Ghirah Islamiyah bagus. Tetapi yang memiliki ghirah bukan hanya orang-orang
yang selama ini berteriak-teriak membela Islam seperti FPI. Orang-orang yang
memperjuangkan pluralisme seperti Gus Dur juga punya ghirah Islamiyyah juga.
Ini yang perlu diluruskan. Selama ini masyarakat salah kaprah menganggap bahwa
mereka yang paling teriak keras Allahu Akbar, merekalah yang paling dianggap
memiliki ghirah Islamiyyah.
Sementara kelompok-kelompok yang mengikuti ide-ide Gus Dur dianggap pro
kelompok non-Islam, tak memiliki ghirah sama sekali.
Menurut saya, ini adalah anggapan yang sama sekali tak tepat. Ghirah mempunyai
banyak bentuk. Apapun bentuknya, ghirah harus dilaksanakan dengan cara dan
metode yang benar. Kalau ghirah disalurkan dengan cara seperti FPI atau
ormas-ormas Islam radikal itu, ya justru malah menjadi boomerang bagi Islam
sendiri. Artinya, menjadi senjata yang makan tuan.
AHMAD
Muhammad Kholil Hamzah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Ghiroh Islamiyah, progresip dan toleran jangan disalah artikan.
Orang punya Ghiroh Islamiyah jangan bilang gak toleran. Karena smua
ada tempatnya. Saya kira kita harus bijak mensikapi
On 6/3/08, Hatim Gazali <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Kayaknya pak hasyim perlu banyak belajar dan membaca buku lagi sebelum
> berkomentar. Aku kangen dengan pemimpin NU yang progresif seperti yang
> pernah ditunjukkan oleh Gus Dur. Adakah yang bisa mewakili Gus Dur di PBNU?
>
>
> Nur Rochman <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Kalau memang Kyai Hasyim punya bukti penodaan dan penistaan agama,
> maka sudah sepatutnya beliau mengadukan Ahmadiyah ke Pengadilan, yo opo Pak
> Kyai kok malah pernyataannya seperti ini njenengan ini pemimpin umat bukan
> ketua umum parpol seharusnya cukup ngerti kasus monas itu jelas ada
> kekerasaan secara terorganisir oleh sekelompok orang dalam sebuah negara
> yang menyatakan sebagai negara hukum.
>
> Apakah benar bahwa Ahmadiyah itu menodai agama islam, bagaimana dengan
> kelompok yang melakukan kekerasaan atas nama agama islam........itu bukan
> penodaan agama pak kyai........???
>
> Regards
>
> 03/06/2008 14:42 WIB
> PBNU: FPI & AKKBB Keliru Meletakkan Konotasi Ahmadiyah
> Nurul Hidayati - detikcom
>
> Jakarta - Bagaimana PBNU, ormas Islam terbesar di Tanah Air memandang rusuh
> Monas 1 Juni? Mereka berpandangan, baik FPI maupun AKKBB, keliru memaknai
> Ahmadiyah.
>
> "Kelompok yang berada di Monas (FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan
> Beragama dan Berkeyakinan/AKKBB) keliru meletakkan konotasi Ahmadiyah ini,
> sehingga mereka mengatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah masalah kebebasan
> beragama dan berkeyakinan," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dalam
> pernyataan tertulis yang dikirimkan pada detikcom, Selasa (3/6/2008).
>
> Hasyim menuturkan, sebenarnya, masalah Ahmadiyah ini bukan masalah kebebasan
> beragama dan berkeyakinan, tetapi ada masalah penodaan agama tertentu, dalam
> hal ini adalah Islam.
>
> Menurutnya, kalau Ahmadiyah lahir sebagai agama tersendiri, itu tidak
> masalah. Tapi kalau dia (Ahmadiyah) mengaku Islam, lalu nabinya ada dua, itu
> masalah dalam konteks ke-Islam-an, tidak dalam konteks agamanya (Ahmadiyah).
>
> "Saya kira, dalam agama lain pun demikian. Misal, jika ada orang Kristen dan
> saya orang Islam, tentu ia harus rela, karena hal itu adalah masalah
> kebebasan beragama. Tapi, jika ada orang Kristen mengaku orang Kristen, tapi
> salibnya tidak ada Yesus-nya, tapi gambar orang lain, dia tersinggung
> enggak? Berarti itu adalah penodaan terhadap intern Kristen sendiri," beber
> Hasyim.
>
> Jadi, imbuh Hasyim, ini adalah masalah meletakkan Ahmadiyah dalam konteks
> kebebasan beragama, padahal ini konteksnya adalah pembelokan dari agama
> tertentu. Lain kalau dia (Ahmadiyah) sebagai agama sendiri, itu malah bebas,
> dalam konteks konstitusi Indonesia.
>
> "Jadi, hendaknya dibedakan antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan
> masalah penodaan terhadap agama tertentu. Lalu, terjadi kekaburan atas dua
> hal yang saya sebutkan tadi," ungkapnya.
>
> Hasyim juga menyatakan, pihak yang menyerang telah melakukan kesalahan di
> mana kekerasan dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Apa pun
> alasannya, hal itu tidak dapat dibenarkan di dalam negara hukum seperti
> Indonesia ini.
>
> Pemerintah sendiri, lanjut Hasyim, sampai hari ini lebih banyak berwacana
> daripada melakukan tindakan prevensi dan represi. Prevensi artinya mencegah
> agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Represi agar bisa menekan
> mereka gerakan yang bertentangan dengan hukum negara. ( nrl / asy )
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
Ahmad Badrudduja
Inna ikhtilaf al-mukhtalifin fi al-haqq la yujibu ikhtilaf al-haqq fi nafsihi
Kebenaran tak menjadi banyak hanya karena orang-orang berbeda pendapat
-- Ibn al-Sid al-Batalyawsi (w. Valencia 1127 M)
[Non-text portions of this message have been removed]
