Sedikit nimbrung tentang polemik rencana pembangunan PLTP Bedugul. Pendapat saya ini tentu tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana, karena baik Pak Fabby maupun Mbak Widi adalah 2 rekan saya yang saya hormati, sebab mereka berdua adalah orang-orang yang kritis dan menempatkan kepentingan masyarakat didepan. Keduanya juga rekan dalam satu perjuangan mengkritisi pembangunan PLTGU Pemaron. Bahwa kemudian dalam masalah pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal di Bedugul menempatkan mereka dalam sudut pandang yang berbeda, mestilah dilihat sebagai bagian dari "saling memperkaya pandangan kita". Dan hendaknya perbedaan2 seperti itu dihargai demi kepentingan Bali juga. Bahkan bila masih ada perbedaan2 lainnya, mestinya dimunculkan juga dan kita tidak perlu saling "ewuh pakewuh" sesama teman membicarakannya.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa sesungguhnya ada banyak jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber energinya, yaitu pembangkit listrik batubara, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas berbahan bakar minyak dan pembangkit listrik tenaga gas berbahan bakar gas alam, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik non-konvensional seperti dari tenaga matahari, angin, ombak, biogas dll. Dari semua jenis pembangkit itu, dibedakan atas pembangkit yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Pembangkit yang ramah lingkungan, disebut demikian, karena tidak mengeluarkan emisi (keluaran) gas dari hasil pembakaran fossil, seperti batubara dan minyak bumi. Jadi, pembangkit listrik panas bumi termasuk yang ramah lingkungan. Sementara PLTGU Pemaron adalah pembangkit listrik tenaga gas berbahan bakar minyak, jadi termasuk yang tidak ramah lingkungan. Hal ini perlu dikemukakan agar persoalan menjadi jelas. Bahwa selama ini PLTGU Pemaron ditolak semata-mata karena kita khawatir akan pencemaran residu minyaknya ke laut.
Lalu, kalau PLTP Bedugul sudah ramah lingkungan mengapa masih ada polemik tentang pembangunannya ? Nah tanpa harus berputar-putar, persoalannya adalah bahwa ada yang mengkhawatirkan tentang kemungkinan pembukaan lahan hutan di lokasi sumber panas bumi tersebut, sehingga jika hutan dibuka maka akan mengancam resapan air didaerah tersebut. Beralasankah kekhawatiran tsb ? Inilah yang harus dicari jawabannya secara jujur.
Ada beberapa fakta yang saya ketahui sbb:
1. Masyarakat setempat tidak menolak rencana keberadaan PLTP bedugul tersebut.
2. Sampai tahun 2006 untuk rencana tahap I sebesar 10 MWe tidak akan ada penebangan hutan yang baru.
3. Lahan hutan yang digunakan sejak tahun 1997 sebesar kurang lebih 25 ha, adalah bagian sangat kecil dari 15000 ha kawasan hutan Batukaru.
4. Ada ketentuan yang mengharuskan, bahwa kontraktor harus membuat hutan baru seluas 2 kali dari luas hutan yang dibuka, dan hutan pengganti ini harus disekitar hutan yang dibuka, karena tujuannya adalah untuk menjamin fungsi hidrologis hutan tersebut tetap untuk kawasan dibawahnya.
5. Pengeboran dilakukan tidak di dalam wilayah cagar alam maupun hutan lindung, melainkan dipilih didaerah hutan buatan.
Selama ini saya mengamati pemberitaan di koran khususnya menyangkut masalah hutan ini seperti "sengaja" di blow-up, entah oleh pakar atau koran. Jadi, koran menjadi laris manis, akhirnya orang luar Bali mesem-mesem melihat bahwa orang Bali mudah berantem.
Diskusi akan menjadi lebih sulit, ketika setiap pihak tidak mau beranjak dari posisinya (ini sifat manusia kali ye ), dan akhirnya mungkin akan sulit ketemu, ketika salah satu pihak membawa alasan "niskala" atau "kepercayaan" dalam sebuah diskusi ilmiah.
Secara jujur saya mengatakan, bahwa proses yang dilakukan dalam rencana pembangunan PLTP Bedugul sudah sangat berbeda dengan rencana pembangunan PLTGU Pemaron. Dalam proses mengenalkan proyek PLTP Bedugul ini sudah terjadi proses keterbukaan kepada masyarakat. Bali Energy Limited /BEL yang menjadi kontraktor proyek ini telah membangun Information Centre di Denpasar yang terbuka untuk umum. Bagi yang ingin tahu tentang proyek PLTP Bedugul dipersilakan untuk ke info center ini. Juga sosialisasi pernah dilakukan ke Mal-mal di Denpasar dan singaraja untuk mendatangi langsung masyarakat. Bagi saya ini sebuah proses baru dalam pengenalan sebuah kegiatan dan perlu dipertahankan untuk kedepan. Seandainya saja PLTGU Pemaron melakukan hal yang sama, tentu indah sekali. Rasanya tidak perlu ada demo, adu otot dan bersitegang.
Salam Gde Wisnaya Wisna
On Sun, 3 Oct 2004 22:59:59 -0700 (PDT) nimade widiasari <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear Fabby, semua saran anda sangat betul. Keterbukaan bukan cuman searah, tapi dua arah. Itupun yang kita harapkan dari dulu/awal. Masalahnya adalah seringkali celetukan2 dari teman2 yang seharusnya konstruktif, kok malah sekedar nimbrung. Aku jadi heran, kok kayak makai akal sehat lagi, tapi lebih berpretensi ke arah "yang penting buka mulut". Kalau itu menjadi hal yang tidak dipahami, itulah gunakan information center, untuk dikunjungi, ditanya ini-itu, didebat, bila perlu bawa tim ahli. Tapi khan nggak "ngetop" kalau cuman berdebat disana. he..he....Saat ini hutan yang existing belum diapa2kan, sesuai kondisi selama ini (yang ditinggal California Energy).
Kalaupun nanti akan buka hutan, tentu mereka harus
ganti dengan lahan yang fungsi hidrologisnya sama
(dikawasan yang cathcment areanya sama), pohon yang
ditebang dibayar, kayunya diserahkan kepada kehutanan
(tentu dengan harapan akan dipakai untuk hal2 yang
positif bagi hutan). Semua persyaratan tersebutlah
yang perlu diawasi, kalau ganti hutan Bedugul dengan
lahan di Tejakula atau Bali Barat, jelas nggak
nyambung. Masalah amdal dari California energy khan ijinnya
tadinya 400 MW, tapi karena sekarang ganti 175 MW,
tentu harus ganti, biarpun lokasinya disana-sana juga.
Amdalnya sekarang sedang disusun oleh UNUD, kita harap
masukannya independent. jadi kalau yang nggak boleh
ya..nggak boleh, yang boleh ya..boleh, dll.
Tim dapur RUKD adalah Elektro UNUD, silahkan tanya
mereka. Setahuku, aturan2 atau dasar2 pemilihan jenis
pembangkit sudah ditentukan. Hasilnya silahkan hubungi
Bappeda Prop Bali atau Elektro UNUD. Pada prinsipnya
ramah lingkungan adalah syarat utama, kemudian ada
least cost, dll. Kalau least cost juga khan harus aple
to aple. Kalau pakai Batubara misalnya, berapa
kerusakan hutan ditempat penggalian, juga kapal
pengangkut, dll. Tapi pertimbangan2 lain, menyangkut keamanan Bali,
juga menjadi perhatian. Maklum kita khan bergerak di
pariwisata, karena kedatangan banyak bule,
eh...dianggaplah kita ini sama dengan USA-lah, negara
anu-lah...he..he....kok selalu jadi inceran ya????
Pada prinsipnya, saya sebagai orang hidrology melihat
pengaruh suatu kegiatan dari neraca ketersediaan air
di Bali. Kalau menjadi lebih baik, atau nggak cuman
menjadi Kawasan bedugul lebih baik fungsi
hidrologisnya, tetapi juga bisa bantu hutan2 lain di
Bali, kenapa tidak? Toh kita tahu ratusan hektar hutan
rusak di bagian lain dicuekin, nggak ada yang
ngurusin, apalagi diributin. Ujung2nya neraca air
diBali bukannya tambah baik, tapi tambah buruk. Kalau
benar-benar sayang dengan hutan diBali, mana yang
membuat hutan tambah buruk, mana yang bisa bertambah
baik, dan itu nggak cuman hitung2an diatas kertas,
tapi nyata di lapangan. Artinya, secara fakta
kerapatan hutan menjadi bertambah baik apa tidak?
Selama ini, aku kalau survey kondisi hutan ya
bersedikit kawan, kalau nanam pohon dengan para
pemilik hotel atau travel ya..harus bayar bibit,
katanya sih Dishut punya bibit gratis, dengan anggaran
sekian Milyar. Tapi kok, setiap bikin acara nanam
pohon, harus beli. Kalau memberi alternatif mata
pencaharian kepada masyarakat pinggir hutan, mesti
urunan sendiri. Untung aku ada teman, punya usaha
kerajinan, desain dan biasa memenuhi permintaan dari
buyers luar. Mana ada duit dari instansi terkait untuk
pendampingan masyarakat pinggir hutan? Jadinya
percepatan perambahan hutan oleh masyarakat,
dibandingkan pelatihan alternatif income dari kita
ya....kalah. Tapi apa ada yang bantuin teriak????
he..he...
Harga yang ditawarkan CDM saat ini adalah 3-20 USD per
ton CO2. Kalau ada yang bilang CDM ini bohong2an, saya
mohon mereka menuntut menteri, atau memPTUNkan negara
kita yang udah sign. Karena berarti sayapun udah
dibohongi juga. he..he....
Kita sedang menunggu pembentukan komisi di DPRD Bali,
pada prinsipnya, kita ingin difasilitasi untuk bisa
saling tahu. Mari kita buktikan ide2 atau alternatif2
yang lebih baik yang bisa direalisasikan, karena saya
sudah 2 tahun menunggu gerakan teman saya untuk
mengundang investor dan merealisasikan pembangkit
listrik tenaga ombak, tapi nggak kunjung jadi. Angin
juga masih kecil2an di Nusa Penida, karena kita di
Bali nggak punya angin dengan kecepatan sebaik NTT.
Airpun juga begitu, masih ribut antara subak,
pengusaha rafting, dan PDAM. Mari kita duduk bareng,
supaya nggak saling sangka. Kalau kita bilang PLN
bohong tentang kondisi ketersediaan listrik di Bali,
apa kalau nanti ternyata terbukti PLN nggak sanggup
dan ada pemadaman bergilir, ada yang mau menjaminkan
diri?? saya bukan hanya mikirin usaha keluarga, tapi
teman juga punya usaha tekstil, media, hotel dan
lain-lain. Berani terima tuntutan ganti rugi mereka ke
PLN, untuk dialihkan menjadi tagihan kepada
sekelompok/seseorang yang mengatakan ketersediaan
listrik kita masih cukup. Saya belajar untuk
independent, ribut saja tanpa memberikan solusi
alternatif, sama dengan "tukang kibul".
Welltest sudah jalan, sekarang kita sedang amati
karakter uapnya, sama sekali tidak ada gas yang
beracun, malah H2S nya rendah sekali. Perbandingan
antara uap dan air nya 90:10, di sumur yang sudah
ditest.Ok segitu dulu, aku nggak bisa bicara normatif
doang, tapi apa yang kelihatan dan dialami di
lapangan.
Cheers: widi
--- Fabby Tumiwa <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear all,
mau sedikit kontribusi pendapat soal PLTP Bedugul. Maaf, saya sebenarnya orang Jakarta yang tidak punya kepentingan apa-apa di Bali. Tapi berhubung masalah energi itu terkait dengan masalah national energy security, saya tergerak buat nimbrung. Selain itu, ini tidak ada urusannya dengan pro-kontra tetapi sekedar kontribusi saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
Pertama, mengenai proses. Saya kira usulan Viebeke bagus sekali, coba lihat dan evaluasi kembali apakah segala macam sosialisasi yang sudah dilakukan Widi dkk untuk PLTP memang sudah tepat? Bagaimana hasilnya? Sungguh sayang, karena seharusnya apa yang dilakukan oleh Widi seharusnya dilakukan oleh pihak pemda sehingga masyarakat tidak punya penilaian macam-macam mengenai keterlibatan kawan-kawan.
Selain itu, apakah hal itu adalah akhir dari proses sosialisasi atau justru awal untuk memancing pendapat dan reaksi masyarakat, terlepas pro dan kontra-nya terhadap proyek tsb. Saya kira masyarakat (khususnya masyarakat Bali) berhak mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya mengenai proyek ini, misalnya AMDALnya, Social Impact assesment, economic impact asesment, project information documents, etc; kemudian mencermati dan meng-kritisi informasi-informasi tersebut sehingga pada akhirnya ada semacam konsensus di kalangan masyarakat Bali mengenai apakah proyek itu acceptable atau tidak. Mungkin para enginer dan investor meng-klaim bahwa proyek ini sustainable dan baik bagi pembangunan Bali tetapi dari pengalaman saya selama ini, logika masyarakat dan logika para pembuat kebijakan maupun proyek developer sering tidak ketemu. Saya kira, proses urun-rembug dan mencapai konsensus bersama ini yang sejak awal republik Indonesia berdiri seringkali diabaikan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini. Oleh karena itu, tidak heran hampir seluruh proyek pembangunan menimbulkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang besar. Bukan pembangunan yang mensejahterahkan melainkan memiskinkan. Kasus PLTGU Pemaron kiranya jadi pelajaran berharga. Sekarang sudah mulai ada tumpahan solar yang mengotori pantai.
Soal proyeknya sendiri, sebenarnya tidak terlepas dari strategi dan skenario penyediaan listrik di Indonesia dan P. Bali. Saya dengar, PLTP Bedugul sudah masuk dalam RUKD Bali. Nah pertanyaannya adalah apa dasar/prinsip penyusunan RUKD tsb? Apakah sudah berdasarkan kajian ekonomi, teknis dan sosial yang layak? Saya dari dulu sangat setuju desentralisasi perencanaan ketenagalistrikan bukan melulu tersentralisasi. Walaupun demikian, proses penyusunan RUKD saat ini sudah seharusnya di-kritisi sehingga hasilnya dapat sesuai/selaras dengan kaidah perencanaan energi dan sistem ketenagalistrikan yang handal, least-cost dan optimal demi manfaat publik yang sebesar-besarnya.
Dalam email sebelumnya, Widi menyebutkan mengenai CDM. Kalau boleh tahu, berapa kira-kira dana CDM yang dapat diterima oleh proyek ini (dengan asumsi kapasitas pembangkitnya 165 MW)? Apakah sudah ada CDM buyer-nya? Untuk biaya pengembangan PLTP sehingga 165 MW, berapa besar dan siapa saja investor-nya yang akan mendanai, apakah pemda terlibat? Selain itu hingga saat ini sejauh mana sih pengembangan PLTP tersebut. Seingat saya bulan Juni/Juli lalu dilakukan well-test? bagaimana hasilnya?
Oke, sebagai penutup saya menyarankan untuk baiknya mungkin kawan-kawan di Bali, termasuk Pemda menyelenggarakan suatu seminar ilmiah dan debat terbuka antar berbagai pihak masyarakat yang pro dan kontra untuk masalah ini. Seminar misalnya dapat diarahkan untuk menguji apakah PLTP layak secara ekonomi, teknis, sosial dan lingkungan? tanpa ber-pretesi mendukung atau menolak PLTP tsb. Yah, semacam proses interaksi lah antar komponen masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian ada proses pendidikan publik (bukan indoktrinasi publik)...hehehehe....Maaf, jika terlalu banyak berceloteh. Dari lubuk hati yang terdalam saya berharap bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan makmur. Semoga dapat mendorong diskusi yang lebih konstruktif.
Salam, Fabby
nb: sekedar mengingatkan, bagaimana kawan-kawan merespon indikasi pencemaran laut di Pemaron? Salah satu aset Pemaron yang terpenting adalah pantai Lovina. Jika rusak, maka akan menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit.
Fabby Tumiwa (Coordinator) Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) Jl. Mampang Prapatan XI/23 Jakarta, 12790 Tel: +62-21-79196721/22 Fax: +62-21-7941577 Email: [EMAIL PROTECTED] Website: www.wgpsr.org
----- Original Message ----- From: "Asana Viebeke Lengkong" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, October 04, 2004 3:07 PM
Subject: [sos-bali] Re: Oil on Lovina Beach!!!
> Dear Widi, > > Kita boleh cape tapi tidak boleh berenti selagi hidup - datanya kan ada - > dan itu perlu di distribusi lagi. > > Memang kalau soal sosialisasi produk - program - kita harus menyediakan > banyak bahasa untuk dapat disajikan sesuai dengan pengertian kelompok > masyarakat - it is all about language - lebih banyak dibicarakan di sajikan > supaya menjadi biasa di dengar dan di baca - agregasi dari hal-hal yang > dibutuhkan dan sesuai dengan expectation masyarakat maka akan terjadi > interaksi- dibuka terus dialognya - sampai semua ikut membangun makna. Kita > sajikan dengan bahasa yang bisa menghubungkan masyarakat dengan persoalan > riil. Siapa kira-kira bisa jadi fasilitator yang bisa buat formulasinya > ya - soalnya aku nggak pinter - cuma bisa mikir aja. Tapi aku percaya kalau > 'if we can imagine it - we can achieve it' > > Channelnya yang harus di cari terus - connectionnya - eh ini pendapat lho - > mungkin kita harus mulai evaluasi apa-apa saja yang sudah kita kerjakan - > effektif nggak - jadi kita bisa revisi approach kalau belum efektif. > > Masyarakat kita banyak yang masih ignorance - tidak atau belum peduli - atau > yang peduli sering mau menyederhanakan permasalahan dengan alasan agar hidup > jadi sederhana - mimpi kali. > > Kita semua ada tendensi lupa atau melupakan dan mengabaikan permasalahan > (rumit nggak sederhana, jadi lupain aja) - jadi pada waktu permasalahan ada > kita lupa apa yang harus di lakukan. > > Ya udahlah - namanya juga hidup dalam satu dunia - kata Anton dimana-mana > tendensinya sama. Jadi yang penting "what is our contribution!"
=== message truncated ===
__________________________________
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!
http://promotions.yahoo.com/new_mail
-- Bali In Danger, a Mailing List for people who concern with Bali Island See <http://www.bali-in-danger.net> for further info.
SALAM Gde Wisnaya Wisna ============================================= Netkuis Instan untuk wilayah Bandung (kode area 022) - SD,SMP,SMA Berhadiah total puluhan juta rupiah... periode I dimulai 1 April 2004 =============================================
-- Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia.
Publikasi : http://www.lp3b.or.id Arsip : http://bali.lp3b.or.id Moderators : <mailto: [EMAIL PROTECTED]> Berlangganan : <mailto: [EMAIL PROTECTED]> Henti Langgan : <mailto: [EMAIL PROTECTED]>
