Re: [GELORA45] Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi ; Tentang Tingkat Pertumbuhan Alami Penduduk Xinjiang

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Yaaa, BETUUUL, nampaknya penterjemah di Radio Beijing, CRI sekarang ini 
anak-anak muda yang belajar bhs. Indonesia dari sekolah saja. Seringkali 
jadi agak janggal bahasa yang digunakan.


Sekalipun saya tidak menemukan tulisan dalam bhs. Tionghoanya, tapi 
dibaca dari pengertian isi tulisan, bisa dikatakan tepatnya 
menghubungkan, bukan menghubungi.



kh djie 於 2020/9/15 上午 09:45 寫道:

Apa yang di bawah ini tidak salah terjemahannya ?
Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai 
Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan 
sengaja menghubungi ( Kok menghubungi, apa bukan menghubungkan -- yang 
tidak ada hubungannya?) pendirian pusat pendidikan dan penataran 
keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan 
demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan 
penataran ketrampilan di biang anti-terorisme dan deekstremisasi, dan 
dengan sengaja menyerangi kebijakan pokok negara Keluarga Berencana.


Op di 15 sep. 2020 om 03:12 schreef ChanCT sa...@netvigator.com 
<mailto:sa...@netvigator.com> [GELORA45] <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>>:



  Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang:


  Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi

http://indonesian.cri.cn/20200914/17d1cd1b-cdb1-d8c3-fa2e-87dd4e765be1.html

2020-09-14 16:54:00

Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike
Pompeo mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya
Soal Keluarga Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah
Tiongkok di Xinjiang. Sementara itu, kantor berita AP merilis
laporan survei yang berjudul “Tiongkok Laksanakan Pengendalian
Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis Uyghur. Pernyataan Mike
Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP mengklaim pemerintah
Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang ketat untuk
menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis
minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi
etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama
mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan penelitian
yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT  yang
ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown
Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah
mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana
yang berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita
bohong dan informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan
mereka-reka fakta dan memulas data statistik.

Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The
Victims of Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung
oleh pemerintah AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan
berkali-kali memberikan apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum
teroris yang berkejahatan bertubi-tubi tanpa mengindahkan
kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam pembenahan
Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.

Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai
Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan
sengaja menghubungi pendirian pusat pendidikan dan penataran
keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana,
dengan demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan
dan penataran ketrampilan di biang anti-terorisme dan
deekstremisasi, dan dengan sengaja menyerangi kebijakan pokok
negara Keluarga Berencana.

Menanggapi hal ini, Profesor Muda Akademi Politik dan Pengelolaan
Publik Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/09) dalam
artikelnya yang dipublikasikan di situs web resmi Universitas
Xinjiang menyatakan, semua dokumen yang dikutip Adrian Zenz tidak
pernah muncul perkataan mengenai orang yang melanggar kebijakan
Keluarga Berencana akan disuruh belajar di pusat pendidikan dan
penataran ketrampilan. Sebaliknya, dokumen tersebut berkali-kali
menekankan seharusnya melakukan pekerjaan KB dengan berdasarkan
hukum dan peraturan setempat.

Buku putih yang berjudul Pendidikan Vokasional dan Penataran
Keterampilan Xinjiang yang diumumkan Kantor Penerangan Dewan
Negara Tiongkok Juni tahun 2019 dengan tegas menunjukkan,
pendirian pusat pendidikan dan penataran ketrampilan Xinjiang
bertujuan untuk “menghapus sumber terorisme, ekstremisme agama,
dengan efektif mengekang kecenderungan terjadinya kegiatan teror,
demi semaksimum menjamin hak pokok seperti hak kelangsungan hidup,
hak kesehatan serta hak perkembangan rakyat berbagai etnis ”. Buku
putih ini dengan sepenuhnya memperlihatkan prinsip Tiongkok yang
menyelenggarakan negara berdasarkan hukum dan ciri khasnya yang
manusiawi.


  Fluktuasi Angka Pertumbuhan Populasi di Xinjiang Berada dalam

[GELORA45] Fwd: Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: Operasi Sterilisasi Paksa ; Desa Tibet Jadi Sejahtera Melalui Pariwisata

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: 	Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: Operasi Sterilisasi 
Paksa ; Desa Tibet Jadi Sejahtera Melalui Pariwisata

日期: Tue, 15 Sep 2020 09:03:15 +0800
從:  ChanCT 
到:  GELORA_In 



 Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: Operasi Sterilisasi Paksa

2020-09-14 16:54:34 
http://indonesian.cri.cn/20200914/1b4cbbe6-5371-5876-925a-40ae58e8a720.html


Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo 
mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga 
Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. 
Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul 
“Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk 
Etnis Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita 
AP mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan 
sterilisasi yang ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis 
Uyghur dan etnis-etnis minoritas lainnya, dalam rangka membendung 
peningkatan populasi etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten 
relevan terutama mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan 
penelitian yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: 
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT  yang ditulis 
oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown Foundation pada Juni 
lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah mengulangi kata-kata klise 
yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang berhaluan anti Tiongkok. Apa 
yang disebarkannya adalah berita bohong dan informasi palsu yang sama 
sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta dan memulas data statistik.


Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of 
Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah 
AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan 
apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan 
bertubi-tubi tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan 
Tiongkok dalam pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.


Adrian Zenz dalam laporannya menunjukkan sebuah grafik yang mencatat 
hasil pemeriksaan terkait pelaksanaan kebijakan keluarga berencana (KB) 
kuartalan dari kabupaten Jiashi, Xinjiang, dia mengatakan sistem 
keluarga berencana setempat mengadakan pemeriksaan yang keterlaluan 
terhadap wanita etnis minoritas. Dengan ini sosok Adrian ingin 
membuktikan pemerintah Tiongkok mengadakan tindakan kontrol kelahiran 
paksa terhadap wanita Uyghur yang sudah dikaruniai satu anak.


Mengenai masalah ini, Profesor Muda dari Akademi Politik dan Manajemen 
Publik Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/9) mengeluarkan 
artikel di situs web Universitas Xinjiang. Dia menunjukkan pelayanan 
teknik kelahiran Tiongkok selalu mematuhi prinsip perpaduan antara 
pengarahan negara dan prinsip sukarela pribadi, warga negara mempunyai 
hak tahu dan  hak pilih perihal kontrasepsi. Semua warga negara termasuk 
etnis Uyghur hanya akan menjalani operasi kontrasepsi dengan berprinsip 
sukarela setelah mendapat segala informasi yang tepat, wanita mempunyai 
hak memilih operasi kontrasepsi setelah melahirkan satu anak berdasarkan 
keadaan badan dan keluarga. Kita tidak mendiskusikan keaslian tabel 
tersebut, tapi dari laporan Adrian Zenz tidak ada bukti apapun yang bisa 
membuktikan wanita menerima operasi kontrasepsi setelah dikaruniai 
seorang anak karena dipaksa pemerintah. Kesimpulannya hanyalah hasil 
spekulasi yang sama sekali tidak berdasar.




 Desa Tibet Jadi Sejahtera Melalui Pariwisata

http://indonesian.cri.cn/20200914/ef716b30-568c-8cb0-f4c9-54344756de36.html
2020-09-14 17:05:12

Di kota Shannan terdapat sebuah desa kecil dengan barisan rumah yang 
berciri khas etnis Menba. Ini adalah sebuah desa percontohan dalam 
pembangunan peradaban ekologis setempat, namanya adalah Desa Mama.


Desa percontohan yang ramah lingkungan ini diresmikan pada tahun 2015, 
totalnya tercatat 62 keluarga.


Sejauh ini, di Desa Mama, setiap rumah mempunyai sistem air minum, 
toilet dan wifi, jalan dibangun sampai depan pintu rumah. Lingkungan di 
sekitar desa ini telah mendapat perbaikan nyata, desa ini dinilai oleh 
Kementerian Pertanian dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai 
desa yang indah dan santai Tiongkok dan Desa Titik Berat Pariwisata 
Pedesaan Nasional.


Saat ini, mengandalkan lingkungan ekologis yang spesial, semakin banyak 
wisatawan datang di Desa Mama, berjalan di Bar Oksigen Alam. Petani 
setempat juga melalui pariwisata menempuh jalan sejahtera dan kehidupan 
yang baru.


Desa Tibet Jadi Sejahtera Melalui 
Pariwisata_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_8256d6b2-755f-43d2-ad6d-bea789f29587


Desa Tibet Jadi Sejahtera Melalui 
Pariwisata_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_1_e9640226-7c0c-499e-b59e-292beea67275


Desa Tibet Jadi Sejahtera Melalui

[GELORA45] Fwd: Kala Jokowi Minta Pemda Tak Asal Tutup Wilayah

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: Kala Jokowi Minta Pemda Tak Asal Tutup Wilayah
日期: Tue, 15 Sep 2020 08:44:35 +0800
從:  ChanCT 
到:  GELORA_In 



 Kala Jokowi Minta Pemda Tak Asal Tutup Wilayah

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 06:00 WIB
19 komentar 

SHAREURL telah disalin 

Presiden Jokowi dalam video yang diputar di acara peringatan HUT ke-22 
PAN.Foto: Presiden Jokowi (Sachril/detikcom))


*Jakarta*-

Presiden Joko Widodo (Jokowi)menilai 
pembatasan berskala lokal lebih efektif untuk mencegah penyebaranvirus 
Corona (COVID-19). 
Jokowipun 
meminta setiap pemerintah daerah untuk tak asal menutup wilayah.


"Oleh sebab itu sekali lagi strategi intervensi berbasis lokal, strategi 
intervensi untuk berbasis pembatasan berskala lokal, ini penting sekali 
untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal, 
maupun skala komunitas, sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup 
sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau 
kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan 
berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah 
yang ada di lapangan," kata Jokowi dalam rapat terbatas penanganan 
COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube 
Sekretariat Presiden, Senin (14/9/2020).


*Baca juga:*Jokowi Soroti 4 Provinsi yang Bikin Tingkat Kematian 
COVID-19 di RI Tinggi 



Jokowi lantas mengungkapkan mengenai 
pentingnya penanganan Corona berbasis lokal. MenurutJokowi 
, strategi pembatasan berskala lokal 
akan membuat penanganan Corona lebih terfokus.


"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten/kota tidak 
semuanya berada pada posisi merah, yang 20 itu. Sehingga penanganannya 
tentu saja jangan digeneralisir, di sebuah kota atau di sebuah kabupaten 
pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan 
juga mengalami hal yang sama, merah semuanya. Ada hijau, ada yang 
kuning, itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," ujar dia.


*Baca juga:*Jokowi Perintahkan Luhut dan Doni Tangani Corona Masih 
Tinggi di 8 Provinsi 



Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti ketimpangan tes Corona di 
sejumlah daerah di Indonesia. Dia mencontohkan beberapa daerah dengan 
jumlah tes Corona di atas 100 ribu.


"Kemudian keenam terkait dengan testing, minggu yang lalu sudah saya 
sampaikan kapasitas testing antara daerah ini ketimpangannya harus 
segera diperkecil. Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi tetapi 
ada daerah atau provinsi-provinsi yang lain yang masih jauh di bawah, 
misalnya di DKI yang sudah mencapai 324 ribu, di Jawa Timur masih 184 
ribu, di Jawa Tengah 162 ribu, di Jawa Barat 144 ribu, dan di 
provinsi-provinsi yang lain yang masih di bawah 100 ribu," ujar Jokowi.


Selain itu,Jokowimenegaskan penanganan 
Corona di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara non kepulauan. 
Dia pun meminta jajarannya untuk fokus menangani Corona dalam setiap 
minggunya.


"Saya ingatkan bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Indonesia 
adalah negara kepulauan, karena itu pemahaman penyebaran COVID sangat 
penting dalam menangani pandemi ini di Indonesia. Tidak bisa 
dibandingkan dengan negara lain yang bukan kepulauan, oleh sebab itu 
saya minta pada menteri kesehatan, komite, satgas untuk fokus dalam 
penanganan ini sehingga hasilnya setiap minggu kelihatan 
angka-angkanya," papar Jokowi.


*Baca juga:*Jokowi: Wisma Atlet Masih Kosong Untuk Pasien Corona Ringan 



Pesan terakhir yang disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas 
tersebut adalah mengenai pemulihan ekonomi. Jokowi mengatakan masih ada 
beberapa minggu untuk memulihkan ekonomi di bulan September ini.


"Terakhir terkait pemulihan ekonomi nasional kita masih punya waktu 
sampai akhir September dalam meningkatkan daya ungkit kita, meningkatkan 
daya beli masyarakat meningkatkan, meningkatkan konsumsi rumah tangga 
dalam kuartal ketiga ini, oleh karena itu saya minta seluruh program 
insentif yang sifatnya cash transfer agar benar-benar diperhatikan, 
dipercepat," tutur Jokowi.


*(knv/azr)*

[GELORA45] Chongli Provinsi Hebei Hadapi Peluang Perkembangan Besar-besaran ; Dari Kampus Tiongkok hingga Kampus AS, Apa Bedanya di Tengah Pandemi COVID-19

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Chongli Provinsi Hebei Hadapi Peluang Perkembangan Besar-besaran

http://indonesian.cri.cn/20200914/fe579d9e-e01c-1711-3599-709e2c2e68df.html
2020-09-14 10:01:52

Pada 31 Juli 2015, kota Zhangjiakou, Provinsi Hebei bersama kota Beijing 
terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Tahun 2022. Distrik 
Chongli di bawah Zhangjiakou dipilih sebagai tempat pertandingan utama 
cabang olahraga ski Olimpiade 2022. Chongli pun mendapat peluang untuk 
melakukan pembangunan besar-besaran menjelang pembukaan Olimpiade 2022. 
Pada Mei 2019, Chongli dinyatakan terlepas dari kemiskinan.


Chongli terletak di daerah pegunungan dengan sebagian terbesar tanah 
adalah perbukitan, dengan lahan garapan per kapita tidak sampai 1333 
meter persegi. Dulu warga lokal hanya mencari naskah dengan bercocok 
tanam dan sering mengalami kegagalan panen karena cuaca yang buruk. 
Karena letak geografinya yang istimewa, musim dingin Chongli setiap 
tahun sebanyak 150 hari. Pada 1996, Chongli mulai mengembangkan industri 
olahraga ski dengan bertolak dari kondisi alamiah. Chongli menargetkan 
pembangunan dirinya sebagai kota yang terkenal dengan olahraga ski dan 
skating es. Sejak itulah Chongli mulai melakukan renovasi besar-besaran. 
Sejumlah warga desa dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan dan 
kehidupannya pun mengalami perubahan signifikan.


Chongli Provinsi Hebei Hadapi Peluang Perkembangan 
Besar-besaran_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500049%5c1%5c9500049_1_1_6f314da9-9f5e-4911-9ed4-5eedcb9169ba


Wen Chang dari Desa Yingcha kini sudah dilantik menjadi kepala dapur 
sebuah hotel di Chongli. Ia mengatakan, “Dulu saya hanya tahu bercocok 
tanam, lalu bermalas-malas di rumah. Sekarang pekerjaannya banyak 
sekali. Siapa pun tanggung sibuk asal dia mau bekerja keras.”


Sekarang di Chongli sudah terbangun tujuh lapangan ski, yang menyediakan 
hampir 30 ribu lowongan kerja. Setiap dari empat warga kini terlibat 
dalam industri olahraga.


Chongli yang berubah dari hari ke hari menarik semakin banyak pemuda 
yang perantau di kota lain kembali ke kampung halamannya. Li Jianjiang 
yang berusia 34 tahun adalah tamatan jurusan komputer. Pada 2005, dia 
mengadu nasibnya ke Beijing secara sendirian. Peluang reuninya dengan 
keluarga sangat tipis. Melihat Chongli mengembangkan industri olahraga 
dan hiburan, Li Jianjiang pun tertarik untuk kembali ke kampung halaman. 
Pada 2015, ia pulang ke Chongli dan dilantik sebagai penanggung jawab 
badan informatika Chongli.


Chongli Provinsi Hebei Hadapi Peluang Perkembangan 
Besar-besaran_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500049%5c1%5c9500049_1_1_2f634d52-e876-4fa0-90cc-15159fc33b18


Li Jianjiang mengatakan, “Sekarang saya tiap hari bisa berkumpul dengan 
keluarga, bisa mendampingi anak dan orang tua sembari memberikan 
kontribusi bagi pembangunan kampung halaman. Itulah kebahagiaan bagi saya.”


Chongli telah menjadi ajang bagi banyak orang untuk mewujudkan 
impiannya. Dari seorang petani menjadi petugas keamanan di lapangan 
olahraga ski, Xie Ting, 34 tahun, salah seorang warga desa tidak berpuas 
diri. Dia terus belajar dan sudah mendapat lisensi sebagai seorang 
pelatih olahraga ski.


Chongli Provinsi Hebei Hadapi Peluang Perkembangan 
Besar-besaran_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500049%5c1%5c9500049_1_1_87d3c4bb-8f5f-4344-8fdb-14c71917cabf


Xie Ting mengatakan, “Saya dulu adalah seorang petani, sekarang sudah 
menjadi seorang pelatih olahraga ski. Selain bisa mengajar anak-anak 
melatih ski, jua berkesempatan mengikuti pertandingan ke berbagai tempat 
di dunia. Inilah sumber kebahagiaan saya.”


Chongli Provinsi Hebei Hadapi Peluang Perkembangan 
Besar-besaran_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500049%5c1%5c9500049_1_1_501a3efe-51a4-4ff7-a255-b54371fb42d5


Kepala Distrik Chongli, Zhao Zan menyatakan, “Setiap orang ingin 
menempuh kehidupan yang bahagia melalui perjuangan. Hal ini telah 
menstimulasi kegairahan masyarakat untuk mewujudkan nilai hidupnya.”


Seiring dengan peresmian jalan kereta api sektor Chongli dari jalan 
kereta api Beijing-Zhangjiakou,  waktu tempuh dari Chongli ke Beijing 
sudah dipersingkat menjadi satu jam. Kini Chongli berambisi membangun 
dirinya sebagai tempat ideal atau surga olahraga ski Tiongkok.




 Dari Kampus Tiongkok hingga Kampus AS, Apa Bedanya di Tengah Pandemi
 COVID-19

http://indonesian.cri.cn/20200914/ca5463e8-fb64-2d64-9743-9e1a3b344262.html
2020-09-14 14:28:02

Dari Kampus Tiongkok hingga Kampus AS, Apa Bedanya di Tengah Pandemi 
COVID-19_fororder_wuh3


Dari Kampus Tiongkok hingga Kampus AS, Apa Bedanya di Tengah Pandemi 
COVID-19_fororder_wuh2


Pada 11 September, kampus Universitas Wuhan dimeriahkan dengan 
kedatangan mahasiswa baru untuk semester 2020. Kampus yang sempat sepi 
dan kosong kembali menjadi ramai dan dinamis pasca wabah virus corona.


Dari Kampus Tiongkok hingga Kampus AS, Apa Bedanya di Tengah Pandemi 
COVID-19_fororder_wuh4


Pembukaan kembali Universitas Wuhan juga menarik sorotan media asing

[GELORA45] Tiongkok Tanggapi Laporan Departemen Pertahanan AS tentang Militer Tiongkok ; Lompatan Besar Sains Tiongkok Jadi Benteng Kesehatan Masyarakat

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Tiongkok Tanggapi Laporan Departemen Pertahanan AS tentang Militer
 Tiongkok

http://indonesian.cri.cn/20200914/dee1f0c9-8aad-6767-b6df-62ad73b9fc8b.html
2020-09-14 10:32:00

Menanggapi Laporan Militer Tiongkok dan Perkembangan Keamanan tahun 2020 
yang dikeluarkan Departemen Pertahanan AS, jubir Kementerian Pertahanan 
Tiongkok Wu Qian hari Minggu kemarin (13/9) menyebutnya sebagai contoh 
lain lagi yang membuktikan AS terus menodai dan memfitnah Tiongkok dan 
tentara Tiongkok. Tiongkok menyatakan sangat tidak senang dan tentangan 
keras bagi hal ini.


Wu Qian mengatakan, pada 2 September lalu, Departemen Pertahanan AS 
mengeluarkan Laporan Militer Tiongkok dan Perkembangan Keamanan tahun 
2020, dengan semaunya membelokkan hubungan antara PKT dan tentara 
Tiongkok, mencoreng kebijakan pertahanan dan strategi militer Tiongkok, 
membesar-besarkan apa yang disebut ancaman militer Tiongkok, memberikan 
komentar yang salah mengenai pertahanan Tiongkok dan upaya modernisasi 
tentara Tiongkok, bahkan tanpa alasan apapun mengkritik Tiongkok terkait 
anggaran belanja militer, kebijakan nuklir dan masalah Taiwan. Ini 
adalah satu fakta lagi yang menunjukkan AS menodai Tiongkok dan tentara 
Tiongkok. AS yang terus mengeluarkan laporan serupa dalam waktu 20 tahun 
lalu sama sekali adalah kegiatan hegemonisme dan kegiatan provokasi, 
telah dengan serius merusak hubungan antara kedua negara dan kedua 
tentara. Tiongkok menyatakan ketidakpuasan dan tentangan keras bagi hal 
ini, dan telah mengajukan teguran keras kepada pihak AS.


Wu Qian menyatakan, dalam waktu 20 tahun lalu, AS secara ilegal 
melancarkan perang di Irak, Suriah dan Lybia, mengakibatkan lebih dari 
800 ribu orang tewas, puluhan juta orang kehilangan tempat berteduh. 
Kenyataan membuktikan AS adalah bidang keladi peperangan regional, 
pelanggar tata tertib internasional dan perusak perdamaian dunia. 
Komunitas internasional mempunyai pendapat yang sama bagi ini. AS yang 
tidak mawas diri, malah mengeluarkan apa yang disebut laporan militer 
Tiongkok dan dengan semaunya mengomentari pertahanan normal Tiongkok dan 
pembangunan tentara Tiongkok, main tuding terhadap tindakan Tiongkok 
yang memelihara kedaulatan negara dan keamanan. Tiongkok dengan keras 
menuntut AS secara bijaksana memperlakukan pembangunan pertahanan dan 
tentara Tiongkok, segera menghentikan pelontaran komentar dan laporan 
yang salah, dengan aksi nyata memelihara perkembangan sehat hubungan 
kedua negara dan kedua tentara.


Wu Qian mengatakan, tentara Tiongkok akan dengan tegas mempraktekkan ide 
komunitas senasib sepenanggungan manusia, dengan teguh memelihara piagam 
dan prinsip PBB, dengan aktif mengadakan kerja sama keamanan regional, 
tepat waktu menyediakan produk keamanan publik, senantiasa menjadikan 
diri sebagai pembangun perdamaian dunia, penyumbang perkembangan global 
dan pemelihara tata tertib internasional.




 Lompatan Besar Sains Tiongkok Jadi Benteng Kesehatan Masyarakat

http://indonesian.cri.cn/20200914/f31b78c8-6030-1be6-cb2b-2ece18302a93.html
2020-09-14 14:22:56
Lompatan Besar Sains Tiongkok Jadi Benteng Kesehatan 
Masyarakat_fororder_keji 
<http://indonesian.cri.cn/20200914/f31b78c8-6030-1be6-cb2b-2ece18302a93-2.html> 



Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan para ilmuwan di Beijing pada 
11 September, di mana ia menegaskan, usaha iptek Tiongkok perlunya 
dikembangkan dengan berorientasi pada empat aspek, yakni teknologi 
terdepan dunia, medan utama ekonomi, kebutuhan negara yang paling 
mendesak serta kesehatan masyarakat.


Lompatan Besar Sains Tiongkok Jadi Benteng Kesehatan 
Masyarakat_fororder_keji6


Lompatan Besar Sains Tiongkok Jadi Benteng Kesehatan 
Masyarakat_fororder_keji5


Pada tahun-tahun terakhir ini, usaha iptek Tiongkok telah mencapai 
perkembangan historis dan telah menempatkan diri di barisan depan dunia 
dalam penelitian dan pengembangan sains. Dari penerbangan wahana 
antariksa berawak Shenzhou, kapal selam Jiaolong yang mencetak rekor 
dalam penembusan kedalaman laut hingga peresmian “Five-hundred-meter 
Aperture Spherical Telescope” (FAST), dari teknologi kereta cepat, 
teknologi pembangunan jembatan, pembayaran mobile hingga telekomunikasi 
kuantum, kekuatan sains Tiongkok telah mewujudkan lompatan besar dan 
terobosan yang mengagumkan. Berkembang bersama dunia, Tiongkok tengah 
“memacu kendaraannya”, menyalip dan meluncur jauh ke depan. Ambillah 
litbang vaksin sebagai contoh. Hasil-hasil yang dicapai Tiongkok dalam 
penelitian dan pengembangan vaksin kini diapresiasi oleh seluruh dunia. 
Dalam proses penanggulangan pandemi COVID-19, para ilmuwan dan tenaga 
sains yang luas bekerja keras dalam penelitian vaksin virus corona dan 
pemutusan rantai penyebaran wabah. Upayanya tidak hanya memberikan 
sumbangan besar kepada penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi dan 
sosial, tapi juga telah menyediakan benteng yang kokoh untuk menjaga 
kesehatan masyarakat Tiongkok. Kemajuan iptek adalah wujud sejati dalam 
pelaskanaan p

Re: [GELORA45] Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi ; Tentang Tingkat Pertumbuhan Alami Penduduk Xinjiang

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Apa yang di bawah ini tidak salah terjemahannya ?
Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai Keluarga
Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan sengaja menghubungi
( Kok menghubungi, apa bukan menghubungkan -- yang tidak ada
hubungannya?) pendirian
pusat pendidikan dan penataran keterampilan dengan pelanggaran kebijakan
Keluarga Berencana, dengan demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat
pendidikan dan penataran ketrampilan di biang anti-terorisme dan
deekstremisasi, dan dengan sengaja menyerangi kebijakan pokok negara
Keluarga Berencana.

Op di 15 sep. 2020 om 03:12 schreef ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang:
> Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi
> http://indonesian.cri.cn/20200914/17d1cd1b-cdb1-d8c3-fa2e-87dd4e765be1.html
> 2020-09-14 16:54:00
>
> Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo
> mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga
> Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
> Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul
> “Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis
> Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP
> mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang
> ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis
> minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi etnis-etnis
> minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama mengutip isi dan
> statistik yang termuat dalam laporan penelitian yang berjudul Sterilisasi,
> IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di
> Xinjiang oleh PKT  yang ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh
> Jamestown Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah
> mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang
> berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita bohong dan
> informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta
> dan memulas data statistik.
>
> Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of
> Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah AS.
> Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan apa yang
> disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan bertubi-tubi
> tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam
> pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
>
> Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai Keluarga
> Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan sengaja
> menghubungi pendirian pusat pendidikan dan penataran keterampilan dengan
> pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan demikian memfitnah
> prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan penataran ketrampilan di biang
> anti-terorisme dan deekstremisasi, dan dengan sengaja menyerangi kebijakan
> pokok negara Keluarga Berencana.
>
> Menanggapi hal ini, Profesor Muda Akademi Politik dan Pengelolaan Publik
> Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/09) dalam artikelnya yang
> dipublikasikan di situs web resmi Universitas Xinjiang menyatakan, semua
> dokumen yang dikutip Adrian Zenz tidak pernah muncul perkataan mengenai
> orang yang melanggar kebijakan Keluarga Berencana akan disuruh belajar di
> pusat pendidikan dan penataran ketrampilan. Sebaliknya, dokumen tersebut
> berkali-kali menekankan seharusnya melakukan pekerjaan KB dengan
> berdasarkan hukum dan peraturan setempat.
>
> Buku putih yang berjudul Pendidikan Vokasional dan Penataran Keterampilan
> Xinjiang yang diumumkan Kantor Penerangan Dewan Negara Tiongkok Juni tahun
> 2019 dengan tegas menunjukkan, pendirian pusat pendidikan dan penataran
> ketrampilan Xinjiang bertujuan untuk “menghapus sumber terorisme,
> ekstremisme agama, dengan efektif mengekang kecenderungan terjadinya
> kegiatan teror, demi semaksimum menjamin hak pokok seperti hak kelangsungan
> hidup, hak kesehatan serta hak perkembangan rakyat berbagai etnis ”. Buku
> putih ini dengan sepenuhnya memperlihatkan prinsip Tiongkok yang
> menyelenggarakan negara berdasarkan hukum dan ciri khasnya yang manusiawi..
>
>
> Fluktuasi Angka Pertumbuhan Populasi di Xinjiang Berada dalam Kategori
> Perubahan Yang Normal
> http://indonesian.cri.cn/20200914/a33d5626-417b-d2d8-a0a6-2915fb8df9f3.html
> 2020-09-14 15:43:23
>
> Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo
> mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga
> Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
> Sementara 

[GELORA45] Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi ; Tentang Tingkat Pertumbuhan Alami Penduduk Xinjiang

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang:


 Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi

http://indonesian.cri.cn/20200914/17d1cd1b-cdb1-d8c3-fa2e-87dd4e765be1.html
2020-09-14 16:54:00

Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo 
mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga 
Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. 
Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul 
“Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk 
Etnis Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita 
AP mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan 
sterilisasi yang ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis 
Uyghur dan etnis-etnis minoritas lainnya, dalam rangka membendung 
peningkatan populasi etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten 
relevan terutama mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan 
penelitian yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: 
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT  yang ditulis 
oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown Foundation pada Juni 
lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah mengulangi kata-kata klise 
yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang berhaluan anti Tiongkok. Apa 
yang disebarkannya adalah berita bohong dan informasi palsu yang sama 
sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta dan memulas data statistik.


Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of 
Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah 
AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan 
apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan 
bertubi-tubi tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan 
Tiongkok dalam pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.


Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai 
Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan 
sengaja menghubungi pendirian pusat pendidikan dan penataran 
keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan 
demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan penataran 
ketrampilan di biang anti-terorisme dan deekstremisasi, dan dengan 
sengaja menyerangi kebijakan pokok negara Keluarga Berencana.


Menanggapi hal ini, Profesor Muda Akademi Politik dan Pengelolaan Publik 
Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/09) dalam artikelnya yang 
dipublikasikan di situs web resmi Universitas Xinjiang menyatakan, semua 
dokumen yang dikutip Adrian Zenz tidak pernah muncul perkataan mengenai 
orang yang melanggar kebijakan Keluarga Berencana akan disuruh belajar 
di pusat pendidikan dan penataran ketrampilan. Sebaliknya, dokumen 
tersebut berkali-kali menekankan seharusnya melakukan pekerjaan KB 
dengan berdasarkan hukum dan peraturan setempat.


Buku putih yang berjudul Pendidikan Vokasional dan Penataran 
Keterampilan Xinjiang yang diumumkan Kantor Penerangan Dewan Negara 
Tiongkok Juni tahun 2019 dengan tegas menunjukkan, pendirian pusat 
pendidikan dan penataran ketrampilan Xinjiang bertujuan untuk “menghapus 
sumber terorisme, ekstremisme agama, dengan efektif mengekang 
kecenderungan terjadinya kegiatan teror, demi semaksimum menjamin hak 
pokok seperti hak kelangsungan hidup, hak kesehatan serta hak 
perkembangan rakyat berbagai etnis ”. Buku putih ini dengan sepenuhnya 
memperlihatkan prinsip Tiongkok yang menyelenggarakan negara berdasarkan 
hukum dan ciri khasnya yang manusiawi.



 Fluktuasi Angka Pertumbuhan Populasi di Xinjiang Berada dalam Kategori
 Perubahan Yang Normal

http://indonesian.cri.cn/20200914/a33d5626-417b-d2d8-a0a6-2915fb8df9f3.html
2020-09-14 15:43:23

Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo 
mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga 
Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. 
Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul 
“Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk 
Etnis Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita 
AP mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan 
sterilisasi yang ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis 
Uyghur dan etnis-etnis minoritas lainnya, dalam rangka membendung 
peningkatan populasi etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten 
relevan terutama mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan 
penelitian yang berjudul/Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: 
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT/  yang ditulis 
oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown Foundation pada Juni 
lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah mengulangi kata-kata klise 
yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang berhaluan anti Tiongkok. Apa 
yang disebarkannya adalah berita bohong dan informasi palsu yang sama 
sekali tidak

[GELORA45] HargaCabai Rawit Capai Rp 100 Ribu/kg

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.ceposonline.com/2020/09/14/harga-cabai-rawit-capai-rp-100-ribu-kg/
*Harga Cabai Rawit Capai Rp 100 Ribu/kg*

 12 jam ago



*Seorang pedagang di Pasar Hamadi saat melayani komsumennya, Sabtu (12/9)
kemarin. Saat ini harga komoditi pertanian relatif stabil. Hanya harga
cabai rawit saja yang melambung, mencapai Rp 100 ribu/kg. ( FOTO:
Yohana/Cepos)*

*JAYAPURA* – Harga komoditi pertanian di tiga pasar yakni Hamadi, Youtefa
dan Pharaa relatif stabil. Hanya cabai rawit saja yang masih mahal yakni Rp
100 ribu/kg untuk cabai local. Sementara untuk cabai rawit kiriman Rp 85
ribu – Rp 90 ribu/kg.

Rita seorang penjual komoditi Pertanian di Pasar Phaara mengatakan, sampai
dengan saat ini, harga komoditi pertanian masih stabil. Hanya cabai rawit
yang harganya masih cukup mahal.

“Harga cabai rawit Rp 100 ribu/kg untuk cabai lokal, sementara cabai rawit
kiriman Rp 85 ribu/kg, cabai keriting Rp 35 ribu/kg, cabai besar Rp 35
ribu/kg, tomat Rp 5 ribu/kg, bawang merah Rp 60 ribu/kg dan bawang putih Rp
45 ribu/kg,”ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (12/9) kemarin.

Lanjutnya, untuk harga sayuran seperti kol Rp 20 ribu/kg, kentang Rp 25
ribu/kg, wortel Rp 20 ribu/kg, bunga kol Rp 25 ribu/kg, buncis Rp 20
ribu/kg dan harga sayuran lainnya Rp 5 ribu/ikat.

Hal senada juga diungkapkan Ani, penjual komoditi pertanian di Pasar
Youtefa bahwa harga cabai rawit lokal masih mahal mencapai Rp 100 ribu/kg.

“Untuk harga cabai rawit kiriman Rp 90 ribu/kg,  cabai keriting Rp 40 ribu,
cabai besar Rp 40 ribu/kg, bawang merah Rp 55 ribu/kg, bawang  putih Rp 45
ribu/kg, tomat Rp 10 ribu/kg, sementara harga sayuran masih stabil seperti
semula,” terangnya.

Sementara Lika penjualan komoditi pertanian di Pasar Central Hamadi
mengatakan, harga komoditi pertanian tidak mengalami kenaikan harga.

“Cabai rawit lokal Rp 100 ribu/kg, cabai rawit kiriman Rp 85 ribu – Rp 90
ribu/kg,  cabai keriting Rp 34 ribu, cabai besar Rp 35 ribu/kg, bawang
merah Rp 45 ribu/kg, bawang  putih Rp 35 ribu/kg, tomat Rp 7 ribu/kg,
sementara harga sayuran masih stabil seperti semula,” terangnya.

Sementara untuk sayuran seperti kol Rp 20 ribu/kg, bunga kol Rp 25 ribu/kg,
buncis 20 ribu/kg, kentang Rp 23 ribu/kg dan wortel Rp 20 ribu/kg.  Untuk
sayuran seperti bayam, kangkung cabut, sayur sawi dan terong Rp 4
ribu/ikat. (ana/ary)

[GELORA45] 3.141Kasus Baru Corona RI, Hampir 40% Berasal dari Jakarta dan Jatim

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5f5f3f21ccd1f/3141-kasus-baru-corona-ri-hampir-40-berasal-dari-jakarta-dan-jatim?utm_source=Social&utm_medium=Pushnotif&utm_campaign=Nasional_Lia
*



3.141 Kasus Baru Corona RI, Hampir 40% Berasal dari Jakarta dan Jatim


Sebanyak 221.523 orang di RI telah terinfeksi Covid-19.

Oleh Ameidyo Daud Nasution 14 September 2020, 17:00

Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Ameidyo Daud Nasution


Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite
Katadata ini.


Angka positif virus corona di Indonesia bertambah 3.141 orang pada rilis
data pemerintah, Senin (14/9). Dengan tambahan ini, total 221.523 orang di
RI telah terinfeksi Covid-19.


Dari data Kementerian Kesehatan, DKI Jakarta yang baru melakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II melaporkan kenaikan tertinggi yakni
879 kasus. Di bawahnya ada Jawa Timur yang melaporkan tambahan 343 pasien
baru. Jika digabung, keduanya menyumbang 1.222 kasus atau 38,9% lonjakan
pasien baru hari ini. BACA JUGA Jakarta PSBB Mulai Hari Ini,


BACA JUGA *Jakarta PSBB Mulai Hari Ini, Gojek & Grab Perketat Protokol
Kesehatan*

  Berikutnya ada Jawa Barat dengan 203 kasus baru dan Sulawesi Selatan yang
mencatat tambahan 185 pasien. Jawa Tengah berada di posisi lima dengan 171
konfirmasi positif hari ini.


Kenaikan kasus di DKI Jakarta hari ini menurun dari Minggu (13/9) yakni
1.380 pasien baru. Meski demikian jumlah tambahan pemeriksaan spesimen
Covid-19 nasional hari ini juga menurun dari 30.100 jadi 22.606 sampel hari
ini. Secara total, pemerintah telah melakukan 2.672.710 pengujian kepada
1.569.545 orang.


Pemerintah juga melaporkan adanya 3.395 kasus sembuh dari corona sehingga
158.405 orang telah pulih dari penyakit ini. Namun angka kematian pasien
meningkat 118 menjadi 8.841 orang.


Lonjakan angka kematian terbesar berasal dari Jatim yakni 37 orang.


Sedangkan Jakarta berada di peringkat kedua dengan 27 pasien meninggal
dunia. Sedangkan dari data Kemenkes, ada kenaikan jumlah suspect Covid-19
sebanyak 1.615 orang. Pandemi ini juga telah melanda seluruh provinsi di
RI.


Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kembali PSBB
secara ketat mulai Senin, 14 September 2020. Gubernur Jakarta Anies
Baswedan menjelaskan bahwa pembatasan ini dilakukan karena kasus positif
Covid-19 di Jakarta yang melonjak selama 12 hari di bulan September.


Pada pengetatan PSBB mulai 14 September ini salah satu fokusnya adalah
membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, jumlah kapasitas penumpang
pada transportasi publik dibatasi maksimal 50%.


"Mobilitas penduduk akan dikurangi, kebijakan ganjil genap ditiadakan
selama PSBB,” kata Anies, Minggu (13/9). Selain membatasi mobilitas
masyarakat, PSBB akan fokus untuk membatasi aktivitas di tempat kerja dan
perkantoran. Pasalnya Anies menganggap klaster perkantoran jadi biang
keladi kasus positif di Jakarta.


"Saat ini kami menyaksikan kasus yang bermunculan terbanyak adalah dari
klaster perkantoran. Itu sebabnya PSBB mulai 14 September fokus utama kita
adalah pembatasan di area perkantoran," kata dia.


BACA JUGA *Jokowi Minta Pemda Tak Terburu-buru Tutup Wilayah, Sarankan PSBB
Lokal*


Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Ameidyo Daud Nasution


xxx


https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/10/jakarta-lockdown-aimed-at-preventing-collapse-of-healthcare-system.html



Jakarta lockdown aimed at preventing collapse of healthcare system

Sausan Atika The Jakarta Post Jakarta   /   Thu, September 10, 2020   /
08:34 pm


etc..

[GELORA45] Afghan Overdose

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://rtd.rt.com/films/afghan-overdose-inside-afghanistan-opium/
*

[GELORA45] Merumuskan Definisi WFH dalam UU Tenaga Kerja

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5172420/merumuskan-definisi-wfh-dalam-uu-tenaga-kerja?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

Merumuskan Definisi WFH dalam UU Tenaga Kerja

Johan Imanuel - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 14:19 WIB
0 komentar
SHARE URL telah disalin
Woman sitting on sofa using laptop in her cozy loft apartment
Foto ilustrasi: Getty Images/Morsa Images
Jakarta -

Gubernur Anies Baswedan menetapkan (kembali) PSBB total bagi Provinsi DKI 
Jakarta mulai hari ini, Senin (14/9). Dampak dari PSBB total ini adalah 
pembatasan perkantoran untuk beroperasional dalam melangsungkan usaha di 
tempat. Hal ini juga berdampak perkantoran yang tidak termasuk diizinkan 
beroperasional selama PSBB harus kembali tutup, sementara sehingga diwajibkan 
untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH)).

Mengingat PSBB total ini merupakan PSBB kedua, maka sudah seharusnya pemerintah 
juga memberikan definisi yang tetap bagi WFH. Karena, pembatasan WFH ini 
diterapkan berbeda-beda di masing-masing perusahaan. Menurut pengamatan saya, 
ada beberapa hal yang menjadi fokus dari WFH yang dilaksanakan oleh perusahaan.
Pertama, upaya pencegahan penyebarluasan Covid-19. Kedua, menjadi alasan 
efisiensi. Ketiga, menjadi sarana untuk penundaan pembayaran kewajiban.

Upaya Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan penyebrluasan Covid-19, WFH menjadi kebiasaan baru 
bagi perusahaan dengan meminta pekerja untuk bekerja dari rumah karena risiko 
yang mungkin timbul apabila bekerja ke kantor. Namun demikian pembatasannya 
belum seragam, karena WFH ini sering diterapkan bersamaan dengan "unpaid leave" 
ataupun merumahkan pekerja. Padahal unpaid leave atau merumahkan pekerja 
merupakan hal yang berbeda.

Unpaid leave adalah bagian dari istirahat pekerja dalam hal belum memiliki 
cuti, sedangkan merumahkan pekerja adalah bagian dari efisiensi pengusaha dalam 
hal pekerjaan yang rutin tidak dapat dilaksanakan sementara waktu. Sehingga 
pemerintah wajib merumuskan definisi WFH dalam UU Ketenagakerjaan, dengan salah 
satu unsurnya merupakan upaya pencegahan penyebarluasan pandemi atau wabah 
penyakit tanpa memperhitungkan ketentuan istirahat bagi pekerja baik yang belum 
dan/atau sudah memiliki hak cuti serta tidak termasuk upaya merumahkan pekerja.

Alasan Efisiensi

Memang dengan melaksanakan WFH otomatis beban operasional menjadi berkurang, 
seperti pengeluaran biaya listrik, biaya air, biaya kertas, dan lain-lain. 
Tetapi bagaimana jika pekerjaan tersebut ternyata harus tetap dilaksanakan 
secara offline? Seperti pelaporan ke kantor pajak, bayar pajak reklame; leges 
bukti-bukti ke kantor ini perlu dipastikan.

Pemerintah sebaiknya juga memberikan definisi WFH dengan unsur kedua, 
mempertegas dengan merumuskan bahwa WFH merupakan jenis-jenis pekerjaan yang 
rutin dilakukan di kantor, tetapi dapat dilaksanakan di rumah tanpa 
menghilangkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan di lapangan dengan 
kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

Jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara WFH antara lain korespondensi 
via email, meeting, dan interview melalui aplikasi conference, reporting 
internal, payment, dan pekerjaan sejenisnya. Namun demikian tentunya harus 
disepakati bersama bagi biaya-biaya yang mungkin timbul dalam hal pelaksanaan 
WFH seperti kuota internet dan pemakaian listrik -- ini patut ditegaskan juga.

Penundaan Pembayaran Kewajiban

Tidak dipungkiri bahwa banyak perusahaan saat ini menjadikan alasan WFH sebagai 
penundaan pembayaran kewajiban. Hanya saja harus dibatasi bahwa penundaan 
pembayaran kewajiban menyangkut kewajiban kepada pihak eksternal (luar), bukan 
internal terkait upah pekerja. Sehingga dalam rumusan selanjutnya pemerintah 
mesti menekankan bahwa apabila dalam pelaksanaan WFH pengusaha terpaksa 
melakukan penundaan kewajiban pembayaran, maka kewajiban pembayaran atas upah, 
tunjangan hari raya, jaminan sosial tidak dapat ditunda.

Kemudian perlu dipertegas juga bahwa upah yang diterima pada saat WFH adalah 
upah sesuai upah bulanan yang telah diperjanjikan. Dan, apabila harus 
disesuaikan menurun, maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan syarat 
upah yang tadinya menurun akan disesuaikan kembali apabila keadaan sudah tidak 
pandemi.

Berdasarkan hal-hal di atas, sebaiknya pemerintah mengatur rumusan definisi WFH 
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan). Hal ini untuk menghindari praktik WFH yang malah berujung 
merugikan pekerja, seperti WFH tanpa ada pekerjaan sama sekali, WFH disertai 
penundaan pembayaran upah, jaminan sosial, dan tunjangan hari raya, serta WFH 
Work yang disamakan dengan "dirumahkan".

Saat ini dalam UU Ketenagakerjaan hanya sebatas mengatur tentang keselamatan 
dan kesehatan kerja bagi pekerja (Pasal 86) yang menjadikan WFH hanya sebatas 
sebagai salah satu praktik untuk melindungi pekerja dalam hal keselamatan dan 
kesehatan kerja. Padahal dampak WFH tentunya memiliki banyak celah apabila 

[GELORA45] Presiden Minta Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Luhut seperti tukang hantam dari jokowi.


*https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23242/presiden_minta_luhut_tangani_covid_19_di_9_provinsi
*

Presiden Minta Luhut Tangani Covid-19 di 9 ProvinsiSenin , 14 September
2020 | 22:00

 AKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan diperintahkan Presiden Jokowi untuk fokus menangani Covid-19 di
sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara
nasional.

Luhut, yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional, bersama Kepala Badan Nasional Pengendalian
Bencana (BNPB) Doni Monardo diperintahkan bekerja sama dengan Kementerian
Kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera
Utara, dan Papua.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga
sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan *recovery
rate* (tingkat
kesembuhan) dan penurunan *mortality rate* (tingkat kematian)," kata Luhut
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Atas instruksi itu, Luhut pun segera mengundang kepala daerah serta
pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat
koordinasi secara virtual, Senin (14/9/2020).

Dalam rapat koordinasi pula hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto,
Menkopolhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut
yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa.

Luhut menjelaskan, alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi
lebih dahulu ke sembilan provinsi tersebut adalah karena delapan provinsi,
selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total
kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Ia juga menjelaskan untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan
Covid-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga
strategi."Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan,
peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan *mortality
rate* dan meningkatkan *recovery rate* serta penanganan secara spesifik
klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi," ia menjelaskan.

Menurut Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan
pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat."Kita
harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol
kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB
sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik," tegasnya.

Ia menambahkan dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua
provinsi akan digelar secara intensif."Saya minta masing-masing provinsi
untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat
apa dan kita *deploy* (menyebarkan) semua sumber daya yang kita miliki," ia
menambahkan.(*)

Sumber Berita: Antara

[GELORA45] Demokrasi Cukong

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2115-demokrasi-cukong




 Senin 14 September 2020, 05:00 WIB 

Demokrasi Cukong 

Administrator | Editorial 

  KAJIAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa 82% calon kepala daerah 
didanai sponsor tidaklah mengejutkan. Disebut tidak mengejutkan karena biaya 
politik memang selangit, praktik seperti itu pun sudah berjalan lama dan 
dibiarkan. Sponsor yang juga disebut sebagai cukong itu sesungguhnya sudah 
hadir sejak pilkada langsung pertama kali digelar pada 2015. Besaran dana 
sponsor terus meningkat. Sekitar 70% pada 2015 meningkat menjadi 82% pada 2017 
dan 2018. Meski sponsor selalu muncul setiap kali pilkada digelar, upanya nyata 
untuk melawannya belum tampak. Otoritas untuk itu cuma bermain wacana yang bisa 
berdampak pada delegitimasi pilkada. Sumber masalahnya ialah biaya politik yang 
amat mahal. Biaya yang dikeluarkan seorang calon bupati, berdasarkan kajian 
Kementerian Dalam Negeri, sekitar Rp30 miliar. Calon gubernur lebih besar lagi, 
bisa mencapai Rp100 miliar. Besaran biaya yang dibutuhkan calon tidak seimbang 
dengan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara, rata-rata total harta ke kayaan calon kepala daerah 
sekitar Rp6,7 miliar. Bahkan, ada yang memiliki harta negatif. Biaya terbesar 
yang dikeluarkan calon untuk kebutuhan mahar politik. Bukan rahasia lagi, pada 
umumnya calon membeli dukungan partai politik. Dalam konteks inilah patut 
diapresiasi partai yang secara terbuka mendeklarasikan diri tanpa mahar 
politik. Alokasi dana lainnya yang nilainya cukup besar dipakai calon untuk 
keperluan sosialisasi, membiayai survei, kampanye, dan membayar saksi, hingga 
penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Adanya kesenjangan 
antara kemampuan keuangan calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan 
itulah yang menyebabkan calon mencari dan menerima tambahan dana. Dana itu 
bersumber dari cukong politik. Pada umumnya, setelah calon yang didukung 
menang, sponsor pilkada mengharapkan kemudahan perizinan dalam berbisnis, 
kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pe merintah, keamanan dalam 
menjalankan bisnis, dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintahan daerah 
atau BUMD. Ungkapan tidak ada makan siang gratis benarlah adanya. Cukong 
politik, berdasarkan hasil studi Bawaslu pada 2018, berada di balik aksi borong 
partai untuk mendukung calon tunggal. Cukong yang juga disebut sebagai orang 
kuat lokal itu malah memerankan diri sebagai pemerintah bayangan yang mengatur 
kebijakan penetapan tender setelah pilkada. Harus tegas dikatakan bahwa balas 
budi setelah memenangi pilkada itulah yang mengantarkan kepala daerah ke balik 
jeruji besi. Mereka tergelincir dalam kubangan korupsi. Regulasi pilkada 
sesungguhnya membolehkan calon untuk menerima sumbangan dari baik perorangan 
maupun perusahaan dalam jumlah tertentu. Akan tetapi, sumbangan itu harus 
dilaporkan ke KPU. Namun, yang terjadi biasanya calon menyiasati dengan 
pembukuan berbeda antara sumbangan resmi dan tidak resmi. Sudah waktunya 
penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pe laporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala 
daerah yang mengikuti pilkada. Jangan lagi berwacana, segera lakukan sesuatu 
yang nyata untuk mencegahnya. Jangan biarkan pilkada dibajak para cukong. Jika 
itu yang terjadi, pilkada sebagai bentuk demokrasi lokal bisa menjelma menjadi 
demokrasi cukong.

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2115-demokrasi-cukong

[GELORA45] Minta Bantuan Preman Awasi Protokol Kesehatan, Kemana Polisi?

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/344780-minta-bantuan-preman-awasi-protokol-kesehatan-kemana-polisi




Senin 14 September 2020, 16:05 WIB 

Minta Bantuan Preman Awasi Protokol Kesehatan, Kemana Polisi? 

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Megapolitan 

  Minta Bantuan Preman Awasi Protokol Kesehatan, Kemana Polisi? ANTARA 
FOTO/Aprillio Akbar/ Polisi mengawasi pemberian sanksi bagi pelanggar protokol 
kesehatan BARESKRIM Polri menggandeng preman pasar untuk ikut mendisiplinkan 
penggunaan masker kepada warga. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, 
menilai gagasan Komjen Gatot terlalu berisiko jika direalisasikan. Menanggapi 
hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa tugas para 
preman pasar nantinya hanya untuk mengingatkan warga yang tidak menggunakan 
masker. “Tugasnya hanya mengingatkan yang tidak pakai masker untuk pakai masker 
dan jaga jarak bila perlu dibekali masker sehingga kalau orang tidak pakai 
masker bisa diberi masker,” papar Argo kepada Media Indonesia, Senin (14/9). 
Baca juga: Ketua Satgas Minta Anies tak Pakai GOR untuk Tempat Isolasi Hal ini 
dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif berbasis komunitas, seperti 
komunitas perkantoran, pasar, ojek, tempat wisata, komunitas hobi dalam rangka 
pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19. “Pada 
komunitas tersebut ada pimpinan formal dalam hal instansi pemerintah, atau 
swasta dan pinpinan informal pada komunitas tersebut,” ungkapnya. Argo juga 
menegaskan bahwa preman yang nantinya turut membantu polisi tidak akan 
diperkenankan menggunakan hal yang bukan wewenangnya. “Mereka tidak menegakkan 
sanksi yang ada dalam Perda,” tegasnya. (OL-4)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/344780-minta-bantuan-preman-awasi-protokol-kesehatan-kemana-polisi

[GELORA45] Economist Jeffrey Sachs has fiery debate with Afshin Rattansi over his advisory record (E921)

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.rt.com/shows/going-underground/500618-economist-jeffrey-sachs-going-underground/
*

[GELORA45] Female Guerilla Fighters (War Documentary) | Real Stories

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=oEQEidgcMhU
*

[GELORA45] Ungkap Kekayaan Tommy Soeharto! Katanya Harta Mas Tomi Sekitar 30 Triliun?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=25fulfgkdYA
*

Re: [GELORA45] Diprotes Menterinya Jokowi, Dipuji Satgas Covid-19 dan Pidato Dien Samsudin di PBB

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Ini pidatonya* : *https://www.youtube.com/watch?v=9RUc7nb2Auw
*

On Mon, Sep 14, 2020 at 11:53 AM 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Kontradiksi internnya makin nampak, makin mudah analisis latar
> belakangnya dan pidato Dien Samsudin di PBB. Lusi.-
>
> 1.:
>
> BERANDA • BERITA • CORONAVIRUS • UTAMA
>
> PSBB Anies: Diprotes Menterinya Jokowi, Dipuji Satgas Covid-19
>
> JAKARTA, hajinews.id – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
> memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin ini
> (14/9/2020), menuai pujian dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19
> Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
>
> Doni menilai kebijakan menerapkan PSBB secara ketat di wilayah ibu kota
> adalah langkah tepat yang telah dipertimbangkan oleh Anies. “Kami
> memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Bapak Anies Taswedan yang
> telah bijaksana memilih opsi tetap kesehatan tetapi juga
> mempertimbangkan masyarakat yang memang memerlukan aktivitas
> sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,”
> ujarnya dalam talkshow yang disiarkan Youtube BNPB, Ahad (13/9/2020).
>
> Doni menegaskan, sebelum Anies memutuskan untuk memperketat PSBB juga
> sudah berkonsultasi dengan pihaknya. “Sebelum ada keputusan yang
> diambil oleh bapak gubernur DKI, beliau juga konsultasi kepada saya.
> Bagaimana kira-kira pendapat Pak Doni? Saya bilang ‘Pak gubernur
> statusnya masih merah, artinya merah ini adalah risiko tinggi, jadi
> jangan dikendorkan’,” tutur Doni.
>
> Eks Danpaspampres itu menjelaskan bahwa sejak awal Pemprov DKI Jakarta
> belum pernah mencabut PSBB. “Jadi, sepanjang waktu sampai dengan
> sekarang ini adalah ya PSBB. Dan PSBB ya PSBB. Nggak ada istilah lain
> selain PSBB,” terang Doni.
>
> Sebelumnya, langkah Anies menerapkan PSBB secara ketat diprotes oleh
> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Politisi
> Partai Golkar itu menyebut jebloknya indeks harga saham gabungan (IHSG)
> akibat adanya kebijakan PSBB total yang diumumkan Anies.
>
> Airlangga pun meminta Anies untuk menerapkan jam kerja yang fleksibel
> selama kebijakan PSBB. Selain itu, Airlangga juga turut mempersoalkan
> kebijakan Anies terkait diberlakukannya kembali sistem ganjil genap.
>
> Anies memutuskan menarik rem darurat untuk kembali memberlakukan PSBB
> secara ketat di DKI Jakarta mulai Senin ini (14/9/2020), untuk menekan
> tingginya angka kasus positif Covid-19.
>
> Sementara itu, pada Ahad (13/9/2020), kasus baru Covid-19 harian di
> Jakarta sebanyak 1.492 kasus, yang merupakan gabungan dari beberapa
> haris hasil pemeriksaan. Dengan angka tersebut, jumlah total kasus
> akibat paparan virus corona jenis baru ini adalah 54.864 kasus,
> bertambah signifikan dari sebelumnya sejumlah 53.761. (rah/berbagai
> sumber)
>
> 2.:
>
> BERANDA • BERITA • UTAMA
>
> Heboh di Medsos, Video Pidato Tokoh KAMI Dien Syamsuddin di Markas
> Besar PBB
>
> HAJINEWS.ID – Video tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
> Din Syamsuddin di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New
> York, Amerika Serikat belakangan ini menghebohkan jagad media sosial.
>
> Sejatinya, video itu adalah video yang cukup lama, tepatnya pada tahun
> 2012 lalu. Saat pria bernama lengkap Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin
> Syamsuddin, MA itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.
>
> Din saat itu berpidato dalam acara peringatan World Interfaith Harmony
> Week 2012 di New York, AS, pada Selasa (07/02/2012). Din Syamsuddin
> diundang Pimpinan Sidang Umum untuk mewakili Islam dari seluruh dunia.
>
> Memang, Din Syamsudin dikenal sebagai sosok pemimpin umat Islam, bukan
> karena jabatannya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, melainkan
> karena kemampuan berdialog yang ia miliki dengan seluruh umat beragama,
> baik dengan sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya di seluruh
> dunia.
>
> Dalam pidato yang mendapatkan aplaus berulang kali itu, Din Syamsuddin
> menyampaikan bahwa konflik di tahun 2012 menjadi karakteristik dunia
> saat itu.
>
> Perang, katanya, tetap menjadi instrument sejumlah negara di dunia
> dalam menyelesaikan perbedaan di antara mereka.
>
> “Untuk itu, kita harus melakukan hal yang terbaik untuk meninggalkan
> penggunaan kekerasan dan perang sebagai resolusi konflik,” kata Din
> Syamsuddin dalam pidatonya dengan topik Mediation of Conflict through
> Interfaith Dialogues.
>
> Di forum yang luar biasa itu, Din Syamsuddin juga menekankan pentingnya
> untuk mengedepankan mediasi dan dialog dalam memecahkan masalah atas
> kepentingan sejumlah negara yang bertikai.
>
> Dia juga menginginkan adanya penguatan peran agama dalam menyampaikan
> pesan perdamaian.
>
> “Perbedaan baik dalam agama, etnis, budaya dan bahkan peradaban, akan
> terus menjadi fakta kehidupan, akan tetapi perbedaan tersebut bukan
> berarti menjadi alasan bahwa manusia tidak bisa hidup berdampingan,”
> katanya.
>
> Pada even tahunan berdasarkan resolusi

[GELORA45] ORANG TERKAYA INTERVENSI ISTANA!! ADA APA!?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=WM08H30CP9E
*

[GELORA45] Indonesia's latest official COVID-19 figures

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Apakah jumlah sebenarnya lebih banyak*?*  Percaya kepada rezim berkuasa
neo-Mojopahit sama dengan bersahabat dengan iblis bin seythan. hehehehehehe

*https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/23/indonesias-latest-covid-19-figures.html
*

*Indonesia's latest official COVID-19 figures *
News Desk The Jakarta Post
Jakarta   /   Mon, September 14, 2020   /   04:42 pm

The Health Ministry announced 3,141 new confirmed COVID-19 cases on Monday,
bringing the total number of infections nationwide to 221,523. According to
data released by the ministry on Monday, 118 more people have died of the
disease, bringing the death toll to 8,84

COVID-19 in IndonesiaLast updated on September 14, 2020

Total: 221,523 confirmed, 8,841 dead, 158,405 recovered
[image: image.png]

The total number of recovered patients has also increased to 158,405.

The capital city recorded 879 new confirmed cases, bringing the total tally
to 55,099. Meanwhile, East Java reported 343 new cases, West Java 203,
South Sulawesi 185, Central Java 171 and Aceh 153.   The virus has spread
to all of the country's 34 provinces. (kmt)

[GELORA45] Diprotes Menterinya Jokowi, Dipuji Satgas Covid-19 dan Pidato Dien Samsudin di PBB

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Kontradiksi internnya makin nampak, makin mudah analisis latar
belakangnya dan pidato Dien Samsudin di PBB. Lusi.-


1.: 

BERANDA • BERITA • CORONAVIRUS • UTAMA

PSBB Anies: Diprotes Menterinya Jokowi, Dipuji Satgas Covid-19


JAKARTA, hajinews.id – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin ini
(14/9/2020), menuai pujian dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Doni menilai kebijakan menerapkan PSBB secara ketat di wilayah ibu kota
adalah langkah tepat yang telah dipertimbangkan oleh Anies. “Kami
memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Bapak Anies Taswedan yang
telah bijaksana memilih opsi tetap kesehatan tetapi juga
mempertimbangkan masyarakat yang memang memerlukan aktivitas
sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,”
ujarnya dalam talkshow yang disiarkan Youtube BNPB, Ahad (13/9/2020).

Doni menegaskan, sebelum Anies memutuskan untuk memperketat PSBB juga
sudah berkonsultasi dengan pihaknya.  “Sebelum ada keputusan yang
diambil oleh bapak gubernur DKI, beliau juga konsultasi kepada saya.
Bagaimana kira-kira pendapat Pak Doni? Saya bilang ‘Pak gubernur
statusnya masih merah, artinya merah ini adalah risiko tinggi, jadi
jangan dikendorkan’,” tutur Doni.

Eks Danpaspampres itu menjelaskan bahwa sejak awal Pemprov DKI Jakarta
belum pernah mencabut PSBB. “Jadi, sepanjang waktu sampai dengan
sekarang ini adalah ya PSBB. Dan PSBB ya PSBB. Nggak ada istilah lain
selain PSBB,” terang Doni.

Sebelumnya, langkah Anies menerapkan PSBB secara ketat diprotes oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Politisi
Partai Golkar itu menyebut jebloknya indeks harga saham gabungan (IHSG)
akibat adanya kebijakan PSBB total yang diumumkan Anies.

Airlangga pun meminta Anies untuk menerapkan jam kerja yang fleksibel
selama kebijakan PSBB. Selain itu, Airlangga juga turut mempersoalkan
kebijakan Anies terkait diberlakukannya kembali sistem ganjil genap.

Anies memutuskan menarik rem darurat untuk kembali memberlakukan PSBB
secara ketat di DKI Jakarta mulai Senin ini (14/9/2020), untuk menekan
tingginya angka kasus positif Covid-19.

Sementara itu, pada Ahad (13/9/2020), kasus baru Covid-19 harian di
Jakarta sebanyak 1.492 kasus, yang merupakan gabungan dari beberapa
haris hasil pemeriksaan. Dengan angka tersebut, jumlah total kasus
akibat paparan virus corona jenis baru ini adalah 54.864 kasus,
bertambah signifikan dari sebelumnya sejumlah 53.761. (rah/berbagai
sumber)




2.:

BERANDA • BERITA • UTAMA

Heboh di Medsos, Video Pidato Tokoh KAMI Dien Syamsuddin di Markas
Besar PBB


HAJINEWS.ID – Video tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
Din Syamsuddin di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New
York, Amerika Serikat belakangan ini menghebohkan jagad media sosial.

Sejatinya, video itu adalah video yang cukup lama, tepatnya pada tahun
2012 lalu. Saat pria bernama lengkap Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin
Syamsuddin, MA itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Din saat itu berpidato dalam acara peringatan World Interfaith Harmony
Week 2012 di New York, AS,  pada Selasa (07/02/2012). Din Syamsuddin
diundang Pimpinan Sidang Umum untuk mewakili Islam dari seluruh dunia.

Memang, Din Syamsudin dikenal sebagai sosok pemimpin umat Islam, bukan
karena jabatannya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, melainkan
karena kemampuan berdialog yang ia miliki dengan seluruh umat beragama,
baik dengan sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya di seluruh
dunia.

Dalam pidato yang mendapatkan aplaus berulang kali itu,  Din Syamsuddin
menyampaikan bahwa konflik di tahun 2012 menjadi karakteristik dunia
saat itu.

Perang, katanya, tetap menjadi instrument sejumlah negara di dunia
dalam menyelesaikan perbedaan di antara mereka.

“Untuk itu, kita harus melakukan hal yang terbaik untuk meninggalkan
penggunaan kekerasan dan perang sebagai resolusi konflik,” kata Din
Syamsuddin dalam pidatonya dengan topik Mediation of Conflict through
Interfaith Dialogues.

Di forum yang luar biasa itu, Din Syamsuddin juga menekankan pentingnya
untuk mengedepankan mediasi dan dialog dalam memecahkan masalah atas
kepentingan sejumlah negara yang bertikai.

Dia juga menginginkan adanya penguatan peran agama dalam menyampaikan
pesan perdamaian.

“Perbedaan baik dalam agama, etnis, budaya dan bahkan peradaban, akan
terus menjadi fakta kehidupan, akan tetapi perbedaan tersebut bukan
berarti menjadi alasan bahwa manusia tidak bisa hidup berdampingan,”
katanya.

Pada even tahunan berdasarkan resolusi PBB tersebut, Din juga
menyampaikan mengenai  masih besarnya angka kemiskinan, buta huruf,
penyakit mematikan, dan juga kasus-kasus ketidakadilan menjadi
tantangan yang sulit bagi kerja-kerja kemanusiaan, ditambah dengan
koflik kekerasan dan perang yang selalu menghantui dunia.

“Tugas kita adalah menjaga perdamaian, dan memastikan bahwa agama tetap
menjadi dasar perdamaian. Kami akan terus 

[GELORA45] Dua berita dua sikap

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Dua berita dua sikap. Yang satu mengkritik ketololan, yang berikutnya
manifestasi pelanggaran etika: si cukong tidak sabar lagi.

1.:

BERANDA • BERITA • UTAMA

Rizal Ramli Sentil Ridwan Kamil karena Menyerang Anies


HAJINEWS.ID – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyarankan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar berhati-hati mengumumkan
hal-hal yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
secara ketat. Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Anies berdampak terhadap
bursa saham.

Berdasarkan informasi yang dia terima, indeks harga saham gabungan
(IHSG) langsung terperosok. Kapitalisasi pasar berkurang hingga Rp 277
triliun usai Anies mengumumkan PSBB total pada Rabu (9/9) lalu.

“Kalau pengumuman (PSBB) lebih direspons oleh pasar saham yang memang
terjadi koreksi cukup dalam. Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara
statement,” ujar Emil, Jumat (11/9).

Sontak saja, omongan RK tersebut dibalas oleh ekonom dan praktisi.
Sampai-sampai ekonom senior Dr. Rizal Ramli turut menanggapi.

“Ngarti tek nu diomongkan. Angka2 & faktor2 penyebab ngawur — sing isin
atuh,” kata Dr. Rizal Ramli di akun twitternya.

“Ngerti gak apa yang kamu omongkan? Angka-angka (300 T) dan
faktor-faktor (PSBB Anies) yang disebutnya menjadi penyebab IHSG turun
ngawur. Harusnya kamu punya rasa malu,” demikian tanggapan Dr. Rizal
Ramli.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga ikut
menyindir RK.

“Jika ini benar pernyataan RK, aneh. Bagaimana bisa pasar modal
kehilangan sekitar Rp 300 Triliun sementara di pasar modal transaksi
hanya sekitar Rp 4-6 Triliun per hari dan hanya turun setengah hari dan
setelah itu IHSG naik lagi. Yang penting salahkan Anies? Gitu?,” sembur
Said Didu. (wh)




2.:


BERANDA • BERITA • CORONAVIRUS • UTAMA

Surat Bos Djarum ke Jokowi Tolak PSBB Bentuk Intervensi

JAKARTA, hajinews.id – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar
Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai surat yang dilayangkan orang
terkaya di Indonesia, Budi Hartono, kepada Presiden Joko Widodo
(Jokowi) agar menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI
Jakarta merupakan bagian dari intervensi pengusaha pada penguasa.

“Itu bagian dari intervensi pengusaha pada kekuasaan agar penguasa
menyetujui permintaannya,” ujar Ujang dikutip dari PojokSatu.id, Senin
(14/9/2020).

Menurut Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR) itu bahwa
apa yang dilakukan oleh Budi Hartono tersebut bisa juga permainan
pengusaha dan kekuasaan.

Sebab, pemilik kebijakan adalah Pemprov DKI Jakarta, di mana seharusnya
bos Djarum itu mengirim surat penolakan kepada Anies Baswedan. “Bisa
saja itu bagian dari permainan, permainan pengusaha dan kekuasaan, atau
bisa juga bos Djarum pernah investasi politik di Pilpres 2019 kemarin,”
kata Ujang.

Sebelumnya, Budi Hartono yang merupakan pemilik perusahaan Djarum Grup
ikut angkat bicara mengenai PSBB di DKI. Dalam suratnya kepada Presiden
Jokowi, Budi Hartono mengutarakan ketidaksetujuannya dengan alasan PSBB
bukan langkah yang tepat untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi
Covid-19 di Jakarta.

Sementara itu, salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan
Indonesia (KAMI) Muhammad Said Didu merespons sikap bos Djarum itu
dengan ajakan berhenti merokok Djarum Super. Padahal, mantan Sekretaris
BUMN itu adalah penikmat rokok merek Djarum Super selama 35 tahun.

Melalui akun Twitter pribadinya, @msaid_didu membagikan foto bungkusan
rokok Djarum Super yang bertebaran di tong sampah. “PENGUMUMAN: Demi
duka cita saya para korban Covid-19, atas protes pemilik Jarum terhadap
kebijakan selamatkan nyawa rakyat Indonesia, setelah 35 tahun saya
merokok DJARUM SUPER, saat ini saya nyatakan BERHENTI merokok DJARUM
SUPER. Selamat tinggal,”kata Said Didu. (rah/berbagai sumber)

[GELORA45] Fwd: Vaksin Tiongkok Beri Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang Melawan Virus Corona

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: 	Vaksin Tiongkok Beri Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
Melawan Virus Corona

日期: Mon, 14 Sep 2020 09:07:48 +0800
從:  ChanCT 
到:  GELORA_In 



 Vaksin Tiongkok Beri Harapan Kepada Indonesia


 Yang Gigih Berjuang Melawan Virus Corona

http://indonesian.cri.cn/20200913/d7c47320-471a-dbc4-c788-e64dd03c541e.html
2020-09-13 09:33:04

Belakangan ini ada kabar yang baik tentang vaksin Covid-19 buatan 
Tiongkok bahwa sejauh ini ada ratusan ribu orang yang disuntik vaksin, 
tidak ada seorang pun muncul efek samping, juga tidak ada seorang pun 
terinfeksi lagi virus corona. Vaksin buatan Tiongkok yang aman dan 
efektif memberikan harapan kepada Indonesia yang masih dengan gigih 
berjuang dalam perlawanan pandemi Covid-19.


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_203


Penanggungjawab Grup National China Biotec mengumumkan, dua jenis vaksin 
Covid-19 buatan Tiongkok telah digunakan secara darurat untuk ratusan 
ribu orang. Tidak ada seorang pun merasa kurang enak badannya, tidak ada 
seorang pun terinfeksi lagi virus corona. Puluhan ribu orang di 
antaranya dikirim ke luar negeri untuk menjalankan tugasnya di tempat 
beresiko tinggi penularan virus corona, sampai sekarang tidak ada 
seorang pun terinfeksi lagi virus corona. Hal ini membuktikan kepada 
seluruh dunia bahwa vaksin Tiongkok adalah aman dan efektif.


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_c7804c262e9742528ee1ebca498ed1a5


Wabah virus corona di Indonesia terus merajalela selama 2 bulan ini, 
sejauh ini sudah tercatat 210 ribu lebih kasus virus corona. Pemerintah 
Jakarta memutuskan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) yang seperti diterapkan pada awal pandemi Covid-19.


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_u=3948098297,1029737447&fm=26&gp=0


Wabah semakin gawat, ke depan virus mungkin akan hidup bersama dengan 
umat manusia dalam jangka panjang. Rakyat Indonesia yang sejauh ini 
masih gigih melawan wabah virus corona mungkin merasa kurang aman jika 
hanya berdasarkan tindakan PSBB. Sebenarnya vaksin yang aman dan efektif 
barulah dapat menyelamatkan jiwa rakyat dan mendorong pemulihan 
aktivitas ekonomi dan sosial Indonesia.


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_jkwssah


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus 
Corona_fororder_2020082313_d6181ad158b6a4759704ec05c2937448_2


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus 
Corona_fororder_2020082313_d6181ad158b6a4759704ec05c2937448_1


Pemerintah dan media Indonesia selalu bersikap menyambut baik vaksin 
buatan Tiongkok. Media Indonesia lebih menfokuskan pada kapan vaksin 
yang diteliti bersama Indonesia-Tiongkok dapat diproduksi dan melayani 
warga negara. Pada saat krusial ini, kabar baik tentang vaksin Tiongkok 
yang aman dan efektif itu pastilah memberikan harapan kepada rakyat 
Indonesia. Semoga vaksin buatan Tiongkok selekasnya diproduksi di 
Indonesia untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, rakyat Tiongkok bahkan 
seluruh umat manusia.


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_1126479334_15997418246531n


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_1126479334_15997418247041n


Vaksin Tiongkok Berikan Harapan Kepada Indonesia Yang Gigih Berjuang 
dalam Perlawanan Virus Corona_fororder_1126479334_15997418247481n

[GELORA45] Fwd: Wang Yi: Tiongkok Tentang Yuridiksi Lengan Panjang AS ; Bantah Tuduhan AS dalam Sidang Majelis Umum PBB ; Sepakati Resolusi Penanganan Pandemi Covid-19

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: 	Wang Yi: Tiongkok Tentang Yuridiksi Lengan Panjang AS ; Bantah 
Tuduhan AS dalam Sidang Majelis Umum PBB ; Sepakati Resolusi Penanganan 
Pandemi Covid-19

日期: Mon, 14 Sep 2020 09:02:28 +0800
從:  ChanCT 
到:  GELORA_In 



 Wang Yi: Tiongkok Tentang Yuridiksi Lengan Panjang AS

http://indonesian.cri.cn/20200913/ca6776df-e04c-4116-e254-a1ee956d533e.html
2020-09-13 11:08:48

Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi 
memaparkan pendirian mengenai apa yang disebut Tiongkok mengintervensi 
urusan dalam negeri AS dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar 
Negeri Rusia Sergei Lavrov, pada Jumat lalu(11/9) di Moskow.


Wang Yi: Tiongkok Tentang Yuridiksi Lengan Panjang 
AS_fororder_W020200912280273709282


Wang Yi menekankan, Tiongkok tidak mengintervensi urusan intern negara 
lain, juga tidak mengintervensi urusan intern AS. Ini adalah tradisi 
diplomasi Tiongkok, adalah cara berrgaul orang Tiongkok, juga adalah 
patokan dasar hubungan internasional. Saat ini adalah saat Tiongkok 
menuntut AS jangan mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok. Kongres 
Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok tidak pernah menyusun  undang-undang 
terhadap urusan dalam negeri AS, tapi AS berkali-kali merilis apa yang 
disebut UU terhadap urusan dalam negeri Tiongkok, Kami menentang 
yuridiksi lengan panjang AS. Kami menasihat sejumlah orang AS lebih dulu 
menangani baik-baik urusan dirinya sendiri, menaati patokan hubungan 
internasional, dan menghentikan intervensi terhadap urusan intern negara 
lain.




 Wakil Tiongkok Bantah Tuduhan AS dalam Sidang Majelis Umum PBB

http://indonesian.cri.cn/20200913/b15da06e-263a-4070-6ad7-a85ce4c3dac2.html
2020-09-13 11:07:20

Sidang Majelis Umum PBB Jumat lalu (13/9) menyepakati resolusi terkait 
penanganan Pandemi Covid-19. Dalam pidato penjelasannya, Wakil Tiongkok 
membantah tuduhan tak beralasan wakil AS kepada Tiongkok.


Wakil Tiongkok mengatakan, ketika Majelis Umum PBB menyerukan 
bersolidaritas menanggulangi pandemi, wakil AS sekali lagi mengeluarkan 
suara yang tidak harmonis, sekali lagi memutarbalikkan fakta dan 
menimpakan kesalahan kepada orang lain, sekali lagi menyebarkan virus 
politik. Tiongkok dengan tegas menentang dan menolak tindakan tersebut.


Wakil Tiongkok mengatakan, Tiongkok berhasil mengendalikan wabah dalam 
waktu pendek, menyediakan barang dan dana bantuan kepada berbagai negara 
termasuk Amerika, kesemua ini terwujud karena upaya bersama seluruh 
rakyat Tiongkok dengan dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok dan 
pemerintah Tiongkok. Siapapun dan kekuatan manapun  yang mencoba menodai 
Partai Komunis Tiongkok, rakyat Tiongkok mutlak tidak mengizinkan.


Wakil Tiongkok mengatakan, sejak wabah merebak, pihak Tiongkok 
senantiasa bersikap terbuka, transparan dan bertanggungjawab membagikan 
informasi wabah kepada masyarakat internasional. Jauh pada 3 Januari 
yang lalu, Tiongkok sudah melaporkan informasi secara rutin kepada pihak 
AS. Menurut laporan media, Amerika jauh pada awal terjadinya wabah sudah 
menyadari risiko wabah, tapi sengaja menyembunyikan bahaya kepada 
masyarakat AS supaya menghindari terjadinya kepanikan. Siapa 
menyembunyikan informasi wabah? Mengapa jumlah kasus terinfeksi paling 
banyak malah di negara Amerika yang memiliki teknologi pengobatan 
canggih dan sistem pengobatan yang paling maju di dunia? Mengapa New 
York menjadi pusat yang merajalelanya wabah, mengapa PBB terpaksa 
“ditutup” menjelang genap 75 tahun pendiriannya? Masyarakat 
internasional sudah tahu jawabannya. Kebohongan dan penipuan Amerika 
sudah tidak ada orang percaya.


Wakil Tiongkok menekankan, Tiongkok menyerukan negara-negara anggota PBB 
bersama menuntut AS menghormati kenyataan dan sains dalam masalah 
pandemi, sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan jiwa rakyat negara 
dirinya, jangan menyebar virus politik , berlawanan dengan masyarakat 
internasional, serta membikin lebih banyak kesalahan.



 Sidang Majelis Umum PBB Sepakati Resolusi Penanganan Pandemi Covid-19

http://indonesian.cri.cn/20200913/115047dc-acfe-36cc-7b20-34c1ce0e540d.html
2020-09-13 11:06:40

Sidang Majelis Umum PBB Sepakati Resolusi Penanganan Pandemi 
Covid-19_fororder_1126485530_15998926703681n


Sidang Majelis Umum PBB menyepakati resolusi pada 11 September yang lalu 
untuk mendorong berbagai anggota meningkatkan kerjasama internasional 
dan solidaritas global untuk menangani pandemi Covid-19.


Resolusi menyatakan, mengadakan kerjasama internasional, melaksanakan 
multilateralisme, bersolidaritas dan saling membantu satu sama lain, 
adalah cara satu-satunya bagi seluruh dunia mengantisipasi krisis global 
termasuk Pandemi Covid-19.


Sidang Majelis Umum PBB Sepakati Resolusi Penanganan Pandemi 
Covid-19_fororder_1126485530_15998926704031n


Resolusi menyerukan kepada negara-negara untuk memastikan semua hak 
asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi saat memerangi pandemi 
dan tanggapan mereka terhadap pandemi covid-19 sepen

[GELORA45] Fwd: Semangat Tiongkok Bantu Indonesia Dalam Melawan Wabah ; Pertempuran Tiongkok Melawan Covid-19 Episode I - II

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: 	Semangat Tiongkok Bantu Indonesia Dalam Melawan Wabah ; Pertempuran 
Tiongkok Melawan Covid-19 Episode I - II

日期: Mon, 14 Sep 2020 09:13:29 +0800
從:  ChanCT 
到:  GELORA_In 



 Semangat Tiongkok Bantu Indonesia Dalam Melawan Wabah

http://indonesian.cri.cn/20200913/b5bc1662-b3e7-6868-d218-ac4acad26e11.html
2020-09-13 09:36:57

图片默认标题_fororder_1126467770_15995727811521n

图片默认标题_fororder_1126467770_15995743178171n

Rapat Penghargaan kepada tokoh-tokoh berjasa besar dalam perlawanan 
pandemi covid-19 diselenggarakan di Balai Agung Rakyat di Beijing pada 8 
September yang lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping menganugerahkan 
bintang negara dan tanda kehormatan kepada para penerima penghargaan, 
dan menyampaikan pidato penting. Satu hari kemudian, pemerintah Jakarta 
memutuskan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) yang seperti diterapkan pada awal pandemi Covid-19. Kedua negara 
mempunyai banyak kesamaan, semangat Tiongkok di bidang penanggulangan 
wabah juga dapat digunakan Indonesia untuk memenangkan virus corona.


图片默认标题_fororder_1126459553_15994019645091n

图片默认标题_fororder_1126459553_15994019645071n

Pada awal wabah merebak, pemerintah Tiongkok selekasnya menetapkan 
gagasan“Nyawa manusia berada di atas segalanya”. Gagasan ini didukung 
oleh masyarakat Tiongkok. Sedangkan di depan sidang Kabinet Indonesia, 
Presiden Indonesia Joko Widodo mengajukan tuntutan yang sama yaitu 
hendaknya memprioritaskan kesehatan rakyat dan memprioritaskan 
penanggulangan wabah.


图片默认标题_fororder_1126459553_15994019645161n

图片默认标题_fororder_1126459553_15994005952371n

Setelah wabah merebak, pemerintah Tiongkok menerima pendapat 
ilmuwan-ilmuwan dan mengeluarkan serangkaikan tindakan darurat seperti 
menutup kota, menyarankan seluruh warga mengenakan masker, serta 
menjalani isolasi di rumah. Sementara itu, sejumlah besar tenaga medis 
menuju ke pusat yang terjadinya wabah, berupaya menyelamatkan jiwa 
rakyat, akhirnya mencapai kemenangan keseluruhan.


图片默认标题_fororder_1126459553_15994019645061n

图片默认标题_fororder_1126459553_15994019645121n

Tiongkok mengumumkan data virus corona kepada dunia luar secara terbuka 
dan trasparan, memperkenalkan pengalaman penanggulangan wabah kepada 
dunia luar, mengirim barang bantuan dan tim medis kepada negara lain 
untuk membantu negara lain menangani wabah. Tiongkok dengan aktif 
membagikan hasil penelitian vaksin dengan negara lain, mendorong 
kerjasama penelitian vaksin antara perusahaan Tiongkok dengan perusahaan 
Indonesia.


图片默认标题_fororder_1126459553_15994019645151n

Mesikipun keadaan negara berbeda-beda, tapi kedua negara mempunyai 
target yang sama dalam perlawanan wabah, semangat penanggulangan wabah 
Tiongkok juga patut dipelajari negara-negara lain termasuk Indonesia.



 Pertempuran Tiongkok Melawan Covid-19 Episode I

2020-09-13 15:35:24 
http://indonesian.cri.cn/20200913/ca06b2dc-8f9c-2f68-a33e-d70698887640.html


Setelah berselang enam bulan sejak peluncuran film dokumenter 
Pertempuran Wuhan melawan COVID-19, CGTN meluncurkan film dokumenter 
lain lagi yang berjudul Pertempuran Tiongkok melawan COVID-19. Dalam 
film ini untuk pertama kalinya terungkap banyak fakta dan dokumentasi 
dari lokasi kejadian yang secara riil mencatat perjuangan gigih berani 
yang dilakukan 1,4 miliar jiwa melawan wabah virus corona. Film terbaru 
ini dengan adegan-adegan asli mencatat apa yang terjadi di balik 
pertempuran melawan wabah virus corona.


Tiongkok Melawan Pandemi Covid-19 Episode I_fororder_webwxgetmsgimg (1)


 Pertempuran Tiongkok Melawan Covid-19 Episode II

http://indonesian.cri.cn/20200913/84512cac-91ff-f4e4-476a-92765d8017c1.html
2020-09-13 15:44:03

 Setelah berselang enam bulan sejak peluncuran film dokumenter 
Pertempuran Wuhan melawan COVID-19, CGTN meluncurkan film dokumenter 
lain lagi yang berjudul Pertempuran Tiongkok melawan COVID-19. Dalam 
film ini untuk pertama kalinya terungkap banyak fakta dan dokumentasi 
dari lokasi kejadian yang secara riil mencatat perjuangan gigih berani 
yang dilakukan 1,4 miliar jiwa melawan wabah virus corona. Film terbaru 
ini dengan adegan-adegan asli mencatat apa yang terjadi di balik 
pertempuran melawan wabah virus corona.


Tiongkok Melawan Epidemi Covid-19 II_fororder_webwxgetmsgimg

[GELORA45] Fwd: ORANG TERKAYA INTERVENSI ISTANA!! ADA APA!?

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: ORANG TERKAYA INTERVENSI ISTANA!! ADA APA!?
日期: Mon, 14 Sep 2020 10:48:40 +0800
從:  ChanCT 
到:  GELORA_In 



 ORANG TERKAYA INTERVENSI ISTANA!! ADA APA!?

*https://www.youtube.com/watch?v=WM08H30CP9E*

*
*

Pertanyaan yang perlu diajukan, mengapa dan dimana masalanya PSBB yang 
dijalankan selama ini TIDAK berhasil menekan penyebawan pandemi 
Covid-19??? Tidak terlaksana dengan baik atau ketentuan kurang KETAT? 
Lalu, apa beda dengan PSBB yang hari ini diberlakukan Anies untuk DKI 
Jakarta?


Bisa menjamin PSBB yang dijalankan sekarang ini menekan penyebaran 
Covid-19? Sedang perusahaan raksasa, konglomerat saja sudah berteriak 
dan harus keluarkan surat terbuka pada Jokowi, ... Tapi, kalau tidak 
berlakukan PSBB ketat bagaimana mungkin mengendalikan penyebaran 
Covid-19, bukankah akan menelan korban jiwa lebih besar?


Lalu, apa pilihan yang lebih baik?

Salam,

ChanCT