Kurang lebih begitulah, ada pertanyaan besar bagaimana mereka2 yang ada disana 
pada saat penyerbuan dan pembakaran markas PKI itu. Suasana saat itu jelas 
berkali lipat lebih genting dan mencekam dibanding Kudatuli, ada pembantaian 
jendral, ada isue gerwani yang menari telanjang, dlsb. Bagaimana nasib mereka?  
apakah mungkin hanya gedung yang dibakar? Tercatat masa yg terdiri dari ribuan 
pemuda Ansor (disertai tentara) menyerbu markas PKI (pattern yg kurang lebih 
sama penyerbuan Kudatuli). Tercatat juga pembantaian itu diawali di Jakarta dan 
menyebar ke daerah2 lain.
Saya sependapat dengan anda, seandainya Ma'ruf Amin tidak terlibat penyerbuan 
PKI-pun tetap saja dengan berbagai pelanggaran HAM tidak layak sama sekali jadi 
Wakil Presiden.

---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote :

Saya tidak tahu seberapa jauh pembantaian terjadi di Jakarta. Yang jelas ada 
penangkapan besar-besaran Lantas apa yang terjadi pada mereka yang ditangkap 
itu? apakah diantaranya tidak ada yang "dibon" alias dibunuh? Ini masalah 
pertama. Kedua, masalah keterlibatan organisasi Islam seperti NU dan Ansor, 
dalam pembantaian, sudah diketahui umum dan tak terbantahkan. Maka itu Gus Dur 
minta maaf. Saya tidak terlalu mempersoalkan apakah Ma'ruf amin terlibat 
langsung dalam pembantaian. Seandainya dia tidak terlibat pun, saya anggap 
dosanya terhadap kaum minoritas  seharusnya, tidak mengijinkannya menjadi calon 
wkpres. Tapi, karena negara ini memang dipimpin oleh para kriminal, maka 
kriminal macam apapun bisa dipilih dan menjadi penguasa. Ketiga, masalah 
keterlibatan AS juga jelas, tapi bukan dalam arti langsung ikut membunuh atau 
membantai dengan parang, machete atau pisau atau senjata lainnya. Mereka 
menyediakan syarat-syarat untuk melakukan pembantaian. Soal bukti, selama 
pemerintahan bersifat anti-rakyat seperti sekarang ini, bukti satu gunungpun 
tidak akan ada artinya. Dari dulu saya berpendapat perjuangan untuk membela 
para korban pembantaian, usaha merehabilitasi, dsb, HARUS diintegrasikan dengan 
perjuangan rakyat aktuil, artinya perjuangan kaum buruh, tani, mahasiswa, 
perempuan, pemuda, kaum miskin kota dan semua sektor kelas pekerja lainnya. 
Karena hanya dengan perubahan mendasar, rehabilitasi dan keadilan para korban 
pembantaian dapat dicapai. 

On Tuesday, August 21, 2018 5:18 PM, "ajeg ajegilelu@... [GELORA45]" 
<[email protected]> wrote:


 Saya sederhana saja, pertanyaan soal kemungkinan 
keterlibatan cawapres Jokowi dalam pembantaian 
orang PKI di Jakarta (bukan pembakaran kantornya) 
dasarnya hanyalah tendensius, yang pucuknya cuma 
mengalihkan perhatian dari peran / keterlibatan AS 
dalam peristiwa '65. Agak menggelikan kalau ada yangtergiring tendensius 
sehingga teralih dari peran AS itu.
--- jetaimemucho1@... wrote:
Memang masih sangat banyak sekali orang yang tidak mau mengakui bahwa 
Indonesia, sejak ORBA berkuasa, selalu dikuasai oleh orang-orang yang mewakili 
kelas tuan tanah, kapitalis birokrat dan komprador alias Oligarki yang 
merupakan kepanjangan tangan kaum imperialis. Mereka yang percaya nasib negara 
dan bangsa tergantung pada hasil pemilu tidak pernah mau belajar dari 
pengalaman sejarah dan sebenarnya secara sadar atau tidak, berpihak kepada 
kelas penguasa, dus anti-rakyat.Sekarang orang berdebat tentang individu yang 
mencalonkan dirinya sebagai presiden dan wakilnya. Mereka yang percaya pada 
sistim pemilu selalu menghimbau: pilih yang "less evil". Padahal dalam 
kenyataannya, semua calon, disamping mewakili kelas-kelas yang anti-rakyat, 
juga merupakan kriminal-kriminal. Pada pemilu 2014, pasangan Jokowi dianggap 
sebagai pasangan yang "baik", karena Jokowi seorang sipil dan "jujur" , tak 
punya sejarah yang "kotor atau keruh" dengan kejahatan, dibanding dengan 
Prabowo!! Kejahatan itu hanya dilihat dari segi pelanggaran HAM ! Tapi apakah 
megaproyek infrastruktur yang sudah dan terus merampas tanah rakyat, 
menghilangkan mata pencaharian rakyat, membuldoser rumah rakyat, pertambangan 
yang memperburuk lingkungan dan mengakibatkan penyakit bagi penduduk, penekanan 
upah rendah kaum buruh untuk mengundang para investor asing, penyerahahan 
kekayaan alam kepada pemodal asing untuk diusung ke luar negeri, semua itu 
bukan pelanggaran hak azazi rakyat Indonesia??? Apakah menggadaikan Tanah Air 
itu bukan tindakan kriminal!!!???
Kemudian, Jusuf Kala.. Ada yang masih ingat film the act of killing? Lupakah 
sudah peran Jusuf Kala sebagai pemimpin Pemuda Pancasila yang juga punya peran 
penting dalam pembantaian 1965-66??? Disamping itu, dia juga pengusaha besar, 
artinya kabir dan komprador!!!
Sekarang berdebat soal Ma'ruf Amin, ketua Ansor. Apa lupa mengapa Gus Dur minta 
maaf kepada para korban pembantaian 65-66? Semua orang tahu tentang 
keterlibatan orang-orang Islam serta organisasi nya dalam pembantaian... begitu 
juga orang-orang kristen serta organisasinya....
Salahkah kalau orang berkesimpulan bahwa Indonesia dikuasai oleh para 
kriminal!!!!!????
On Tuesday, August 21, 2018 3:53 AM, Jonathan Goeij wrote:

Maksudnya bung Chan mau suruh si Ma'ruf Amin minta maaf pd para korban PKI itu 
dan berusaha mencabut TAP MPRS, monggo2 bung Chan, good luck!
Di Indonesia itu apa yang bisa dibuktikan? 
Si Prabowo yg ada rekomendasi TGPF sekalipun kasusnya menguap begitu saja. 
Tidak bisa dibuktikan.Tetapi si Ahok yg cuman ngomong begitu saja sdh langsung 
terbukti kena 2 tahun langsung masuk penjara. 


On Monday, August 20, 2018, 6:19:24 PM PDT, ChanCT wrote:Kalau saja SULIT 
dibuktikan, dan bahkan TIDAK MUNGKIN bisa dibuktikan Ma'ruf Amin terlibat 
langsung, katakanlah ketika itu sebagai ketua ANSOR menurunkan PERINTAH pemuda 
Ansor melibatkan diri dalam aksi pembunuhan orang-orang yang dituduh PKI, 
sebenarnya kita bisa dan boleh menuntut berteladan pada sikap jiwa-besar dan 
ketulusan hati Gus Dur, sebagai ketua PBNU dan Presiden RI ketika itu, berani 
mintaa MAAF pada korban PKI dan berusaha mencabut TAP MPRS No.25/1966, ... 
Sekalipun akibat ketegasan sikap demikian Gus Dur jadi terjungkel.Sedang 
kesalahan fatwah MUI yg dikeluarkan, sekalipun TIDAK BISA kita setujui isi 
fatwah itu, juga sulit dijadikan bukti Ma'ruf melanggar HAM! Atau ada yang bisa 
buktikan, fatwah itu berarti menyuruh aniaya, basmi saja penganut Achmadiyah 
dan penista Agama?
ajeg 於 21/8/2018 2:07 寫道:
Ya kalau yakin seperti itu silakan gugat saja, 
tuntut secara hukum.

--- jonathangoeij@... wrote: Sudah tentu saya tidak punya bukti, tetapi 
setidaknya ada benang merah seperti penyerbuan dan pembakaran kantor pusat PKI 
di Kramat, disini apakah hanya gedung yg jadi korban bagaimana dengan 
manusia2nya? bandingkan dengan kudatuli yg skalanya jauh lebih kecil. Apakah 
sang ketua juga tidak tahu ribuan anggotanya menyerbu dan membakar (dan mungkin 
juga membantai). Bagaimana dengan pembantaian2 yg dilakukan Ansor diberbagai 
daerah dengan pembenaran doktrin halal membunuh kafir itu, bahkan ada pimpinan 
Ansor di Blitar yang bersaksi menerima instruksi dari atas? apakah sang ketua 
juga sama sekali tidak tahu? seandainya tidak ikut memberikan instruksipun 
sukar dicerna tidak tahu sama sekali, apakah ada upaya2 mencegah atau 
membiarkan begitu saja?
Melihat pada masa setelah itu sebagai Ketua Komisi Fatwa ataupun Ketua MUI, 
dari berbagai produk yang di hasilkan, kita bisa melihat bagaimana pandangan 
Ma'ruf Amin thd minoritas, terhadap mereka yg dianggap kafir ataupun yg 
dianggap sesat.

--- ajegilelu@... wrote :

Di setiap kasus yang terpenting adalah bukti. 
Itulah yang yang saya bela, akal sehat.
Jadi, supaya terlihat sehat coba tunjukkan adanya 
bukti pembantaian seperti yang Anda tanyakan
(bukan serbuan dan pembakaran kantor). Sebab, 
seperti biasa, tanpa bukti pun AS biasa menghasut.
Contoh gampangnya WMD di Irak. Betul-betul 
sakit.

--- jonathangoeij@... wrote:
 Bagus juga kalau anda se-kali2 membela Jokowi, tetapi dalam hal ini 
kelihatannya anda membela Ma'ruf Amin. Saya hanya menanyakan adanya kemungkinan 
keterlibatan Ma'ruf Amin dalam pembantaian 1965, uraian anda bukan merupakan 
bantahan tetapi lebih tepat melemparkan kesalahan dan tanggung jawab dan 
seperti biasa ke Amerika Serikat. AS terlibat tentu tidak perlu dibantah lagi 
bahkan dengan jelas tercantum dalam dokumen2 rahasia yang diungkapkan itu.
Victor M Fic dalam buku "Kudeta 1 Oktober 1965: sebuah studi tentang 
konspirasi" mencatat ribuan Pemuda Ansor menyerbu dan memba kar habis kantor 
PKI dijalan Kramat.
Pada Tribunal seorang Chudlori seorang pimpinan Ansor di Blitar mengungkapkan 
adanya instruksi dari atas, sayang saya tidak menemukan siapa yang memberi 
instruksi itu. Sedang waktu itu Ma'ruf Amin adalah Ketua Ansor, apakah sebagai 
ketua beliau tidak tahu apa2 yang dilakukan anak buahnya? agak sukar dicerna.
Menurut Wikipedia buku2 yang mencatat pembantaian PKI dibakar:
kutipan:Pembantaian ini telah banyak dihilangkan dari buku pelajaran sejarah 
Indonesia. Dalam buku pelajaran sejarah, disebutkan bahwa pembantaian ini ad 
alah "kampanye patriotik" yang menghasilkan kurang dari 80.000 korban jiwa. 
Pada tahun 2004, buku-buku pelajaran diubah dan mencantumkan kejadian tersebut, 
tetapi kurikulum baru ini ditinggalkan pada tahun 2006 karena adanya protes 
dari kelompok militer dan Islam.[49] Buku-buku pelajaran yang menyebutkan 
pembunuhan massal itu kemudian dibakar,[49]atas perintah Jaksa Agung.[83]
--- ajegilelu@... wrote :
Sesekali belain Jokowi.
Menurut Anda, apa yang mendasari pertanyaan itu? Apa hanya karena seseorang 
adalah anggota sebuah organisasi lantas dia harus ikut menanggung dosa 
organisasinya? Alias main gebyah uyah seperti imperialis AS memberi label 
'komunis' pada pihak yang dimusuhinya maupun menjerit "crusade" demi 
menyamaratakan teroris dengan Islam, padahal AS sendirilah yang membentuk, 
melatih, dan mempersenjatai kaum teroris.
Dalam hal cawapres Joko Widodo ini, pertanyaan itu jelas kelewat bernafsu dan 
tendensius. Sebab, saya belum pernah baca adanya cerita pembantaian terhadap 
orang PKI di Jakarta, kota di mana sang cawapres menjabat ketua Ansor saat 
peristiwa '65. Kalau ada, di mana bisa dibaca cerita pembantaian itu? Siapa 
tahu bisa dijadikan bukti keterlibatan cawapres.
Kalau pun Ansor / NU terlibat, seperti juga segelintir AD, itu kan tidak lain 
karena menelan hasutan yang skenarionya ditulis Amerika Serikat. 
Dokumen-dokumen rahasia AS sendiri mengungkap bahwa kapitalisme AS terlibat 
aktif (melibatkan diri) dalam peristiwa '65. Tentu, terlibat sejak dari 
perencanaan hingga operasional. Sejak perencanaan pembunuhan presidennya 
sendiri (Kennedy) hingga operasi jualan senjata di Vietnam (Gestok cuma 
"infrastruktur" pasar senjata di Vietnam).
Jangan remehkan kemampuan imperialis AS dalam mengarang skenario, karena sudah 
banyak cerita yang membuat orang mainkan perannya dalam 
lakon karangan AS. Bukan mustahil termasuk skenario kematian Giovani Battista 
disusul tewasnya Albino Luciani yang segera digantikan Karol Wojtyla, sebagai 
sang penyemangat buruh galangan kapal Gdanks mengawalipenenggelaman komunisme.

On Monday, August 20, 2018, 2:18:19 AM GMT+7, Noroyono 1963 wrote:
Dear Sdr Jonathan,
Saya rasa pertanyaan (atau mungkin lebih tepat disebut bahan pemikiran) yg Anda 
gulirkan bukanlah tanpa dasar. Dengan segala kerendahan hati harus saya 
berikan, sekali lagi, komplimen kepada Anda atas kejelian dalam mel ihat suatu 
peristiwa politik.
Pertanyaan Anda itu telah menggelitik benak saya untuk mencoba menelusuri 
curicullum vitae Ma'ruf A min lewat, antara lain, Wikipedia. Menurut Wikipedia, 
sebagaimana Anda kutip, pada periode pembantaian manusia tahun 1965 -- yg 
notabene belum pernah ada presedennya dalam sejarah Indonesia -- Ma'ruf Amin 
menjabat orang nomor wahid dalam berbagai organisasi, yg menur

(Message over 64 KB, truncated)

Kirim email ke