Konsep persaingannya kekanak-kanakan (kalau tak boleh disebut curang);
pengusaha kakap diberi potongan pajak sedangkan pedagang megap-megap ditambahi
beban pajak; BUMN yang sapi perah diadu lawan BUMN raksasa asing yang berkedok
swasta; petahana dengan segala fasilitas dan jaringan kenegaraan vs kandidat
yang terancam penangkapan-penangkapan.
Nggak sia-sia punya konsep bermotto: "kecurangan adalah bagian dari demokrasi
(dan persaingan)"
hehe...
--- ilmesengero@... wrote:
Tidak mengheran, kalau usaha dagang kecil dimatikan, karena kala bersaing
dengan mereka yang kuat modal dan mempunyai jaringan luas di berbagai negeri.
Kalau BUMN senin kemis hidupnya bukan karena tidak bisa bersaing tetapi, karena
managementnya yang tidak beres apalagi kalau dijadikan sapi perahan petinggi
neo-Mojopahit. Lambat atau cepat tutup pintu atau kalau banyak pinjaman negara
maka untuk mendapat pinjaman baru diharuskan privatisasi untuk mendapat
pinjaman baru. Barangkali bisa dilihat contohnya di Yunani yang membutuhkan
pinjaman harus menjual BUMNnya.
On Fri, Jul 12, 2019 at 10:43 AM ajeg wrote:
Ya, jangan kepalang tanggung. Selain BUMN, pedagang kecil juga harus dibikin
bangkrut. Percuma dong Jokowi mengizinkan asing buka usaha 100% di Indonesia.
Kasihanilah mereka. Ayo bantu mereka cari makan di Indonesia. Sikat habis
kekuatan Rakyat!
Ada Aturan Pajak 10%, PKL Pempek di Palembang Takut Bangkrut
Diamengatakan, sebaiknya aturan itu diterapkan ke pedagang pempek beromzet
besarsaja. Sehingga pedagang pempek jalanan yang masih merintis usaha
tidakterbebani.
On Thursday, July 11, 2019, 8:09:30 PM GMT+7, ajeg wrote:
Pemkot Palembang Ancam Pidanakan Warung Pempek Penolak Pajak
"Bila pemilik usaha tersebut tetap membandel dan menolak e-tax serta menghasut
wajib pajak lain, mereka bisa disanksi pidana. Itu sudah termasuk pengemplang
pajak,"
On Wednesday, July 10, 2019, 12:01:10 AM GMT+7, ajeg wrote:
Catat!Makan Pecel Lele, Nasi Bungkus, dan Pempek, di Kakilima Kena Pajak 10%
--- ilmesengero@... wrote:
Dua atau tiga hari lalu diberitakan bahwa Jokowi obral pajak untuk pengusaha,
sekarang dia naikan harga materai. Mungkin sebentar lagi ada sesuatu yang
dinaikan pajak atau dikurangi subsidi. Jadi tunggu saja seperti anda menunggu
untuk melihat film terbaru di bioskop dekat rumah. Munkin juga dia akan berikan
argumennya bahwa negara kekurangan fulus jadi sedikit akal bulus, tentu
dibolehkan, sebabcadangan devisa kurang lebih hanya 3 miliar dolar, defisit
APBN, pendapatan ekspor menurun etc, Negara sesak nafas, jadi harap warganegara
berkorban untuk ibu pertiwi yang kemalanagn.
On Tue, Jul 9, 2019 at 4:41 PM Jonathan Goeij wrote:
Paling juga disuruh tempel 2 lembar
Meterai pd dasarnya pajak, penghilangan meterai 3 ribu dan 6 ribu dijadikan 10
ribu pada dasarnya menaikkan pajak masyarakat kecil yg umumnya transaksi2nya
juga nilainya kecil dan tidak tanggung2 kenaikan sampai ratusan persen.
--- ajegilelu@... wrote :
Juga egoisme tingkat tinggi.
Banyak yang ketawa, kalau mau dinaikkan kenapa tidak sekalian jadi Rp 12 ribu,
supaya persediaan materai Rp 6.000 yang tersisa tetap berguna (tempel 2
lembar). Kenaikan ini menunjukkan pemerintah hanya memikirkan kepentingannya
sendiri.
Kalau untuk pemasukan (mengisi kas negara) kenapa pemerintah malas memikirkan
cara yang produktif untuk kemajuan bangsa. Minimal untuk benahi neraca yang
jomplang terus.
--- jonathangoeij@... wrote:
Ekonomi biaya tinggi
-- ajegilelu@... wrote :
Apa pemerintah tidak bisa sedikit kreatif untuk mengisi kas negara dengan jalan
yang lebih produktif?
-
Materai Naik Jadi Rp 10.000, Kas Negara Dapat Tambahan Rp 3 T
