ngomong-ngomong masalah mental yang sakit, sepertinya di semua sektor birokrasi
kita seperti itu ( bukan salah kebijakan sektor pendidikan saja), saat ini
sudah ada BOS , tetapi uang masih di pungut juga dari siswa, berapapun uang di
anggarkan sepertinya tidak ada cukupnya, malah saya pernah dengar dari teman
pendidik, bahwa dana-dana seperti itu sampai di level sekolah tinggal 70% saja(
dari nilai kwitansinya), sampai di sekolah RAB ( rencana anggaran dan biaya)
juga masih di cari lemahnya, seperti beli sarana olah raga ( raket) harga
kwitansi 250 rb (standar sudah bagus) tetapi di belikan yang harga 10 rb ( di
pasar juga banyak) dll, kalau mental birokrasi seperti ini terus ,memang
berapapun uang yang kita anggarkan hanya akan memperlebar jurang si kaya (
walau dengan cara haram) dan si miskin. ini di sektor pendidikan kita. kalau
kita bicara birokrasi yang lain, (maaf polisi misalnya), beberapa hari yang
lalu saya memperpanjang SIM, di dinding ruang tunggu tertera dengan sangat
jelas biaya memperpanjang sim 60 Rb, buat baru 75 rb, saya di kasih blanko 60
rb, lalu di panggil satu satu, saya masuk ke ruangan itu, dan dia bilang
"perpanjang kan, langsung aja 150 rb", saya jadi kaget blanko yang diisi 60 rb
tetapi di suruh bayar 150 rb, mungkin teman-teman bisa mengirai-ngira jika saya
tidak bayar segitu?, belum untuk biaya tes kesehatan, 23 rb di luar biaya itu,
di ruang sebelahnya ( tidak ada aturan pasti).
kadang kadang saya berpikir , salah dimana ..sehingga berokrat kita rakus
seperti itu, apakah perekrutanya?, sehingga mereka harus "balik modal" dulu,
atau masalah penegakan hukum yang lemah. sehingga orang tidak takut untuk
mengorup & memanipulasi.
akhir kata tawakal adalah satu satunya penghibur diri..
mohon maaf bila ada kata yang salah , dan tidak perlu tersinggung bila tidak
merasa bersalah.
wassalam.
harwoto
----- Original Message -----
From: Sudarsono Reo Syah
To: Forum Ukhuwah Pekerja Muslim di Kawasan EJIP
Sent: Monday, July 23, 2007 8:35 AM
Subject: Re: [ FUPM-EJIP ] FW: [perisai] Pendidikan Beraroma Pasar
Dari dulu bangsa ini di hadapkan oleh permasalahan yang basic dan kadang
kadang mengundang rasa jengkel dalam hati,
Lihat aja apa nasib generasi penerus bangsa ini jika pendidikan sangat sulit
tersentuh dan dicicipi oleh orang yang berotak encer tapi tidak punya uang
untuk mencicipi pendidikan, beasiswa yang hanya basa basi dan berlaku bagi
kapitalis yang memegang peranan penting.
Para pejabat kita tidak punya sikap yang jelas dalam mengantisipasi dampak
dunia pendidikan yang cenderung meninggi, di hati mereka asal anak2nya bisa
sekolah sementara yang lain tidak, itu tidak menjadi persoalan, bangsa kita ini
sudah memiliki krisis mental yang berkepanjangan sejak zaman penjajahan sampai
sekarang,
Dan bangkitpun susah karena mental yang sudah di cekoki egoisme.dalam arti
lain kita masih di jajah oleh bangsa kita sendiri.
Di Negara Negara yang SDA nya tidak seperti kita mampu membebaskan biaya uang
bersifat umum, seperti air atau listrik yang khusus buat kepeluan rumah tangga
saja,
Tapi kenapa kita tidak?,,,
Banga kita Rakus dan serakah,
Saya setuju jika pemerintahan memasukkan pendidikan dalam APBN dan menomor
satukan dan menjadi priority,
Bangsa ini masih bisa kok mengambil dari sector lain untuk biaya yang bisa
mendukung dunia pendidikan di Indonesia
Sedih melihat drama tragedy di Negara sendiri yang penjahatnya dari Negara
sendiri juga, tidak tahu sampai kapan ini berakhir
Yang pasti jangan biarkan orang2 di sekeliling anda tidak mencicipi dunia
pendidikan tanpa berbuat apa2,
Wasalam
Reo
------------------------------------------------------------------------------
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Rudy Swardani
Sent: Friday, July 20, 2007 12:55 AM
To: Saksi (E-mail); FUPM-EJIP (E-mail)
Subject: [ FUPM-EJIP ] FW: [perisai] Pendidikan Beraroma Pasar
Bila negara Jerman yang sumber daya alamnya minim bisa menggratiskan biaya
pendidikan
tapi kenapa Indonesia yang kaya sumber alam, sekolah malah dijadikan sumber
bisnis ??
Hasilnya Jerman bisa menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dan
menghasilkan
product yang Qualified seperti Boing, Mercedes, BMW, VW, Siemens, Blaupunkt,
SAP dll
sedang Indonesia kaya emas, minyak, batubara tidak bisa kelola dan banyak
dibawa lari oleh negara asing..
Wassalam..
Rudy.S
-----Original Message-----
From: Syarif NurBani [mailto:[EMAIL PROTECTED]
Sent: 20 Juli 2007 9:31
To: asep supriawan; herna; Rudy Swardani
Subject: FW: [perisai] Pendidikan Beraroma Pasar
------------------------------------------------------------------------------
Pendidikan Beraroma Pasar
Emat S Elfarakani
Guru PKn SMA Negeri 9 Bogor dan SMK Taruna Andigha Bogor
Setelah beberapa bulan yang lalu orangtua direpotkan dengan Ujian Nasional
(UN), sekarang orang tua dipusingkan lagi dengan berbagai kebutuhan untuk
memulai tahun ajaranbaru. Sepertinya, beban yang bertubi-tubi itu memang harus
dipikul oleh para orangtua sendiri. Animo masyarakat yang begitu besar untuk
mencerdaskan purta-putrinya ternyata belum sebanding lurus dengan kebijakan
pemerintah. Lalu di mana sebetulnya peran negara, yang katanya tidak bersistem
kapitalis ataupun sosialis komunis, tapi bertumpu pada sistem keadilan sosial
ini?
Kita setuju bahwa pendidikan berkualitas memang memerlukan biaya yang mahal,
namun haruskan semua itu dibebankan kepada rakyat? Haruskan masalah pendidikan
juga diserahkan kepada mekanisme pasar, sedangkan kemampuan setiap individu
untuk mendapatkan hak dasarnya pasti berbeda?
Sejak awal bangsa ini berdiri, sepertinya bidang pendidikan termasuk yang
paling tertinggal, sehingga tidak aneh kualitas pendidikan kita jalan di
tempat, bahkan cenderung mundur. Karena pendidikan merupakan sistem rekayasa
sosial, maka kenyataan ini bukanlah terjadi karena siklus alamiah, melainkan
lebih disebabkan oleh sistem pendidikan yang tidak jelas arahnya.
Bisnis sekolah
Satu yang tampak jelas dari sistem pendidikan kita adalah menjadikan sekolah
sebagai coorporate education yang kental nuansa bisnisnya, baik di sekolah
negeri apalagi swasta. Lalu siapakah yang diuntungkan? Jelas yang sangat
diuntungkan oleh situasi ini adalah pemerintah. Semakin besar peran dan
tanggung jawab masyarakat dalam dunia pendidikan, semakin kecil peran dan
tanggung jawab pemerintah dan semakin kecil pula subsidi yang bakal
dikeluarkan. Bahkan ini akan menjadi alasan pemerintah untuk lepas dari
tanggung jawab, karena rakyat sudah diangap mampu.
Situasi ini diperjelas lagi dengan akan disahkannya RUU Badan Hukum
Pendidikan (BHP). Singkatnya, RUU ini akan melegalkan badan hukum atau semacam
badan usaha yang berhak 'menjual' jasa pendidikan kepada rakyat. Atau dengan
kata lain, RUU ini akan menjadikan sektor pendidikan sebagai komoditas yang
layak dijual sesuai mekanisme pasar.
Semakin tinggi permintaan, maka akan semakin mahal daya tawarnya. SD sampai
perguruan tinggi yang dianggap 'favorit' semakin tak terjangkau oleh rakyat
banyak. Padahal, tidak sedikit putra-putri bangsa ini yang berotak encer yang
tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya (lihat Pasal 5 UU No 20 Tahun 2003).
Betul, memang ada beasiswa, tapi dalam sistem pendidikan yang cenderung
kapitalis beasiswa tidak lebih dari sekadar basa-basi. Bisnis jasa pendidikan
di lembaga-lembaga swasta mungkin masih bisa dipahami, namun yang menyesakkan
dada, ternyata ini juga terjadi di lembaga milik pemerintah. UI, ITB, IPB, UGM
yang lebih dulu diprivatisasi menjadi BHMN atau plesetan dari BUMN di sektor
jasa pendidikan, menjadikan lembaga ini harus memutar otak untuk mencari dana
operasional pendidikan agar tetap survive.
IPB menkonversi aset-asetnya menjadi Botani Squer, Plaza Ekalokasari, jasa
konsultan pertanian. Selain membuka jalur khusus, UI harus membuka PT Daya
Makara yang bergerak di bidang perdagangan, komunikasi dan pendidikan. UGM
harus membuka Gama Wisata, PT Gama Techno, Gama Book Store, dan lain sebagainya
(Bisnis Indonesia, 22/06/06).
Ada hal yang patut dipertanyakan dengan kasus-kasus tersebut. Jika
usaha-usaha itu tidak bisa menutup biaya operasional pendidikan, kepada
siapakah PT tersebut meminta biaya tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut?
Lagi-lagi rakyat mejadi taruhan. Kemudian kalau para akademisi kita disibukkan
dengan mengelola pundi-pundi bisnisnya, kapan mereka menyempatkan waktu untuk
meningkatkan kualitas intelektualnya? Kapan mereka melakukan penelitian?
Ternyata kualitas pendidikan menjadi taruhan.
Lalu, kalau RUU BHP ini jadi disahkan, bagaimana nasib SMA, SMP, SD terutama
negeri? Sepertinya nasibnya tidak akan jauh dengan PT negeri, harus menjadi
semacam Badan Hukum Milik Daerah (BHMD) atau istilah lainya BUMD di bidang
pendidikan. Sebenarnya ada peluang bagi bangsa ini untuk mewujudkan pendidikan
gratis bagi rakyatnya di semua jenjang, andai pemerintah komitmen dengan amanat
UUD Negara 1945 Pasal 31 ayat 4, bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen
APBN.
Namun, sepertinya peluang itu semakin tertutup. Andai di tahun 2009 anggaran
pendidikan mencapai 20 persen APBN, pendidikan tidak akan lantas menjadi
gratis. Pemerintah telah menyiapkan aturan seperti UU dan PP, yang memberikan
peluang kepada satuan pendidikan untuk mengelola diri sendiri (manajemen
berbasis sekolah) dengan dalih otonomi sekolah. Sehingga tidak aneh jika ada
sekolah yang menolak BOS atau walau mendapatkan BOS tetap sekolah diperbolehkan
mengutip iuran dari masyarakat dengan berbagai alasan. Jika kondisinya seperti
ini, harapan sekolah gratis di semua jenjang tinggalah impian.
Sekolah bisnis
Setelah para orangtua dibebani kebijakan pemerintah yang sangat memberatkan,
ternyata masalahnya tidak sampai di situ. Orangtua juga ingin anaknya setelah
lulus sekolah mendapat pekerjaan yang layak. Sudah mendarahdagingnya paham
materialisme di kalangan masyarakat kita, membuat dunia pendidikan pun diukur
dengan materi. Gejala ini terlihat dengan semakin banyaknya orangtua yang
mencari sekolah yang menjamin anaknya bisa langsung kerja. Program atau jurusan
berbau bisnis yang prosfektif selalu menjadi incaran orangtua.
Kondisi ini diperparah dengan kurikulum kita yang cenderung sekuler,
memisahkan pendidikan agama dan pendidikan umum (pasal 15 UU Sisdiknas No 20
Tahun 2003). Sudah sejak lama pendidikan kita kering, hampa, dan jauh dari
nilai-nilai spiritual. Konsep yang diajarkan kepada peserta didik lebih
menekankan kepada bagaimana anak pintar, bagaimana anak sukses dalam berbisnis,
kompeten dalam teknologi dan akhirnya sukses mendapatkan pekerjaan.
Pelajaran yang sifatnya normatif seperti agama dan Pkn menjadi sesuatu yang
absurd. Etika dan moral atau budi pekerti hanya sebagai pelajaran pelengkap.
Akibatnya, kita sering mendengar pelajar atau mahasiswa tawuran, terlibat
narkoba, nyambi jadi PSK, aborsi, dan juga tindakan kriminal lainnya.
Benar, tujuan pendidikan nasional kita memang membentuk manusia Indonesia
yang beriman dan bertakwa seperti diamanatkan UU No 20 Tahun 2003. Namun iman
dan takwa dalam perspektif sekuler, artinya iman dan takwa dalam urusan pribadi
dan tidak dalam urusan publik, sehingga tidak aneh ada profesor doktor yang
terlibat korupsi.
Di tengah kondisi sekolah yang mahal, kualitas pendidikan yang masih
mengkhawatirkan, tidak maching-nya antara dunia pendiddikan dengan dunia kerja,
maka sudah saatnya negara mengambil solusi yang tepat. Mari kita belajar dari
Jerman yang bisa menggratiskan pendidikan di semua jenjang untuk warganya,
bahkan warga negara asing. Jerman paham betul jika pendidikan kepada mekanisme
pasar, maka kualitas rakyatnya menjadi taruhan. Sebagai bangsa yang besar dan
kaya akan sumber daya alam, kita yakin bahwa Indonesia bisa mewujudkan
pendidikan yang berkualitas dan gratis.
Ikhtisar - Komersialisasi pendidikan bergerak semakin parah dan kian
memberatkan para orangtua.
- Kondisi ini membuat mimpi tentang berjalannya pendidikan gratis secara
massal di negeri ini menjadi semakin sulit untuk diwujudkan.
- Dampak yang juga serius dari komersialisasi pendidikan ini adalah diukurnya
hasil pendidikan hanya dari hal-hal yang bersifat materi.
- Negara semestinya bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan yang
membuat rakyatnya beriman dan bertakwa dalam semua area.
( )
------------------------------------------------------------------------------
********************************************************
Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP
********************************************************
Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA :
http://www.usahamulia.net
Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
********************************************************
********************************************************
Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP
********************************************************
Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA :
http://www.usahamulia.net
Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
********************************************************
