Pada intinya oom ya....dari dulu yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme
selalu jadi alat untuk kampanye saja. Bisa untuk memenangkan parte, bisa untuk
menunbangkan rejim yang lama. Isu yang sama juga dipake waktu ORLA mau
ditumbangkan. Jadi ndak usah terkaget-kaget kalo nanti nepotisme diputer-puter
terus sehingga nyang bikin definisi jadi bingung sendiri.

Sekarang gini aja deh... Jaman ORBA nepotisme dimunculkan dengan menarik
sodara-sodara sendiri, anak sendiri, oom sendiri, adik ipar, saudara angkat untuk
menduduki jabatan strategis. Untuk urusan bisnis juga gitu... Anak presiden menang
tender, anak walikota, gubernur, dll sama saja. Kalo mau ditelusuri dengan cara-cara
nyang didepinisikan oleh Bung YW, semua tetap masuk....Ndak ada yang salah.
Wong mereka juga menang tender.....wong mereka juga lebih punya duit.....wong
mereka punya pegawai yg lebih sip. Gimana nggak gitu wong punya duit.

Proses penentuan kriteria mampu tidak mampu kan sangat subjektif. Mau dibuat
model kuantitatif hasilnya sama saja. Utak-atik sana-sini hasilnya ya kayak gitu
lagi.

Makanya, di negara-negara maju, ndak usah terlalu banyak petingsing langsung
saja ngelarang keluarga, kerabat untuk cawe-cawe dalam urusan bisnis, ikut
tender, dll. Kalo dipake cara-cara definisi ini boleh itu ndak boleh nyang model anda
dan Bung YW itu hasilnya akan sama saja. Sekarang gini aja deh:

Jaman Suharto:
- Pengangkatan Tutut sebagai menteri.... Siapa yg bilang dia nggak mampu?
  Siapa yg bilang dia tidak berpengalaman di bidang charity dlsb?
- Pemenangan tender oleh siapa ya...Tutut lagi aja... Siapa yg bisa bilang dia tidak
  mampu melaksanakannya? Siapa perusahaan pesaingnya yg lebih mampu?

Jaman BJH:
- Pengangkatan anaknya jadi orang nomor satu IPTN.... Siapa yg bidang anaknya
  nggak mampu?
- Pemberian pangkat IVE kepada anaknya itu....Siapa yg bilang dia tidak pantas?
- Pengangkatan Ghalib karena persamaan daerah... Siapa yg bilang dia tidak
  pantas? Siapa yg bisa bilang tidak mampu?

Jaman pre-reformasi saat ini (kalo jadi)
- Pengangkatan saudara-saudara MS sebagai caleg jadi....siapa yg bisa bilang
  tidak mampu?

Well, ndak ada tuh.... Ini diakibatkan pemberian excuse yang terjadi sedikit demi
sedikit. Tak terkecuali oleh pengikut PDIP saat ini. Apakah agenda reformasi bisa
jalan kalau tujuannya sedikit demi sedikit dibelokkan? Hehehe....ndak bisa tuh...

Makanya nurut saya, karena sekarang saya sudah mencium gelagat pembengkokan
nilai-nilai reformasi.....satu-satunya cara ya pake:
- oposisi yang tangguh (masih digodok.....rupanya nyang ane pikirkan ada juga yg
  sama pikirannya. Sampe kemaren ane udah pesimis sebelum mbaca koran pagi ini).
- pembatasan masa jabatan (syukur sudah ada).
- bikin aturan hukum yg tegas mengenai
   * hubungan kekerabatan thd proyek-proyek pemerintah....
   * larangan bagi perusahaan yg sebagian penyertaan modalnya dimiliki oleh pejabat
     atau sodara pejabat dalam proyek-proyek terkait...(eh, ini sama dg yg di atas 
ye...)
   * wah...blank....tambah deh....

Yang sulit adalah nepotisme untuk menjabat.... Ini masalah moral. Kayak Cory Aquino
yang melarang anaknya berbuat apa-apa.... Bahkan untuk menyanyipun ibunya
berpikir keras gimana ndak dihubungkan dg bisnis. Ya...kita ingat kan cucu Suharto
nyang nyanyi dg suara sember itu....apa cucu ini nyang pengen nyanyi dg suara
sember itu? Nurut ane itu karena sang cucu diyakinkan oleh sang impresario untuk
mau nyanyi shg dia mendapat keuntungan tertentu.... paling tidak bisa bilang 'Nih...
ane deket ama cucu Suharto.....jangan macem-macem kalo ane minta proyek ye....'

Moral serupa tidak atau belum dimiliki oleh pemimpin dan calon pemimpin kita.
BJH masih sibuk mengangkat saudara, anak, dan tetangga.....
MS masih membolehkan saudara, suami untuk berkiprah...
Apakah melanggar? Juelas endak..... Tapi nggak usah sesumbar reformasi akan jalan
dengan modal dan model yg belum berubah sejak jaman pra-sejarah Indonesia ini.
Yang repot adalah ini bukan inisiatif BJH atau MS. Biasanya inisiatif diambil oleh
orang-orang ABS atau calon ABS....


'-----------------------------
Yusuf-Wibisono wrote:

> ...
>
> >Saya tidak tahu siapa yang mereply tulisan saya karena biasanya sang
> >pengirim menulis namanya pada akhir tulisan.
>
> Yw: Saya yg mereply, Pak. Nama pengirim (by default) ada
>     di bagian from dari emailnya, nama saya Yusuf.
>
> >Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak
> >saudara sendiri, terutama di jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah;
> >tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang
> >pemerintahan.
>
> Yw: Setuju.
>
> >Makna nepotisme yang diperluas, usul rekan kita. Nah, jika Megawati
> >menjadi presiden dan anggota-anggota kabinetnya sebagian besar dari PDI
> >Perjuangan, jika seandainya Prof. Dr. Amien Rais menjadi presiden dan
> >anggota-anggota kabinetnya dari PAN atau siapa saja yang menjadi
> >presiden dan menteri kabinetnya berasal dari partainya, maka peristiwa
> >ini tidak disebut 'nepotisme'. Inikah yang disebut makna nepotisme yang
> >tidak diperluas?
>
> Yw: Ya, menurut saya: in that case, tidak termasuk nepotisme.
>     Dalam kesempatan lain, 'memberi' kepada 'temen' secara tidak
>     adil (gara-gara temen, yg harusnya nggak menang tender,
>     misalnya, jadi menang, orang lain kalah; atau yg tadinya
>     bersalah, karena teman jadi bebas...)... bisa jadi
>     koncoisme.
>
> >Ada sebuah ilustrasi. Seorang direktur perusahaan memerlukan seseorang
> >untuk diberi kedudukan atau jabatan sebagai manajer keuangan dan ada
> >tiga orang yang akan dipilih: famili, teman dan orang luar yang
> >sama-sama mampu, jujur, loyal dan terampil, jika diperhatikan
> >nilai-nilai mereka, mungkin sama-sama memperoleh nilai 'A'. Jika
> >direktur tadi memilih familinya, apakah ia disebut 'nepotis'?
>
> Yw: Ini tergantung aturan hukum. Di negara tertentu bisa
>     definitif: nepotisme, tapi umumnya, kalo kasusnya sang
>     'famili' kapabel, masuk kelompok grey area. Walopun,
>     semua rasanya setuju, andaikan familinya A+, dan alternatif
>     (orang lain) A saja nggak pake plus, terus yg dipilih
>     yg bukan famili, maka (tindakan tsb) dianggap anti-nepotisme.
>
> >Atau jika ia memilih temannya, apakah ia juga disebut 'nepotis'?
>
> Yw: Kalo teman sih tidak. Koncoisme juga tidak (dg definisi
>     koncoisme spt saya uraikan di atas).
>
> >Mungkinkah ia memilih orang luar tadi atau ada hal-hal dan hil-hil
> >lainnya?
>
> Yw: Adalah bijak bila yg dipilih adalah orang lain (bukan famili).
>     Tentunya yg bukan musuh. Bukan musuh ini berarti bisa/boleh
>     teman.
>
> >Jika makna nepotisme tidak diperluas, apakah batasan "nepotisme" itu
> >sendiri?
> >
> >Regards,
> >Yohannes Yaali
>
> Yw: Gitu aja dulu, deh. Soal batasan, silakan yg lain.

--
Salam,
Jaya


--> I disapprove of what you say, but I will
    defend to death your right to say it. - Voltaire

               \\\|///
             \\  - -  //
              (  @ @  )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
           oooO     (   )
          (   )      ) /
           \ (      (_/
            \_)

Kirim email ke