Departemen lainnya sekarang ini yang masih perlu Departemen apa saja ya
mBah?
Yap
>From: "mBah Soeloyo" <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: [EMAIL PROTECTED]
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>CC: <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
>Date: Sun, 7 Nov 1999 07:16:42 +0900
>
>wuik, makin lama makin berat juga nih kuli-tintanya.
>apalagi sudah membahas "perut" masyarakat, ya?
>
>tentang protes eh..�@unjuk rasanya pegwai deppen dan depsos,
>ada selentingan, bahwa selama ini kedua departemen itu
>termasuk departemen ajaib dalam menangsal perut-perutnya.
>apakah faktor ini yang sebetulnya menjadi alasan unjuk rasa?
>kalau masalah program dan sebagainya kok rasanya kurang di-
>mengerti oleh pegawai yang berunjuk rasa (untung bukan unjuk
>sara!). unjuk rasa yang membayangkan bahwa setelah kedua
>departemen itu dilikuidasi, maka mereka akan "sara" (bahasa
>jawa timuran artinya sengsara)... hehe..
>
>lha ingat saja, bunyi undang-undang dasarnya fakir miskin dipelihara
>negara, kok buktinya depsos malah kondang dengan SDSB-nya?
>produksi seni budaya (video visual) yang sebenarnya kaya dengan
>muatan budaya, kok malah diurus penerangan? sedang direktorat
>kebudayaan sendiri hanya sibuk mengurus candi dan museum...
>kepariwisataan yang juga erat dengan budaya malah diurus oleh
>telkompos? (mungkin karena perangkonya dapat digambari candi
>apa ya?)
>
>hmm.. yang jelas selama ini pemain paling cantik dalam mengatur
>elite politik, massa rakyat, aliran-aliran kepentingan, tetap dipegang
>oleh GUSDUR. dia yang berhasil menarik garis tegas kelompok-2
>konspirasi politik yang triwikrama menjadi 48 partai, menjadi 2 pihak.
>satu pendukung (meskipun ada yang terpaksa karena tak enak hati)
>dia dan lainnya pendukung megawati.
>
>setelah dua pihak jelas batasnya, kembali dia tarik ulang batas itu
>dengan menginginkan megawati sebagai wakilnya. maka muncul garis
>maya kedua, pemilih megawati dan pemilih pesaingnya.... kemudian
>masih memakai garis tegas pertama, dia satukan lagi menjadi satu
>tubuh eksekutif. heheee... maka teori-teori oposisi berhasil dia tendang
>entah kemana. sehingga blingsatan semua yang ingin beroposisi dan
>kadung berkoalisi.... lha wong demo karasi kok ya? ya sekarang
>demos lah yang berhak menjadi oposisi bagi para cratos.
>
>sayang yang sudah memposisikan diri di legislatif, terus saja bermain
>tidak melalui jalur resmi kelembagaan, malah ikutan nyusun "jerohan"
>dari tubuh eksekutif. apa boleh buat.
>
>permainan cantik lagi, GD menyatakan akan merampingkan jumlah
>menterinya. apa yang terjadi? "budaya politik balas jasa" mulai
>berekecamuk.
>beralasan atas dukungan para konspiran pada waktu
>pemilihan presiden, maka mengalir pengajuan-pengajuan wakil-wakil
>konspiran untuk menjadi menteri. (termasuk 12 orang legislatif....?).
>hahaha
>permainan sungguh mangagumkan dari presiden ku kali ini. karena ketahuanlah
>sebenarnya MONEY POLITICS sedang berjalan inversif dari pandangan umum.
>pemain politik yang sebenarnya menginginkan NAFKAH bukan HARKAH, posisi
>bukan prestasi, kepentingan brayat bukan rakyat, atas
>kegiatan politiknya.
>
>maka jumlah menteri tetap banyak, dengan pernyataan GD, "saya
>membentuk kabinet berlima" (sehingga ada tuntutan tanggung jawab
>moral). maka segera muncul bantahan-bantahan dari orang-orang
>yang disebut GD, bahwa secara konstitusional GD yang bertanggung
>jawab, dsb. bagaimana ini?
>
>lha yang menyusun termasuk badan legislatif, kok bos eksekutif harus
>bertanggung jawab penuh bila ada apa-apa dengan kabinet? hehehe.
>makin jelas sudah. dan....
>INILAH PENDIDIKAN POLITIK PALING CANGGIH DAN CANTIK
>yang saya rasakan dari diri seorang presiden yang notabene kurang
>sempurna dalam ragawi-nya.
>
>dah ah, takut ngelantur... kena virus lagi ntar.... heheh
>
>salam,
>
>mbah soeloyo.
>
>-- Original Message -----
>From: �� <[EMAIL PROTECTED]>
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>Sent: Saturday, November 06, 1999 11:47 PM
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
>
>
> > Sebenarnya, rencana PHK itu tidak pernah ada meskipun kedua dept
> > itu dilikuidasi. Saya lebih berpendapat bahwa hambatan yang
> > muncul untuk perubahan itu (resistance to change) yaitu likuidasi
> > di dua dept itu sangat kuat bersumber pada Ketidaktahuan Arah
> > Perubahan dan Kehilangan Existing Benefit.
> >
> > Seperti Pak Janto, anda benar Bung Yap bahwa keputusan itu
> > merupakan konsekuensi logis dari grand strategy untuk mewujudkan
> > otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi total. Bahkan,
> > prediksi Pak Janto bahwa Kepolisian itu nantinya bakal dibubarkan
> > saya pikir cukup masuk akal bila proses otonomi daerah itu
> > berjalan terus.
> >
> > Saya percaya bahwa putusan untuk melikuidasi dua dept itu bukan
> > merupakan putusan yang terburu-buru, namun benar-benar telah
> > dipikirkan. Bahkan, dalam sebuah kesempatan di TVRI, Yunus pernah
> > mengatakan bahwa dengan perkembangan pers yang luar biasa pada
> > masa pemerintahan Presiden Habibie itu, dept Penerangan nanti
> > mungkin tidak dibutuhkan lagi. Persolannya adalah bahwa GD dan MW
> > diberi kesempatan untuk menyusun kabinet dalam sepekan sedang
> > dalam proses departementalisasi, dua dept itu dipandang sudah
> > tidak sesuai lagi untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Jadi,
> > jelas sekali tidak ada cukup waktu untuk mengkomunikasikan
> > rencana perubahan tersebut ketika susunan kabinet diumumkan.
> >
> > Itulah sebabnya, reaksi ketakutan karena PHK banyak sekali muncul
> > padahal tidak ada rencana PHK sama sekali. Juga, ketidaktahuan
> > itu tampak pada pernyataan-pernyataan para demonstran atau poster
> > yang mencerminkan minimnya pengetahuan mereka terhadap rencana
> > perubahan itu ataupun terhadap perubahan paradigma yang sedang
> > terjadi. Jadi, hambatan untuk perubahan itu lebih banyak
> > dipengaruhi oleh faktor psikologis.
> >
> > Namun demikian, ketidakpastian terhadap pekerjaan mereka nanti
> > meskipun mereka tetap menerima gaji juga menjadi sumber hambatan
> > untuk perubahan itu. Siapapun yang telah mapan bekerja di suatu
> > bidang pekerjaan selama bertahun-tahun dan sekonyong-konyong
> > harus dipindah jelas bukan merupakan hal yang dengan enak bisa
> > diterima bila pekerjaan barunya nanti belum jelas.
> >
> > Bagaimanapun juga, mereka yang menjadi PNS mestinya menyadari
> > bahwa mereka siap dipindahkan kapan saja dan kemana saja sesuai
> > dengan tuntutan tugas. Bukankah selalu ada kursus Pra Jabatan
> > untuk PNS dimana hak dan kewajibannya diberitahukan. Lalu mengapa
> > pemerintah terkesan setengah hati ketika konsepnya sudah cukup
> > jelas? Bagaimana dengan ratusan ribu pegawai swasta yang di PHK
> > karena masalah krisis ekonomi di Indonesia tidak bisa menekan
> > pemerintah karena mereka menyadari posisinya?
> >
> > ��
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]>
> > To: <[EMAIL PROTECTED]>
> > Sent: 07 November 1999 02:41
> > Subject: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> >
> >
> > Ketika Kabinet baru tidak mencantumkan Mensos dan Menpen, lalu
> > beberapa
> > Kepala Badan juga tidak muncul, lalu beberapa Departemen
> > dimunculkan dalam
> > bentuk Meneg, saya menduga bahwa ini adalah langkah awal untuk
> > reposisi
> > Pemerintah dari regulator menjadi fasilitator.
> >
> > Munculnya Departemen baru, terutama Eksplorasi Kelautan, masih
> > saya duga
> > dalam kerangka reposisi itu, untuk mulai merambah (energizing)
> > bidang baru
> > yang selama ini terabaikan. Karena itu namanya hanya Eksplorasi
> > Laut, bukan
> > Eksploitasi.
> >
> > Tetapi ternyata dengan beberapa demo para karyawan yang
> > Departemennya
> > 'dibubarkan' itu, Pemerintah tiba pada keputusan setengah hati,
> > menampung
> > dan menyalurkan mereka ke institusi lain yang serupa. Artinya
> > cuma ganti
> > nama doang, esensinya nggak berubah.
> >
> > Saya tidak menutup mata pada keprihatinan mereka yang terancam
> > phk, tetapi
> > demi suatu tujuan yang baik, mestinya sudah disiapkan kemauan
> > untuk
> > menanggung konsekuensinya. Misalnya, kalau memqang niat
> > menghilangkan Deppen
> > dan Depsos itu agar kedua bidang itu diurus oleh masyarakat
> > sendiri, maka
> > seharusnya solusinya memang PHK terhadap pegawai kedua Departemen
> > itu dengan
> > memberikan hak penuh atas terjadinya phk itu. Artinya diberikan
> > pembayaran
> > penuh hak mereka yang terkena phk, agar dengan uang itu dapat
> > memulai
> > kehidupan barunya dimasyarakat. Walaupun beban keuangannya berat,
> > tetapi
> > itulah risiko sebuah keputusan.
> >
> > Saya yakin, dengan mempercepat otonomi daerah secara bertahap dan
> > akhirnya
> > hanya meninggalkan 3 Departemen ditingkat pusat, Depkeu,
> > Dephankam dan
> > Deplu, maka memang hanya ketiga urusan itu yang masih perlu
> > diurus
> > Pemerintah Pusat. Selebihnya biar diurus masyarakat, dan lembaga
> > apa yang
> > ada disuatu Daerah, tidak harus seragam satu sama lain, karena
> > lembaga yang
> > dibutuhkan disuatu daerah belum tentu dibutuhkan didaerah
> > lainnya.
> >
> > Pemberdayaan masyarakat, dalam arti memberi kesempatan masyarakat
> > mengurus
> > dirinya sendiri dalam segala hal - tentu dengan tahapan
> > peralihan - pada
> > akhirnya bukan hanya meringankan tugas Pemerintah dan mengurangi
> > beban
> > negara, tetapi juga dapat dipandang sebagai hakekat kemerdekaan
> > itu sendiri.
> >
> > Yap
> >
> >
> >
> >
> > ______________________________________________________
> > Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
> >
> > _________________________________________________________________
> > _____
> > Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> > dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
> > Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> > Keluar: [EMAIL PROTECTED]
> >
> > Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> > dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
> > Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> > Keluar: [EMAIL PROTECTED]
> >
> > Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>______________________________________________________________________
>Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
>dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
>Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
>Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
>Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
