Kalau boleh saya menambahkan, kesalahan itu sebenarnya berhulu
sejak awal yaitu ketika jabatan negeri didisain untuk ikut
menyerap pertumbuhan TK agar secara politis angka pengangguran
itu tidak begitu besar. Istilah disguised unemployement atau
pengangguran tidak dalam terminologi Ekonomi Pembangunan sering
disindirkan kepada kebijaksanaan itu. Bahkan Pak Radius pernah
menyindir bahwa birokrasi terpaksa harus dimunculkan untuk
menampung pertumbuhan TK itu. Bukankah ini hulu masalahnya?
Mungkin bukan hanya di dua dept itu, namun apakah di dept lain
dosa bawaan itu tidak terjadi? Saya mengamati perilaku beberapa
organisasi swasta yang erat bersinggungan dengan pemerintahan
juga terkena imbasnya; padahal disain awalnya jelas berbeda.
Jadi, likuidasi dua dept itu tidak akan ada artinya kalau sejak
sekarang disain awal itu tidak diubah.
----- Original Message -----
From: ERHP <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Cc: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: 07 November 1999 11:37
Subject: RE: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> Sisi lain yang juga cantik, adalah menunjukkan kepada
masyarakat betapa
> pemutusan dengan "orde baru" tidak mungkin diartikan sebagai
tindakan
> apriori dengan misalnya memecat semua pegawai negeri, bukan
saja karena kita
> yakin masih banyak pegawai negeri yang baik dan bersih, tetapi
baru dengan
> pembubaran 2 departemen saja yang nota bene menjadi sumber
kebijakan konyol
> (misalnya SDSB dan breidel), sudah mengakibatkan kerepotan,
padahal kita
> harus berlari kencang untuk mengejar banyak ketinggalan.
> -----Original Message-----
> From: mBah Soeloyo [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> Sent: 07 November, 1999 5:17 AM
> wuik, makin lama makin berat juga nih kuli-tintanya. apalagi
sudah
> membahas "perut" masyarakat, ya?
> tentang protes eh..unjuk rasanya pegwai deppen dan depsos, ada
> selentingan, bahwa selama ini kedua departemen itu termasuk
departemen ajaib
> dalam menangsal perut-perutnya. apakah faktor ini yang
sebetulnya menjadi
> alasan unjuk rasa? kalau masalah program dan sebagainya kok
rasanya kurang
> dimengerti oleh pegawai yang berunjuk rasa (untung bukan unjuk
sara!). unjuk
> rasa yang membayangkan bahwa setelah kedua departemen itu
dilikuidasi, maka
> mereka akan "sara" (bahasa jawa timuran artinya sengsara)...
hehe..
> lha ingat saja, bunyi undang-undang dasarnya fakir miskin
dipelihara
> negara, kok buktinya depsos malah kondang dengan SDSB-nya?
produksi seni
> budaya (video visual) yang sebenarnya kaya dengan muatan
budaya, kok malah
> diurus penerangan? sedang direktorat kebudayaan sendiri hanya
sibuk mengurus
> candi dan museum... kepariwisataan yang juga erat dengan
budaya malah
> diurus oleh telkompos? (mungkin karena perangkonya dapat
digambari candi apa
> ya?)
> hmm.. yang jelas selama ini pemain paling cantik dalam mengatur
> elite politik, massa rakyat, aliran-aliran kepentingan, tetap
dipegang oleh
> GUSDUR. dia yang berhasil menarik garis tegas kelompok-2
konspirasi politik
> yang triwikrama menjadi 48 partai, menjadi 2 pihak. satu
pendukung
> (meskipun ada yang terpaksa karena tak enak hati) dia dan
lainnya pendukung
> megawati.
> setelah dua pihak jelas batasnya, kembali dia tarik ulang batas
itu
> dengan menginginkan megawati sebagai wakilnya. maka muncul
garis maya kedua,
> pemilih megawati dan pemilih pesaingnya.... kemudian masih
memakai garis
> tegas pertama, dia satukan lagi menjadi satu tubuh eksekutif.
heheee... maka
> teori-teori oposisi berhasil dia tendang entah kemana. sehingga
blingsatan
> semua yang ingin beroposisi dan kadung berkoalisi.... lha wong
demo karasi
> kok ya? ya sekarang demos lah yang berhak menjadi oposisi bagi
para cratos.
> sayang yang sudah memposisikan diri di legislatif, terus saja
> bermain tidak melalui jalur resmi kelembagaan, malah ikutan
nyusun "jerohan"
> dari tubuh eksekutif. apa boleh buat.
> permainan cantik lagi, GD menyatakan akan merampingkan jumlah
> menterinya. apa yang terjadi? "budaya politik balas jasa" mulai
berekecamuk.
> beralasan atas dukungan para konspiran pada waktu pemilihan
presiden, maka
> mengalir pengajuan-pengajuan wakil-wakil konspiran untuk
menjadi menteri.
> (termasuk 12 orang legislatif....?). hahaha permainan sungguh
mangagumkan
> dari presiden ku kali ini. karena ketahuanlah sebenarnya MONEY
POLITICS
> sedang berjalan inversif dari pandangan umum. pemain politik
yang
> sebenarnya menginginkan NAFKAH bukan HARKAH, posisi bukan
prestasi,
> kepentingan brayat bukan rakyat, atas kegiatan politiknya.
> maka jumlah menteri tetap banyak, dengan pernyataan GD, "saya
> membentuk kabinet berlima" (sehingga ada tuntutan tanggung
jawab moral).
> maka segera muncul bantahan-bantahan dari orang-orang yang
disebut GD, bahwa
> secara konstitusional GD yang bertanggung jawab, dsb. bagaimana
ini?
> lha yang menyusun termasuk badan legislatif, kok bos eksekutif
harus
> bertanggung jawab penuh bila ada apa-apa dengan kabinet?
hehehe. makin
> jelas sudah. dan....
> INILAH PENDIDIKAN POLITIK PALING CANGGIH DAN CANTIK yang saya
> rasakan dari diri seorang presiden yang notabene kurang
sempurna dalam
> ragawi-nya.
> dah ah, takut ngelantur... kena virus lagi ntar.... heheh
> salam,
> mbah soeloyo.
> -- Original Message -----
> From: ? <[EMAIL PROTECTED]
> <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> To: <[EMAIL PROTECTED]
> <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> Sent: Saturday, November 06, 1999 11:47 PM
> Subject: Re: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> Sebenarnya, rencana PHK itu tidak pernah ada meskipun kedua
> dept itu dilikuidasi. Saya lebih berpendapat bahwa hambatan
yang muncul
> untuk perubahan itu (resistance to change) yaitu likuidasi di
dua dept itu
> sangat kuat bersumber pada Ketidaktahuan Arah Perubahan dan
Kehilangan
> Existing Benefit. Seperti Pak Janto, anda benar Bung Yap bahwa
keputusan itu
> merupakan konsekuensi logis dari grand strategy untuk
mewujudkan otonomi
> daerah sebagai bagian dari reformasi total. Bahkan, prediksi
Pak Janto bahwa
> Kepolisian itu nantinya bakal dibubarkan saya pikir cukup masuk
akal bila
> proses otonomi daerah itu berjalan terus. Saya percaya bahwa
putusan untuk
> melikuidasi dua dept itu bukan merupakan putusan yang
terburu-buru, namun
> benar-benar telah dipikirkan. Bahkan, dalam sebuah kesempatan
di TVRI, Yunus
> pernah mengatakan bahwa dengan perkembangan pers yang luar
biasa pada masa
> pemerintahan Presiden Habibie itu, dept Penerangan nanti
mungkin tidak
> dibutuhkan lagi. Persolannya adalah bahwa GD dan MW diberi
kesempatan untuk
> menyusun kabinet dalam sepekan sedang dalam proses
departementalisasi, dua
> dept itu dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk mewujudkan
tujuan
> pemerintahan. Jadi, jelas sekali tidak ada cukup waktu untuk
> mengkomunikasikan rencana perubahan tersebut ketika susunan
kabinet
> diumumkan. Itulah sebabnya, reaksi ketakutan karena PHK banyak
sekali muncul
> padahal tidak ada rencana PHK sama sekali. Juga, ketidaktahuan
itu tampak
> pada pernyataan-pernyataan para demonstran atau poster yang
mencerminkan
> minimnya pengetahuan mereka terhadap rencana perubahan itu
ataupun terhadap
> perubahan paradigma yang sedang terjadi. Jadi, hambatan untuk
perubahan itu
> lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. Namun
demikian,
> ketidakpastian terhadap pekerjaan mereka nanti meskipun mereka
tetap
> menerima gaji juga menjadi sumber hambatan
> untuk perubahan itu. Siapapun yang telah mapan bekerja di
> suatu bidang pekerjaan selama bertahun-tahun dan
sekonyong-konyong harus
> dipindah jelas bukan merupakan hal yang dengan enak bisa
diterima bila
> pekerjaan barunya nanti belum jelas. Bagaimanapun juga, mereka
yang menjadi
> PNS mestinya menyadari bahwa mereka siap dipindahkan kapan saja
dan kemana
> saja sesuai dengan tuntutan tugas. Bukankah selalu ada kursus
Pra Jabatan
> untuk PNS dimana hak dan kewajibannya diberitahukan. Lalu
mengapa pemerintah
> terkesan setengah hati ketika konsepnya sudah cukup jelas?
Bagaimana dengan
> ratusan ribu pegawai swasta yang di PHK karena masalah krisis
ekonomi di
> Indonesia tidak bisa menekan pemerintah karena mereka menyadari
posisinya?
> > ----- Original Message -----
> > From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]
> <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> > To: <[EMAIL PROTECTED]
> <mailto:[EMAIL PROTECTED]> >
> > Sent: 07 November 1999 02:41
> > Subject: [Kuli Tinta] Kebijakan setengah hati
> Ketika Kabinet baru tidak mencantumkan Mensos dan Menpen,
> lalu beberapa Kepala Badan juga tidak muncul, lalu beberapa
Departemen
> dimunculkan dalam bentuk Meneg, saya menduga bahwa ini adalah
langkah awal
> untuk reposisi Pemerintah dari regulator menjadi fasilitator.
> Munculnya Departemen baru, terutama Eksplorasi Kelautan,
> masih saya duga dalam kerangka reposisi itu, untuk mulai
merambah
> (energizing) bidang baru yang selama ini terabaikan. Karena itu
namanya
> hanya Eksplorasi Laut, bukan Eksploitasi.
> Tetapi ternyata dengan beberapa demo para karyawan yang
> Departemennya 'dibubarkan' itu, Pemerintah tiba pada keputusan
setengah
> hati, menampung dan menyalurkan mereka ke institusi lain yang
serupa.
> Artinya cuma ganti nama doang, esensinya nggak berubah.
> Saya tidak menutup mata pada keprihatinan mereka yang
> terancam phk, tetapi demi suatu tujuan yang baik, mestinya
sudah disiapkan
> kemauan untuk menanggung konsekuensinya. Misalnya, kalau
memqang niat
> menghilangkan Deppen dan Depsos itu agar kedua bidang itu
diurus oleh
> masyarakat sendiri, maka seharusnya solusinya memang PHK
terhadap pegawai
> kedua Departemen itu dengan memberikan hak penuh atas
terjadinya phk itu.
> Artinya diberikan pembayaran penuh hak mereka yang terkena phk,
agar dengan
> uang itu dapat memulai kehidupan barunya dimasyarakat. Walaupun
beban
> keuangannya berat, tetapi itulah risiko sebuah keputusan. Saya
yakin, dengan
> mempercepat otonomi daerah secara bertahap dan akhirnya hanya
meninggalkan 3
> Departemen ditingkat pusat, Depkeu, Dephankam dan Deplu, maka
memang hanya
> ketiga urusan itu yang masih perlu diurus Pemerintah Pusat.
Selebihnya biar
> diurus masyarakat, dan lembaga apa yang ada disuatu Daerah,
tidak harus
> seragam satu sama lain, karena lembaga yang dibutuhkan disuatu
daerah belum
> tentu dibutuhkan didaerah lainnya. Pemberdayaan masyarakat,
dalam arti
> memberi kesempatan masyarakat mengurus dirinya sendiri dalam
segala hal -
> tentu dengan tahapan peralihan - pada akhirnya bukan hanya
meringankan tugas
> Pemerintah dan mengurangi beban negara, tetapi juga dapat
dipandang sebagai
> hakekat kemerdekaan itu sendiri.
> Yap
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
