Temans, Menarik dan ada satu topik lagi tentang Malaysia, yang rame akan komentar dan ada satu hal yang selalu jadi perbandingan di negeri kita adalah Bali. Bukan saya bermaksud menyombongkan Bali karena saya dari Bali, tidak ada hal seperti itu. Bali juga mengalami proses pasang surut pariwisata, jatuh saat bom bali 1, jatuh lebih parah lagi saat bom bali 2, belum lagi intrik2 share pariwisata antara pusat dan daerah, sampai masalah SARA dan segala macemnya yang bersifat kecemburuan. Ini yang membuka wawasan masyarakat Bali terhadap pariwisatanya.
Syukur sekali keberadaan Desa Adat Bali masih diperhitungkan oleh Pemda, dan pemda sadar ujung tombak dari pariwisata itu adalah masyrakat desa adat itu. Awalnya benturan antara pemda dan masyarakat Adat, tapi kemudian setelah banyak komponen urun rembug, hasilnya banyak sekali. Mungkin temans ada yang melihat sebuah upacara di Bali atau obyek wisata di Bali yang petugasnya memakai pakaian adat Bali, itu salah satunya, tapi yang penting adalah share antara masyrakat adat setempat dan pemda itu sendiri, baik dari sisi penugasan, hasil dan manfaatnya............. memang masih banyak keluhan, hal itu karena proses semata, yang mana wawasan tiap kelompok masyarakat itu berbeda. Ada sebuah tempat yang protektif terhadap orang luar, tapi ada juga yang acuh akan orang luar, semisal Kuta ataupun Sanur. Hanya ada satu hal yang saya amati di Bali adalah masih kurang kerjasamanya antara para pelaku pariwisata, sehingga mereka bersaing dengan sesamanya, padahal ada yang pelu disaingi yaitu pelaku pariwisata dari luar daerah atau luar negeri. Yang saya tahu, kalau dari obyek wisata, banyak yang indah dari Bali. Misalkan pesisir selatan Pulau Jawa, Belitung, Dieng, Kota Gede, Raja Ampat dan sebagainya..........tapi ada yang kurang dibandingkan dengan Bali. Kurang kesatuannya antara tempat yang indah itu dengan budaya lokalnya. Banyak budaya lokal yang diintervensi atau tanpa proteksi dari intervensi budaya luar, salah satunya adalah penyebaran religi tertentu, sehingga secara langsung mengurangi wawasan respek mereka terhadap alam mereka sendiri. Saya berharap Kampung Naga dan juga Kampung Bena tahan akan cobaan luar, andai intervensi religi dan budaya luar berhasil..... obyek wisata itu akan hilang ketelan bumi, antara tempat dan prilaku akan memisahkan diri yagn akhirnya akan menyublim. Misalkan di Desa Tenganan, Desa Trunyan dan Desa Bugbug, 3 buah contoh desa tradisional di Bali yang masih eksis kebudayaan sebelum Hindu masuk. Yogya dan Solo mungkin bisa digolongkan karena tradisi kejawennya. Kembali ke Bali, setelah retribusi dishare antara pemda dan masyarakat setempat, manfaatnya dan tanggungjawabnya jadi lebih jelas, preman jadi berkurang, pedagang acung yang maksa2 jadi lebih berkurang, mungkin kedua hal itu masih ada tapi semakin minim. Oya, promo wisata yang berbasiskan masyarakat adat masih kurang, lebih banyak promosi oleh pemda yang notabenenya kurang kreative dan boros...... saya yakin suatu saat akan terbentuk dengan sendirinya oleh masyarakat itu sendiri. Sebaiknya kunjungilah Nusantara ini, daripada harus berkunjung ke negeri orang, apapun konsekuensinya. Kita sendiri sebagai wisatawan yang harus sadar akan keanekaragaman negeri kita. Ngapain ke negeri Maling kalau kita punya yang lebih baik....:-) salam, made ----- Original Message ----- From: puguh_imanto To: [email protected] Sent: Saturday, August 01, 2009 1:22 AM Subject: [indobackpacker] Re: RETRIBUSI WISATA Teman; Dari sisi institusi pemungut retribusi-Pemda, yang ada dalam benak mereka adalah; ada obyek unik di daerah saya yang menyebabkan orang datang sehingga dapat digunakan sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah(PAD) sektor pariwisata. Uangnya bisa digunakan untuk promosi dan perawatan obyek dan pengembangan masyarakat disekitar obyek. (Teorinya) Dari sisi pengunjung, sabagai konsumen tidak melihat nilai tambah dari uang yang kita bayarkan. Perawatan: tanda tanya, dan informasi ttg tempat wisata, lebih sering tidak kita dapatkan. Plus cara pengumpulannya yang tidak berorientasi pelayanan. Pengunjung cuma dilihat sebagai obyek retribusi penghasil PAD Mungkin masalahnya balik ke PAD, gimana pemda mengukur PAD dari sektor pariwisata. Kalo hanya diukur dari pengumpulan retribusi, ya demikian hasilnya. Dalam situasi pungutan yang tidak logis dan semata berdasar pada aspek legal keputusan birokrat, saya sendiri di biasanya membayar sambil berkata dalam hati; gue gak akan rekomendasikan ke temen untuk datang ke sini dan gak bakal balik lagi kalo gak terpaksa...apakah pengelola tempat wisata merasa kehilangan konsumen? tentu tidak. tabik, puguh
