Terima kasih Pak Indra, saya dengar perbanyakan penduduk itu didorong oleh Pemerintah pasca PDII, mengingat drop-nya jumlah penduduk masa itu akibat perang. Dorongan itu tentunya dengan telah memperhitungkan segala 'konsekuensi'-nya. Namun menarik diperhatikan bila 'kebangkitan ekonomi' kongkruen dengan 'kebangkitan jumlah penduduk', mohon dilihat kondisi era Meiji dan pasca PDII. Salam.
-ekadj --- In [email protected], indra budiman syamwil <ibsyam...@...> wrote: > > > Pak Eka dan Rekan Ysh, > > Kalaulah saya diminta pendapat tentang mana yang penting SDA dan SDM, ya sama sama penting untuk saat ini. Strategi pengembangan perekonomian berdasarkan SDM harus disiapkan sedini mungkin, sehingga devisa SDA bisa menghasilkan SDM dan kapasitas teknologi yang meningkatkan nilai tambah penggunaan sumberdaya alam itu sendiri. > > Betul Pak Eka, kalau saya tidak salah memang perekonomian Jepang sangat tergantung kepada perekonomian domestiknya, dan tergantung pada SDM sebagai penggerak ekonomi dan juga customer (internal economy). Sehingga dua pandangan dalam pembangunan perekonomian pandangan distribusi (welfare) dan pandangan pertumbuhan (melalui ekspor yang menghasilkan devisa) sering menjadi perdebatan. Sekarang kita mulai membicarakan `daya beli masyarakat' konsepnya bisa kesejahteraan (akses kepada ekonomi) atau pertumbuhan `internal economy' sebagai penciptaan deman efektif. > > Setelah `bubble economy' kira-kira pertengahan 1980an sehingga terjadi exodus industri Jepang ke manca negara (hollowing-out) sebenarnya Jepang tengah mengalami krisis kecil perekonomian yang agak sustainable. Ketika itu di banyak literatur para ahli Jepang mengharapkan terjadinya `babby boom' seperti pada era 1960an, agar konsumsi meningkat dan pabrik ngepul lagi. Newly married dan children lebih konsumtif dan produktif dibandingkan orang tua sepertinya begitu. Sebenarnya yang terjadi adalah umur menikah meningkat (lelaki terlalu terkooptasi bekerja di perusahaan, wanita justru semakin mandiri), banyak keluarga Jepang sibuk kerja suami istri dan tidak punya anak, dan orang tua semakin panjang umur karena sehat. Sampai terjadi fenomena orang tua (60 tahun) memelihara orang tua (90 tahun), ini yang disebut fenomena `aging society'. Jadi pertumbuhan penduduk di tahun 1980an adalah karena panjangnya usia sungguhpun angka kelahiran kecil sekali. > > Pada grafik Pak Eka titik puncak di tahun 2000an mulai terlihat dampak kecilnya angka kelahiran dan mulai meninggalnya orang tua yang lahir di tahun 1920an. > > Fenomena aging society lainnya di akhir 1980an Jepang berupaya merekayasa pembentukan kota High-tech di Utara Australia untuk memanfaatkan tenaga ahli pensiunan mereka, begitu pentingnya produktifitas manusia bagi mereka. Singapura dan Jepang mempunyai fenomena yang sama yaitu rakyatnya bekerja untuk pemerintah (mereka kaya setelah pensiun, ketika tidak bisa lagi menikmati lezatnya kolesterol). Bisnis pensiunan ini merupakan bisnis jasa yang cukup besar di Jepang, termasuk rumah jompo dan pelayanan livelihood orang tua. > > Memang antara Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia lainnya telah terjadi division of labor lintas negara. Malaysia dengan penduduk yang sedikit harus pintar-pintar mengelola ekonominya. Malaysia secara tradisional selalu bersaing dengan Singapura (musuh bebuyutan). Singapura menjadi international hub capital lintas negara, Malaysia juga ingin, maka diciptakanlah KL Global city scheme dan Cyberjaya serta Putera Jaya. Pembangunan Malaysia setelah transformasi sistem Inggris, terutama pada era Mahathir memang banyak mencontoh Jepang (Malaysia Truly Asia). Sebagai trading hub mereka harus mempertahankan efisiensi industri pengolahan serta kunci-kunci perdagangan komoditi (contohnya minyak atsiri dari Indonesia). > > Perusahaan Malaysia sekarang mulai menciptakan platform-platform di Indonesia karena mereka kekurangan blue collar labor, deman, disamping memanfaatkan TKI. Sayangnya, beberapa studi menunjukkan remiten dari TKI belum memberikan dampak pembangunan yang sustainable di perdesaan di Indonesia karena kurang dipersiapkan untuk menciptakan deman di perdesaan. Saya setuju dengan Pak BTS neoliberalisme di Malaysia menciptakan ketergantungan yang amat sangat kepada pecuniar capital (uang). > > Modernisasi pasar tradisional seperti program Mas Prabowo harus betul-betul disiasati dengan baik karena bisa memarginalkan sebagian pelaku pasar. Tukang beca masih bisa mengantarkan penumpang sampai ke pagar rumah. Orang Indonesia masih bisa ngutang di Mang Udin (sungguhpun Mang Udin bukan Bankir), pasar seperti apa ini? Pasar dengan modal sosial yang kental?. Bio-etanol bisa menciptakan 'kartelisasi' yang baru setelah fosil fuel?. > > Tentang program 8 Program Mas Prabowo saya kawatir semua Capres sekarang punya program yang mirip. Masalahnya pelaksanaannya seperti apa, bagaimana strategi dan kebijakan itu dibuatkan instrumennya dan disusun rencana pelaksanaannya. Program nya semua serba fisik, kelembagaan masyarakat, kapasitas teknopreneur masyarakat, inovasi dan good governancenya mana ya, Mas Prabowo? > > Indra B Syamwil > > > > > To: [email protected] > From: 4ek...@... > Date: Fri, 13 Mar 2009 18:08:34 +0700 > Subject: Re: [referensi] Re: 8 Program yang ditawarkan Prabowo Subianto > > Setuju Bu Cut, kelihatannya kita selalu 'satu hati'. > > Setuju Pak BTS, itu bila 'dana' sudah menjadi 'modal pembangunan', seperti kasus Zimbabwe. Padahal kebijakan nasional kita menyebutkan bila 'modal pembangunan' itu adalah sdm, kekayaan alam, dst; sehingga akhirnya melahirkan istilah-istilah seperti penatagunaan tanah, penatagunaan udara, penatagunaan air, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. Permasalahan terpenting adalah : mudeng nggak kita dengan istilah-istilah ini? > > Jepang sedikit yang saya ketahui sudah menjadikan sdm sebagai modal pembangunan. Pertumbuhan sdm seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Mohon periksa lampiran, bahan yang saya peroleh dari Onishi, Mohon dilihat 'stepping'nya bila kemajuan ekonomi selalu seiring dengan kemajuan sdm, terkecuali 'fenomena baru' pasca 2000; namun ini pun terpatahkan dengan 'fenomena China'. > > Kunci lain saya kira 'privatisasi', sehingga sebenarnya semua program kecuali 1 dan 7 itu bisa diserahkan kepada 'non-Pemerintah'. Namun perlu kita minta pendapat Pak Indra dkk yang lebih memahami kasus Jepang 'dan Malaysia' ini. Salam. > > -ekadj > > > 2009/3/13 cut safana cutsaff...@... > > Para milister Ysh, > Untuk bangsa kita saat ini yang diperlukan tidak hanya sekedar program (termasuk cara penyediaan dana), tetapi yang paling penting nantinya adalah bukti/realisasi program (tidak sekedar out put, tetapi out come & impac nya). Contoh kecil : program tabung gas + kompor gas, mohon dichek siapa saja yang menerimanya ? (kriteria penerima subsidi tidak terlaksana dengan baik, yang penting programnya jalan, dan LAKIP 100 % ....???????). > > Cerita berikut nyambung atau tidak, tetapi membuat saya nelongso, btw beberapa minggu yll saya ke negara tetangga Malaysia (yang nota bene sering tidak dianggap oleh bangsa kita). Saya menyewa taksi yang kebetulan supirnya warga negara RI asal Medan dan memperistri orang Malaysia. Ngobrol ngolor ngidul, si supir mengatakan (kalimat asli) : "disini Bu, Pemerintah menganggap penduduk itu aset negara, masyarakat yang sangat tidak mampu diberikan kesempatan memiliki apartemen dengan harga murah; anak saya yang perempuan dikuliahkan ke Amerika; orang bawahan bisa makan seperti apa yang dimakan oleh menteri".................dst, dst. Saya hanya terdiam; tidak heran jika mendengar ini di negara maju seperti Amerika atau Eropah. Patutlah Malaysia mengirim puluhan orang mahasiswa beasiswa setiap tahunnya ke Indonesia, pemerintah mereka sedang merajut pondasi (termasuk jiwa/karakter) yang kokoh untuk kemaslahatan rakyatnya kedepan................ > Salam..............
