Melulu perbuatan Ma'ruf Amin pada pilkada Jakarta saja sudah membuat tidak layak jadi wakil presiden, bukan hanya tindakan tidak bermoral memanfaatkan posisi sebagai pemuka agama, juga tindakan itu mengakibatkan intoleransi yang menyebar sedemikian luas dimasyarakat yang berkelanjutan jadi radikalisme dan terorisme. Apa yang dipertanyakan adalah jelas sekali, diketahui secara luas NU dan terutama Ansor terlibat dalam pembantaian PKI diberbagai daerah (pimpinan Ansor Blitar bersaksi menerima instruksi dari atas), tercatat ribuan pemuda Ansor menyerbu dan membakar markas PKI di Kramat - Jakarta, sedang Ma'ruf Amin adalah Ketua Ansor periode 1964-1966 berkedudukan di Jakarta. Tentu merupakan hal yang wajar timbul pertanyaan apakah ada kemungkinan Ma'ruf Amin terlibat dalam pembantaian 1965?
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Ya, dan saya katakan kepada Noroyono bahwa dasar pertanyaan soal Ma'ruf Amin itu tendensius hanya karena kesal Ahok terjungkir oleh Ma'ruf, tetapi diperkeruh dengan menyeret persoalan lebih besar, pembantaian 1965.Terbukti si penanya sendiri tidak bisa menjelaskan dasar pertanyaannya soal keterlibatan Ma'ruf di Jakarta selain ngalor-ngidul ke pembantaian di berbagai daerah yang sudah gaharu cendana pula. Kalau betul mau menolak pencawapresan Ma'ruf Amin ya langsung saja sebutkan argumennya. Sukur-sukur dilengkapi bukti keterlibatan kalau ada. Atau terang-terangan menolak karena kesal Ahok terjungkir. Ini lebih ada harganya ketimbang malu-malu tapi napsu kayak imperialis Kanan yang menunggangi Paus & buruh Gdanks untuk merontokkan komunisme. --- jetaimemucho1@... wrote: Saya tidak tahu seberapa jauh pembantaian terjadi di Jakarta. Yang jelas ada penangkapan besar-besaran Lantas apa yang terjadi pada mereka yang ditangkap itu? apakah diantaranya tidak ada yang "dibon" alias dibunuh? Ini masalah pertama. Kedua, masalah keterlibatan organisasi Islam seperti NU dan Ansor, dalam pembantaian, sudah diketahui umum dan tak terbantahkan. Maka itu Gus Dur minta maaf.. Saya tidak terlalu mempersoalkan apakah Ma'ruf amin terlibat langsung dalam pembantaian. Seandainya dia tidak terlibat pun, saya anggap dosanya terhadap kaum minoritas seharusnya, tidak mengijinkannya menjadi calon wkpres. Tapi, karena negara ini memang dipimpin oleh para kriminal, maka kriminal macam apapun bisa dipilih dan menjadi penguasa. Ketiga, masalah keterlibatan AS juga jelas, tapi bukan dalam arti langsung ikut membunuh atau membantai dengan parang, machete atau pisau atau senjata lainnya. Mereka menyediakan syarat-syarat untuk melakukan pembantaian. Soal bukti, selama pemerintahan bersifat anti-rakyat seperti sekarang ini, bukti satu gunungpun tidak akan ada artinya. Dari dulu saya berpendapat perjuangan untuk membela para korban pembantaian, usaha merehabilitasi, dsb, HARUS diintegrasikan dengan perjuangan rakyat aktuil, artinya perjuangan kaum buruh, tani, mahasiswa, perempuan, pemuda, kaum miskin kota dan semua sektor kelas pekerja lainnya.. Karena hanya dengan perubahan mendasar, rehabilitasi dan keadilan para korban pembantaian dapat dicapai. On Tuesday, August 21, 2018 5:18 PM, ajeg wrote: Saya sederhana saja, pertanyaan soal kemungkinan keterlibatan cawapres Jokowi dalam pembantaian orang PKI di Jakarta (bukan pembakaran kantornya) dasarnya hanyalah tendensius, yang pucuknya cuma mengalihkan perhatian dari peran / keterlibatan AS dalam peristiwa '65. Agak menggelikan kalau ada yangtergiring tendensius sehingga teralih dari peran AS itu. --- jetaimemucho1@... wrote: Memang masih sangat banyak sekali orang yang tidak mau mengakui bahwa Indonesia, sejak ORBA berkuasa, selalu dikuasai oleh orang-orang yang mewakili kelas tuan tanah, kapitalis birokrat dan komprador alias Oligarki yang merupakan kepanjangan tangan kaum imperialis. Mereka yang percaya nasib negara dan bangsa tergantung pada hasil pemilu tidak pernah mau belajar dari pengalaman sejarah dan sebenarnya secara sadar atau tidak, berpihak kepada kelas penguasa, dus anti-rakyat.Sekarang orang berdebat tentang individu yang mencalonkan dirinya sebagai presiden dan wakilnya. Mereka yang percaya pada sistim pemilu selalu menghimbau: pilih yang "less evil". Padahal dalam kenyataannya, semua calon, disamping mewakili kelas-kelas yang anti-rakyat, juga merupakan kriminal-kriminal. Pada pemilu 2014, pasangan Jokowi dianggap sebagai pasangan yang "baik", karena Jokowi seorang sipil dan "jujur" , tak punya sejarah yang "kotor atau keruh" dengan kejahatan, dibanding dengan Prabowo!! Kejahatan itu hanya dilihat dari segi pelanggaran HAM ! Tapi apakah megaproyek infrastruktur yang sudah dan terus merampas tanah rakyat, menghilangkan mata pencaharian rakyat, membuldoser rumah rakyat, pertambangan yang memperburuk lingkungan dan mengakibatkan penyakit bagi penduduk, penekanan upah rendah kaum buruh untuk mengundang para investor asing, penyerahahan kekayaan alam kepada pemodal asing untuk diusung ke luar negeri, semua itu bukan pelanggaran hak azazi rakyat Indonesia??? Apakah menggadaikan Tanah Air itu bukan tindakan kriminal!!!??? Kemudian, Jusuf Kala.. Ada yang masih ingat film the act of killing? Lupakah sudah peran Jusuf Kala sebagai pemimpin Pemuda Pancasila yang juga punya peran penting dalam pembantaian 1965-66??? Disamping itu, dia juga pengusaha besar, artinya kabir dan komprador!!! Sekarang berdebat soal Ma'ruf Amin, ketua Ansor. Apa lupa mengapa Gus Dur minta maaf kepada para korban pembantaian 65-66? Semua orang tahu tentang keterlibatan orang-orang Islam serta organisasi nya dalam pembantaian... begitu juga orang-orang kristen serta organisasinya.... Salahkah kalau orang berkesimpulan bahwa Indonesia dikuasai oleh para kriminal!!!!!???? On Tuesday, August 21, 2018 3:53 AM, Jonathan Goeij wrote: Maksudnya bung Chan mau suruh si Ma'ruf Amin minta maaf pd para korban PKI itu dan berusaha mencabut TAP MPRS, monggo2 bung Chan, good luck! Di Indonesia itu apa yang bisa dibuktikan? Si Prabowo yg ada rekomendasi TGPF sekalipun kasusnya menguap begitu saja. Tidak bisa dibuktikan.Tetapi si Ahok yg cuman ngomong begitu saja sdh langsung terbukti kena 2 tahun langsung masuk penjara. On Monday, August 20, 2018, 6:19:24 PM PDT, ChanCT wrote: Kalau saja SULIT dibuktikan, dan bahkan TIDAK MUNGKIN bisa dibuktikan Ma'ruf Amin terlibat langsung, katakanlah ketika itu sebagai ketua ANSOR menurunkan PERINTAH pemuda Ansor melibatkan diri dalam aksi pembunuhan orang-orang yang dituduh PKI, sebenarnya kita bisa dan boleh menuntut berteladan pada sikap jiwa-besar dan ketulusan hati Gus Dur, sebagai ketua PBNU dan Presiden RI ketika itu, berani mintaa MAAF pada korban PKI dan berusaha mencabut TAP MPRS No.25/1966, ... Sekalipun akibat ketegasan sikap demikian Gus Dur jadi terjungkel.Sedang kesalahan fatwah MUI yg dikeluarkan, sekalipun TIDAK BISA kita setujui isi fatwah itu, juga sulit dijadikan bukti Ma'ruf melanggar HAM! Atau ada yang bisa buktikan, fatwah itu berarti menyuruh aniaya, basmi saja penganut Achmadiyah dan penista Agama? ajeg 於 21/8/2018 2:07 寫道: Ya kalau yakin seperti itu silakan gugat saja, tuntut secara hukum. --- jonathangoeij@... wrote: Sudah tentu saya tidak punya bukti, tetapi setidaknya ada benang merah seperti penyerbuan dan pembakaran kantor pusat PKI di Kramat, disini apakah hanya gedung yg jadi korban bagaimana dengan manusia2nya? bandingkan dengan kudatuli yg skalanya jauh lebih kecil. Apakah sang ketua juga tidak tahu ribuan anggotanya menyerbu dan membakar (dan mungkin juga membantai). Bagaimana dengan pembantaian2 yg dilakukan Ansor diberbagai daerah dengan pembenaran doktrin halal membunuh kafir itu, bahkan ada pimpinan Ansor di Blitar yang bersaksi menerima instruksi dari atas? apakah sang ketua juga sama sekali tidak tahu? seandainya tidak ikut memberikan instruksipun sukar dicerna tidak tahu sama sekali, apakah ada upaya2 mencegah atau membiarkan begitu saja? Melihat pada masa setelah itu sebagai Ketua Komisi Fatwa ataupun Ketua MUI, dari berbagai produk yang di hasilkan, kita bisa melihat bagaimana pandangan Ma'ruf Amin thd minoritas, terhadap mereka yg dianggap kafir ataupun yg dianggap sesat. --- ajegilelu@... wrote : Di setiap kasus yang terpenting adalah bukti. Itulah yang yang saya bela, akal sehat. Jadi, supaya terlihat sehat coba tunjukkan adanya bukti pembantaian seperti yang Anda tanyakan (bukan serbuan dan pembakaran kantor). Sebab, seperti biasa, tanpa bukti pun AS biasa menghasut. Contoh gampangnya WMD di Irak. Betul-betul sakit. --- jonathangoeij@... wrote: Bagus juga kalau anda se-kali2 membela Jokowi, tetapi dalam hal ini kelihatannya anda membela Ma'ruf Amin. Saya hanya menanyakan adanya kemungkinan keterlibatan Ma'ruf Amin dalam pembantaian 1965, uraian anda bukan merupakan bantahan tetapi lebih tepat melemparkan kesalahan dan tanggung jawab dan seperti biasa ke Amerika Serikat. AS terlibat tentu tidak perlu dibantah lagi bahkan dengan jelas tercantum dalam dokumen2 rahasia yang diungkapkan itu. Victor M Fic dalam buku "Kudeta 1 Oktober 1965: sebuah studi tentang konspirasi" mencatat ribuan Pemuda Ansor menyerbu dan memba kar habis kantor PKI dijalan Kramat. Pada Tribunal seorang Chudlori seorang pimpinan Ansor di Blitar mengungkapkan adanya instruksi dari atas, sayang saya tidak menemukan siapa yang memberi instruksi itu. Sedang waktu itu Ma'ruf Amin adalah Ketua Ansor, apakah sebagai ketua beliau tidak tahu apa2 yang dilakukan anak buahnya? agak sukar dicerna. Menurut Wikipedia buku2 yang mencatat pembantaian PKI dibakar: kutipan:Pembantaian ini telah banyak dihilangkan dari buku pelajaran sejarah Indonesia. Dalam buku pelajaran sejarah, disebutkan bahwa pembantaian ini ad alah "kampanye patriotik" yang menghasilkan kurang dari 80.000 korban jiwa. Pada tahun 2004, buku-buku pelajaran diubah dan mencantumkan kejadian tersebut, tetapi kurikulum baru ini ditinggalkan pada tahun 2006 karena adanya protes dari kelompok militer dan Islam.[49] Buku-buku pelajaran yang menyebutkan pembunuhan massal itu kemudian dibakar,[49]atas perintah Jaksa Agung.[83] --- ajegilelu@... wrote : Sesekali belain Jokowi. Menurut Anda, apa yang mendasari pertanyaan itu? Apa hanya karena seseorang adalah anggota sebuah organisasi lantas dia harus ikut menanggung dosa organisasinya? Alias main gebyah uyah seperti imperialis AS memberi label 'komunis' pada pihak yang dimusuhinya maupun menjerit "crusade" demi menyamaratakan teroris dengan Islam, padahal AS sendirilah yang membentuk, melatih, dan mempersenjatai kaum teroris. Dalam hal cawapres Joko Widodo ini, pertanyaan itu jelas kelewat bernafsu dan tendensius. Sebab, saya belum pernah baca adanya cerita pembantaian terhadap orang PKI di Jakarta, kota di mana sang cawapres menjabat ketua Ansor saat peristiwa '65. Kalau ada, di mana bisa dibaca cerita pembantaian itu? Siapa tahu bisa dijadikan bukti keterlibatan cawapres. Kalau pun Ansor / NU terlibat, seperti juga segelintir AD, itu kan tidak lain karena menelan hasutan yang skenarionya ditulis Amerika Serikat. Dokumen-dokumen rahasia AS sendiri mengungkap bahwa kapitalisme AS terlibat aktif (melibatkan diri) dalam peristiwa '65. Tentu, terlibat sejak dari perencanaan hingga operasional. Sejak perencanaan pembunuhan presidennya sendiri (Kennedy) hingga operasi jualan senjata di Vietnam (Gestok cuma "infrastruktur" pasar senjata di Vietnam). Jangan remehkan kemampuan imperialis AS dalam mengarang skenario, karena sudah banyak cerita yang membuat orang mainkan perannya dalam lakon karangan AS. Bukan mustahil termasuk skenario kematian Giovani Battista disusul tewasnya Albino Luciani yang segera digantikan Karol Wojtyla, sebagai sang penyemangat buruh galangan kapal Gdanks mengawalipenenggelaman komunisme. On Monday, August 20, 2018, 2:18:19 AM GMT+7, Noroyono 1963 wrote: Dear Sdr Jonathan,
