Kendala utama yang dihapadi adalah kesanggupan dealer menerbitkan faktur pajak standart. Hal itu pernah saya tanyakan ke dealer akan tetapi tidak disanggupi oleh dealer. Sesekali dealer menerbitkan faktur pajak standart, akan dituntut menerbitkan fp standart dan akan diaudit jika fp sederhananya mempunyai nilai tinggi. (Asumsi)
Coba dihubungi lagi Dealernya dengan adanya Undang-undang baru Dealer Tsel di Bandung sudah ada yang bersedia mengeluarkan faktur pajak buat kita karena katanya faktur hanya akan ada satu yaitu faktur pajak standar "katanya" (ini yang saya maksud kabar gembiranya) namun jika kita tidak diantisipasi atau masih bertahan dengan sistem norma bisa repot! dan untuk ke sistem pembukuan tentu administrasi dikitanya harus rapih. ~Silahkan informasi ini ditindaklanjuti masing-masing karena saat ini team pengurus aspindo sedang sibuk mempersiapankan ad/art dan acara deklarasi pusat Salam hormat ________________________________ From: |derrickfike|Derrick Firdaus Kurniawan <[email protected]> To: Pulsa <[email protected]> Sent: Mon, May 24, 2010 10:12:00 AM Subject: Re: [pulsa] Undang-undang 42 Tahun 2009 (perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tentang Masalh ini sebenarnya udah terbaca sejak lama bos. Cuma apakah ada yang bisa membantu? KLU untuk server pulsa tidak ada. Untuk KLU perdagangan umum, klo dikenakan ppn dengan penerapan ”norma perhitungan”, jelas sangat merugikan. Untuk server pulsa jelas tidak mungkin tidak masuk dalam kategori PKP. Karena omsetnya pasti besar. Kendala utama yang dihapadi adalah kesanggupan dealer menerbitkan faktur pajak standart. Hal itu pernah saya tanyakan ke dealer akan tetapi tidak disanggupi oleh dealer. Sesekali dealer menerbitkan faktur pajak standart, akan dituntut menerbitkan fp standart dan akan diaudit jika fp sederhananya mempunyai nilai tinggi. (Asumsi) Nilai pulsa yang dibeli dari delaer adalah pulsa + ppn. Jika pulsa sendiri telah dipingut ppn, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana komponent harga yang diberikan oleh dealer telah terpungut ppn, bagaimana komposisinya? Hal tersebut nebgakibatkan pemungutan berganda atas objek kena pajak. Mohon pencerahannya, mohon koreksi jika pemikiran saya salah. CMIIW ncstronic.com Industrial Modem Maestro/Wicom (official partner Wavecom®) Powered by BlackBerry® ________________________________ From: Zaki Lukman Hakim <zaki_quantum@ yahoo.co. id> Sender: pu...@yahoogroups. com Date: Mon, 24 May 2010 11:00:46 +0800 (SGT) To: <pu...@yahoogroups. com> ReplyTo: pu...@yahoogroups. com Subject: Re: [pulsa] Undang-undang 42 Tahun 2009 (perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tentang Saya sekedar mengingatkan saja bagaimana dengan kesiapan teman_teman akan hal ini. Jika isu ini benar ini masalah besar (untuk yang belum siap masalahnya bisa lebih besar dari masalah XL). Namun saya berharap isu ini tidak benar, namun kita tidak bisa berspekulasi. .. (mencari tahu lebih baik dari pada cuek). Ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan.... sebelum ini menimpa kita ada baiknya kita lakukan persiapan. Salam hormat ________________________________ From: Toto Wiryanto <ztro...@yahoo. co.id> To: pu...@yahoogroups. com Sent: Sun, May 23, 2010 12:44:48 AM Subject: Re: [pulsa] Undang-undang 42 Tahun 2009 (perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tentang Masalah satu blm selesai kok malah ke masalah pajak jak jak....kagak kagak aja.... jak jak Best Regards, Totok Wiryanto DIVAsalsabila http://www.ztronik. com 021-9559-7070 / 0812-1031-474
