Halo Pak Ono yang sudah nywasta, Saya jadi teringat waktu masih ngarsitektur dulu, ada istilah "muddling through" atau "barefood architect"... itu istilah bagi aristek kaki kotor, yang berbasis implementasi bagi rakyat yang kurang beruntung, bukan berpesta design wah wah saja, yang sipengguna harus ikut kata arsiteknya (baru tiga puluh tahun lalu saya mulai sadar bahwa arsitek ternyata memang perusak utama dunia ini, dan masih berlanjut hingga saat ini).
Dahulu juga ada "planning without plan", yaitu pendekatan yang memilih proses pengembangan setempat bersama masyarakat, tanpa mulai dengan membuat rencana top down yang tidak pernah terimplementasikan...namun tentu itu lebih berlaku untuk skala mikro, Sedangkan kita terlanjur memiliki buanyak planner dan planolog yang begitu kaya ke"bhineka"annya dan berwarna-warni baju seragamnya dengan cakupan pikirannya yang begitu "mega" dan men"dunia", ...jadi yang harus diupayakan adalah pengembnagan ke "ika" an dan ke"tanah-air"annya (membumi), termasuk melalui "interfacing" antar pelaku, antar kawasan, dan antar waktu, dengan acuan kemampuan meningkatkan kualitas manusia setempat disetiap wakturuang yang dikembangkan bersama... Planning adalah untuk mengembangkan ke kualitas yang lebih baik, bukan implementasi "plan" ...Karena "plan" cuma alat untuk menuju kualitas manusia dan alam setempat menjadi lebih baik... Perkembangan krisis yang telah dua kali kita alami dalam periode ini membuktikan bahwa pemeintah, investor (termasuk eksploitator) dan uang (pertumbuhan ekonomi) cuma "pendatang", yang dapat datang dan pergi semaunya karena mereka cuma punya wakturuang terbatas dan interest tertentu. Sedangkan pemukim dan alam setempat adalah pemilik sesungguhnya tanah-air setempat (the real client), yang justru penuntut utama kiprah para planer dan pakar yang bergelut di habitatnya. Kalkulasi boleh, bursa boleh, kurs tak bisa dihindari...tetapi interaksi dan interdependensi bukan mekanisme kuantitatif saja...ada aspek kultur ketidak percayaan yang membuat semua model teori pasar seimbang dan terinformasi dengan baik (citeris paribus) menjadi tidak berlaku dalam wakturuang tertentu karena semua angka tersebut berkaitan dengan sesuatu yang diwakilinya, barang dan manusia yang hidup, dalam kultur kedewasaan atau kegelisahan.nya... Yang perlu digarap bukan sekadar angka berlabel "ekonomi" atau geo yang disederhanakan menjadi "lahan" saja. Menurut McDonought dan Braungart ada metabolisme industri / teknologi yang perlu seiring dan perlu saling mengisi dengan metabolisme alam...ada kehidupan yang kadang berperilaku unpredictable karena "proses" sebelumnya (anda benar disini, proses, bukan produk)... Dalam hal ini bukan sekadar koordinasi di belakang meja hotel berbintang-bintang atau kantor menjulang ber-AC bak di musim salju, atau penyamaan definisi yang tak berujung yang perlu dilakukan, tapi langkah bersama dilapang(an). Nah, ini yang susah, wakturuang bersama untuk dua orang "bos penguasa" atau "ilmuwan" bertemu saja susah dicari, apalagi dari berbagai instansi dan bidang interest, apalagi the real bos, masyarakat setempat (susah, karena ga biasa). Land usa "Plan" seolah-olah solusinya, padahal data-data pendukung plan tersebut sangat sukar dicari. Saya lebih sering menemukan kata akhir client atau bahkan rekan sendiri untuk "ga usah data itu, mahal, yang penting win-win solution", artinya win-win bagi yang kasih tugas dan yang menjadi "planner", sesuai antara "target" proyek pemberi tugas dengan "ong-cost" yang "tersisa" bagi sipenyusun "plan" tesebut. Tentu saja yang diproduk cuma pengisi lemari antik, alias tidak layak diimplemetasi. Atau sebaliknya, baru teken trus habis terjual, termasuk hak sikecil terbeli oleh pemodal, karena hak yang tercantum dalam rencana "land use" tersebut termasuk "murah" bagi investor. Tapi jangan tanya implementasinya, molor dan kadang mandeg karena...pasar belum pas...Jadilah kawasan yang seolah-olah terbengkalai tak bertuan, walau semua sudah ada cap hak "rent seeker". "Invisible hand" Adam Smith maupun campur tangan government jadi berkonotasi lain. Bila demikian pembangunan sukar untuk menjadi "untuk rakyat", namun lebih untuk competitive advantage dari anggota band "the recent high" atau dengan cap "PAD" jangka (sangat) pendek. Karena itu, kepada mahasiswa saya, saya cuma dapat berpesan bahwa "semua teori di kelas adalah sekadar tahu bahwa orang lain sebelum kalian punya jualan teori yang macam-macam, sesuai masalah yang mereka hadapi masing-masing di negara masing-masing pada wakturuang yang saat itu mendekati penyederhanaan teoritis yang diajukannya. Di dunia nyata kalian perlu pakai nurani, dan lebih menghayati apa yang sebenarnya menjadi masalah manusia dan alam "setempat". Walau sedikit dan terbatas, namun setiap peningkatan kualitas mereka dalam setiap perubahan wakturuang setempat lebih bermakna daripada rencana perubahan berskala mega namun tidak ada urusannya dengan peningkatan kesejahteraan manusia-manusia yang tinggal di tempat dan kelestarian lingkungan hidupnya, apalagi di negara kepulauan yang sangat unik ini...". Saya cuma berdoa mereka tidak bingung mencerna keterkaitan antara berbagai ocehan pakar dan lembaran hipotesis dalam buku-buku mereka yang sedang "in" berskala dunia, dengan realita yang mereka temui dalam dunia nyata dan dunia "planning", ataupun perilaku "planner" yang tidak semua "planolog". Yang penting saya sudah menyampaikan bahwa hati nurani dan menapak bumi lebih baik daripada "jual obat" yang bermelamin, karena penderitaan pemakainya dimasa datang termasuk dosa kita sebagai peraciknya... Ah, jadi ngelantur lagi ya pak Aby..he he... OK pak Ono, semoga semangat pembangunan negara pulau-laut semakin kuat, tidak luntur karena "pusing gaji pegawai setiap menjelang akhir bulan" sebagai bos konsultan yang lebih dominan bagi anda akhir-akhir ini....saya pernah mengalami itu dua-tiga dekade yang lalu...selamat berpusing...namun tetap berpegang dalam idealisme dalam menghadapi realita... Saya sih sedang asik berenang-renang ditepian pak...sambil melihat perilaku lain di negeri orang.... Selamat berproses dalam wakturuang kultural yang selalu berubah, karena dalam planning tidak pernah ada produk dalam ruang yang mati.... Salam (laos), Abimanyu 2008/10/16 Sugiono Ronodihardjo <[EMAIL PROTECTED]> > Halo Pak Risfan yang sedang santai di pantai Losari, > Menurut pendapat saya yang masih harus banyak belajar ini, 'planning' itu > adalah suatu 'proses' bukan 'produk'. > Produk dari suatu 'planning' memang suatu buku, apakah itu bersifat makro > (nasional), mezzo (regional), mikro (lokal) atau sangat mikro (kawasan). > Namun, produk buku tersebut sebetulnya sesuatu yang 'hidup' dalam arti akan > dipakai dalam proses implementasi sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. > > Mengenai 'ongkos' untuk implementasinya, seharusnya sudah ada dalam > 'indikasi program & budget' yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi > sosek terakhir. > Memang ada kemungkinan 'produk' tersebut kurang sesuai dengan kenyataan, > karena salah si perencana atau terjadi perubahan 'kebijakan' dalam > perjalanannya, untuk itu maka diperlukan 'monitoring & evaluasi' yang terus > menerus. > Masalahnya mungkin banyak produk buku 'planning' tersebut yang hanya > disimpan di almari, karena pada saat tahap implementasi para pelaksananya > tidak melihat lagi buku tersebut sehingga 'prosesnya' terhenti. > Memang diperlukan suatu ketekunan dan 'konsistensi' dari para perencana dan > pelaksana dalam mengimlementasikan 'produk perencanaan' tersebut, karena > jangka waktu perencanaan yang lama/panjang sering tidak sesuai dengan > keinginan 'penguasa' yang mungkin dalam masa jabatannya yang relatif pendek, > tetapi ingin membuat karya 'monumen pembangunan' atau hanya ingin mendapat > keuntungan sesaat saja. > Nah, disinilah mungkin pentingnya 'kebijakan' agar benar-benar 'bijak' > dalam menentukan arah pembangunan dan kemungkinan terjadi perubahan pada > saat implementasinya (proses pemanfaatan dan pengendalian), atau ini > sifatnya 'manajemen' ? > Dalam prakteknya 'proses' ini memang tidak mudah melaksanakannya, karena > terkait dengan sistim manajemen dan kemampuan SDM, serta faktor > kepemimpinan. Pengalaman yang kebetulan pernah saya ikuti, suatu rencana > kota (tidak usah disebut nama kotanya ya...) yang disusun tahun 1980 dengan > rencana jaringan jalan lingkar kotanya baru terealisasi pada tahun 1995, > setelah berganti 3 Walikota dan 3 ketua Bappeda, ini butuh ketekunan dan > usaha yang konsisten dari para pejabat tersebut untuk tetap memakai rencana > lama, walaupun banyak perubahan kecil disana-sini karena masalah > pembebasan lahan dan koordinasi antar sektor terkait. > Mungkin lebih mudah implementasinya untuk proses 'planning' dari suatu > kawasan atau kota baru semacam BSD atau Lippo Karawaci yang > dilaksanakan/dikelola oleh swasta yang tanah/lahannya telah dikuasai > terlebih dahulu. > Kembali kepada 'patriotisme' para planner, mungkin topic tentang > 'kebijakan' dalam proses 'planning' apakah itu pada saat menyusun rencana, > memanfaatkan dan mengendalikannya akan cukup penting untuk dibahas, terima > kasih semoga bermanfaat. > Wassalam, > Onnos R. > > > > ------------------------------ > > To: [email protected] > From: [EMAIL PROTECTED] > Date: Thu, 16 Oct 2008 22:04:59 +0700 > Subject: [referensi] Re: Jababeka - PR atau Industri? > > > Pak Aby, Pak Onno ysh, > > Terima kasih atas tanggapannya, juga atas kepercayaannya pada misi > planolog. Soal norma, patriotisme, tentu benar semua. > > Tapi justru itu alasan saya untuk mengajak melihat realita kontemporer. > Kata bijak, "jer basuki mowo bea" (semua tujuan ada ongkosnya). > Masalahnya, kalau planolog bermain di aspek "rencana" saja idenya dan > konsepnya selalu bagus, ideal. Tapi bergeserlah sedikit kepada aspek > "implementasi". Ada ongkos besar yang mesti dibayar secara ekonomi, sosial > ataupun politik. Yang harus dipertimbangkan. > > Merencana penyebaran pembangunan ke seluruh tanah air, sudah ada rencananya > Pak. Sudah disempurnakan berkali-kali. Tapi melaksanakan itu kan ada > ongkosnya. Butuh budget raksasa, dan karena tak cukup, perlu prioritas. > Prioritas yang manapun selalu ada konsekuensi ketidak-puasan dari yang tak > diuntungkan. Ada ongkos politik yang harus dibayar, sehingga pemerintah > cenderung biayai sedikit sana dan sini, akhirnya tidak jadi semua. > > Sebagai planner saya mungkin juga akan bilang itu bisa diatasi - "demikian > rupa sehingga" sana puas, sini senang. Tapi apa iya. > > Itu maksud saya, mengajak berfikir dalam kenyataan empiris, untuk > merangsang berfikir: "bahwa dalam pilihan ideal manapun selalu ada > ongkosnya". Dan bagaimana proses pemilihan itu dibahas, dengan +/- > masing-masing. > > Termasuk kalau mengundang swasta, untuk yang cost recovery, apa > konsekuensinya. Kalau mengundang LSM, CBO apa pula risikonya. Sudahkah > dipertimbangkan dalam rencana pelaksanaan dan pengendalian. > Coba kalau ikuti cermati diskusi dalam milist ini saja, antar Departemen > saja banyak konflik. Bukan yang satu benar, yang lain salah. Soalnya bukan > hitam/putih, tapi masing-masing punya argumen yang mereka yakini > kebenarannya. Repotnya masing-masing punya kewenangan, sumber daya, dan > masing-masing tidak cukup. Jawaban normatifnya, ya lakukan koordinasi. > Ya, itu masalahnya, siapa yang mampu menggoordinasi. > > Karena itu, yang perlu banyak dilakukan menurut saya adalah justru latihan > membahas "implementasi rencana" berdasar kenyataan empiris/ kontemporer. > > Kebiasaan berfikir "ideal di atas ideal, didukung asumsi-asumsi ideal > pula". Cateris paribus. Itulah "jebakan" bagi perencana. Yang membuat > rencana kian jauh dari kenyataan kemampuan melaksanakannya. Kian besar > idealisasinya, kian banyak potensi kecewanya. > > Itu yang saya maksud, Pak. Soal fakta-fakta sekitar pengembangan realestat, > misalnya persentase lahan untuk fasos, fasum kan sudah ada aturannya, juga > perimbangan ukuran kavling besar:sedang:kecil, dst. Nyatanya bagaimana, itu > juga soal yang perlu didiskusikan. > > Juga soal apakah itu PR atau Industri, saya kira bukan soal. Yang satu > misinya Dep PU, yang lain Dep Perindustrian. Sama-sama mendukung misi > bangsa. Planolog belajar perencanaan spasial juga kompleks industri (ingat > Isard). > > Mengenai PKL harus tidak menempati lahan terlarang, harus ditingkatkan > ekonominya. Yah Pak, jangan ketularan normatif gitu dong. Siapa yang tidak > tahu! > Tapi ya jangan terus menuntut itu diurus planolog, ini harus ditangani > planner. Ini idealisasi lagi. Apalagi pakai contoh pengacara kondang yang > dari satu perkara saja bisa hidup lebih dari setahun. Ini idealisasi lagi. > Saya juga ingin disebut oleh Pak Aby sebagai "patriot", tapi lebih kuatir > kalau hati kecil saya berkata: "please deh....." > > Tapi omong-omong, posting ini saya tulis di warung di Pantai Losari, di > kota idaman Pak Aby, Makassar. Sambil memandang water-front city Tanjung > Bunga yang sudah banyak dibangun gudang-gudang komersial, dan tampak dari > kejauhan logo "si konglomerat" pembangun kota pulau itu. > > Salam, > Risfan Munir > > > > > ------------------------------ > Always-on security tools provide safer ways to connect and share anywhere. > Find out more. Windows Live <http://get.live.com/familysafety/overview> > >
