| SIARAN PERS |
| Presiden Jokowi Jangan Lari dari Tanggung Jawab Mengungkap Kasus Munir |


Tgl terbit: Senin, 28 November 2016 
Presiden Jokowi Jangan Lari dari Tanggung Jawab Mengungkap Kasus Munir Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berpendapat Presiden 
RI Joko Widodo mencoba lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir 
dengan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). 
Sebelumnya pada Senin, 10 Oktober 2016, Majelis Komisioner KIP telah memutuskan 
dan menyatakan bahwa Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir merupakan informasi 
publik. Dengan begitu Pemerintah RI wajib segera mengumumkan dokumen tersebut 
kepada masyarakat.Namun Pemerintah tidak segera mengumumkan dokumen tersebut. 
Pihak Istana menyampaikan bahwa mereka tidak bisa mengumumkan dokumen dimaksud 
karena tidak menyimpannya. Mereka beralasan bahwa dokumen tersebut disimpan 
oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Kemudian pada 1 November 
2016, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara mengajukan keberatan 
terhadap putusan KIP tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 
Dalam keberatannya, Kemensetneg meminta PTUN Jakarta membatalkan putusan KIP 
tersebut dengan alasan Kemensetneg tidak menyimpan dokumen tersebut. Padahal 
pada Rabu, 26 Oktober 2016, mantan Presiden SBY telah menyerahkan salinan 
Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir Kemensetneg. Dengan begitu, seharusnya 
Pemerintah RI tidak lagi memiliki kendala untuk mengumumkan secara resmi 
dokumen tersebut kepada masyarakat.Tindakan tersebut tentu sangat sulit 
diterima, sebab beberapa hari sebelumnya Presiden memerintahkan Jaksa Agung dan 
Kapolri untuk menelusuri keberadaan dokumen TPF Munir. Namun setelah dokumen 
itu diterima, Presiden malah memerintahkan Kemensetneg untuk membatalkan 
putusan KIP melalui PTUN. Berdasalkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa pada 
dasarnya Presiden Joko Widodo memang enggan bertanggung jawab untuk mendorong 
pengungkapan kasus Munir. Maka dari itu, Presiden pun menggunakan segala 
kesempatan yang dapat digunakan untuk lari dari tanggung jawabnya. Hal tersebut 
semakin menguatkan dugaan bahwa Presiden memang tidak mau kasus Munir diungkap 
karena diduga melibatkan orang-orang terdekatnya.Dugaan tersebut hanya bisa 
dibantah jika Presiden Jokowi segera mengumumkan dokumen dimaksud tanpa harus 
menunggu putusan KIP berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, kami mendesak 
Presiden RI untuk:Pertama, mengumumkan Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir 
kepada masyarakat;Kedua, memerintahkan jajarannya menindaklanjuti kembali 
setiap fakta dan rekomendasi yang tercantum dalam Dokumen Hasil Penyelidikan 
TPF Munir.Ketiga, menghentikan segala bentuk tindakan melempar tanggung jawab 
dalam pengungkapan kasus Munir;Keempat, menghentikan segala upaya mengulur 
waktu dalam mengumumkan dokumen TPF kasus Munir dengan memerintahkan 
Kemensetneg mencabut upaya keberatan di PTUN.  Jakarta, 27 November 2016 Haris 
AzharKoordinator
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
  • [GELORA45] Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke