kalau anda cuman berkata kemungkinan besar menurut anggapan
anda ya tdk usak pemilu lha wong pd akhirnya ya cuman 1
orang yg jd presiden.
kalau ada banyak calon darimana anda tahu pada akhirnya
cuman Jokowi vs. Prabowo?
On Wednesday, March 20, 2019, 5:07:26 PM PDT, ChanCT
<sadar@...> <mailto:sadar@...> wrote:
Bukankah kemungkinan besar yang terjadi, tanpa Threshold
Presiden dan katakanlah jadi muncul 4-5 capres sekalipun,
akhirnya akan mengerucut 01 dan 02 juga seperti sekrang ini.
Itulah kekuatan-kekuatan yg nampak bertarung dalam koalisi
yg terjadi sekarang ini. Adanya threshold hanya mempercepat
proses tidak usah/kurangi kemungkinan terjadi pemilihan
putaran kedua, ...
Jonathan Goeij 於 21/3/2019 1:26 寫道:
anda justru memberikan contoh akibat dari threshold, tidak
tahu sebenarnya anda beropini setuju atau tidak setuju
threshold.
kutipan:
Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu
serentak, pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak
ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan 02! Tidak ada
alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu!
Jadi BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat
bukan memilih yang terbaik, tapi jangan biarkan yang
terjelek berkuasa!
On Wednesday, March 20, 2019, 12:11:27 AM PDT, ChanCT
<sadar@...> <mailto:sadar@...> wrote:
Dengan threshold Presiden dihapus, bisakah menyelesaikan
soal??? Saya TIDAK yakin! Bukan disini DASAR masalahnya.
Dengan munculnya "demokrasi" yg melahirkan 16 Parpol dalam
pemilu kali ini, menunjukkan KESADARAN masyarakat akan
demokrasi masih amburadul! BELUM berhasil mengerucut dalam
3-4 parpol, begitu beda sedikit saja harus bentuk parpol
tersendiri, dan entah apa dasar perbedaannya lagi, ... ini
pertama.
Kedua, kehidupan DEMOKRASI tidak berarti pemilihan Presiden
langsung, sebalik saya melihat presiden yg keluar dalam
kenyataan tetap TIDAK BISA mewakili suara rakyat mayoritas
dalam arti sesungguhnya, apalagi bekerja untuk kepentingan
rakyat banyak. Belum lagi yg dipersoalkan kenyataan jumlah
suara pemenang tidak pernah bisa melebihi suara GOLPUT, yg
tidak ikut bersuara, ...!!! Padahal pengeluaran DANA dan
energi yang begitu BESAR untuk pemilu yg dibanggakan PESTA
DEMOKRASI itu jadi sangat TIDAK MEMADAI!
Ketiga, rakyat Indonesia masih perlu belajar dalam
perjalanan demokrasi ini untuk menyimpulkan dan menemukan
sendiri demokrasi melahirkan pemimpin yg dianggap paling baik.
Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu
serentak, pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak
ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan 02! Tidak ada
alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu!
Jadi BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat
bukan memilih yang terbaik, tapi jangan biarkan yang
terjelek berkuasa!
Jonathan Goeij 於 19/3/2019 22:37 寫道:
Hapus threshold.
On Tuesday, March 19, 2019, 1:23:24 AM PDT, ChanCT
<sadar@...> <mailto:sadar@...> wrote:
Lalu, ... selama hampir 74 tahun ini Indonesia dikuasai siapa???
Kalau dua-duanya sama saja, bagaimana cara mengeluarkan dan
menangkan pilihan ke-3, pilihan lain???
jonathangoeij@... <mailto:jonathangoeij@...> [GELORA45] 於
19/3/2019 11:51 寫道:
Si Ramli omong kosong, jika Prabowo menang juga akan sama.
---In [email protected]
<mailto:[email protected]>, <ajegilelu@...>
<mailto:ajegilelu@...> wrote :
Rizal Ramli: JikaJokowi Menang, ChinaAkan Kuasai Indonesia
Maret 17, 2019 18:49
*Jakarta, aktual.com – *Ekonom senior Rizal Ramli, sebut
pemerintah Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh di
belakangnya dipengaruhi pemerintah China dalam sektor
ekonomi. Sehingga, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019
ini, Tiongkok akan menguasai Indonesia.
“Bila Jokowi menang dalam pemilihan presiden mendatang,
China akan semakin dalam menguasai Indonesia,” ujar Rizal
di kediamannya, di Jakarta Selatan, ditulis Minggu (17/3).
Rizal menceritakan sedikit pengalamannya saat menjabat
sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya pada kurun 2015-2016.
Di masa itu, Kementerian yang dipimpin Rizal memberikan
nama baru untuk perairan Indonesia di sebelah utara Pulau
Natuna, Kepulauan Riau.
“Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI, karena
wilayah perairan itu sudah sah menjadi milik kita setelah
dicapai kesepakatan dengan negara-negara tetangga,” cerita
Rizal.
Tapi, sambung dia, saat itu ada anggota Kabinet yang
keberatan, karena mempertimbangkan keberatan China. Tidak
hanya keberatan, anggota kabinet ini juga mengusulkan agar
China diberi hak perikanan khusus di perairan itu.
Nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta
baru NKRI.
Kini setelah berada di luar Kabinet, Rizal melihat kelompok
yang memiliki hubungan dekat dengan China begitu dominan.
“Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di
beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah
pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya,”
kata Rizal lagi.
Di sisi lain, Rizal juga tidak setuju dengan konsepsi Indo
Pacifik yang menurutnya mengekspresikan kepentingan Amerika
Serikat di kawasan.Menurutnya, di masa depan Indonesia
harus menyusun konsepsi baru yang memungkinkan Indonesia
merebut kembali posisi sebagai pemain kunci di kawasan.*
*
*
*
*(Zaenal Arifin)
*
*
*
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
不含病毒。www.avg.com
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
