rakyat didera kesulitan, mereka justru sibuk memasang dan 
mengganti billboard raksasa berisikan prestasi satu tahun di Bundaran Hotel 
Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah sesumbar akan mencalonkan diri lagi menjadi 
Ketua Umum Golkar. Berita ini merupakan ralat karena Antara sebelumnya justru 
memberitakan Kalla akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2009.

Pujangga Inggris, William Shakespeare, menulis karya berjudul Much Ado About 
Nothing. Apa pentingnya billboard atau rencana pencalonan pada saat 
berantakannya pemberian dana kompensasi yang menimbulkan korban tewas atau 
orang berusaha bunuh diri dengan obat nyamuk Baygon?

Gejala much ado about nothing terlihat jelas ketika Presiden Yudhoyono 
mengadakan teleconference dari New York. Di negara mana pun presiden wajib 
mengontak wakil presidennya setiap saat tanpa perlu show-off dan ditayangkan 
secara terbuka.

Sama juga dengan gaya kepemimpinan baru much ado about nothing dengan 
mengirimkan pesan layanan pendek (SMS) kepada masyarakat yang beraneka ragam 
isinya. Sayang, menghabiskan dana yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk 
keperluan yang lebih urgen.

Lebih tragis lagi, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan, semua pihak 
di luar negeri (termasuk media massa) memuji prestasi ekonomi SBY-JK. Hanya 
beberapa bulan sebelum jatuh mereka pun sibuk memuji Presiden Soeharto yang 
patuh kepada IMF.

Pers Barat menyebut Presiden Megawati Soekarnoputri dengan kata sifat rigid 
(kaku). Presiden Abdurrachman Wahid dikatakan memiliki kepemimpinan yang 
erratic (tidak konsisten), sementara Presiden BJ Habibie dibilang eccentric 
(eksentrik).

Mana mau mereka menyebut George Bush sebagai Presiden Amerika Serikat yang 
sadistic? Ia menyerbu Irak, mengadili Presiden Saddam Hussein, dan menyebut 
bahwa semua itu merupakan upaya menegakkan demokrasi di Irak.

Menko Perekonomian semestinya paham pepatah hujan batu di negeri sendiri lebih 
enak daripada hujan emas di negeri orang. Sama pula dengan ucapan para pejabat 
yang sering berkomentar bahwa harga BBM di negara kita termasuk yang paling 
murah di dunia.

Saat memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Yudhoyono harus lebih jujur 
dalam berkomunikasi. Hentikan kebiasaan yang mengutamakan citra karena rakyat 
rindu akan pemimpin yang apa adanya.

Dalam rangka penghematan, Presiden Yudhoyono harus melakukan downsizing alias 
melangsingkan organisasi serta economizing atau memangkas ongkos jalannya 
pemerintahan. Jumlah menteri atau juru bicara tak perlu banyak, kunjungan ke 
luar negeri dibatasi, dan berikan contoh hidup secara sederhana.

Satu lagi, janganlah sering mengulang-ulang kebiasaan lama, seperti melakukan 
safari Ramadhan atau menerapkan komando 

[proletar] Polda Kaltim Sita 375 Kg Amonium Nitrat

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/utama/2146569.htm


 
Polda Kaltim Sita 375 Kg Amonium Nitrat 


Balikpapan, Kompas - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyita 900 detonator 
dan 375 kilogram amonium nitrat yang biasa digunakan sebagai bahan campuran 
membuat bom. Amonium nitrat itu dibeli para tersangka dari Kota Tawau, Sabah, 
Malaysia, lalu dibawa ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, melalui jalur 
laut. Selanjutnya amonium nitrat itu rencananya akan dibawa ke Pare-pare, 
Sulawesi Selatan.

Jika dicampur dengan bahan lain, amonium nitrat dapat meledak dengan radius 
sekitar 2.500 meter (2,5 km), kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur 
(Polda Kaltim) Irjen Djoshua PM Sitompul di Balikpapan, Jumat (21/10).

Menurut Djoshua, empat orang, yang masih satu komplotan, sekarang ditahan 
karena tertangkap basah membawa bahan pembuat bom, 900 detonator, serta kabel 
sepanjang 1.000 meter yang sudah dipotong-potong menjadi 20 bagian dengan 
panjang masing-masing 50 meter tersebut. Mereka adalah CS (36) serta tiga 
wanita, yakni AT (34), WR (31), dan IR (29).

Beli di Sabah

Berdasarkan pemeriksaan sementara, lanjut Djoshua, CS yang berasal dari 
Pare-pare sengaja datang ke Nunukan pada 10 Oktober lalu, sebagai tempat 
persinggahan sementara. Dari Nunukan CS menggunakan Kapal Motor (KM) Purnama 
Expres, berangkat ke Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, yang jaraknya 
sekitar satu jam perjalanan laut.

Di Sabah, pada 12 Oktober, CS membeli amonium nitrat 175 kg dengan harga 490 
ringgit Malaysia per kg atau seluruhnya sekitar Rp 1,27 juta. Di kota ini CS 
bertemu teman wanitanya, AT, dan bersama-sama memotong kabel sebagai sumbu 
ledak sebanyak 20 potong, masing-masing panjangnya 50 meter. (THY)


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Tewas dengan Rekomendasi Neolib

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/opini/2145886.htm 
 

Tewas dengan Rekomendasi Neolib 

SUKO WIDODO 



Menarik sekali mengamati polemik Effendi Gazali lewat tulisan Bersama Kita Bisa 
(Menderita) (Kompas, 10/10/2005) dan tanggapan Menkominfo Sofyan Djalil melalui 
artikel Harga BBM dan Masa Depan Indonesia� (Kompas, 12/10/2005).

Menurut analisis Komunikasi Partisipatif, jelas Effendi Gazali benar; namun di 
sisi lain, Menkominfo pun tidak salah. Pak Menteri memang belum pernah menekuni 
ilmu komunikasi, dan bisa jadi, saat ini Pak Menteri cuma sekadar salah 
�masuk kamar� (baca: departemen).

Sebagai seorang pengajar dan peneliti, saya mahfum betul, amat sukar untuk 
berbicara tentang kekhususan konteks ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi 
politik suatu negara. Terlebih jika seorang mahasiswa (bahkan sesama kolega 
dosen dan peneliti) tidak bersungguh-sungguh mendalami hubungan antara ilmu 
komunikasi dan Teori-teori Kritis atau bahkan pada sisi tertentu Teologi 
Pembebasan. Tentunya kita maklum pula bahwa Teori- teori Komunikasi Pembangunan 
dan Advokasi Kontemporer juga dibangun dengan meminjam sana-sini beberapa pilar 
utama teori-teori tersebut.

Saya bisa membayangkan bahwa Menkominfo mempunyai latar belakang pendidikan 
yang lengkap: hukum, ekonomi, dan diplomasi (hubungan internasional). Dan kini, 
langsung atau tidak, dia bergaul atau berada di sekitar para menteri lengkap 
dengan pakar dan staf ahlinya, yang sebagian besar juga bergelar PhD dengan 
aliran yang sering disingkat menjadi Neoliberalisme (Neolib).

Memakan korban

Tulisan ini tidak bermaksud mengurai panjang lebar tentang tumbuh dan 
berkembangnya, serta asumsi-asumsi dasar Neolib. Yang ingin dilihat justru 
konteks implementasinya yang dilakukan di Indonesia, yang belakangan menurut 
hemat saya sudah memakan korban yang tidak sedikit, langsung ataupun tidak.

Kenaikan harga BBM Maret dan Oktober ini selalu dihubungkan dengan dua kata 
sakral harga pasar. Kaum Neolib memang percaya pada legitimasi pasar bahwa 
pasar bebas adalah prekondisi yang esensial bagi terlaksananya sebuah 
distribusi yang adil untuk kesejahteraan dan demokrasi politik (lihat Hudson, 
1999). Karena penyerahan diri pada peranan pasar itu, maka mereka langsung 
ataupun tidak meminta pemotongan pengeluaran-pengeluaran publik untuk 
pelayanan-pelayanan sosial. Atas nama efisiensi yang lebih besar, berbagai 
BUMN, pengelolaan barang dan jasa, sebaiknya diserahkan pada investor-investor 
swasta. Kemudian, mereka juga umumnya mengeliminasi konsep the public good atau 
community dan menggantinya dengan konsep individual responsibility. Tentu 
setiap orang bisa menekankan sisi keutamaan lain dari Neolib yang dia anggap 
penting.

Melihat prinsip-prinsip di atas, sekilas tampak bahwa Neolib di Indonesia 
merupakan varian tersendiri. Lihatlah betapa mereka juga menyediakan Dana 
Kompensasi Kenaikan Harga BBM bagi masyarakat miskin yang dirancang dengan 
cermat berdasarkan 14 kriteria menentukan gakin (keluarga miskin). Bahkan 
mereka bermurah hati untuk menyediakan sekaligus tiga bulan di depan dikalikan 
Rp 100.000.

Patokannya minyak tanah

Kenaikan minyak tanah yang hampir tiga kali lipat adalah wajah asli Neolib di 
balik selubung lainnya. Dalam hal ini, Effendi Gazali benar. Tentu pemerintah 
melalui doktor pemuja pasarnya bisa segera mengatakan, kenaikan minyak tanah 
itu sudah ditutupi dengan dana kompensasi yang cukup besar tersebut. Lalu 
dimulailah hitung-hitungan bahwa satu keluarga miskin menghabiskan X liter 
minyak tanah per bulan sehingga hanya membutuhkan subsidi dari dana kompensasi 
sebesar Rp 30.000 saja, atau Rp 90.000 per tiga bulan. Mereka lupa bahwa pasar 
versi mereka tak pernah perfect dan berlaku sama di semua negara.

Kini harga kebutuhan di pasaran sudah melejit jauh di atas hitung-hitungan 
mereka. Bahkan, pada kenyataannya minyak tanah dijual di pasaran sampai 300 
persen dibandingkan dengan harga sebelum BBM dinaikkan (sehingga salah satu 
pilar hitung-hitungan mereka mestinya sudah roboh). Belum lagi kalau rakyat 
miskin ternyata lebih tertarik membelanjakan uangnya untuk rokok, baju Lebaran, 
biaya mudik, dan lain sebagainya. Tentu kaum Neolib bisa mengatakan itulah 
salahnya kelompok yang tidak cerdas, justru karena itu mereka harus dididik 
dengan keras oleh patokan harga-harga pasar!

Effendi Gazali, dalam beberapa seminar yang saya ikuti, berulang kali 
memprediksi, skema kompensasi kenaikan harga BBM dan kriterianya yang tidak 
dimasyarakatkan dengan baik serta ketergesa-gesaan, sama dengan meletakkan bom 
waktu di bawah karpet. Sekarang hal itu sudah terbukti dan pemerintah mulai 
menuai badainya! Jumat lalu (14/10), Warinem (84) dan Wadiman (75) tewas ketika 
antre pembagian dana kompensasi BBM di Banyuwangi dan Demak. Itu baru ketika 
antre mengambil uangnya, belum lagi berjuta persoalan salah penilaian, salah 
kasih kartu, penjualan kartu, penyunatan, dan sebagainya.

Kini tinggal satu harapan pada Presiden 

[proletar] Harimau Jawa Punah

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/daerah/2146358.htm

 
Harimau Jawa Punah 


Solo, Kompas - Dua jenis satwa asli Indonesia, yakni harimau jawa dan harimau 
bali, dipastikan sudah punah. Sementara beberapa jenis satwa asli Indonesia 
lainnya juga terancam punah akibat kerusakan hutan dan perdagangan liar.

Direktur Jenderal Pelestarian Hutan dan Konversi Alam Departemen Kehutanan Ir 
Koes Saparjadi MF, Jumat (21/10), menyatakan hal ini di Solo, Jawa tengah. 
Upaya penelusuran keberadaan kedua jenis harimau itu di habitat aslinya sudah 
dilakukan, namun sampai sejauh ini hasilnya nihil.

Habitat terakhir harimau jawa ada di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, 
tepatnya di sebelah selatan Jember. Upaya pencarian hanya ditemukan sejumlah 
jejak cakar, bulu, dan kotoran harimau belang tersebut.

Jika bangsa Indonesia tidak berhati-hati dalam melestarikan satwa aslinya, 
bukan mustahil sejumlah jenis satwa lain akan menyusul punah. Beberapa jenis 
satwa yang terancam punah antara lain badak jawa yang tinggal 60 ekor dan badak 
sumatera yang tinggal beberapa puluh ekor, kata dia.

Ancaman kepunahan sejumlah satwa asli Indonesia ini, menurut Saparjadi, dipicu 
maraknya perburuan dan perdagangan ilegal. Seperti orangutan yang banyak 
diperdagangkan secara ilegal. Di luar negeri, orangutan dihargai sekitar 25-50 
dollar AS. Satwa lain seperti komodo juga banyak diperdagangkan secara ilegal.

Perdagangan ilegal satwa-satwa asli Indonesia ini sulit dibendung karena 
melibatkan sejumlah oknum departemen kehutanan, polisi, dan pegawai konservasi 
sumber daya alam. Pemberantasannya membutuhkan kerja sama dengan berbagai 
pihak, yakni Departemen Kehutanan, Bea dan Cukai, serta Kepolisian.

Penyelundupan di bandara sulit dideteksi karena tidak ada petugas khusus yang 
ditempatkan di pos pengawasan di bandara-bandara. Selama ini kami hanya 
mengandalkan adanya laporan dari petugas Bea dan Cukai, katanya.

Khusus untuk oknum pegawai konservasi sumber daya alam yang terlibat dalam 
penyelundupan maupun perdagangan ilegal satwa-satwa langka, Saparjadi berjanji 
akan dengan tegas memecatnya. (why)


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Tunjangan Anggota DPR

2005-10-21 Terurut Topik Ambon
MEDIA INDONESIA
Sabtu, 22 Oktober 2005


Tunjangan Anggota DPR


 
FAKTA sosial yang semakin seram ialah jurang antara kaya dan miskin sekarang 
kian menganga. Sudah pasti pula, perbedaan nasib wakil rakyat dengan rakyat 
yang diwakili pun semakin lebar. Yang satu semakin bernyanyi riang, yang lain 
semakin menangis perih.

Seperti diketahui, jumlah keluarga miskin membengkak dari semula ditetapkan 
15,5 juta keluarga menjadi 15,648 juta keluarga. Sopir taksi di Jakarta, 
misalnya, pasti bertambah miskin karena harga BBM naik luar biasa, tetapi tarif 
taksi belum berubah.

Di tengah penderitaan rakyat miskin yang bertambah itu, sebaliknya anggota DPR 
menikmati tunjangan yang fantastis. Mulai Oktober ini, setiap anggota DPR 
mendapat tambahan tunjangan operasional Rp10 juta per bulan. Jadi, pendapatan 
anggota DPR menjadi Rp38 juta sebulan.

Sebagai perbandingan, besar bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin akibat 
kenaikan BBM Rp100 ribu. Anggota DPR mendapat tambahan tunjangan operasional 
Rp10 juta per bulan, adalah sama dengan seratus kali bantuan untuk keluarga 
miskin itu. Dengan bahasa lain, tambahan tunjangan operasional untuk satu orang 
anggota DPR bisa menambah 100 orang keluarga miskin yang mendapat dana 
kompensasi BBM.

Sungguh kenyataan yang sangat menyakitkan hati rakyat. Bahkan, penghinaan 
terhadap keluarga miskin. Tetapi, itulah yang dilakukan pemerintah dan DPR.

Padahal, pemerintah sekarang merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung. 
Anggota DPR sudah dari dulu dipilih oleh rakyat. Sejak dulu pula hak anggaran 
ada di DPR. Tetapi, baru sekarang inilah wakil rakyat sangat keterlaluan 
mementingkan nasibnya sendiri, yaitu terus-menerus menuntut kenaikan gaji.
Mereka menggunakan momentum perubahan APBN akibat kenaikan harga BBM untuk 
menambah tunjangan operasional diri sendiri sebesar Rp10 juta per bulan. DPR 
memiliki hak bujet, namun hak itu kini terutama dipakai untuk kepentingan diri 
sendiri.

Sangat ironis, wakil rakyat tidak memperjuangkan nasib rakyat, bahkan tanpa 
empati kepada rakyat miskin. Sangat menyedihkan, memiliki anggota DPR yang 
kecerdasan sosialnya sangat buruk.

Lebih menyedihkan lagi, bila menyangkut keuntungan pribadi, ternyata semua 
anggota DPR sama saja. Tidak ada lagi yang vokal, tidak ada lagi yang kritis. 
Asal partai pun tidak penting karena semua partai sama tidak peduli dengan 
kemiskinan yang membengkak. Dari partai politik yang mana pun, semua anggota 
DPR bernyanyi riang gembira mendapat tunjangan operasional seratus kali jumlah 
dana kompensasi yang diterima keluarga miskin.

Emang gue pikirin..., begitulah kira-kira nyanyi mereka tentang nasib rakyat 
miskin.

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Main2 angka sebentar yuk

2005-10-21 Terurut Topik tawangalun
Saya punya mainan angka yang saya tunjukkan dibawah ini,angka2 nya 
nanti semua akan habis dibagi 19,artinya angka tsb selalu kelipatan 
19.Angka dasarnya dari jumlah rakaat salat dan 19 itu sendiri 
angkanya bismilahirahmanirahim yang kalau dalam huruf Arab jumlah 
hurufnya 19. 
Shalat wajib 5 waktu terdiri atas 17 Raka'at dalam sehari semalam.
1. Shubuh  2 raka'at
2. Zhuhr   4
3. 'Ashar  4
4. Maghrib 3
5. 'Isya   4
  --- +
  17 raka'at
 
Kita susun jumlah raka'at tersebut: 24434, ini habis dibagi 19, 
yaitu 24434 = 19 x 1286. Coba perhatikan hasil bagi 1286 itu, 
jumlahnya = 1+2+8+6 = 17. Dengan bilangan pembagi 19, maka BILANGAN 
YANG DIBAGI DENGAN BILANGAN HASIL BAGI sama-sama jumlahnya 17,cukup 
aneh kan? Tidak cuma-cuma Nabi Muhammad SAW menerima Rukun Islam 
kedua ini pada waktu Mi'raj. Bagi Taufik Adnan Amal dosen IAIN 
Alauddin Makassar, itu bukan mitos, melainkan data numrik, murni 
matematis, eksak, tidak seperti hermeneutika, itu pistol mainan anak-
anak, yang pakai pendekatan historis yang tidak eksak.
 
Kita lanjutkan; letakkan no.urut shalat di depan setiap raka'at, 
maka menjadilah: 21 42 43 34 45, dirapatkan menjadi 2142433445, 
masya-Allah ini lagi-lagi bukan mitos, ini data numerik yang eksak, 
sebab 2142433445 = 19 x 112759655.
CATATAN:solat pertama Subuh 2 rakaat dapat angka 1 didekatnay,lalu 
duhur yang urutan kedua maka rakaatnya duhur 4 itu dapat angka 2 
didekatnya ,danseterusnya Asar itu 4 rakaat dapat angka 3 soale 
urutannya ke3 begitu susunan angka itu dicompose.
 
Selanjutnya kita susun jumlah raka'at setiap hari 17 17 17 17 17 17 
15 , enam hari masing-masing 17 raka'at, kecuali hari Jum'at 15 
raka'at. Kita rapatkan, menjadilah 17171717171715. Lagi-lagi ini 
bukan mitos tetapi data numerik, masya-Allah 17171717171715 = 19 x 
903774587985.
 
Masih belum selesai, kita lanjutkan. Sisipkan no.urut 1 s/d 7 pada 
masing-masing jumlah raka'at, menjadilah: 1-17 2-17 3-17 4-17 5-17 6-
17 7-15 lalu mari dirapatkan 117217317417517617715, masya-Allah ini 
habis dibagi 19, harus pakai kalkulator 21 digit, hasilnya? Ini dia: 
6193332495658821985.
CATATAN:Hari pertama AHAD 17 rakaat maka didekatnya dikasih angka 
1,hari kedua Senin atau Isnain masih 17 rakaat dikasih angka 2 dan 
seterusnya,hati2 waktu Jumat sehari hanya 15 rakaat soale jumatan 
gur 2 rakaat menggantikan duhur 4 rakaat.
 
Belumlah berakhir; analog dengan di atas, namun yang 15 raka'at 
ditaruh paling depan, menjadi 115217317417517617717, kita pakai 
kalkulator 21 digit, hasilnya = 19 x 6064069337764085143.
CATATAN: sekarang Jumatnya ditaruh didepan.
 
Ini yang terakhir, yang 17 diganti dengan 24434 untuk hari-hari 
biasa dan untuk hari Jumlat 15 diganti dengan 22434 (4 diganti 2, 
karena pada hari Ju'mat Zhuhur diganti shalat Jum'at 2 raka'at), 
maka menjadilah:
1 24434  2 24434 3 24434 4 24434 5 24434 6 24434 7 22434, dirapatkan 
menjadi:
124434224434324434424434524434624434722434. Ini mesti pakai 
kalkulator 42 digit yang sangat khusus, hasilnya = 19 x 
6549169707069707074970238128138128143286
 
Tidak percaya? Boleh ditest dengan cara perkalian tradisional, pakai 
kertas dengan pinsil, seperti berikut:
 
   6549169707069707074970238128138128143286
 19
  - x
  58942527363627363674732143153243153289574
  6549169707069707074970238128138128143286
 -- +
 124434224434324434424434524434624434722434

Kira2 mengherankan nggak ingatase jaman nabi belum ada kalkulator 21 
digit bahkan tadi sampai 42 digit kok bisa bikin permainan angka 
begitu? Sekarang coba cario Dr.Matematika yang bisa nandingi,jangan 
angka 19 pakai angka lainnya.
 
tawangalun.





 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 





Re: [proletar] Sikap anda dalam hypothetical case ini?

2005-10-21 Terurut Topik dipo
From: rezameutia [EMAIL PROTECTED]

: --- In proletar@yahoogroups.com, dipo [EMAIL PROTECTED]
: wrote:
: 
:  'Andaikata' di negara B harga BBM lagi setinggi
:  langit, maka sebelum mati sebaiknya si miskin
:  diperkuat dulu dengan surat keterangan miskin
:  agar tak jauh-jauh dari kenyataan.
: 
:
: kenyataan seperti apa ya?
: kenyataan bahwa di negara miskin, orang miskin juga
: harus punya surat keterangan miskin?
: padahal surat keterangan miskin pun tidak ada gunanya
: sama sekali.  ini kan sama aja orang miskin di stempel
: jidatnya hanya untuk memuaskan para birokrat.

Itu dia, daripada bingung cari pembenaran soal bela temen/tetangga
atau nurut sama serdadu musuh (bunuh temen/tetangga), mendingan HA
mikirin gimana caranya supaya kenyataan nggak sekonyol ini.

Teka-teki begituan pantesnya dia lempar ke orang Afghan, Irak, atau
Palestina, yang lagi diduduki serdadu asing. Dan sejauh ini seluruh
dunia tahu betul gimana sikap mereka. Kalo ngotot nggak tau  tetep
pengen bingung ya terserah dia. Pantes dulu ada satu Yahudi yang
diserahin ke musuh  nggak satupun temen yang bela. Ya nggak?

: 
: jakarta, kota yang paling kejam sedunia kepada
: warganya sendiri yang miskin, malah mendapatkan
: habitat award dari pbb.  nggak tahu tuh kriterianya
: anna tibaijuka dalam melihat jakarta.

Nah ini, dalam beberapa hal PBB memang berfungsi sebagai stempel buat
negara-negara kaya. Contoh kecilnya: jajak pendapat untuk kejayaan
Australia di Timor-Timur. Habitat Award dari PBB barusan termasuk
kategori sanjungan buat penduduk JKT supaya mau terima produk  jasa
internasional macam mall/plaza, busway, apartment, hospital,
under-pass, babushka dll. Pendeknya, mari wujudkan Jakarta yang
mbingungi: Jambret Aya; Koruptor Aya; Rampog Teh Aya oge; layaknya
habitat megapolutan. Bersatulah rakyat sedunia, lawan birokrat!






 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
~- 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/