> Kalau hanya regulasi, tanpa didukung dengan standar pelaksanaan di setiap > kementrian, Anda sudah lihat hasilnya. IMHO, kalau di level pemerintah, > harusnya tidak mewajibkan satu produk, tapi merujuk pada standar. Misalnya > dokumen, harus sesuai standar ISO (odf), source code sistem operasi harus > bisa diakses dan seterusnya. Sehingga semua Linux, bahkan mungkin varian open > source lainnya bisa ikut berkompetisi. Bener pak, bener sekali, bisa ditambahin solusinya, dan bener sampeyan kalau dalam pemerintahan tidak bisa merujuk pada suatu produk, tetapi standar sehingga DPNS(Di Pikiran Nguawur Saya), ada standart berikut. Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM. Diwajibkan Pakai Sistem Operasi Selain legal dan sumber terbuka, juga harus menggambarkan cirikhas Bangsa Indonesia Yaitu Gotong royong serta Sistem Operasi yang memiliki penterjemahan Bahasa Indonesia yang lebih baik. Serta menjadi penutup dari yang pengguna itu, dari yang tidak bisa apa-apa dan belum sadar(Blank) menjadi pengguna yang bisa memanfaatkan perangkat ICT dan sadar(On).
beres. Karena kok kebetulan, karena BlankOn bisa ada karena gotong royong, penterjemahan bahasa indonesia di BlankOn lebih baik, karena proyek penterjemahan sudah berjalan[0]. Solusi di atas tidak menyebutkan merk. Akhirnya. > Berapa pengguna BlankOn di tempat Anda? wah, yang tergabung di komunitas saja 400 an manusia pak(sidoarjo saja) dan ketika kopdar 20 an manusia, njeketek(ternyata - pen.) pakai blankon semua, eniwe belum kita data pak, tapi kalau mau informasi lebih lanjut yang sudah terdata, bisa disini pak[1], dan disini[2], memang kayaknya oleh pengembang sedang di studi kasus.[3]. > 20 juta per tahun untuk membayar apa? Server dan hosting? Apakah pengembang > di bayar? Kalau pengembang tidak dibayar, artinya ada biaya tersembunyi, > yakni untuk membayar pengembang, yang dibayar sendiri oleh pengembang yang > bersangkutan. Atau dibayar pihak lain. Jika Anda pegawai negeri dan ngoprek > untuk BlankOn saat jam kerja, artinya biaya pengembangan yang Anda lakukan > dibayar oleh negara. Untuk masalah ini detailnya, sedang saya tanyaken juga ke Pak Rusmanto, karena saya dapet info ini, dari slentingan kicauan burung kecil(tidak akurat), lha monggo kalau bapak sedikit kurang sabar(kalau sudah sabar, saya mohon maap), silahkan kontak ke beliau pak. Kalau teman chatting tadi malam, bilangnya 20 jutaan itu kemungkinan untuk biaya menyelenggarakan konferensi tiap tahun. Sekali lagi MKJSSS(Mohon Koreksi Jika Saya Salah Sekali), data akurat belum saya pegang pak. Dan setahu saya pengembang itu dibayar 2M pak(Makasih Mas). Lha pengembang yang ngoprek saat jam kerja dan PNS (Pegawai Negeri Super, kata pak mario teguh) saya kurang setuju juga, tapi setidaknya kawan super kita itu lebih baik daripada DPR(Banggar maksudnya), yang melakukan aksi ngacir, saat mau diperiksa KPK. Memang saya akui, di sektor lain, saya juga banyak membuat negara mengeluarkan biaya, yaitu, saya belum mampu pakai pertamax tiap hari. > Lagi pula, bukan murah mahalnya pengembangan yang jadi masalah, namun > kemampuan produk tersebut untuk memberikan profit/benefit yang cukup untuk > biaya pengembangan berkelanjutan. Lha ini kayaknya para pengembang BlankOn sudah terpikirkan sejak lama pak. Karena saya kok nemu link ini[4], SIBA(sebagai informasi bagi anda), saya menemukan Indikator keberhasilan penggunaan BlankOn di laman web tersebut. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. salam hangat dan super, xunilresu aslibukansupermen Link: [0]: http://i15n.blankonlinux.or.id/ [1]: http://dev.blankonlinux.or.id/wiki/Pemasaran/StudiKasus/DaftarPengguna [2]: http://malang.di.blankon.in/wiki/index.php/Daftar_Anggota_PPBM [3]: http://dev.blankonlinux.or.id/wiki/Pemasaran [4]: http://dev.blankonlinux.or.id/wiki/BlankOn -- "jealousy to the people who are so easy using windows, yeah i only can use linux dan itu BlankOn." -- Berhenti langganan: [email protected] Arsip dan info: http://linux.or.id/milis
