Menurut saya sih, ya walaupun tindakan yang dilakukan oleh FPI anarkis dan terkesan radikal. Itu juga ada hikmahnya namun bukan berarti tindakan tersebut mesti diteruskan. Dengan pengertian, boleh jadi FPI bertindak radikal ya gara2 pemerintah sendiri yang kurang tegas dalam menjaga lingkungan kebebasan beragama. Seperti penjualan minuman keras yang secara bebas tanpa mengira usia dan lingkungan. Di Amerika saja batas usia boleh minum miras minimal 21 tahun. Lho di indoensia yang mayoritas islam dan menyakini miras itu haram, anak-anak ingusan smp dan sma mudah saja cari miras di tokoh-tokoh "terdekat". Trus apa pemerintah tidak mempunyai kebijaksanaan dalam melindungi kebebasan beragama masyarakat islam dan nasib generasi muda dengan mengatur produksi, dan distribusi miras? Di Malaysia saja yang penduduk Islamnya paling banter 60 %. Pemerintah dengan tegas hanya mengizinkan miras untuk kalangan non-islam dan hanya dijual oleh toko2 tertentu dan harus ada surat izin. Jnagankan miras, rokok pun di malaysia tidak semua toko menjualnya dan itupun rokok yang djual kadar nikotin dan tarnya mesti mengikuti standar kementrian kesehatan malaysia.
Jadi intinya ya pemerintah mesti tegas menjaga kebebasan beragama, bukan hanya menjaga kebebasan hak beragama aliran2 yang baru muncul namun juga mesti menjaga kebebebasan beragama para penganut agama senior. Nah dalam konteks FPI, boleh jadi mereka sudah tidak tahan melihat ulah pemerintah dalam menerapkan "kebebasan beragama" yang menabrak pagar kebebasan beragama masyakat sekitar. Jadinya ya FPI anarkis, menyerbu tempat pelacuran, mensweeping miras dan lain sebagainya. Jadi sekarang PEMERINTAH juga mesti intropeksilah. Jangan ketika ada tindakan anarkis baru bertindak. Itu kan lagu lama, "POLISI DATANG SETELAH ADANYA PERAMPOKAN" HEHEHHEHEHHE THANK --- On Thu, 6/5/08, Ahmad Badrudduja <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Ahmad Badrudduja <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [kmnu2000] PBNU: FPI & AKKBB Keliru Meletakkan Konotasi Ahmadiya To: [email protected] Date: Thursday, June 5, 2008, 9:01 AM Ghirah Islamiyah bagus. Tetapi yang memiliki ghirah bukan hanya orang-orang yang selama ini berteriak-teriak membela Islam seperti FPI. Orang-orang yang memperjuangkan pluralisme seperti Gus Dur juga punya ghirah Islamiyyah juga. Ini yang perlu diluruskan. Selama ini masyarakat salah kaprah menganggap bahwa mereka yang paling teriak keras Allahu Akbar, merekalah yang paling dianggap memiliki ghirah Islamiyyah. Sementara kelompok-kelompok yang mengikuti ide-ide Gus Dur dianggap pro kelompok non-Islam, tak memiliki ghirah sama sekali. Menurut saya, ini adalah anggapan yang sama sekali tak tepat. Ghirah mempunyai banyak bentuk. Apapun bentuknya, ghirah harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang benar. Kalau ghirah disalurkan dengan cara seperti FPI atau ormas-ormas Islam radikal itu, ya justru malah menjadi boomerang bagi Islam sendiri. Artinya, menjadi senjata yang makan tuan. AHMAD Muhammad Kholil Hamzah <[EMAIL PROTECTED] net> wrote: Ghiroh Islamiyah, progresip dan toleran jangan disalah artikan. Orang punya Ghiroh Islamiyah jangan bilang gak toleran. Karena smua ada tempatnya. Saya kira kita harus bijak mensikapi On 6/3/08, Hatim Gazali <ahatim_cain@ yahoo.com> wrote: > Kayaknya pak hasyim perlu banyak belajar dan membaca buku lagi sebelum > berkomentar. Aku kangen dengan pemimpin NU yang progresif seperti yang > pernah ditunjukkan oleh Gus Dur. Adakah yang bisa mewakili Gus Dur di PBNU? > > > Nur Rochman <[EMAIL PROTECTED] id> wrote: > Kalau memang Kyai Hasyim punya bukti penodaan dan penistaan agama, > maka sudah sepatutnya beliau mengadukan Ahmadiyah ke Pengadilan, yo opo Pak > Kyai kok malah pernyataannya seperti ini njenengan ini pemimpin umat bukan > ketua umum parpol seharusnya cukup ngerti kasus monas itu jelas ada > kekerasaan secara terorganisir oleh sekelompok orang dalam sebuah negara > yang menyatakan sebagai negara hukum. > > Apakah benar bahwa Ahmadiyah itu menodai agama islam, bagaimana dengan > kelompok yang melakukan kekerasaan atas nama agama islam....... .itu bukan > penodaan agama pak kyai........ ??? > > Regards > > 03/06/2008 14:42 WIB > PBNU: FPI & AKKBB Keliru Meletakkan Konotasi Ahmadiyah > Nurul Hidayati - detikcom > > Jakarta - Bagaimana PBNU, ormas Islam terbesar di Tanah Air memandang rusuh > Monas 1 Juni? Mereka berpandangan, baik FPI maupun AKKBB, keliru memaknai > Ahmadiyah. > > "Kelompok yang berada di Monas (FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan > Beragama dan Berkeyakinan/ AKKBB) keliru meletakkan konotasi Ahmadiyah ini, > sehingga mereka mengatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah masalah kebebasan > beragama dan berkeyakinan, " kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dalam > pernyataan tertulis yang dikirimkan pada detikcom, Selasa (3/6/2008). > > Hasyim menuturkan, sebenarnya, masalah Ahmadiyah ini bukan masalah kebebasan > beragama dan berkeyakinan, tetapi ada masalah penodaan agama tertentu, dalam > hal ini adalah Islam. > > Menurutnya, kalau Ahmadiyah lahir sebagai agama tersendiri, itu tidak > masalah. Tapi kalau dia (Ahmadiyah) mengaku Islam, lalu nabinya ada dua, itu > masalah dalam konteks ke-Islam-an, tidak dalam konteks agamanya (Ahmadiyah). > > "Saya kira, dalam agama lain pun demikian. Misal, jika ada orang Kristen dan > saya orang Islam, tentu ia harus rela, karena hal itu adalah masalah > kebebasan beragama. Tapi, jika ada orang Kristen mengaku orang Kristen, tapi > salibnya tidak ada Yesus-nya, tapi gambar orang lain, dia tersinggung > enggak? Berarti itu adalah penodaan terhadap intern Kristen sendiri," beber > Hasyim. > > Jadi, imbuh Hasyim, ini adalah masalah meletakkan Ahmadiyah dalam konteks > kebebasan beragama, padahal ini konteksnya adalah pembelokan dari agama > tertentu. Lain kalau dia (Ahmadiyah) sebagai agama sendiri, itu malah bebas, > dalam konteks konstitusi Indonesia. > > "Jadi, hendaknya dibedakan antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan > masalah penodaan terhadap agama tertentu. Lalu, terjadi kekaburan atas dua > hal yang saya sebutkan tadi," ungkapnya. > > Hasyim juga menyatakan, pihak yang menyerang telah melakukan kesalahan di > mana kekerasan dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Apa pun > alasannya, hal itu tidak dapat dibenarkan di dalam negara hukum seperti > Indonesia ini. > > Pemerintah sendiri, lanjut Hasyim, sampai hari ini lebih banyak berwacana > daripada melakukan tindakan prevensi dan represi. Prevensi artinya mencegah > agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Represi agar bisa menekan > mereka gerakan yang bertentangan dengan hukum negara. ( nrl / asy ) > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > Ahmad Badrudduja Inna ikhtilaf al-mukhtalifin fi al-haqq la yujibu ikhtilaf al-haqq fi nafsihi Kebenaran tak menjadi banyak hanya karena orang-orang berbeda pendapat -- Ibn al-Sid al-Batalyawsi (w. Valencia 1127 M) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
