Mas Aunur, mas Tisfan, rekan milister ysh.
Sekedar informasi saja. Bahwa penanganan TKI seloama ini terkesan
separo-separo. Saya punya pengalaman di Jogkja dengan BLPT (Balai Latihan
Pendidikan Teknik) ini merupakan proyek yang di create Dept. Pendidikan.
Departemen membangun 12 BLPT. Namun alhamdulillah saat ini yang berjalan dengan
bagus dan berkembang hanya 2. Sisanya hilang entah kemana. Ini terjadi saat
penyerahan P3D dari pemerintah pusat ke daerah.
Untuk DIY waktu itu, BLPT dicoba dengan memanfaatkan asset dan personel yang
ada. Selama 5 tahun personel tidak boleh berubah (ini merupakan penyakit
birokrasi memindah-mindah personel yang bagus/kompeten). Mengembangkan
peralatan. Saat ini ternyata hasil pendidikan BLPT diterima di pasar dalam dan
luar negeri untuk bidang otomotif, elektrik, bangunan. Setiap tahun BLPT
menghasilkan 600-2000 siswa. Yang sedang diusahakan adalah tenaga pengelas yang
saat ini sudah semakin jarang di dunia khususnya yang W9 (keahlian mengelas
pipa dibawah air).
BLPT ternyata juga mampu menjadi pengampu bagi SMK-SMK dari sisi pendidikannya.
Pengalaman ini ternyata didapat dari :
1. Membiarkan ahlinya bekerja pada tempatnya
2. Memberikan tantangan untuk maju dengan kreativitas masing-masing
3. Bila perlu penunjukkan pejabat tidak menggunakan cara non-prosedural (dulu
pertama kali
pemilihan kepala BLPT setelah diserahkan, digunakan seperti Pilkades
diantara mereka
sendiri. Ternyata hasilnya sangat bagus
4. Tidak segan-segan memfasilitas kreativitas mereka.
5. Memberikan insentif yang memadai. Tidak perlu dari kantong dana pemda,
tetapi memberi
ruang untuk adanya pemasukkan.
Hal ini terbukti, saat ini BLPT sudah tidak semaju beberapa saat yang lalu. Hal
ini setelah saya tanya adalah akibat bahwa pihak Dinas Pendidikan (sebagai SKPD
yang mengampu BLPT) takut melanggar aturan. Karena BLPT dalam kelincahannya
sering menggunakan ekstra regulation.
Demikian sekedar gambaran bahwa bila kita mau kita bisa.
Salam
Bambang sp
