pembicaraan anda melebar ke-mana2, kalau anda mau menggali lebih dalam lagi
memangnya Soeharto bisa mempunyai kekuasaan darimana asalnya bukankah karena
diangkat Soekarno, juga seandainya Soekarno tidak pasrah bongkokan memangnya
Soeharto bisa naik?
dari threshold lari ke musyawarah mufakat terus lari kemana lagi?
begini ya, musyawarah mufakat itu artinya suara bulat semuanya mufakat satu
saja tidak setuju ya tidak bisa, ini adalah suatu hal yg tidak mungkin dalam
masyarakat demokrasi karena pasti ada suara yg berbeda. yg bisa ya dibikin
mufakat yg diangkat suaranya sama para yes men kalau ada yg berbeda ya
disingkirkan diganti. jadinya ya seperti yg sdh dialami 32 tahun itu.
On Thursday, March 21, 2019, 11:25:13 PM PDT, ChanCT <[email protected]>
wrote:
Lha,. ... dari awal mula saat naik singgasana kekuasaan Soeharto saja sudah
lebih dahulu melangkahi jutaan jiwa rakyat dengan melanggar DEMOKRASI tanpa
pedulikan HAM, bagaimana bisa dikatakan melanjutkan MPRS ditahun 1966-1971 itu,
dan keputusan nya dinyatakan tetap sah kalau MPRS itu sudah lebih dahulu
dirombak senak udelnya sendiri, dengan menghilangkan Ketua MPRS, Chaerul Saleh
dan DN Aidit, lalu menyingkirkan/menangkapi lebih 60% anggota MPRS yang dituduh
PKI dan Soekarnois, kemudian menggantikannya dengan begundal-begundalnya
sendiri!
Bagaimana masih ada musyawarah perwakilan lagi, kalau semua diatur dan dibawah
ancaman, ... dengan menegakkan suara tunggal!
Jonathan Goeij 於 22/3/2019 10:05 寫道:
Soeharto melakukan demokrasi palsu atau asli tergantung anggapan siapa, yg
jelas sdh dilakukan 32 tahun secara sadar oleh masyarakat, dan juga sesuai
musyawarah perwakilan yg anda usulkan dibawah.
Pilpres langsung juga sesuai keputusan musyawarah MPR, musyawarah MPR juga yg
telah mengubah konstitusi pemilihan presiden jadi secara langsung
On Thursday, March 21, 2019, 6:52:51 PM PDT, ChanCT
<[email protected]> wrote:
Yang jadi masalah, masa ORBA Soeharto berlakukan otokrasi dengan demokrasi
palsu, ... sedang DEMOKRASI yang hendak dijalankan HARUS sesuai dengan
KESADARAN masyarakat itu sendiri! Juga jangan mutlakkan dan gunakan demokrasi
dinegara maju apalagi dipaksakan harus ikuti pilpres langsung, tanpa peduli
kondisi yg jelas berbeda. Padahal di AS sendiri juga terbukti tidak bagus amat,
...!
Jonathan Goeij 於 21/3/2019 22:44 寫道:
lho....... yang barusan usul siapa? Sekarang anda setuju dengan golput?
On Wednesday, March 20, 2019, 11:32:33 PM PDT, ChanCT
<[email protected]> wrote:
Bisa dikatakan, sudah tidak ada orang yang waras mau mengakui pemilihan dimasa
ORBA Soeharto dan PANTASLAH ketika itu dilawan dengan GOLPUT!
[email protected] [GELORA45] 於 21/3/2019 10:53 寫道:
Indonesia sdh menjalankan pemilihan presiden yg anda sebut selama 32 tahun..
---In [email protected], <SADAR@...> wrote :
Untuk pemilihan Presiden, khusus bagi negara besar dan rakyat yg begitu
banyak, ... jauh akan lebih baik dipilih melalui MPR, secara musyawarah
perwakilan saja! RAKYAT banyak TIDAK akan mampu mengenal dan memilih seorang
capres dengan baik hanya dari masa perkenalan, masa propaganda, masa debat yg
hanya sebulan atau beberapa bulan itu saja! Capres begitu banyaknya TAK ADA
ARTInya, karena tetap parpol besar yg bermain menentukan dan kesitulah akan
mengerucut! Akhirnya memang sulit, sangat sulit untuk mengatakan tidak akan
terjadi dagang sapi dan politik uang, ...
Dengan kata lain, pemilihan Presiden secara langsung begitu TIDAK menjamin
keluar Presiden yg BAIK! Saya perhatikan, lebih baik cara RRT, capres keluar
dari gubernur propinsi yg BERHASIL dan ditentukan KRN saja, akan lebih
menjamin keluar Presiden yg BAIK dan berkemampuan membawa negara lebih maju!
jonathangoeij@... [GELORA45] 於 21/3/2019 9:22 寫道:
anda bisa juga melihat threshold itu memang yg bikin tdk ada calon lain,
sampai kapanpun juga ya tdk ada calon brilliant yg ada calon dagang sapi.
calon akan selalu ada, saat ini di US sudah ada 605 presidential candidates
yg mencalonkan diri utk pemilu 2020 th depan, yg nantinya mengerucut jadi
sekian puluh orang kemudian mengerucut lagi.
Obama th 2008 juga awalnya tidak diperhitungkan sama sekali.
---In [email protected], <SADAR@...> wrote :
Lha, ... kan nampak jelas yang terjadi dengan adanya threshold itu, dan karena
tidak ada parpol yg memenuhi syarat keluarkan capres jadi harus lakukan
koalisi, dalam perembukan itu kan cuma ada 2 capres yg keluar, mau bikin
capres ke-3 juga tidak berani, ...! Itulah peraduan kekuatan yg terjadi dalam
masyarakat, sekalipun ada beberapa parpol yg tampilkan capres, akhirnya akan
mengerucut pada capres yg masih bisa diterima bersama. Maka dalam pilpres
putaran ke-2 akan muncullah spt. yg keluar sekarang ini hanya kubu 01 dan
kubu 02 itu.
Kecuali anda yakin ada kekuatan tersembunyi dlm masyarakat, tanpa parpol ada
capres brilian, semacam Ahok (indipenden) yg bisa dapatkan dukungan kuat rakyat
banyak? Apa ada? Tidak nampak akan terjadi dalam penglihatan saya, ...
Jonathan Goeij 於 21/3/2019 8:21 寫道:
kalau anda cuman berkata kemungkinan besar menurut anggapan anda ya tdk usak
pemilu lha wong pd akhirnya ya cuman 1 orang yg jd presiden.
kalau ada banyak calon darimana anda tahu pada akhirnya cuman Jokowi vs.
Prabowo?
On Wednesday, March 20, 2019, 5:07:26 PM PDT, ChanCT <sadar@...> wrote:
Bukankah kemungkinan besar yang terjadi, tanpa Threshold Presiden dan
katakanlah jadi muncul 4-5 capres sekalipun, akhirnya akan mengerucut 01 dan
02 juga seperti sekrang ini. Itulah kekuatan-kekuatan yg nampak bertarung
dalam koalisi yg terjadi sekarang ini. Adanya threshold hanya mempercepat
proses tidak usah/kurangi kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua, ....
Jonathan Goeij 於 21/3/2019 1:26 寫道:
anda justru memberikan contoh akibat dari threshold, tidak tahu sebenarnya
anda beropini setuju atau tidak setuju threshold.
kutipan: Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak,
pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain kecuali Kubu
01 dan 02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil
pemilu! Jadi BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat bukan
memilih yang terbaik, tapi jangan biarkan yang terjelek berkuasa!
On Wednesday, March 20, 2019, 12:11:27 AM PDT, ChanCT <sadar@...> wrote:
Dengan threshold Presiden dihapus, bisakah menyelesaikan soal??? Saya TIDAK
yakin! Bukan disini DASAR masalahnya. Dengan munculnya "demokrasi" yg
melahirkan 16 Parpol dalam pemilu kali ini, menunjukkan KESADARAN masyarakat
akan demokrasi masih amburadul! BELUM berhasil mengerucut dalam 3-4 parpol,
begitu beda sedikit saja harus bentuk parpol tersendiri, dan entah apa dasar
perbedaannya lagi, ... ini pertama.
Kedua, kehidupan DEMOKRASI tidak berarti pemilihan Presiden langsung, sebalik
saya melihat presiden yg keluar dalam kenyataan tetap TIDAK BISA mewakili
suara rakyat mayoritas dalam arti sesungguhnya, apalagi bekerja untuk
kepentingan rakyat banyak. Belum lagi yg dipersoalkan kenyataan jumlah suara
pemenang tidak pernah bisa melebihi suara GOLPUT, yg tidak ikut bersuara,
...!!! Padahal pengeluaran DANA dan energi yang begitu BESAR untuk pemilu yg
dibanggakan PESTA DEMOKRASI itu jadi sangat TIDAK MEMADAI!
Ketiga, rakyat Indonesia masih perlu belajar dalam perjalanan demokrasi ini
untuk menyimpulkan dan menemukan sendiri demokrasi melahirkan pemimpin yg
dianggap paling baik.
Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak, pileg dan
pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan
02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu!
Jadi BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang
terbaik, tapi jangan biarkan yang terjelek berkuasa!
Jonathan Goeij 於 19/3/2019 22:37 寫道:
Hapus threshold.
On Tuesday, March 19, 2019, 1:23:24 AM PDT, ChanCT <sadar@...> wrote:
Lalu, ... selama hampir 74 tahun ini Indonesia dikuasai siapa???
Kalau dua-duanya sama saja, bagaimana cara mengeluarkan dan menangkan pilihan
ke-3, pilihan lain???
jonathangoeij@... [GELORA45] 於 19/3/2019 11:51 寫道:
Si Ramli omong kosong, jika Prabowo menang juga akan sama.
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :
Rizal Ramli: Jika Jokowi Menang, China Akan Kuasai Indonesia
Maret 17, 2019 18:49
Jakarta, aktual.com – Ekonom senior Rizal Ramli, sebut pemerintah Presiden
Joko Widodo dan tokoh-tokoh di belakangnya dipengaruhi pemerintah China dalam
sektor ekonomi. Sehingga, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019 ini, Tiongkok
akan menguasai Indonesia.
“Bila Jokowi menang dalam pemilihan presiden mendatang, China akan semakin
dalam menguasai Indonesia,” ujar Rizal di kediamannya, di Jakarta Selatan,
ditulis Minggu (17/3).
Rizal menceritakan sedikit pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Maritim
dan Sumber Daya pada kurun 2015-2016.
Di masa itu, Kementerian yang dipimpin Rizal memberikan nama baru untuk
perairan Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
“Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI, karena wilayah perairan
itu sudah sah menjadi milik kita setelah dicapai kesepakatan dengan
negara-negara tetangga,” cerita Rizal.
Tapi, sambung dia, saat itu ada anggota Kabinet yang keberatan, karena
mempertimbangkan keberatan China. Tidak hanya keberatan, anggota kabinet ini
juga mengusulkan agar China diberi hak perikanan khusus di perairan itu.
Nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta baru NKRI.
Kini setelah berada di luar Kabinet, Rizal melihat kelompok yang memiliki
hubungan dekat dengan China begitu dominan.
“Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara
mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka
akan memilikinya,” kata Rizal lagi.
Di sisi lain, Rizal juga tidak setuju dengan konsepsi Indo Pacifik yang
menurutnya mengekspresikan kepentingan Amerika Serikat di kawasan.Menurutnya,
di masa depan Indonesia harus menyusun konsepsi baru yang memungkinkan
Indonesia merebut kembali posisi sebagai pemain kunci di kawasan.
(Zaenal Arifin)
| | 不含病毒。www.avg.com |
