Mas Risfan dan rekans ysh, kalau diskusi mitigasi bencana diakhiri di sini dengan 'concluding remarks' Mas Risfan ini, waduh kok rasanya dunia akan terkesan agak muram, ya... Padahal, meski sebagian besar catatan dan pertanyaan rekans benar dan relevan adanya, namun situasi kita rasa-rasanya tidaklah sepenuhnya demikian. Mestinya, ada jugalah sejumlah langkah-langkah kecil yang telah diambil kawan-kawan kita di lapangan.. Karena itu, ijinkan saya, sedapat-dapatnya, berbagi sedikit informasi yang kebetulan saya tau...dengan harapan akan ada rekan lain menambahkan/mengoreksinya.
1. Pertama, jelas rekan Adjie (ITS) benar! Sependek observasi saya, RTR (rencana tata ruang) belum banyak yang secara sistemik dan mendalam menelaah potensi bencana di wilayah perencanaan dan mengusulkan rencana mitigasinya. Namun, di antara yang sedikit itu, ada sejumlah dokumen yang saya dengar telah memasukkan hal ini. Pasca-bencana alam dahsyat di Aceh, rekan-rekan perencana dari Lembaga Internasional, NGO dan Pemerintah telah juga memasukkan 2 hal di atas dalam rencana desa (village plans, yang disusun di/utk lebih dari 600 desa), kecamatan action plans, sampai rencana tata ruang wilayah. Mungkin saja, langkah-langkah itu belum sepenuhnya memuaskan, namun kiranya dapat menjadi landasan untuk mengembangkannya lebih jauh... 2. Bagaimana dengan tools, sebagaimana ditanyakan oleh rekan Anin? Inipun, menurut hemat saya, juga telah dimulai langkah-langkah awalnya. BRR dan mitra2 kerjanya telah mempublikasikan sejumlah pedoman yang, sekali lagi, terbuka untuk digunakan, dikaji-ulang, disempurnakan... Bagi yang sungguh-sungguh berminat, saya memiliki soft copynya; silakan menghub saya lewat japri. Sayang filenya agak besar, sehingga tdk mudah diunduh... Selain itu, juga telah dan akan muncul sejumlah publikasi (thesis dan disertasi serius, artikel jurnal, dan buku) yang berangkat dari pengalaman bencana dan rekonstruksi itu, yang tentunya tak-segera-habis dikunyah untuk dikembangkan menjadi tools... 3. Bahwa ada persoalan pelembagaan, sebagaimana didiskusikan oleh Mas Ferry dan rekan Roos Akbar, ya mungkin ini tantangan akademis dan profesional kita, ya... Sebagaimana perubahan (sosial) cepat lainnya, proses legalisasi (adopsi legal) lazim jauh mendahului proses internalisasi dan aktualisasi dalam praktik sehari-hari... Karena itu, diskusi penting berikutnya memang bagaimana memahami persoalan pelembagaan ini dan bagaimana mendorongnya lebih jauh... 4. Terakhir, ijinkan saya mengomentari catatan rekan Adjie soal amanat UU 26/2007. Betul, UU itu jauh lebih maju dari UU 24/1992 dalam hal adopsi isu ke-bencana-an/mitigasi bencana. Paling tidak, jika UU 24/1992 hanya memuat 1 kali kata bencana -- tanpa makna substansial yang berarti -- maka UU 26/2007 telah memuatnya sebanyak 13 kali. Namun, rasanya, UU baru itupun masih cenderung memposisikan bencana sebagai sesuatu yang terpisah dari RTR. Artinya, RTR belum dilihat sebagai instrumen untuk mengurangi faktor risiko (bencana). Konsekuensinya, UU ini tidak memberi petunjuk bagaimana analisis potensi bencana dilakukan dan akan dipertimbangkan dalam proses perencanaan, dan bagaimana pula rencana mitigasi bencana dimuat dalam RTR. Hal ini jelas kontras dengan, misalnya, Hyogo Framework for Action (2005) yang juga diadopsi oleh negeri ini, dan menjadi pedoman para ahli kebencanaan. Perkembangan yang menggembirakan, dorongan utk memperhatikan isu mitigasi bencana dalam penataan ruang sangat kuat datang dari rekan-rekan ahli ilmu2 kebumian. Semoga dengan begitu, semakin luas rekan perencana yang tersundul... Sementara, sekian dulu... Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam, EF 2010/3/25 risfano <[email protected]> > > > Rekans ysh, > > Saya sepakat dengan Pak ATA dalam hal ini. Pertama perlu "advokasi". Adalah > kenyataan bahwa dalam hubungan antar instansi pemerintah, pelestari dan > pembangun, sering terjadi "sungkan-sungkanan" untuk saling menegur. Oleh > karena itu mungkin wajar kalau diperlukan "pressure-group"/katalis dari > unsur masyarakat (CBO/NGO. media, perguruan tinggi) untuk lebih asertif > dalam penegakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan Pengurangan Risiko > Bencana (PRB). > > Kedua, terkait pasar. Sebaiknya edukasi konsumen juga untuk produk properti > (realestat), agar konsumen juga tahu bahwa lokasi properti yang akan > dibelinya punya risiko (dan menyebabkan) bencana banjir, longsor, dst. > Sejauh ini YLKI seperti bekerja tanpa dukungan. Oleh karena itu keterbukaan > RTRW dan rencana PRB harus lebih dibuka ke masyarakat. Begitu? > > Salam, > Risfan Munir > > > --- In [email protected] <referensi%40yahoogroups.com>, abimanyu > takdir alamsyah <takdi...@...> wrote: > > > > Rekans ysh, > > > > Yang ideal memang menghadapi tantangan dalam opeasional maupun > realisasinya, > > apalagi kalau awalnya tidak banyak yang mendukung. > > > > Seperti isu lingkungan yang mulai digalakkan tahun 80-an, saat itu masih > > banyak ditertawakan, termasuk di lingkungan kerja saya. Namun sekarang > > bahkan negara-negara yang semula tidak mau mengikuti protokol Tokyo > setelah > > sekian waktu akhirnya mulai mempertimbangkan kesertaannya. Bahkan dalam > > pertemuan tentang perubahan iklim yll para pakar mereka menerima gagasan > > pemikiran "low carbon economy" sebagai pendekatan baru dari ekonomi > > pembangunan, yang semula dari ekonomi pasar ke sustainomic (Munasinghe: > > economy berbasis ecology dan social). > > > > Demikian juga upaya untuk memasukkan kata "negara kepulauan" dan prinsip > > kebumian (darat, laut, udara dan dalam bumi) dalam RUU penataan ruang > yang > > lalu juga melalui proses diskusi yang cukup panjang. Walau masuk dalam > > pembukaan UU 29 2007, namun dalam pasal-pasal dan PP nya ternyata juga > belum > > berfungsi pula. Komentar saya yang mengaitkan penawaran properti di tepi > > pantai Padang dengan faktor risiko bencana setempat ditertawakan > rekan-rekan > > penata ruang. Namun dalam pertemuan dalam rangka penyusunan pedoman > > pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, draft pedoman > tersebut > > dicabut kembali dan direvisi karena belum memasukkan aspek risiko ke > > dalamnya. Jadi perlu proses (waktu-ruang untuk perubahan kultural) dan > > kegigihan penggagas untuk memperkenalkan suatu "konsep kebenaran > > (paradigma?)" baru, bukan saja kepada masayarakat awam, bahkan kepada > para > > elit dan pakar yang seharusnya justru sebagai penggagas & pejuang > utamanya. > > > > > > Salah satu pendekatan penting adalah penyebaran informasi yang lebih > > mendasar, sehingga berkembang kepedulian, pemahaman dan kehendak untuk > > bertindak, bukan hanya dalam ruang tertutup atau secara sektoral namun > lebih > > terbuka, sistematis dan terprogram. Diikuti dengan kegiatan pembelajaran > > bersama, termasuk peralihan materi dan program belajar di sekolah > penataan > > ruang tentunya. Saya yakin di masa datang, dalam waktu pendek atau jangka > > panjang, konsep keberlanjutan tersebut dapat semakin mantap. > > > > Pendekatan lain adalah pendekatan pasar (konsumen mengetahui informasi > > sepenuhnya mengenai produk yang akan dikonsumsinya), seperti pencantuman > > label pada obat dan makanan, harus tercantum kandungan unsur campuran > yang > > digunakan, misalnya mengandung MSG ...%, kafeine...%, dsb. Juga > peringatan > > bahwa "tidak boleh digunakan bagi wanita hamil,...cara > penggunaan,...rokok > > dapat menyebabkan....dsb". Label, index kandungan atau peringatan > tersebut > > merupakan referensi konsumen untuk memilih seberapa besar risiko yang > mereka > > hendak pilih ("willingness to accept the risk"). Jadi, kalau anda membeli > > suatu properti dalam kawasan permukiman di pegunungan, pantai atau daerah > > banjir, anda memang memilih risiko bencana (musiman, tak terduga, dsb) > > tertentu di lokasi tersebut. Sama seperti risiko pembeli makanan, obat > atau > > rokok. Dalam hal ini si penata ruang bertanggung jawab terhadap kejujuran > > sejauh mana aspek risiko tersebut telah dikaji sebelumnya atau memang > > "rencana kawasan ini belum mempertimbangkan aspek-aspek....dsb". > > > > Mari kita belajar bekerja untuk peningkatan kualitas hidup generasi > > mendatang. Mari kota berupaya untuk lebih jujur menyampaikan kekuatan dan > > kelemahan produk kita kepada konsumen. Mari kita susun sistem dan > mekanisme > > pembangunan yang membuat produsen yang lebih baik akan lebih beruntung > > daripada yang kurang berkualitas. > > > > Sekian dulu, > > ATA > > > > > > 2010/3/25 risfano <risf...@...> > > > > > > > > > > > > Rekans ysh, > > > > > > Terima kasih atas partisipasinya. Kalau boleh saya simpulkan, sementara > > > ini: Masalah teknis tata ruang untuk mengakomodir kriteria risiko > bencana > > > hanya soal teknis, yang bisa dilakukan. Asal ada kebijakan dan anggaran > yang > > > mendukung. > > > > > > Namun soal penegakan dan pelaksanaan, kiranya seperti disampaikan Pak > Roos, > > > masih jauh panggang dari api. Ada masalah ketidak pedulian, bahkan dari > > > instansi Pemda sendiri, swasta dan masyarakat. Masalah koordinasi dalam > > > Pengurangan Risiko Bencana (BKPRND, dst) dan saat sekitar kejadian > (BPBD, > > > dll) yang masih belum jelas atau belum efektif SOP nya. > > > > > > Dalam era governance (pemerintah-masyarakat-swasta) saat ini masalah > > > "pengarus-utamaan" (mainstreaming) dapat melibatkan masyarakat (dan > CBO/NGO) > > > lebih luas. Ini antara lain perlu keterbukaan informasi. Misalnya kalau > > > perlu dipublish peta risiko bencana, peta (pelestarian hulu) penyebab > > > bencana. Dipublis lewat media cetak, elektronik, poster/billboard di > > > lokasi-likasi rawan bencana dan pelestarian. Juga kriteria > > > "land-suitability" disebar ke masyarakat. Sehingga masyarakat akan > atahu > > > "mana2/siapa2" yang membangun di kawasan rawan, bahkan terlarang. > Dengan > > > demikian semua "pembangun" juga tahu kalau mereka juga diawasi oleh > > > masyarakat, supaya mereka berhati-hati. Mungkin ini salah satu > alternatif. > > > > > > Momentum rangkaian banjir (di DAS Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, di > > > beberapa daerah datar di Kalimantan, Sumatera dan daerah lain luar > Jawa) > > > sebaiknya dimanfaatkan untuk mainstreaming isu Pengurangan Risiko > Bencana > > > ini dalam perencanaan, penganggaran, manajemen operasi (pelaksanaan) > dan > > > mengundang partisipasi semua pihak dari berbagai kepentingan. > > > > > > Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, longsor, rob, > > > longsor yang terjadi mestinya juga bisa menginspirasi bahwa Pengurangan > > > Risiko Bencana adalah bagian dari Investasi. Ibaratnya, kalau kita > punya > > > mobil baru, maka kerusakan bisa dianggap "bencana" tak terduga. Tapi, > kalau > > > mobil kita tua/bobrok, maka menganggarkan Rp 5-10juta/tahun adalah > angaran > > > "pengurangan risiko" yang sangat wajar. Saya kira paradigma ini yang > perlu > > > diterapkan dalam kebijakan penganggaran. Begitukah? > > > > > > Salam, > > > Risfan Munir > > > > > > > > > --- In [email protected] <referensi%40yahoogroups.com><referensi% > 40yahoogroups.com>, "Roos > > > > Akbar" <rakbar@> wrote: > > > > > > > > Yah itulah masalahnya pak. > > > > Ketidakpedulian pada hampir semua pihak. > > > > > > > > Salam, > > > > Roos Akbar > > > > Send on Wed, Mar 24, 2010 at 16:53:13 > > > > > > > > > > > > -----Original Message----- > > > > From: "Ferrianto Djais " <eidjais@> > > > > Date: Wed, 24 Mar 2010 08:37:43 > > > > To: Roos Akbar<rakbar@>; > > > > [email protected]<referensi%40yahoogroups.com> > <referensi%40yahoogroups.com> > > > <[email protected] <referensi%40yahoogroups.com> <referensi% > 40yahoogroups.com>> > > > > Subject: Re: [referensi] Mainstreaming Mitigasi Bencana > > > > > > > > Pak Roos A ysh: saya yakin sebagian aturan sdh ada - tapi apakah itu > > > digunakan atau tidak mau digunakan atau dgn berbagai alasan itu jangan > dulu > > > digunakan. Kalau exercise perencanaan banyak dilakukan ( spt apa yg pak > Roos > > > A kerjakan), saya rasa akan sangat banyak manfaatnya. Waktu saya buat > > > perencanaan permukiman di Calang setelah tsunami - saya banyak > ditentang > > > oleh masyarakat lokal - mereka bilang sudahlah pak, bisul itu tidak > akan > > > pernah timbul pada tempat yg sama, maka biarkanlah kami tinggal di > tempat yg > > > sama, walaupun mereka tau bhw hampir 90 persen keluarganya jadi korban. > > > > Powered by Telkomsel BlackBerry® > > > > > > > > -----Original Message----- > > > > From: Roos Akbar <rakbar@> > > > > Date: Wed, 24 Mar 2010 07:22:26 > > > > To: <[email protected] <referensi%40yahoogroups.com><referensi% > 40yahoogroups.com>> > > > > Subject: Re: [referensi] Mainstreaming Mitigasi Bencana > > > > > > > > Pak Ferri dkk ysh, > > > > Rasanya beberapa peraturan sudah sangat memperhitungkan persoalan > > > > kebencanaan ini. > > > > Misalnya dulu ketika saya ikutan menjadi site planner perumnas > Antapani, > > > > ada aturan bahwa setiap 100 m rumah/kapling harus diselingi areal > kosong > > > > selebar 2 m. Ini untuk hindari agar kalau kebakaran tidak merembet ke > > > > semua. Ada aturan sempadan yang mengatur juga sudut pandang pengemudi > > > > dsb. Ada aturan tentang dimana jalan boleh "lewat" diatara 2 tower > > > > tegangan tinggi dsb. > > > > > > > > Apakah semua itu masih ada? Atau masihkan dipergunakan? > > > > Saya ingat sekali dulu bersama pak Suwardjoko menghadapi konsultan > asing > > > > yang mengabaikan aturan itu karena prinsip dia harus sebanyak mungkin > > > > rumah dibangun wah..... > > > > > > > > Saya juga sedang bertanya pada teman-teman yang sedang menyusun peta > > > > kegempaan. Saya "menuntut" Agar ada peta pada skala rinci.....jangan > > > > hanya pada skala 1:250.000. Tapi belum/tidak (?) ada yang > > > > menjawab/menjelakan pak hehehe..... > > > > > > > > Saya rasa semua orang tahu bahwa janganlah memberi ijin/ membangun > pada > > > > kawasan rawan bencana (logsor, banjir, dsb). Tapi adakah data/peta > yang > > > > menunjukkan itu? Restoran the Peak di Bdg malaha cukup terkenal > padahal > > > > ada di patahan Lembang. Perumahan Dago Pakar laku juga tuh padahal > ada > > > > pada areal rawan longsor hehehe.... > > > > > > > > Mungkin kita percaya umur ditangan Tuhan. Sehingga mau mati kapanpun > > > > tidak masalah...hanya tinggal caranya... > > > > > > > > Salam, > > > > Roos Akbar > > > > On 3/24/10 10:02 AM, Ferrianto Djais wrote: > > > > > Yth Pak Adjie dkk, buat saya mengembangkan pendekatan perencanaan > yg > > > terkait dgn bencana sangat2 menarik dan memang ini blm banyak > berkembang. > > > Namun kiranya kita perlu angkat ke permukaan. Saya cukup lama > bermain-main > > > di perencanaan pesisir dan sangat2 membutuhkan spesific planning > approached. > > > Kita punya 95.000 km pantai dan sebagian besar berada dlm ring of fire. > > > Investasi yg katakanlah milyar2 dlm waktu 1 menit bisa porak poranda. > Semoga > > > sukses > > > > > Powered by Telkomsel BlackBerry® > > > > > > > > > > -----Original Message----- > > > > > From: adjie pamungkas<a_pamungkas2000@> > > > > > Date: Tue, 23 Mar 2010 23:09:38 > > > > > To:<[email protected] <referensi%40yahoogroups.com><referensi% > 40yahoogroups.com>> > > > > > Subject: Re: [referensi] Mainstreaming Mitigasi Bencana > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ysh milisters, > > > > > > > > > > keliatannya topik ini tidak terlalu hangat di milist ini yg > notabene > > > para planning mania berkumpul.. apa ini indikasi bahwa bencana belum > menjadi > > > isu sentral dalam konteks perencanaan di indonesia. sebagai catatan, > tahun > > > lalu survey di salah satu bagian dari DAS bengawan solo yg tiap tahun > > > kebanjiran, salah satu hasilnya: tidak ada dokumen spatial plan yg > > > menyinggung isu tersebut. semoga tidak berkepanjangan indikasi ini > karena > > > UUPR sudah mengamanatkan pengaturan ini. > > > > > > > > > > salam, > > > > > adjie PAMUNGKAS > > > > > Lecturer of Regional and City Planning Department > > > > > ITS - Indonesia > > > > > + 61 4 2561 7575 > > > > > > > > > > http://www.facebook.com/people/Adjie-Pamungkas/745520653? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > --- On Mon, 22/3/10, anin ditoanindito_rm@ wrote: > > > > > From: anin ditoanindito...@...: Re: [referensi] Mainstreaming > > > > Mitigasi BencanaTo: referensi@: Monday, 22 March, 2010, 3:28 AM > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Pak Risfan Ysh, > > > > > Saya tertarik dengan topik diskusi anda. Sebagian bersar > bencana > > > terjadi karena kelalaian dalam proses pembangunan. Bencana > terjadi > > > karena pembangunan yang tidak memperhatikan ancaman bencana dilokasi > > > itu. Pengurangan resiko bencana melalui penataan ruang > merupakan > > > cara yang paling efisien dan efektif untuk menghindari jatuhnya > > > korban. Tapi sekarang ini belum banyak pengalaman kita > untuk > > > mengintegrasikan pengurangan resiko bencana kedalam penataan > ruang. > > > Apakah sudah ada tools untuk melakukan hal ini? > > > > > > > > > > Salam, > > > > > Anindito > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > From: Risfan munirrisf...@yahoo. com>To: refere...@...: Thu, > March 18, 2010 4:17:17 AMSubject: [referensi] Mainstreaming > > > > Mitigasi Bencana > > > > > > > > > > > > > Rekans ysh,Masih menjadi bagian dari Sustainable Development, > selain > > > Green n Blue corncern, barangkali bagaimana mengarus-utamakan corncern > > > kepada kebencanaan. Ini mengingat kepulauan nusantara ini terletak pada > ring > > > of volcano yang sering batuk2. Banyak wilayah/kota rawan banjir, > tsunami, > > > serta kebakaran (hutan). Belum lagi pulau-pulau kecil yang rawan > pula.Ini > > > tentu memerlukan concern, strategi, advokasi agar menjadi bagian dari > agenda > > > semua pihak, pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat. Masuk ke > RTRW, > > > RPJM, APBM/D, Renstra, juga manajemen operasional. Bagaimana > prepareness, > > > SOP danfacilities nya. Begitukah?Salam,Risfan Munir > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ------------------------------------ > > > > > > > > > > Komunitas Referensi > > > > > http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ------------------------------------ > > > > > > > > Komunitas Referensi > > > > http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links > > > > > > > > > > > > > > > > > > -- Erwin Fahmi Cell. (+62) 812 199 3233
