Cantik betul kemasannya, bukan? Economic Parnership! Kerjasama ekonomi! Siapa yang akan menang dengan "Kerjasama ekonomi" itu??? Siapa lagi kalau bukan kaum imperialis yang sedang sekarat dihantam krisis dan Tiongkok, imperialis yang sedang mengembangkan sayapnya, juga melalui "jalan suteranya". Ingat Tiongkok sekarang adalah Tiongkok yang sudah mengkhianati Mao dan Sosialisme!!!!
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Dampaknya Bagi Buruh di Indonesia Pengantar Dua bulan terakhir, kita telah melalui proses panjang perjuangan Upah 2017 yang tidak mudah sejak hadirnya PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Kenaikan upah bagi klas buruh semakin merosot dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2015 kenaikan upah masih diangka 18,5%, tahun 2016 paska disahkan PP 79/2015 kenaikan upah hanya sebesar 11,5%, dan pada 2017 kemungkinan besar hanya diangka 8,25%. Dari data yang berhasil dihimpun, hampir seluruh provinsi telah menetapkan besaran upah diangka 8,25%, sesuai dengan PP 78/2015. Organisasi kita telah memaparkan analisanya bahwa kebijakan pengupahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kapitalisme monopoli (imperialisme), untuk terus menancapkan dominasinya di Indonesia. Imperialisme dalam usahanya melipatgandakan keuntungannya membutuhkan sumber daya alam sebanyak mungkin sebagai sumber bahan baku bagi industri mereka, buruh atau tenaga kerja yang murah, serta pasar yang tidak terbatas untuk mendistribusikan dan menjual hasil produksi industri mereka. Untuk mensukseskan hal ini, mereka membuat kerjasama-kerjasama dengan label Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi/Free Trade Agreement and Investment Agreements (FTAs). WTO adalah salah satu skema perjanjian yang dibentuk saat itu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir negosiasi di WTO mengalami kebuntuan sebagai akibat kuatnya perlawanan Gerakan Rakyat di berbagai negara, termasuk perlawanan di Bali pada Desember 2013 dimana GSBI juga terlibat aktif bersama rakyat dari berbagai negara saat itu. Kebuntuan di WTO kemudian berusaha dipecahkan melalui kerjasama yang bersifat bilateral maupun regional. Salah satunya adalah Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang dipimpin AS melibatkan 11 negara; Jepang, Australia, Peru, Malaysia, Vietnam, New Zealand, Chili, Singapura, Kanada, Meksiko, Brunei). Kesepakatan dagang ini mewakili 40% GDP global atau 25,5% dari total perdagangan dunia. Negosiasi di TPPA sudah selesai pada Oktober 2015 dan ditandatangani pada Februari 2016. Skema regional lain yang saat ini sedang dibahas adalah Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh/Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dengan China sebagai motor yang memimpin di dalam skema kerjasama ini. RCEP melibatkan 10 negara ASEAN ditambah negara mitra utama Cina, yakni; Australia, Jepang, India, Korsel dan New Zealand, total 16 negara. Dengan China dan India ada didalamnya, maka skema ini akan melampaui cakupan TPPA, penduduk di dua negara ini lebih dari separuh total penduduk dunia, dengan hampir 30% GDP global dan lebih dari seperempat total perdagangan dunia. Mulai 6 sd 10 Desember 2016, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan RCEP yang akan melanjutkan proses perundingan. Selama ini, sulit untuk mendapatkan draft teks yang sedang dibahas, namun dari beberapa bocoran yang diterima, isinya tidak jauh berbeda dengan TPPA. International Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan rencananya akan menjadi venue putaran perundingan untuk RCEP kali ini. Apa Dampaknya Bagi Buruh? Skema perjanjian regional yang demikian, akan membuat negara-negara seperti Indonesia berlomba-lomba menarik investasi dari negara maju. Konsekuensinya, negeri ini akan semakin kehilangan kekayaan alamnya, karena masuknya korporasi imperialisme untuk menjarah, menguasai dan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam Indonesia. Upah buruh akan dibatasi agar dapat menarik investasi masuk. Hal ini dikarenakan, RCEP akan mengatur secara ketat tentang perlindungan investasi dan keuntungan korporasi, bahkan korporasi dibolehkan untuk menggugat pemerintah di suatu negara karena menerapkan regulasi dan kebijakan yang merugikan pihak korporasi. Pada tahun 2013, pemerintah Mesir digugat oleh sebuah perusahaan TNC dari Perancis (Veolia Proprete) sebesar US$ 110 juta karena meningkatkan upah minimum nasional dinegaranya, sehingga mengurangi keuntungan dari perusahaan. Hal demikian terjadi karena di dalam skema ekonomi dan perdagangan regional diatur mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara digugat oleh perusahaan-perusahaan besar milik imperialis. Tentu saja, buruh akan kembali terbebani karena pajak yang mereka hasilkan akan dipakai oleh negara untuk membayarkan gugatan apabila terjadi sengketa. Bukan itu saja, jika RCEP disahkan dan diimplementasikan, maka kenaikan upah bagi klas buruh di Indonesia akan semakin sulit direalisasikan. Atas situasi demikian, GSBI memandang penting bagi organisasi untuk memiliki sikap terhadap skema-skema kerjasama bilateral maupun regional yang didominasi oleh imperialisme. Kerjasama regional seperti TPPA maupun RCEP tidak lebih sebagai sebuah upaya imperialisme untuk terus membuka pasar seluas-luasnya bagi ekspor kapital serta barang produksi mereka, dengan menghilangkan hambatan-hambatan investasi maupun perdagangan. Sebagai organisasi buruh yang patriotik, anti imperialisme, GSBI akan menjadi barisan terdepan untuk menolak RCEP karena tidak akan pernah berguna bagi klas buruh, rakyat Indonesia serta mengancam kedaulatan bangsa. Untuk itu Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menyatakan sikap Tolak RCEP dan hentikan proses negosiasi RCEP. Kaum buruh Indonesia tidak butuh RCEP serta kerjasama-kerjasama dengan label Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi/Free Trade Agreement and Investment Agreements (FTAs) lainnya yang merugikan kaum buruh dan rakyat luas serta mengancam kedaulatan bangsa, tapi yang kami butuhkan adalah kerjasama ekonomi yang didasarkan pada solidaritas, saling menguntungkan dan menguatkan, serta kerjasama memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat Indonesia. Imperialisme, Hancurkan!
