wuik, makin lama makin berat juga nih kuli-tintanya.
apalagi sudah membahas "perut" masyarakat, ya?
tentang protes eh..$B!!(Bunjuk rasanya pegwai deppen dan depsos,
ada selentingan, bahwa selama ini kedua departemen itu
termasuk departemen ajaib dalam menangsal perut-perutnya.
apakah faktor ini yang sebetulnya menjadi alasan unjuk rasa?
kalau masalah program dan sebagainya kok rasanya kurang di-
mengerti oleh pegawai yang berunjuk rasa (untung bukan unjuk
sara!). unjuk rasa yang membayangkan bahwa setelah kedua
departemen itu dilikuidasi, maka mereka akan "sara" (bahasa
jawa timuran artinya sengsara)... hehe..
lha ingat saja, bunyi undang-undang dasarnya fakir miskin dipelihara
negara, kok buktinya depsos malah kondang dengan SDSB-nya?
produksi seni budaya (video visual) yang sebenarnya kaya dengan
muatan budaya, kok malah diurus penerangan? sedang direktorat
kebudayaan sendiri hanya sibuk mengurus candi dan museum...
kepariwisataan yang juga erat dengan budaya malah diurus oleh
telkompos? (mungkin karena perangkonya dapat digambari candi
apa ya?)
hmm.. yang jelas selama ini pemain paling cantik dalam mengatur
elite politik, massa rakyat, aliran-aliran kepentingan, tetap dipegang
oleh GUSDUR. dia yang berhasil menarik garis tegas kelompok-2
konspirasi politik yang triwikrama menjadi 48 partai, menjadi 2 pihak.
satu pendukung (meskipun ada yang terpaksa karena tak enak hati)
dia dan lainnya pendukung megawati.
setelah dua pihak jelas batasnya, kembali dia tarik ulang batas itu
dengan menginginkan megawati sebagai wakilnya. maka muncul garis
maya kedua, pemilih megawati dan pemilih pesaingnya.... kemudian
masih memakai garis tegas pertama, dia satukan lagi menjadi satu
tubuh eksekutif. heheee... maka teori-teori oposisi berhasil dia tendang
entah kemana. sehingga blingsatan semua yang ingin beroposisi dan
kadung berkoalisi.... lha wong demo karasi kok ya? ya sekarang
demos lah yang berhak menjadi oposisi bagi para cratos.
sayang yang sudah memposisikan diri di legislatif, terus saja bermain
tidak melalui jalur resmi kelembagaan, malah ikutan nyusun "jerohan"
dari tubuh eksekutif. apa boleh buat.
permainan cantik lagi, GD menyatakan akan merampingkan jumlah
menterinya. apa yang terjadi? "budaya politik balas jasa" mulai berekecamuk.
beralasan atas dukungan para konspiran pada waktu
pemilihan presiden, maka mengalir pengajuan-pengajuan wakil-wakil
konspiran untuk menjadi menteri. (termasuk 12 orang legislatif....?). hahaha
permainan sungguh mangagumkan dari presiden ku kali ini. karena ketahuanlah
sebenarnya MONEY POLITICS sedang berjalan inversif dari pandangan umum.
pemain politik yang sebenarnya menginginkan NAFKAH bukan HARKAH, posisi
bukan prestasi, kepentingan brayat bukan rakyat, atas
kegiatan politiknya.
maka jumlah menteri tetap banyak, dengan pernyataan GD, "saya
membentuk kabinet berlima" (sehingga ada tuntutan tanggung jawab
moral). maka segera muncul bantahan-bantahan dari orang-orang
yang disebut GD, bahwa secara konstitusional GD yang bertanggung
jawab, dsb. bagaimana ini?
lha yang menyusun termasuk badan legislatif, kok bos eksekutif harus
bertanggung jawab penuh bila ada apa-apa dengan kabinet? hehehe.
makin jelas sudah. dan....
INILAH PENDIDIKAN POLITIK PALING CANGGIH DAN CANTIK
yang saya rasakan dari diri seorang presiden yang notabene kurang
sempurna dalam ragawi-nya.
dah ah, takut ngelantur... kena virus lagi ntar.... heheh
salam,
mbah soeloyo.
-- Original Message -----
From: $Bji(B <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Saturday, November 06, 1999 11:47 PM
Subject: Re: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> Sebenarnya, rencana PHK itu tidak pernah ada meskipun kedua dept
> itu dilikuidasi. Saya lebih berpendapat bahwa hambatan yang
> muncul untuk perubahan itu (resistance to change) yaitu likuidasi
> di dua dept itu sangat kuat bersumber pada Ketidaktahuan Arah
> Perubahan dan Kehilangan Existing Benefit.
>
> Seperti Pak Janto, anda benar Bung Yap bahwa keputusan itu
> merupakan konsekuensi logis dari grand strategy untuk mewujudkan
> otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi total. Bahkan,
> prediksi Pak Janto bahwa Kepolisian itu nantinya bakal dibubarkan
> saya pikir cukup masuk akal bila proses otonomi daerah itu
> berjalan terus.
>
> Saya percaya bahwa putusan untuk melikuidasi dua dept itu bukan
> merupakan putusan yang terburu-buru, namun benar-benar telah
> dipikirkan. Bahkan, dalam sebuah kesempatan di TVRI, Yunus pernah
> mengatakan bahwa dengan perkembangan pers yang luar biasa pada
> masa pemerintahan Presiden Habibie itu, dept Penerangan nanti
> mungkin tidak dibutuhkan lagi. Persolannya adalah bahwa GD dan MW
> diberi kesempatan untuk menyusun kabinet dalam sepekan sedang
> dalam proses departementalisasi, dua dept itu dipandang sudah
> tidak sesuai lagi untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Jadi,
> jelas sekali tidak ada cukup waktu untuk mengkomunikasikan
> rencana perubahan tersebut ketika susunan kabinet diumumkan.
>
> Itulah sebabnya, reaksi ketakutan karena PHK banyak sekali muncul
> padahal tidak ada rencana PHK sama sekali. Juga, ketidaktahuan
> itu tampak pada pernyataan-pernyataan para demonstran atau poster
> yang mencerminkan minimnya pengetahuan mereka terhadap rencana
> perubahan itu ataupun terhadap perubahan paradigma yang sedang
> terjadi. Jadi, hambatan untuk perubahan itu lebih banyak
> dipengaruhi oleh faktor psikologis.
>
> Namun demikian, ketidakpastian terhadap pekerjaan mereka nanti
> meskipun mereka tetap menerima gaji juga menjadi sumber hambatan
> untuk perubahan itu. Siapapun yang telah mapan bekerja di suatu
> bidang pekerjaan selama bertahun-tahun dan sekonyong-konyong
> harus dipindah jelas bukan merupakan hal yang dengan enak bisa
> diterima bila pekerjaan barunya nanti belum jelas.
>
> Bagaimanapun juga, mereka yang menjadi PNS mestinya menyadari
> bahwa mereka siap dipindahkan kapan saja dan kemana saja sesuai
> dengan tuntutan tugas. Bukankah selalu ada kursus Pra Jabatan
> untuk PNS dimana hak dan kewajibannya diberitahukan. Lalu mengapa
> pemerintah terkesan setengah hati ketika konsepnya sudah cukup
> jelas? Bagaimana dengan ratusan ribu pegawai swasta yang di PHK
> karena masalah krisis ekonomi di Indonesia tidak bisa menekan
> pemerintah karena mereka menyadari posisinya?
>
> $Bji(B
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: 07 November 1999 02:41
> Subject: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
>
>
> Ketika Kabinet baru tidak mencantumkan Mensos dan Menpen, lalu
> beberapa
> Kepala Badan juga tidak muncul, lalu beberapa Departemen
> dimunculkan dalam
> bentuk Meneg, saya menduga bahwa ini adalah langkah awal untuk
> reposisi
> Pemerintah dari regulator menjadi fasilitator.
>
> Munculnya Departemen baru, terutama Eksplorasi Kelautan, masih
> saya duga
> dalam kerangka reposisi itu, untuk mulai merambah (energizing)
> bidang baru
> yang selama ini terabaikan. Karena itu namanya hanya Eksplorasi
> Laut, bukan
> Eksploitasi.
>
> Tetapi ternyata dengan beberapa demo para karyawan yang
> Departemennya
> 'dibubarkan' itu, Pemerintah tiba pada keputusan setengah hati,
> menampung
> dan menyalurkan mereka ke institusi lain yang serupa. Artinya
> cuma ganti
> nama doang, esensinya nggak berubah.
>
> Saya tidak menutup mata pada keprihatinan mereka yang terancam
> phk, tetapi
> demi suatu tujuan yang baik, mestinya sudah disiapkan kemauan
> untuk
> menanggung konsekuensinya. Misalnya, kalau memqang niat
> menghilangkan Deppen
> dan Depsos itu agar kedua bidang itu diurus oleh masyarakat
> sendiri, maka
> seharusnya solusinya memang PHK terhadap pegawai kedua Departemen
> itu dengan
> memberikan hak penuh atas terjadinya phk itu. Artinya diberikan
> pembayaran
> penuh hak mereka yang terkena phk, agar dengan uang itu dapat
> memulai
> kehidupan barunya dimasyarakat. Walaupun beban keuangannya berat,
> tetapi
> itulah risiko sebuah keputusan.
>
> Saya yakin, dengan mempercepat otonomi daerah secara bertahap dan
> akhirnya
> hanya meninggalkan 3 Departemen ditingkat pusat, Depkeu,
> Dephankam dan
> Deplu, maka memang hanya ketiga urusan itu yang masih perlu
> diurus
> Pemerintah Pusat. Selebihnya biar diurus masyarakat, dan lembaga
> apa yang
> ada disuatu Daerah, tidak harus seragam satu sama lain, karena
> lembaga yang
> dibutuhkan disuatu daerah belum tentu dibutuhkan didaerah
> lainnya.
>
> Pemberdayaan masyarakat, dalam arti memberi kesempatan masyarakat
> mengurus
> dirinya sendiri dalam segala hal - tentu dengan tahapan
> peralihan - pada
> akhirnya bukan hanya meringankan tugas Pemerintah dan mengurangi
> beban
> negara, tetapi juga dapat dipandang sebagai hakekat kemerdekaan
> itu sendiri.
>
> Yap
>
>
>
>
> ______________________________________________________
> Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
>
> _________________________________________________________________
> _____
> Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
> Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
> Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ______________________________________________________________________
> Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
> Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
> Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
