Dengan angka pengangguran sekarang yang sudah melampaui 40 juta itu, berarti
mestinya kita segera menggalang potensi Nasional untuk melakukan
penanggulangan pengangguran dengan basis pemikiran yang tidak semata
politis.
Akar masalahnya sudah tentu matching labor demand against suppply.
Posisi mismatchnya, mulai dari kelangkaan lapangan kerja, kurangnya
informasi dan ketidak mampuan supply memenuhi requirement demand.
Penguatan dan pemasalan arus informasi untuk menghasilkan database lowongan
kerja dan persyaratannya yang mampu diakses secara mudah, penguatan sektor
pendidikan dan pelatihan, penggairahan pembukaan usaha baru dengan dana yang
masih mengendap dikantong orang-orang tertentu, mestinya bisa dioptimalkan
untuk mengatasi masalah pengangguran dengan mengandalkan kekuatan sendiri.
Untuk merebut pasar kerja Luar Negeri, nampaknya sudah tiba waktunya Bahasa
Inggris dijadikan Bahasa Kedua ditanah air, sehingga kendala komunikasi dan
adaptasi nggak semakin mempurukkan posisi persaingan TKI. Kalau mau
ditambah, ya advokasi Pemerintah atau LSM terhadap masalah yang dihadapi TKI
diluar negeri.
Adakah model penanggulangan pengangguran yang dapat diterapkan untuk
membidik kasus nasional yang sedang kita hadapi ini?
Dengan tingkat pengangguran sebesar ini, bukan hal yang mewah kalau hal ini
dijadikan Gerakan Nasional dan prioritas kerja Pemerintah.
Sebagai ilustrasi, dari sopir taksi yang membawa saya dari Changi ke down
town, iseng iseng saya tanya pekerjaan dan penghasilannya. Jawabnya enteng
saja : "Disini yang penting sehat Cik. Asal sehat cari uang mudah, pekerjaan
banyak." Kapan grass root kita bisa menjawab seenteng sopir taksi Singapore
itu?
Yap
>From: "Baswati" <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: [EMAIL PROTECTED]
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
>Date: Sun, 7 Nov 1999 13:23:56 +0700
>
>Kalau boleh saya menambahkan, kesalahan itu sebenarnya berhulu
>sejak awal yaitu ketika jabatan negeri didisain untuk ikut
>menyerap pertumbuhan TK agar secara politis angka pengangguran
>itu tidak begitu besar. Istilah disguised unemployement atau
>pengangguran tidak dalam terminologi Ekonomi Pembangunan sering
>disindirkan kepada kebijaksanaan itu. Bahkan Pak Radius pernah
>menyindir bahwa birokrasi terpaksa harus dimunculkan untuk
>menampung pertumbuhan TK itu. Bukankah ini hulu masalahnya?
>
>Mungkin bukan hanya di dua dept itu, namun apakah di dept lain
>dosa bawaan itu tidak terjadi? Saya mengamati perilaku beberapa
>organisasi swasta yang erat bersinggungan dengan pemerintahan
>juga terkena imbasnya; padahal disain awalnya jelas berbeda.
>
>Jadi, likuidasi dua dept itu tidak akan ada artinya kalau sejak
>sekarang disain awal itu tidak diubah.
>
>----- Original Message -----
>From: ERHP <[EMAIL PROTECTED]>
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>Cc: <[EMAIL PROTECTED]>
>Sent: 07 November 1999 11:37
>Subject: RE: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
>
>
> > Sisi lain yang juga cantik, adalah menunjukkan kepada
>masyarakat betapa
> > pemutusan dengan "orde baru" tidak mungkin diartikan sebagai
>tindakan
> > apriori dengan misalnya memecat semua pegawai negeri, bukan
>saja karena kita
> > yakin masih banyak pegawai negeri yang baik dan bersih, tetapi
>baru dengan
> > pembubaran 2 departemen saja yang nota bene menjadi sumber
>kebijakan konyol
> > (misalnya SDSB dan breidel), sudah mengakibatkan kerepotan,
>padahal kita
> > harus berlari kencang untuk mengejar banyak ketinggalan.
> > -----Original Message-----
> > From: mBah Soeloyo [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> > Sent: 07 November, 1999 5:17 AM
> > wuik, makin lama makin berat juga nih kuli-tintanya. apalagi
>sudah
> > membahas "perut" masyarakat, ya?
> > tentang protes eh..unjuk rasanya pegwai deppen dan depsos, ada
> > selentingan, bahwa selama ini kedua departemen itu termasuk
>departemen ajaib
> > dalam menangsal perut-perutnya. apakah faktor ini yang
>sebetulnya menjadi
> > alasan unjuk rasa? kalau masalah program dan sebagainya kok
>rasanya kurang
> > dimengerti oleh pegawai yang berunjuk rasa (untung bukan unjuk
>sara!). unjuk
> > rasa yang membayangkan bahwa setelah kedua departemen itu
>dilikuidasi, maka
> > mereka akan "sara" (bahasa jawa timuran artinya sengsara)...
>hehe..
> > lha ingat saja, bunyi undang-undang dasarnya fakir miskin
>dipelihara
> > negara, kok buktinya depsos malah kondang dengan SDSB-nya?
>produksi seni
> > budaya (video visual) yang sebenarnya kaya dengan muatan
>budaya, kok malah
> > diurus penerangan? sedang direktorat kebudayaan sendiri hanya
>sibuk mengurus
> > candi dan museum... kepariwisataan yang juga erat dengan
>budaya malah
> > diurus oleh telkompos? (mungkin karena perangkonya dapat
>digambari candi apa
> > ya?)
> > hmm.. yang jelas selama ini pemain paling cantik dalam mengatur
> > elite politik, massa rakyat, aliran-aliran kepentingan, tetap
>dipegang oleh
> > GUSDUR. dia yang berhasil menarik garis tegas kelompok-2
>konspirasi politik
> > yang triwikrama menjadi 48 partai, menjadi 2 pihak. satu
>pendukung
> > (meskipun ada yang terpaksa karena tak enak hati) dia dan
>lainnya pendukung
> > megawati.
> > setelah dua pihak jelas batasnya, kembali dia tarik ulang batas
>itu
> > dengan menginginkan megawati sebagai wakilnya. maka muncul
>garis maya kedua,
> > pemilih megawati dan pemilih pesaingnya.... kemudian masih
>memakai garis
> > tegas pertama, dia satukan lagi menjadi satu tubuh eksekutif.
>heheee... maka
> > teori-teori oposisi berhasil dia tendang entah kemana. sehingga
>blingsatan
> > semua yang ingin beroposisi dan kadung berkoalisi.... lha wong
>demo karasi
> > kok ya? ya sekarang demos lah yang berhak menjadi oposisi bagi
>para cratos.
> > sayang yang sudah memposisikan diri di legislatif, terus saja
> > bermain tidak melalui jalur resmi kelembagaan, malah ikutan
>nyusun "jerohan"
> > dari tubuh eksekutif. apa boleh buat.
> > permainan cantik lagi, GD menyatakan akan merampingkan jumlah
> > menterinya. apa yang terjadi? "budaya politik balas jasa" mulai
>berekecamuk.
> > beralasan atas dukungan para konspiran pada waktu pemilihan
>presiden, maka
> > mengalir pengajuan-pengajuan wakil-wakil konspiran untuk
>menjadi menteri.
> > (termasuk 12 orang legislatif....?). hahaha permainan sungguh
>mangagumkan
> > dari presiden ku kali ini. karena ketahuanlah sebenarnya MONEY
>POLITICS
> > sedang berjalan inversif dari pandangan umum. pemain politik
>yang
> > sebenarnya menginginkan NAFKAH bukan HARKAH, posisi bukan
>prestasi,
> > kepentingan brayat bukan rakyat, atas kegiatan politiknya.
> > maka jumlah menteri tetap banyak, dengan pernyataan GD, "saya
> > membentuk kabinet berlima" (sehingga ada tuntutan tanggung
>jawab moral).
> > maka segera muncul bantahan-bantahan dari orang-orang yang
>disebut GD, bahwa
> > secara konstitusional GD yang bertanggung jawab, dsb. bagaimana
>ini?
> > lha yang menyusun termasuk badan legislatif, kok bos eksekutif
>harus
> > bertanggung jawab penuh bila ada apa-apa dengan kabinet?
>hehehe. makin
> > jelas sudah. dan....
> > INILAH PENDIDIKAN POLITIK PALING CANGGIH DAN CANTIK yang saya
> > rasakan dari diri seorang presiden yang notabene kurang
>sempurna dalam
> > ragawi-nya.
> > dah ah, takut ngelantur... kena virus lagi ntar.... heheh
> > salam,
> > mbah soeloyo.
> > -- Original Message -----
> > From: ? <[EMAIL PROTECTED]
> > <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> > To: <[EMAIL PROTECTED]
> > <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> > Sent: Saturday, November 06, 1999 11:47 PM
> > Subject: Re: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> > Sebenarnya, rencana PHK itu tidak pernah ada meskipun kedua
> > dept itu dilikuidasi. Saya lebih berpendapat bahwa hambatan
>yang muncul
> > untuk perubahan itu (resistance to change) yaitu likuidasi di
>dua dept itu
> > sangat kuat bersumber pada Ketidaktahuan Arah Perubahan dan
>Kehilangan
> > Existing Benefit. Seperti Pak Janto, anda benar Bung Yap bahwa
>keputusan itu
> > merupakan konsekuensi logis dari grand strategy untuk
>mewujudkan otonomi
> > daerah sebagai bagian dari reformasi total. Bahkan, prediksi
>Pak Janto bahwa
> > Kepolisian itu nantinya bakal dibubarkan saya pikir cukup masuk
>akal bila
> > proses otonomi daerah itu berjalan terus. Saya percaya bahwa
>putusan untuk
> > melikuidasi dua dept itu bukan merupakan putusan yang
>terburu-buru, namun
> > benar-benar telah dipikirkan. Bahkan, dalam sebuah kesempatan
>di TVRI, Yunus
> > pernah mengatakan bahwa dengan perkembangan pers yang luar
>biasa pada masa
> > pemerintahan Presiden Habibie itu, dept Penerangan nanti
>mungkin tidak
> > dibutuhkan lagi. Persolannya adalah bahwa GD dan MW diberi
>kesempatan untuk
> > menyusun kabinet dalam sepekan sedang dalam proses
>departementalisasi, dua
> > dept itu dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk mewujudkan
>tujuan
> > pemerintahan. Jadi, jelas sekali tidak ada cukup waktu untuk
> > mengkomunikasikan rencana perubahan tersebut ketika susunan
>kabinet
> > diumumkan. Itulah sebabnya, reaksi ketakutan karena PHK banyak
>sekali muncul
> > padahal tidak ada rencana PHK sama sekali. Juga, ketidaktahuan
>itu tampak
> > pada pernyataan-pernyataan para demonstran atau poster yang
>mencerminkan
> > minimnya pengetahuan mereka terhadap rencana perubahan itu
>ataupun terhadap
> > perubahan paradigma yang sedang terjadi. Jadi, hambatan untuk
>perubahan itu
> > lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. Namun
>demikian,
> > ketidakpastian terhadap pekerjaan mereka nanti meskipun mereka
>tetap
> > menerima gaji juga menjadi sumber hambatan
> > untuk perubahan itu. Siapapun yang telah mapan bekerja di
> > suatu bidang pekerjaan selama bertahun-tahun dan
>sekonyong-konyong harus
> > dipindah jelas bukan merupakan hal yang dengan enak bisa
>diterima bila
> > pekerjaan barunya nanti belum jelas. Bagaimanapun juga, mereka
>yang menjadi
> > PNS mestinya menyadari bahwa mereka siap dipindahkan kapan saja
>dan kemana
> > saja sesuai dengan tuntutan tugas. Bukankah selalu ada kursus
>Pra Jabatan
> > untuk PNS dimana hak dan kewajibannya diberitahukan. Lalu
>mengapa pemerintah
> > terkesan setengah hati ketika konsepnya sudah cukup jelas?
>Bagaimana dengan
> > ratusan ribu pegawai swasta yang di PHK karena masalah krisis
>ekonomi di
> > Indonesia tidak bisa menekan pemerintah karena mereka menyadari
>posisinya?
> > > ----- Original Message -----
> > > From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]
> > <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> > > To: <[EMAIL PROTECTED]
> > <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> > > Sent: 07 November 1999 02:41
> > > Subject: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> > Ketika Kabinet baru tidak mencantumkan Mensos dan Menpen,
> > lalu beberapa Kepala Badan juga tidak muncul, lalu beberapa
>Departemen
> > dimunculkan dalam bentuk Meneg, saya menduga bahwa ini adalah
>langkah awal
> > untuk reposisi Pemerintah dari regulator menjadi fasilitator.
> > Munculnya Departemen baru, terutama Eksplorasi Kelautan,
> > masih saya duga dalam kerangka reposisi itu, untuk mulai
>merambah
> > (energizing) bidang baru yang selama ini terabaikan. Karena itu
>namanya
> > hanya Eksplorasi Laut, bukan Eksploitasi.
> > Tetapi ternyata dengan beberapa demo para karyawan yang
> > Departemennya 'dibubarkan' itu, Pemerintah tiba pada keputusan
>setengah
> > hati, menampung dan menyalurkan mereka ke institusi lain yang
>serupa.
> > Artinya cuma ganti nama doang, esensinya nggak berubah.
> > Saya tidak menutup mata pada keprihatinan mereka yang
> > terancam phk, tetapi demi suatu tujuan yang baik, mestinya
>sudah disiapkan
> > kemauan untuk menanggung konsekuensinya. Misalnya, kalau
>memqang niat
> > menghilangkan Deppen dan Depsos itu agar kedua bidang itu
>diurus oleh
> > masyarakat sendiri, maka seharusnya solusinya memang PHK
>terhadap pegawai
> > kedua Departemen itu dengan memberikan hak penuh atas
>terjadinya phk itu.
> > Artinya diberikan pembayaran penuh hak mereka yang terkena phk,
>agar dengan
> > uang itu dapat memulai kehidupan barunya dimasyarakat. Walaupun
>beban
> > keuangannya berat, tetapi itulah risiko sebuah keputusan. Saya
>yakin, dengan
> > mempercepat otonomi daerah secara bertahap dan akhirnya hanya
>meninggalkan 3
> > Departemen ditingkat pusat, Depkeu, Dephankam dan Deplu, maka
>memang hanya
> > ketiga urusan itu yang masih perlu diurus Pemerintah Pusat.
>Selebihnya biar
> > diurus masyarakat, dan lembaga apa yang ada disuatu Daerah,
>tidak harus
> > seragam satu sama lain, karena lembaga yang dibutuhkan disuatu
>daerah belum
> > tentu dibutuhkan didaerah lainnya. Pemberdayaan masyarakat,
>dalam arti
> > memberi kesempatan masyarakat mengurus dirinya sendiri dalam
>segala hal -
> > tentu dengan tahapan peralihan - pada akhirnya bukan hanya
>meringankan tugas
> > Pemerintah dan mengurangi beban negara, tetapi juga dapat
>dipandang sebagai
> > hakekat kemerdekaan itu sendiri.
> > Yap
>
>
>
>______________________________________________________________________
>Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
>dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
>Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
>Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
>Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
