[mediacare] Budaya Konsumtif Yang Merusak
Budaya Konsumtif Yang Merusakhttp://papuandiary.blogspot.com/2007/09/budaya-konsumtif-yang-merusak.html Kita sedang berada pada satu masa dimana konsumerisme menjadi budaya yang sedang mengglobal sekaligus merusak manusia dan kemanusiaan itu sendiri! [Hans Gebze] Pada pertengahan Juni 2007 lalu bertempat di salah satu kota di Jerman, negara-negara industri maju menggelar sebuah pertemuan penting yang membahas masalah Perubahan Iklim dan fenomena ikutannya yang disebut Pemanasan Bumi. Jelas bahwa semua dampak perubahan iklim dunia dan pemanasan bumi dihasilkan oleh karena sikap serakah manusia yang konsumtif. -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Re: [PEMBEBASAN PAPUA] PEMAKSAAN PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DI ASRAMA MAHASISWA PAPUA-BALI
Dari dulu ini yang disebut: MERDEKA = PANJAT PINANG DAN LOMBA MAKAN KERUPUK? Indonesia Merdeka? Merah Putih? Pancasila? UUD 45? Apa jaminannye? Lagu Sabang - Merauke Lu buat setelah Papua dipaksa gabung NKRI Integrasi, itu kata Murtopho, Ali, Jendral! Apakah memberi rasa aman buat rakyat? Apa ada kemakmuran? Gak, kata lu gitu Kagak ada ape-apenyee, itu kata si Pi Tung Dulu gue hajar kumpeni, kata Pi Tung Untuk pertahankan Tanah Moyang gue, engkong gue, babe gue..! Kini Tanah moyang gue, engkong gue, babe gue di serobot wajah2 serakah pengusaha + militer + birokrasi + urbanis Jadilah betawi pinggiransadis amat..! FBR? FORKABI? Gue kenal lu, gue ini anak Papua Gue ngerokok bareng lu tiap saat Gue biasa bareng ama lu di Roxy Mas Gue biasa bareng ama lu di Selatan Gue biasa bareng ama lu di Utara Gue biasa bareng ama lu di Barat dan Timur Gue di Rawa Bunga, lu pade kenal ame premanye pan? Gue disitu ama lu Gue di kemanggisan ada engkong betawi gue... Gue ketiup angin ke empat penjuru angin! Gue dah bilang ama lu pade Jangan mau dikadalin SBY-JK lagi Mega, Amien, dan kawan-kawan seperjuangan mereka Lu punya Gubernur si Foke, lu bilang bokapnye Jawa Ibunye Betawi Iyeee, gue tau maksud lu pan biar dia diterima ama kalangan lu pade kan? Betawi fenome penggusuran Papua Fenomena politik dan bernegara Dua-dua punya nasib yang sama Sama-sama pemilik Tanah yang tergusur dan dipinggirkan!! Tapi Papua punya cerita lain Papua juga BERHAK MERDEKA! Merdeka, Merdeka, Merdeka!! On 8/15/07, wens opm [EMAIL PROTECTED] wrote: SALAM PEMBEBASAN, Pada hari ini tanggal 14 agustus 2007 satu tiem berjumlah 10 orang yang terdiri dari polisi adat bali, POLRI, dan TNI mendatangi asrama papua baliuntuk memaksa mahasiswa papua untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan asrama. Dan hal tersebut di tanggapi dingin oleh penghuni asrama papua namun karena ancaman yang sangat luar biasa sehingga tepatnya jam 10.00 wita dengan terpaksa penghuni asrama mengibarkan bendera merah putih di depan asrama papua. Namun pengibaran tersebut tidak berlangsung lama karena bendera tersebut di turunkan setelah tiem aparat indonesiameninggalkan lingkungan asrama. Kami akan menanti tindakan apa yang akan di ambil oleh pihak aparat besok 15 agustus 2007. Laskar Papua di bali siap bertanggung jawab dan kami minta dukungan dari seluruh komponen masyarakat papua di mana pun kalian melangkahkan kaki. HANCUR YA HANCUR, BASAH YA BASAH SEKALIAN. SALAM PEMBEBASAN Wens OPM -- Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for gradshttp://us.rd.yahoo.com/evt=48249/*http://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mailp=graduation+giftscs=bzat Yahoo! Search. -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Saya Berpuisi!
Bait-bait Puisi Papuan Diaryhttp://papuandiary.blogspot.com/2007/08/bait-bait-puisi-papuan-diary.html Aku menulis, Aku penulis terus menulis Sekalipun terror mengepung! Syair milik Thukul. Saya meminjamnya karena tegas, jelas, lugas. Tukul inspirasi saya. Banyak hal saya coba pelajari dari seseorang yang hanya saya kenal namanya, mengenal muka tidak, memang kami anak se jaman tapi tak senasib, tak seumur dan tak diijinkan sang energi mutlak, untuk bertemu. Saya punya beberapa puisi yang dibuat sejak awal Agustus lalu, mungkin ada yang mau baca? Saya tulis ulang dibawah. Selengkapnya: http://papuandiary.blogspot.com/2007/08/bait-bait-puisi-papuan-diary.html -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
Re: [mediacare] Pilkada DKI Jakarta
Saya yakin Adang menang! Pertanyaannya adalah: apakah Foke siap kalah? Didukung 24 Partai, ditambah fenomena ikutan yaitu pecahnya tentara dalam dukungan mereka atas Foke menunjukkan kelemahan fundamental Foke untuk menang. Warga DKI mengenal Foke = Sutiyoso: setali tiga uang! Kalau faktor kumis, Anda kok jadi klenik gini? Btw itu wajar, bolehlah faktor2 klenik masuk kedalam analisis Anda, karena bagi saya, klenik adalah budaya orang2 Indonesia. Salam, PD On 8/7/07, Nanang Supriatna [EMAIL PROTECTED] wrote: Siapa yang jadi pemenang dalam pikadal gubernur DKI Jakarta, 8 Agustus 2007? Sepanjang sejarah belum ada geburnur DKI yang berkumis. Maka jika Fauzi-Bowo yang menang, mereka berdua mendombrak sejarah yang selama ini berjalan, tapi jika Adang-Dani yang unggul, mereka meneruskan sejarah. Selain itu, jika Adang-Dani yang unggul menjadi petunjuk bahwa yang ingin menjadi gebernur DKI Jakarta janganlah berkumis. -- Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Nowhttp://us.rd.yahoo.com/evt=48223/*http://get.games.yahoo.com/proddesc?gamekey=monopolyherenow(it's updated for today's economy) at Yahoo! Games. -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Fwd: [PEMBEBASAN PAPUA] Undangan Terbuka: Seminar Nasional ”6Th OTSUS DI PAPUA”
-- Forwarded message -- From: melanesia_ ignatio [EMAIL PROTECTED] Date: Aug 5, 2007 9:56 PM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Undangan Terbuka: Seminar Nasional 6Th OTSUS DI PAPUA To: [EMAIL PROTECTED], kawan 20 [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] ** *Undangan Terbuka Seminar Nasional 6 TAHUN OTSUS DI PAPUA* *untuk Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Papua* *Se Jawa dan Bali* Mengapa kepada Provinsi Papua, harus diberikan status Otonomi Khusus, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001? Undang-undang ini tidak lahir begitu saja dalam suatu kevakuman. Ia lahir sebagai suatu produk sejarah, melewati suatu proses sejarah yang panjang dengan segala suka dan dukanya. Ia lahir dalam konteks dinamika sosial-politik dan keamanan dari Negara Kebangsaan (*Nation State*) Indonesia. Ia lahir dalam konteks penegakan hukum, HAM dan demokrasi. Undang-undang ini juga lahir sebagai upaya penyelesaian konflik. Sebagai jalan keluar untuk menciptakan *Win-Win Situation* antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Pemerintah RI yang tetap kokoh-teguh mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI. Di satu pihak, sangat jelas bahwa keinginan banyak orang Papua adalah kemerdekaan penuh dari RI, sebagaimana disampaikan dalam Kongres Papua II di Jayapura (29 Mei sampai 3 Juni 2000). Di lain pihak juga sangat jelas bahwa para penguasa Indonesia telah bereaksi negatif atau menolak tuntutan tersebut - suatu pandangan yang juga dianut oleh banyak negara di Barat. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus juga sekaligus membuka ruang bagi perbaikan untuk masa depan yang lebih baik, belajar dari kesalahan masa lampau agar supaya kita tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian undang-undang ini membuka ruang untuk perbaikan dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, persamaan hak, dan untuk mengembangkan jati diri, harga diri serta harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu, Undang-Undang ini membuka ruang untuk membangun kembali kepercayaan rakyat Papua yang sangat merosot, diakibatkan oleh kekecewaan mereka yang sangat dalam kepada Pemerintah RI, dan sebaliknya membangun kembali kepercayaan Pemerintah RI kepada rakyat Papua. Undang-undang ini juga membuka kesempatan dan sekaligus sebagai tantangan untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan dan manajemen daerah/lokal dalam rangka mengembangkan *Good Governance*, Demokrasi dan *Civil Society* di Provinsi Papua. Hakikatnya, istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata otonomi dan khusus. Istilah otonomi dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional. Demikian juga kebebasan dan kearifan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Istilah khusus hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua. Otonomi Khusus Papua yang lahir pada tanggal 21 November 2001 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu tekah berumur 6 (enam) tahun. Otonomi Khusus yang telah berjalan 6 tahun itu menimbulkan persoalan, baik di pemerintah pusat, daerah maupun terhadap rakyat Papua. Persoalan ini membutuhkan tingkat rasionalitas dalam bentuk diskursus yang lebih evaluatif, ilmiah dan kredibel dalam upaya mendudukan dan menemukan jalan keluar bagi segala pihak. Berhubung dengan itu, kami Panitia Penyelenggara Seminar Nasional 6 Tahun Otonomi Khusus Papua, mengundang seluruh Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Papua yang berada di se Jawa dan Bali pada seminar nasional yang akan dilaksanakan pada: Hari : Kamis, 9 Agustus 2007 Tempat : Aula
[mediacare] Aksi-aksi pemuda dan mahasiswa Papua dalam dokumentasi Film
Sumber: http://www.youtube.com/papuandiary Berikut aksi-aksi Front PEPERA PB di Jakarta, Anda bisa membukanya melalui alamat-alamat URL dibawah ini. Aksi di Bundaran HI: http://www.youtube.com/watch?v=qCQYkUQx01Q --- Menuju Istana Negara: http://www.youtube.com/watch?v=57org8IgkKY - E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Get up, stand up, stand up for u'r rights!
Itu pesan Bob Marley, mari kita lihat videonya dibawah ini. http://www.youtube.com/watch?v=vzxAwQHhccw E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Quo Vadis Rumpun Bahasa Melanesia?
Dari milis pembebasan papua, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman lain. -- Forwarded message -- From: melanesia_ ignatio [EMAIL PROTECTED] Date: Aug 5, 2007 11:09 PM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Quo Vadis Rumpun Bahasa Melanesia? To: [EMAIL PROTECTED], kawan 20 [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] Ini berarti bangsa Melanesia, tidak terlibat dalam beberapa proses sejarah penting, terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Pertama, saat bahasa Indonesia dipermaklumkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928, tidak ada yang mewakili bangsa Papua dalam peristiwa tersebut, kedua, saat bahasa Indonesia dianjurkan semasa pendudukan Jepang untuk menggusur bahasa Belanda, hal itu tidak terjadi di Papua, apalagi karena pertimbangan militer dan kondisi sosial politik waktu itu, Jepang membagi Hindia Belanda menjadi tiga wilayah koloni terpisah, dan Papua berada dibawah Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, ketiga, saat bahasa Indonesia dipergunakan sebagai wahana perlawanan menyerang kolonialisme yang dipuncaki proklamasi kemerdekaan RI 1945, justru bangsa Papua belum 'mengenal' NKRI. Dari tiga fakta ini, bisa dibilang bahasa Indonesia adalah produk historis yang dalam prosesnya tidak sepenuhnya melibatkan bangsa Melanesia. Barulah pada tahun 1963 ketika Orde Lama mencanangkan operasi Trikora, dan disusul pelaksanaan Pepera semasa Orde Baru tahun 1969 bahasa Indonesia mulai dijadikan 'bahasa resmi' di Papua. Baca selengkapnya: http://pendidikanpapua.blogspot.com/2007/08/quo-vadis-rumpun-bahasa-melanesia.html -- Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today!http://us.rd.yahoo.com/evt=48517/*http://surveylink.yahoo.com/gmrs/yahoo_panel_invite.asp?a=7 -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Pilkada Jakarta: Antara Militerisasi Politik dan Oligarki Demokrasi
Pilkada Jakarta: Antara Militerisasi Politik dan Oligarki Demokrasi Membaca fenomena Jakarta hari ini, bagi saya, adalah membaca kembali ruang-ruang politik dan demokrasi, yang diupayakan melalui pergorbanan berdarah-darah gerakan mahasiswa 1998. Hingga hari ini, reformasi telah berjalan 9 tahun, tetapi hingga hari ini pula, reformasi seakan-akan mati suri, dan berkuasanya kembali kekuatan orde baru pada masa-masa sekarang, telah menunjukkan dengan pasti: Orde Baru masih eksis dan elemen-elemen pendukung orde baru sekarang telah menemukkan kembali momentum politik mereka untuk menipu rakyat. Banyak benar agenda reformasi 1998 dikhianati oleh kelompok-kelompok politik yang membondengi reformasi untuk kepentingan golongan. Akhirnya yang menjadi korban dan yang selalu menjadi anak haram politik adalah mereka yang masih bersikap kritis sesuai agenda reformasi 1998 dan tentu saja rakyat kebanyakan. Penghianatan reformasi 1998 terjadi karena bebrapa hal, satu diantaranya adalah: kasus korupsi BLBI yang penyelesaian makin kabur dan banyak terjebak pada deal-deal politik tentatif yang semakin menyengsarakan rakyat. Kasus kegagalan reformasi lain adalah: menguatnya peran-peran dari lembaga bentukan orde baru yang sekarang sudah mampu menghegemoni rakyat. Elemen-elemen orde baru inilah yang saat ini sedang menguasai panggung politik Jakarta. Militerisasi Politik Dalam kasus Pilkada DKI, masuknya militer aktif kedalam bursa Pilkada DKI, bagi saya, sudah sangat jelas menunjukkan pesan politik kepada rakyat bahwa: militerisasi politik sedang terjadi. Saya tidak mampu membayangkan seorang Fauzi Bowo berkencan dengan Jendral Priyono atau sebaliknya Jendral Adang Dorodjatun yang Polisi bisa masuk kedalam bursa Pilkada DKI. Pesan yang demikian jelas melalui fenomena Pilkada DKI mengingatkan kita hari ini bahwa semangat reformasi 1998 sedang mengalami masa-masa paling suram. Bukan tidak mungkin, Pilkada DKI akan memperkuat posisi politik kelompok militer [TNI/Polri]. Dengan demikian, militer secara sadar masuk kedalam wilayah politik. Harapan reformasi yang demikian luhur, dikhianati hanya karena politik bagi-bagi kekuasaan yang masih mau dilakukan oleh TNI secara institusi dengan pihak politisi sipil. Dwi Fungsi kembali bangkit? Pertanyaan ini wajib dijawab oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas reformasi 1998 dan juga para pihak yang sudah terlanjur masuk kedalam jibaku politik elit sehingga mengorbankan tuntutan-tuntutan utama reformasi 1998. Oligarki Demokrasi Kini hampir semua partai besar di Indonesia mengklaim diri sebagai yang paling demokratis. Bahkan pemimpin-pemimpn politik Indonesia hari ini mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan sesuai amanat reformasi 1998, buktinya adalah: Pilpres 2004 secara langsung, Pemilu Anggota Legislatif, pembentukan perangkat-perangkat lembaga Yudikatif seperti MK, KY, KPK, dan beberapa lain. Sayangnya, peran Yudikatif yang masih mengambang dalam konteks Trias Politika di Indonesia, menyebabkan banyak kasus hukum besar yang melibatkan sejumlah kader partai-partai besar lebih banyak dikompromikan secara politis dan bukan diselesaikan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku universal atau bahkan seperti yang diatur oleh KUHP. Pertanyaannya adalah: inikah bayangan demokrasi yang kita sama-sama kehendaki? Pembagian peran yang tidak jelas antara Eksekutif [Presiden] dan Legislatif [DPR] dengan Yudikatif [MA] menyebabkan logika penyelesaian hukum lebih banyak diselesaikan menurut logika politik dan itu berarti, keadilan hukum lebih banyak dikompromikan melalui keadilan politik. Jika sudah begitu tentu yang terjadi adalah kemenangan ada dipihak partai dan kader-kader partai tentu akan selamat jika mereka tersandung dugaan korupsi, sebagai contoh saja. Bagai kasus Lapindo? Ichal masih tetap santai menjabat sebagai Menko Kesra, sementara ribuan rakyat porong hidup tak tentu nasibnya. Amien Rais bisa bebas jalan diamana saja, karena umpan baliknya mengenai dugaan korupsi dana-dana non bujeter milik DKP yang dikorupsi milyaran rupiah oleh sebagian besar elit politik Indonesia pada masa kampanye Pilpres 2004 tidak diselesaikan secara tuntas. Kini elemen-elemen orde baru yang sudah mereinkarnasi itu kembali menyedot perhatian politik rakyat ke arah keinginan mereka dan kerja mereka selalu berhasil dalam hal membohongi rakyat kecil. Rakyat Jadi Korban Dalam catatan BPS, 6 Juta KK di Indonesia hari ini tergolong tidak memiliki rumah, itu berarti jika dalam satu keluarga, memiliki 5 anggota keluarga, secara matematis dapat kita pastikan 30 juta rakyat miskin tidak memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Artinya 30 juta orang Indonesia saat ini tidak punya rumah dan mereka itu adalah kelompok masyarakat yang hidup pasca krisis moneter 1995-1998. Puluhan ribu rakyat di Porong, Sidoarjo, nasibnya tidak tersentuh hari ini, nasibnya dibuat mengambang, sama seperti aliran lumpur panas lapindo yang kian menggila dikawasan Sidoarjo. Siapa yang mau secara elegan mengakui kesalahannya
[mediacare] Para Menlu ASEAN Desak Myanmar Bebaskan Suu Kyi
Sinar Harapan http://www.sinarharapan.co.id/ 01/08/07 *Para Menlu ASEAN Desak Myanmar Bebaskan Suu Kyi *http://sinarharapan.co.id/berita/0707/31/lua06.html * * Manila – Para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) kembali mendesak pemerintah Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan mempercepat reformasi demokrasi. Para menlu ASEAN juga sepakat membentuk Komisi Hak-hak Asasi Manusia (HAM), meski mendapat penolakan dari Myanmar. Pada pertemuan tahunannya, Senin (30/7), para menlu ASEAN menyampaikan keprihatinannya kepada Myanmar soal lambannya reformasi demokrasi di negeri itu. Mereka mendesak agar negeri yang dipimpin junta militer tersebut menunjukkan kemajuan transisi damai menuju demokrasi dalam waktu dekat. Kami senantiasa menyampaikan keprihatinan soal penahanan seluruh tahanan politik dan mengulangi imbauan kami agar mereka dibebaskan segera, demikian pernyataan bersama para Menlu ASEAN, Senin. Menlu Malaysia Syed Hamid Albar mengatakan ASEAN secara khusus menyebutkan pemimpin oposisi Myanmar, Suu Kyi, yang status penahanan rumahnya diperpanjang. Tapi Myanmar tidak menjanjikan untuk membebaskannya. Kami memahami masalah mereka, menurut kami perlu resolusi dan langkah menuju demokrasi, kata Hamid. Dia menambahkan ASEAN memberikan kerangka waktu bagi Myanmar, namun tidak menjelaskannya lebih jauh. Pada hari Minggu, Myanmar menolak dimasukkannya draf mengenai pembentukan Komisi HAM dalam Piagam ASEAN. * (ap/nat)* -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Parlemen Timor Leste Pilih Ketua Baru
Sinar Harapan http://www.sinarharapan.co.id/ 01/08/07 *Parlemen Timor Leste Pilih Ketua Baru *http://sinarharapan.co.id/berita/0707/31/lua03.html Dili – Parlemen baru Timor Leste dilantik dan melakukan sidang pertamanya, Senin (30/7). Dalam sidang tersebut, dewan beranggotakan 65 orang itu memilih Fernando Lasama de Araujo dari Partai Demokratik, kelompok kecil, sebagai ketua parlemen. Akibat tak ada partai politik yang mendapatkan lebih dari setengah jumlah suara, faksi-faksi yang bersaing gagal mencapai kesepakatan soal pembentukan pemerintahan baru di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Lasama mengalahkan calon Fretilin, Aniceto Guterres. Saya akan berusaha menjamin parlemen berjalan, kata Lasama dalam pidatonya usai terpilih sebagai Ketua Parlemen. Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, menyatakan akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk memutuskan susunan pemerintah baru jika partai-partai gagal melakukannya. Masalahnya ialah siapa akan menjadi perdana menteri, apakah dari Fretilin atau persekutuan (CNRT), kata Horta yang juga mantan PM Timor Leste itu. Pembaruan Terpilihnya Lasama menjadi Ketua Parlemen Timor Leste, Senin, mencerminkan adanya pembaruan politik di wilayah bekas koloni Portugis tersebut. Ini merupakan kemenangan generasi muda yang setidaknya sebagai jalan tengah menuju pembaruan politik di negara baru itu, kata pemerhati masalah Timor Leste, Florencio Mario Vieira di Kupang, Selasa (31/7). Alumnus John Heinz III, School of Public Policy and Management, Carnegie Mellon University, AS itu mengatakan, pilihan yang dijatuhkan kepada Lasama merupakan jalan tengah yang diterima generasi tua yang hobi bertikai. Generasi tua Timor Leste yang suka bertikai dalam politik di negara itu, menurut Mario, adalah Mario Viegas Carrascalao, Xavier do Amaral, Xanana Gusmao, Fransesco Lu Olo Guterres dan Mari Alkatiri. *(ant/nat)* -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
[mediacare] Indonesia-Timor Leste Didesak Tanggapi Dewan HAM
Sinar Harapan http://www.sinarharapan.co.id/ 01/08/07 *Indonesia-Timor Leste Didesak Tanggapi Dewan HAM*http://sinarharapan.co.id/berita/0707/31/nas07.html Jakarta-Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakata (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Timor Leste meminta Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) menanggapi sikap PBB terhadap KKP. Indonesia dan Republik Timor Leste selaku pembentuk KKP juga diminta merespons pernyataan Dewan HAM PBB tersebut. Ini memperlihatkan respons PBB bukan sekadar tindakan individual terhadap orang yang dianggap berkompeten, ujar Harris Ashar, wakil Kontras di Koalisi tersebut kepada SH, Senin (30/7). Hal lain yang juga disoroti adalah tentang workshop, di mana elemen-elemenKontras-ICTJ-Solidamor-Elsam-Imparsial-HRWG-SHMI telah memberikan masukan agar KKP yang diberi mandat bisa bekerja dengan langkah yang diterobos, termasuk seimbang menghadirkan korban dan pelaku untuk usaha komisi ini. Sayangnya, dengar pendapat KKP di Sanur (23-24/7) tidak memperdengarkan suara korban. Padahal, pada daftar acara yang diterima publik, tertera nama pemberi kesaksian Domingos Alves sebagai korban, yang baru dijadwalkan secara tentatif. Pada saat ia memberi kesaksian pada hari kedua, ia menceritakan bahwa ia adalah Kepala Desa Raimean yang diculik pihak pro-kemerdekaan. Tetapi, yang tidak terungkap dalam seluruh proses dengar pendapat ini, Domingos Alves adalah Komandan Mahidi, kelompok milisi di Zumalai (Kabupaten Covalima) yang namanya disebut sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum PBB, Serious Crimes Unit, karena diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, proses tanya jawab yang dijalankan para Komisioner pada public hearing tidak mengacu pada dokumen dakwaan SCU. Uniknya, Domingos Alves mendapat waktu untuk mengungkapkan bagaimana ia menjadi korban dari pihak CNRT, tanpa mengakui bahwa ia adalah komandan milisi Mahidi. Tanpa ada suara korban yang bisa membawa kebenaran pada proses dengar pendapat ini, sekali lagi yang terdengar hanyalah suara dari mereka-mereka yang paling mempunyai alasan untuk menutupi kebenaran, ujar Harris. Koalisi juga menuding proses tanya-jawab yang dibuat Komisioner tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Para pemberi kesaksian bebas menyangkal dan untuk tidak menjawab pertanyaan yang diberikan, karena tidak ada sanksi atas penyangkalan. Komisioner pun dinilai tidak mampu melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh. Mereka juga menolak asumsi bahwa para pelaku akan melakukan pengakuan tentang kejahatan masa lalu untuk mendapatkan amnesti. *(sihar ramses simatupang)* *Copyright (c) Sinar Harapan 2003* -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
Re: [mediacare] PDS JANGAN MAIN API!! Re: Klarifikasi tentang PDS
Mba Ida, PDS ini kan pendeta-pendetanya keblinger politik. Biar diomongin gimana cara, mereka pasti akan pakai jemaat-jemaat mereka untuk sesuatu yang sifatnya politis. Sudahlah, biarkan saja! On 7/24/07, idakhouw [EMAIL PROTECTED] wrote: Sudahlah Bung Tionghoa PDS konsentrasi saja belajar disiplin (ilmu) Gereja dan Masyarakat. Jangan buat Gereja Bethel bermain api dalam politik pemerintahan DKI!! Belajarlah dari sejarah! lihat apa dampaknya di Eropa ketika gereja dicampur-adukkan dengan politik pemerintahan! Lihat sekelilingmu! apa yang sedang terjadi dengan saudara2 Muslim ketika agama dibikin kotor oleh politisi! bantu dan bahu-membahulah dengan mereka menciptakan masyarakat yang lebih Damai Sejahtera, jangan malah ikut2an mengotori diri sendiri! Ajar jemaat mengerti politik! dorong mereka berpartisipasi dalam politik, mejadi GARAM dan TERANG dalam politik! tapi JANGAN bawa institusi gereja BERMAIN POLITIK!! Ida Khouw -- E-mail: [EMAIL PROTECTED] Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/ -- http://www.youtube.com/papuandiary http://picasaweb.google.com/papuandiary/
Re: [mediacare] Mencuri kemenangan
Ngomong-ngomong, Elly Aiboy itu orang Papua lohh... ada komentar? Hahahaha On 7/15/07, erick enggano [EMAIL PROTECTED] wrote: Gak salah kok, lah wong kemenangan arab saudi jelas - jelas mencuri dari indonesia. liat gak sih... bagaimana wasit yang sudah tergadaikan harga dirinya di uni emirat arab. keliatan jelas kalo kalo wasit lebih PRO ke arab... dan kemenangan memang seharusnya ada di Indonesia Tapi sudah dicuri oleh TIMNAS ARAB. BENER - BENER MENCURI.. --- Daniel H.T. [EMAIL PROTECTED] danielht%40rad.net.id wrote: Satu lagi kebiasaan media Indonesia, terutama cetak dalam menulis berita menggunakan kalimat yg tidak tepat adalah kalimat: mencuri kemenangan. Kalimat ini sering digunakan dalam menulis berita olah raga. Di mana ada satu tim/individu menang atas tim/individu lain ditulis: si A berhasil mencuri kemenangan dari B. Kata 'mencuri' mempunyai konotasi negatif walaupun bukan mempunyai arti harafiah. Dalam konteks ini seolah-olah A memang atas B dgn cara2 yg tidak terhormat. Contoh: Kompas, Minggu, 15 Juli 2007 menulis: Arab Saudi mencuri kemenangan dari Indonesia. Seolah-olah Aras Saudi berhasil menang dgn cara yg tidak fair. kemenangan seharusnya milik Indonesia, tetapi Arab Saudi mencuri-nya dari Indonesia dgn suatu trik tertentu. Ada yg punya pendapat lain? Terima kasih __ Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car Finder tool. http://autos.yahoo.com/carfinder/
Re: [mediacare] Re: Mencuri kemenangan
Itulah yang disebut PATRIOTISME. Tapi sampai hari ini banyak kalangan di Indonesia menuduh kami orang Papua sebagai yang tidak patriotis! Dalam sumber daya ekonomi. SDA Papua dikuras dan memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam APBN Indonesia. Tetapi ketika orang Papua protes tutup Freeport, semua menuduh separatis, semua bilang separatis harus dibasmi dampai ke akar-akarnya Anda termasuk orang yang beranggapan seperti apa dalam melihat gejolak politik di Tanah Papua? Banyak sekali kebanggaan yang diberikan orang Papua untuk Bangsa ini, tetapi banyak pula orang Indonesia lain masih mengganggap kami terbelakang, berkoteka, primitif, dll Apa komentar Anda? On 7/16/07, ariel [EMAIL PROTECTED] wrote: ada bung. Saya bangga melihat timnas Indonesia yang terdiri dari multietnis, bangga melihat mereka begitu padu dalam bermain, bangga melihat antusiasme supporter yang mendukung mereka. Saya kira Elly Aboy pun merasakan kebanggaan yang sama. Lalu bagaimana dengan anda? salam, -ariel- --- In mediacare@yahoogroups.com mediacare%40yahoogroups.com, Papuan Diary [EMAIL PROTECTED] wrote: Ngomong-ngomong, Elly Aiboy itu orang Papua lohh... ada komentar? Hahahaha
[mediacare] Fwd: [PEMBEBASAN PAPUA] Tentang Pembebasan Papua
-- Forwarded message -- From: Pembebasan Papua [EMAIL PROTECTED] Date: Jul 17, 2007 12:10 AM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Tentang Pembebasan Papua To: Pembebasan Papua [EMAIL PROTECTED] Cc: Front PEPERA [EMAIL PROTECTED], KP AMP [EMAIL PROTECTED], Sunny [EMAIL PROTECTED], BISAI [EMAIL PROTECTED], Roysepta ABIMANYU [EMAIL PROTECTED], Phil [EMAIL PROTECTED], Web Master [EMAIL PROTECTED], rex rumakiek [EMAIL PROTECTED], Sitogog [EMAIL PROTECTED], Tabaos Nusa Ina [EMAIL PROTECTED], Timika AIBON [EMAIL PROTECTED], tokobukumurah [EMAIL PROTECTED] Description Perjuangan Pembebasan Nasional dan Revolusi Papua Barat tidak terlepas dari materi sejarah perubahan. Hakikat Perjuangan Pembebasan Nasional dan Revolusi Papua Barat adalah Perjuangan klas yang bermakna membebaskan diri manusia atas eksploitasi kelas penindas terhadap kelas yang ditindas. Tugas Perjuangan Pembebasan Nasional dan Revolusi Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuagan klas tertindas lainnya diseluruh dunia dalam melawan segala bentuk penjajahan atas kemanusiaan. Tugas sejarah ini merupakan cita-cita maju dari gerakan progresif revolusioner di Papua Barat untuk menyatukan kekuatan perlawanan terhadap globalisasi ekonomi (kapitalisme monopoli/imperialisme) dan merubah sistem ekonomi-politik yang sesuai dengan kebutuhan klas tertindas. Hanya dengan Persatuan Ideologi, Politik dan Organisasi maka Revolusi pasti dimenangkan oleh gerakan radikal-revolusioner dimana saja sedang bergerak dengan semangat ideologi yang sama, termasuk di Tanah Papua. Tugas kita sekarang ini adalah memahami karakter dan watak daripada Imperialisme dan membuat taktik yang tepat untuk menghancurkan klas-klas yang menjadi kekuatan penyokong imperialisme sekaligus menghancurkan imperialisme, dengan demikian, tugas kita adalah membangun solidaritas tanpa batas dengan kaum tertindas lainnya untuk berjuang melepaskan diri dari belenggu imperialisme. Salam Pembebasan! Revolusi sampai MENANG! PERSATUAN TANPA BATAS, PERJUANGAN SAMPAI MENANG! Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora! Moderator, PEMBEBASAN PAPUA Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang! Bebaskan Papua Dari Neo-Kolonialisme! Bebaskan Papua Dari Imperialisme! Bebaskan Papua Dari Militerisme! -- Be a better Globetrotter. Get better travel answers http://us.rd.yahoo.com/evt=48254/*http://answers.yahoo.com/dir/_ylc=X3oDMTI5MGx2aThyBF9TAzIxMTU1MDAzNTIEX3MDMzk2NTQ1MTAzBHNlYwNCQUJwaWxsYXJfTklfMzYwBHNsawNQcm9kdWN0X3F1ZXN0aW9uX3BhZ2U-?link=listsid=396545469from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
[mediacare] Malpraktek Manajemen Pemerintahan Atas Papua
Malpraktek Manajemen Pemerintahan Atas Papuahttp://papuandiary.blogspot.com/2007/06/malpraktek-manajemen-pemerintahan-atas.html Ditulis Oleh: Papuan Diary* PAPUA dapat dilambangkan sebagai bara yang sedang membara dalam sekam, ia menyimpan begitu banyak masalah yang harus diurai satu per satu dengan bijaksana. Benang kusut masalah Papua yang demikian sukar telah menyebabkan banyak tafsir berbeda yang dimunculkan dalam rangka mengurai kembali kekusutan permasalahan Papua yang pelik itu. Sebab jika tidak, kekusutan masalah itu justru menjadi bumerang bagi para pihak yang terkait dengan masalah Papua. Selengkapnya: http://papuandiary.blogspot.com/2007/06/malpraktek-manajemen-pemerintahan-atas.html
[mediacare] Duka Untuk Sdr-Ku Didimus Tabuni [Surat untuk Nia]
Saudaraku, Kau tidak sendirian. Kami yang lain turut berduka atas kepergian Almarhum. Saya mendapat kiriman email Nia melalui kawan-kawan Front PEPERA PB. H...banyak hal memang harus kita lawan untuk bangun tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat [pemilik hak ulayat dimana Freeport beroperasi] maupun oleh para pekerja seperti Alm. D Tabuni yang berjuang supaya hak-hak normatif buruh Freeport ditingkatkan. Karena Freeport-lah, orang-orang seperti Bung Didimus menjadi martir. Karena Freeportlah, sampai saat ini rakyat Papua terjajah, karena Freeportlah banyak orang Papua harus mati seperti Alm. Didimus Tabuni. Freeport adalah masalah, masalah dan masalah. Sebagai kekasih, sebagai teman, orang yg paling merasa kehilangan memang adalah Sdri, tetapi jangan terus bersedih. Mari kita berjuang sama-sama, meneruskan apa yang sudah dilakukan Alm. Didimus Tabuni. Meneruskan cita-cita perubahan sejati bagi kemanusiaan, bagi kemerdekaan sejati rakyat. Salam dari saya yang juga masih berduka sampai hari ini untuk Sdr. Tabuni Salam Damai! PD P.S: Terlampir dibawah email asli dari Sdr. Nia waktu becerita dengan Bert Tabuni. -- - Pesan Asli Dari: Deniaty Nababan [EMAIL PROTECTED] Kepada: [EMAIL PROTECTED] Cc: [EMAIL PROTECTED] Terkirim: Rabu, 27 Juni, 2007 5:20:21 Topik: helo papua Hello Bent Tabuni, apa kabar? Saya Nia, kekasih bang Didimus James Tabuni. Saya sudah membaca semua informasi meninggalnya didimus james tabuni di surabaya post dan kompas, ternyata didimus tidak diketahui apa penyebab kematiannya. Tapi ketika didimus datang kemedan pada tanggal 1 juni 2007 dia pernah cerita pada saya kalau didimus sering dikirim sms teror dari orang-orang. Setelah kembalinya dari Medan menuju Jakarta, seminggu kemudian Didimus memberitahu kabar bahwa Didimus sakit hanya pada pergelangan kakinya, dan saya suruh dia untuk cek kedokter dan hasil dokter mengatakan dia baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan Didimus juga pernah beritahu saya, bahwa ada seseorang perempuan yang bertelepon dengan dia dan mengajak untuk bertemu, dan Didimus menyetujuinya. Menurut Didimus perempuan yang dijumpainya adalah seseorang mata-mata mereka ingin tahu informasi mengenai Freeport. Dan terakhir saya masih menerima sms dari Didimus yang terakhir kalinya pada tanggal 16 juni 2007 pada sore hari,saya bertanya kabarnya dan dia menjawab saya capek sekali ingin istirahat dan ternyata itulah sms terakhir Didimus untuk saya dan Didimus telah istirahat untuk selamanya dan meninggalkan saya. Dan Didimus meninggal saya tidak tahu hpnya tidak aktif mulai tanggal 17-21 juni 2007,dan ketika hari jumat saya hubungi ternyata Didimus sudah dikuburkan. Dan setelah mendengar berita itu hancurlah perasaan saya,karena pria Papua yang saya cintai sudah meninggal dunia dan tidak menemani saya lagi menghadapi perjalanan hidup ini,dan dia meninggalkan kenangan yang tidak pernah saya lupakan sampai saya juga menutup dipanggil Tuhan.
[mediacare] Fwd: [PEMBEBASAN PAPUA] Letter from Front PEPERA PB
-- Forwarded message -- From: David Chan [EMAIL PROTECTED] Date: Jul 13, 2007 8:28 PM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Letter from Front PEPERA PB To: [EMAIL PROTECTED] Dear All, Since last week, my friends who are members of the United Front of West Papua's Fight [Front PEPERA PB] have been repressed not only by legal apparatus [TNI/ Polri] but also by civil powers which are militerised by BIN/ TNI/Polri. Front Pembela NKRI (Front of NKRI defenders), led by one MP member of DPRD Yogyakarta, have declared open war against my friends of Front PEPERA PB and AMP (Alliance of Papuan Students) and all the Papuans who are now living in Yogyakarta. The same thing has also occured against our friends in Solo city, Central Java. (I) need support and solidarity from other friends. Since in the beginning we have frequently stated to the Indonesian government that the settlement of Papuan case through democratically logical dialogues is more effective than the use of political violence. The phenomenon in Jogjakarta today will spread to all directions, and I believe that the horizontal conflicts may erupt between our members from Front PEPERA PB and the mass of people which are organised by BIN and or TNI/ POLRI. We have read this signal clearly, and through the internal mechanism of the Front, I have instructed my friends to keep calm, and not to be provoked. If they (the enemies) start, then we will respond. If one of our members die, or is abducted, or is repressed cruely, then (our) Front will respond firmly, in any forms! This is a historical believe! This is a political believe, this is the believe for a change, which cannot be abandoned just because of the intimidations from any groups of people and or organisations who claim to represent Indonesian people or who call themselves Front of NKRI defenders. NKRI donot give guarantees for living in freedom, living a healthy life; receiving adequate educations, living free from military intimidations; and guarantees that Papuan natural resources will not be robbed continuously. NKRI only need Papua natural resources and pay no attention to whether their people are prosperous or not. They paid no attention to whether there are human rights violations or not, they don't care what the people need. They don't care about justice. NKRI only exploit Papuan people. NKRI for us is a new product of Neo-Colonialism or the servants of Neo-Colonialism. If what happened in Jogjakarta is ignored and is out of the attention of other mass organisations, especially the pro-democracy organisations in Indonesia then Front PEPERA PB are going to release official instructions to our members of the Front and to all Papuans in overseas to return to Papua Land. All the Papuan people living outside Papua, especially in Sumatra, Java, Bali, NTT, Maluku and Sulawesi, will be instructed to return to Papua immediately. No choice. The whole Papua will become the field of slaughtering. Because it seems that all people keep silent, it seems that all are dumb and deaf. Greeting for Change Infinite Unity, Fight Until (We) Win! Hans Gebze General Chairman of the National Executives of Front PEPERA PB (Ex Officio) International Spokesperson of the Front
Re: [mediacare] Re: Artikel JATAM: Nasionalisasi atau Renegosiasi Kontrak-kontrak Pertambangan, Tindakan Bunuh Diri?
Sebagai tambahan saja. Perlawanan rakyat Papua terhadap Freeport pada beberapa waktu lalu sudah sampai pada tahapan yang maju. Sayangnya, pikiran picik nasionalisme sempit yang melanda manusia2 yang belum sadar bahwa kita sama-sama dihidap imperialisme ini dibelokkan menjadi semangat anti-separatisme oleh BIN / TNI / Polri. Hasilnya? Puluhan anggota Front PEPERA PB ditahan di LP Abepura, akibat bentrok yang memang disengaja oleh skenario intiligen supaya Freeport tetap bisa beroperasi di Tanah Papua. Coba anda bayangkan. Luas lahan konsesi yang dimiliki Freeport di Pegunungan Tengah Papua sini, jumlahnya 3 Juta Hektar, itu sama dengan 5 Kali luas Kota Jakarta digabung Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok. Itu mengapa rakyat Papua selalu lawan Freeport, selalu bilang Freeport harus ditutup, karena alasan2 tadi. Hasilnya jelas, setelah semua gerakan maju di Papua diberangus, Polri ambil alih pengamanan Freeport, TNI tersisihkan dari arena ini, tapi TNI seperti biasa, tetap provokasi kelompok2 tertentu disekitar Freeport untuk kasih keruh suasana, tujuannya jelas, ambil kembali piring nasinya yang sudah diambil oleh Polri. Itu skenario besar, yang harus kalian dibagian lain paham, itu situasi obyektif yang terjadi Papua umumnya dan Tembagapura / Timika khususnya. Semua menuduh gerakan Papua sebagai gerakan yang harus dihabisi tanpa melihat esensi dari apa yang diperjuangkan oleh orang2 yang tergabung dalam Front PEPERA PB. Payahnya, orang2 muda seperti Bung Akhmad ini, kadang2 terjebak dengan pola pikir militeristik milik TNI/Polri. Kenalilah musuh anda secara benar sebelum telunjuk anda menunjuk kearah yang salah. Mengapa rakyat Papua nekat memperjuangkan pembebasan nasionalnya? Jawaban yang pasti adalah karena Tanah Papua dijadikan obyektif politik Imperialisme pada masa-masa memuncaknya krisis perebutan Papua oleh Indonesia dan Belanda pada tahun 1960-an. Sekedar catatan saja; 1. Liberalisasi Politik dan Liberalisasi Ekonomi terjadi di Indonesia terjadi oleh karena adanya Kontrak Karya Generasi Pertama [KK I] Freeport McMoran dan Indonesia [Orde Baru] pada Bulan April 1967. Hal ini melegalkan pembentukan UU No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing [UU PMA]. 2. KK I terjadi 2 tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat [PEPERA] 1969 dilakukan di Papua. Mengapa Pemerintah RI sudah berani bikin kontrak dengan Freeport dan USA sementara rakyat Papua masih belum menentukan hak politiknya? 3. Politik Otsus yang sekarang terjadi di Papua adalah merupakan politik neo-liberal hasil pesanan IMF dan Bank Dunia untuk mempermudah pencurian sumber2 ekonomi rakyat di Tanah Papua. === Bacalah kembali tulisan saya: Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papuahttp://papuandiary.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing-dalam-masalah.html Ditulis Oleh: Papuan Diary* Papua masih merupakan wilayah rawan konflik yang belum dapat didamaikan atau paling tidak belum ditemukan jalan terbaik penyelesaian masalahnya. Masalah Papua bukan sekedar masalah politik melulu tetapi sudah merupakan konflik multi dimensional yang merasuk segala aspek kehidupan social rakyat. Sebuah konflik multi dimensional yang harus diurai dan dicari jalan penyelesaiannya dengan adil. Selengkapnya: http://papuandiary.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing-dalam-masalah.html == Semua pihak di Indonesia harus memahami mengapa rakyat Papua lakukan perlawanan, mengapa perjuangan Pembebasan Nasional Papua terpatri dalam ingatan dan tindakan kolektif rakyat Papua? Semuanya karena rakyat Papua sadar sesadar-sadarnya bahwa kami sedang dihidap oleh Imperialisme yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintahan Indonesia, itulah mengapa kita katakan bahwa pemerintah Indonesia adalah Neo-Kolonialis, karena hal ini. Lain hal yang patut dipertimbangkan. Sejarah politik rakyat Papua, termasuk sejarah intergrasinya, sama sekali direkayasa oleh kepentingan-kepentingan imperialisme tadi. Kalau anak-anak muda Indonesia dewasa ini memandang Imperialisme sebagai musuh, maka teluntuk dan tindakan politik anda harus diarahkan kepada Imperialisme dan bukan kepada rakyat Papua. Kami adalah korban ketamakan modal asing, kami adalah korban kebiadaban TNI/Polri. Itu kenyataannya. Terserah para pemuda Indonesia mau bilang apa, tapi sudah berulang kali saya katakan, saya berjuang bagi Pembebasan Nasional Papua oleh karena alasan2 obyektif tadi. Terima kasih! Salam Dari Timur! PD On 7/12/07, Akhmad Asaad [EMAIL PROTECTED] wrote: Ibu, bpk, sdri atau sdr LULU yb., terimakasih banyak untuk email yang sangat berguna. Singkatnya cara kontrak kerja yang dimulai Orba sejak awal yaitu bagi hasil itu sangat merugikan bangsa dan negara kita karena tidak akuntabel samasekali. Tentu disini ada kesengajaan dua pihak, untuk meraup laba semaksimal mungkin, untuk MNC-MNC dan para pejabat. Sampai kini semua KK dengan mereka tidak ada akuntabilitasnya. Hanya kadang disiarkan berita bahwa yang disetor kepada RI sekian dan sekian, ttp mana
[mediacare] Fwd: [::::: Papuan Diary :::::] Perlawanan Rakyat Papua Dalam Foto
-- Forwarded message -- From: Diary Papua [EMAIL PROTECTED] Date: Jul 13, 2007 10:41 AM Subject: [: Papuan Diary :] Perlawanan Rakyat Papua Dalam Foto To: [EMAIL PROTECTED] Banyak rakyat di Indonesia tidak memahami dengan benar apa yang diperjuangkan rakyat Papua. Jauh sebelum perebutan Papua Barat antara Indonesia Vs Belanda, rakyat Papua sudah melakukan upaya-upaya perjuangan Pembebasan Nasional. Berikut ini saya tampilkan foto-foto pengibaran bendera nasional Papua Barat, yaitu Bendera Bintang Kejora, yang diabadikan oleh seorang kawan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2007 lalu. --- http://bp3.blogger.com/_5Mc6wFmVwZM/Rpbx9-i8kJI/AHY/0ox2e0TDsvs/s1600-h/Arthur+fotho695+copy.jpg - http://bp1.blogger.com/_5Mc6wFmVwZM/RpbzEei8kKI/AHg/VT5wXKf8q-U/s1600-h/Arthur+fotho698+copy.jpg - http://bp0.blogger.com/_5Mc6wFmVwZM/RpbzyOi8kLI/AHo/GbwqW0qUa50/s1600-h/100_0332+copy.jpg -- Foto-foto lain akan saya tampilkan, hanya untuk memberikan gambaran bahwa perjuangan Papua, tidak dilakukan oleh segelintir orang, ia merupakan sejarah yang sudah menyatu ditengah kehidupan kolektif rakyat Papua. -- Posted By Diary Papua to : Papuan Diary : http://papuandiary.blogspot.com/2007/07/perlawanan-rakyat-papua-dalam-foto.htmlon 7/12/2007 08:24:00 PM
[mediacare] Front Pembela NKRI Akan Sweeping Separatisme di Yogya
*Front Pembela NKRI Akan Sweeping Separatisme di Yogya* Dipublikasi pada Wednesday, 11 July 2007 oleh makimeehttp://www.kabarpapua.com/ [image: Terrorisme NKRI]http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=1 *Yogyakarta (kabarpapua. com)--*Front Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (FP-NKRI) akan melakukan *sweeping* terhadap orang-orang yang mendukung gerakan separatisme di wilayah Yogyakarta. Hal itu dilakukan bila TNI/Polri sudah tidak mampu mengatasi munculnya gerakan mendukung separatisme di kota pelajar ini. Hal itu dikatakan Ketua FP-NKRI Gandung Pardiman di Gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (7/7/2007). Kalau TNI/Polri sudah tak mampu lagi mengatasi, kami bersama-sama anggota FP-NKRI akan men-*sweeping* mereka yang nyata-nyata mau makar dan mendukung separatisme, katanya. Gandung mengatakan, insiden pembentangan bendera RMS di hadapan Presiden SBY di saat acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon, Maluku sudah merupakan tamparan tersendiri bagi negara Indonesia. Belum lagi ditambah dengan kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Kami pendukung Front Pembela NKRI benar-benar terluka dengan kasus di Ambon dan Papua. Kami tidak akan tinggal diam, ancam Gandung. Menurut dia, pihaknya menyayangkan adanya penggunaan lambang-lambang Bintang Kejora saat terjadi aksi demo mahasiswa Papua pada Rabu 4 Juli. Namun kalau saat ini warga Yogyakarta masih belum bereaksi dalam kasus itu, bukan berarti akan diam saja dan tidak bereaksi. Kesabaran warga Yogyakarta ada batasnya. Kami tidak ingin Yogyakarta dijadikan tempat bagi pendukung gerakan separatis, tegas Ketua DPD Partai Golkar DIY itu. Selama ini, kata dia, Kota Yogyakarta dikenal sebagai Indonesia mini dengan penuh keragaman budaya. Dengan demikian apa artinya belajar di Yogyakarta sebagai kota pendidikan, tapi tidak punya rasa cinta Tanah Air dan hendak memisahkan diri dari NKRI. Dia mengatakan, sebagai ketua partai, dirinya sudah banyak bergaul dan berinteraksi dengan berbagai suku dan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang sedang belajar di kota Yogyakarta. Dari pergaulan itu diakuinya tidak semua warga Maluku maupun Papua yang mendukung gerakan separatis. Dalam pertemuan dengan anggota FP-NKRI pada Jumat malam yang dihadiri massa dari ormas lain disepakati pihaknya tidak akan asal-asalan dalam melakukan * sweeping*. Bila benar-benar terbukti nyata mendukung separatisme, FP-NKRI yang mempunyai anggota ribuan di wilayah DIY itu akan menangkapnya. Selanjutnya akan diserahkan kepada aparat untuk memproses secara hukum. Kami juga akan melacak mahasiswa-mahasiswa pendukung separatis melalui kampus perguruan tinggi, kata Gandung yang sudah menjabat Ketua FP-NKRI sejak tahun 1999 itu. *(bgs/sss) NKRI Defenders Front to conduct sweeps for separatist supporters in **Yogyakarta* * **Yogyakarta --* The Unitary State of the Republic of Indonesia efenders Front (FP-NKRI) will be conducting sweeps of people who support separatist movements in the Central Java city of Yogyakarta and surrounding areas. This will be done because the TNI (Indonesian military) and the police are no longer capable of dealing with the movements supporting separatism in the student city. This was conveyed by FP-NKRI chairperson Gandung Pardiman at the Yogyakarta Regional House of Representatives on Saturday July 7. If the TNI and police are no longer capable of dealing with it, we together with members of the FP-NKRI will conduct sweeps against those who clearly want rebellion and support separatism, he said. Pardiman said that the unfurling of the South Maluku Republic (RMS) flag in front of President Susilo Bambang Yudhoyono during the commemoration of National Family Day in Ambon, Maluku, was a slap in the face against the Indonesian state. This was compounded by the flag raising incident of the Morning Star in Papua. We as supporters of the NKRI Defenders Front were truly hurt by the incidents in Ambon and Papua. We cannot remain silent, threatened Pardiman. Pardiman said that his group also regrets the use of the symbol of the Morning Star during a demonstration by Papuan students in Yogyakarta on Wednesday July 4. Although Yogyakarta residents did not react to the incident, it does not mean that they will just stay silent and take no action. The tolerance of Yogyakarta residents has its limits. We don't want Yogyakarta to be turned into a place for supporters of separatist movements, asserted the chairperson of the Golkar Party's Yogyakarta regional leadership board. Pardiman added that as the chairperson of a political party, he associates closely with various groups and communities from different parts of Indonesia that are studying in Yogyakarta and knows that not all Maluku and Papuan people support the separatist movements. During a meeting of FP-NKRI members on Friday night attended by several other mass
[mediacare] Re: Hak Hidup dan Demokrasi Mahasiswa Papua Yogya Terancam
Persiapkan diri, semua kawan yang ada diluar Papua termasuk Yogyakarta, bersiap diri untuk kembali ke Tanah Air kita Papua! Inilah cara paling aman, untuk selamatkan diri kita dari mentalitas penjajah yang sekarang mulai merusak moral rakyat kecil yang tidak mengerti apa yang kita alami di Papua. BERSIAPLAH KAWAN-KAWAN, BAGI KALIAN YANG ADA DILUAR PAPUA, BERSIAP-SIAPLAH, SEMUA RAKYAT PAPUA DILUAR TANAH PAPUA HARUS PULANG KE TANAH AIR KITA PAPUA BARAT! TIDAK ADA PILIHAN DITENGAH KEBENCIAN ATAS NAMA NASIONALISME YANG SEDANG DIBANGUN HARI INI DI JAKARTA. MARI, KEMBALI KE IBU-MU, KEMBALI KE ASAL-MU, KEMBALI KE TANAH AIR KITA TANAH PAPUA! On 7/11/07, melanesia_ ignatio [EMAIL PROTECTED] wrote: * **Ancaman atas hak hidup dan demokrasi mahasiswa Papua di Yogyakarta. * * ** * * **Baca berita di bawah ini: * * ** * * **Berita Pertama: * * ** * *Front Pembela NKRI Akan Sweeping Separatisme di Yogya* * **[image: Terrorisme NKRI]http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=1 Yogyakarta (kabarpapua. com)--Front Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (FP-NKRI) akan melakukan sweeping terhadap orang-orang yang mendukung gerakan separatisme di wilayah Yogyakarta. Hal itu dilakukan bila TNI/Polri sudah tidak mampu mengatasi munculnya gerakan mendukung separatisme di kota pelajar ini. Hal itu dikatakan Ketua FP-NKRI Gandung Pardiman di Gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (7/7/2007). * * ** * * **Baca selengkapnya: http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=468* ** *Berita Kedua:* *DPRD DIY MINTA APARAT TNI/POLRI TINDAK TEGAS AKSI SEPARATISME DI YOGYAKARTA* Dipublikasi pada Sunday, 08 July 2007 oleh *Tribesman*http://www.kabarpapua.com/ *[image: Terrorisme NKRI]*http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=1 *Jogja (KR)* - Kalangan DPRD DIY meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Kepolisian bersikap tegas terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyuarakan separatisme dan memisahkan diri dari NKRI di Yogyakarta. Jangan sampai terjadi, dengan sikap yang permisif dan tidak tegas, maka Yogya akan dijadikan pusat gerakan separatis. Sebab dikhawatirkan, jika aparat keamanan tidak bersikap tegas, maka rakyat Yogya yang cinta NKRI juga akan melakukan reaksi yang lebih keras untuk mengusir kelompok masyarakat yang anti NKRI itu. *Baca* *selengkapnya: ** http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=455*http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=455 * dan **http://www.kr.co.id/article.php?sid=129577*http://www.kr.co.id/article.php?sid=129577 Lalu, harus bagaimana? Wasalam! -- It's here! Your new message! Get new email alertshttp://us.rd.yahoo.com/evt=49938/*http://tools.search.yahoo.com/toolbar/features/mail/with the free Yahoo! Toolbar. -- Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles. Visit the Yahoo! Auto Green Center.http://us.rd.yahoo.com/evt=48246/*http://autos.yahoo.com/green_center/;_ylc=X3oDMTE5cDF2bXZzBF9TAzk3MTA3MDc2BHNlYwNtYWlsdGFncwRzbGsDZ3JlZW4tY2VudGVy
Re: [nasional-list] Re: [mediacare] Separatisme dalam NKRI
Omong Kosong! Bung Ahmad, coba anda datang kesini. Kemarilah ke Papua. Apakah sekelompok orang yang memperjuangkan pembebasan nasional Papua? Ngawur saja kalau bicara. On 7/12/07, Akhmad Asaad [EMAIL PROTECTED] wrote: *Benar sekali Editorial ini.* *Segala bibit separatisme yang ditebar oleh kelompok kecil di Maluku, Papua, Aceh ataupun dimana saja diwilayah NKRI harus segera dibasmi oleh pemerintah yang harus bekerja secara tegas, cepat dan tuntas. * *Juga dibutuhkan kerja keras oleh negara, yang kini dimpimpin oleh SBY dan para* *pendukungnya, untuk memperbaiki upaya pembangunan menyeluruh sampai ke* *semua daerah.* *Sifat dan sikap ragu, bimbang, sedih, tebar pesona sangat melemahkan negara ini* *hingga mudah dilecehkan oleh kelompok-kelompok gurem yang vokal, dan dibantu* *oleh kepentingan ekonomi dari luar.* *Andai merasa tidak bisa, sidangkan MPR, ganti dengan pemerintah nasional gotong-royong yang aktif, tegas, patriotik dan pro-demokrasi serta rajin membangun bangsa.* ** *AAsaad* *Sunny [EMAIL PROTECTED]* wrote: Refleksi: *Apakah orang mau memisahkan diri dari sesuatu persekutuan yang baik atau yang buruk?* http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/11/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA I Separatisme dalam NKRI Heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata masih saja mendapat cobaan. Keanekaragaman suku, agama, kekayaan alam, serta latar belakang sejarah yang seharusnya menjadi modal berharga membangun bangsa, tetapi ternyata oleh sekelompok orang dijadikan alasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama dua pekan terakhir terjadi tiga peristiwa yang menghebohkan. Peristiwa *pertama*, keberhasilan sekelompok penari cakalele mempertontonkan bendera Benang Raja di hadapan Presiden Yudhoyono saat memperingati Hari Keluarga Nasional di Ambon, Maluku. Kejadian itu merupakan tamparan bagi pemerintah, terutama aparat keamanan, karena tidak sanggup mencegah tindakan para simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) menghina Presiden Republik Indonesia. Kasus itu sedang ditangani Polri dan sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai berbuat makar. Peristiwa *kedua* adalah pembentangan bendera Bintang Kejora, yang menjadi simbol perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat berlangsung Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua, pekan lalu. Kasus ini pun sedang ditangani aparat keamanan. Kemudian, peristiwa * ketiga* adalah deklarasi partai lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Partai itu diberi nama Partai GAM. Menurut para pendiri partai itu, GAM hanyalah sebuah nama, bukan kependekan dari Gerakan Aceh Merdeka. Namun, lambang partai tersebut sama persis dengan bendera kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satu figur yang menonjol dari partai itu adalah mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf. Meskipun partai lokal itu belum dianggap sah karena sampai saat ini Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi NAD belum melakukan verifikasi sesuai peraturan perundangan, penggunaan simbol-simbol kelompok separatis tetap saja meresahkan. Trauma atas lepasnya Provinsi Timor-Timur dari Indonesia masih tetap ada dan semangat menjaga keutuhan NKRI kembali bergelora. Kita berharap bibit-bibit separatisme yang ditebar sekelompok orang, seperti di Maluku, Papua, Aceh, dan mungkin di wilayah lainnya, harus segera dibasmi. Toleransi yang diberikan pemerintah dan aparat keamanan terhadap mereka, justru bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Sejarah panjang perjuangan sebuah wilayah untuk merdeka, seperti halnya Aceh, tentu tidak akan hilang begitu saja. Romantisme masa lalu selalu coba dibangkitkan dan hal itulah yang harus diwaspadai. Bagi kita, NKRI bersifat final. Dengan demikian, segala daya-upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia merupakan tindakan makar dan otomatis harus diberantas. Tak ada toleransi bagi pelaku makar! Reaksi Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Wakil Presiden, sejumlah anggota DPR, dan juga Gubernur Lemhannas, yang pada intinya menolak pembentukan Partai GAM, merupakan bukti bahwa kita tidak ingin Aceh lepas dari Indonesia. Demikian juga dengan Maluku dan Papua. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NAD menyatakan Partai GAM tidak sah dan apabila aktivis partai tersebut tetap nekat menggelar berbagai ke- giatan, maka polisi tidak perlu ragu-ragu menangkap mereka, seperti yang dilakukan terhadap pendukung RMS dan OPM. Sekali lagi, NKRI bersifat final dan setiap bibit separatisme harus segera dimusnahkan, walau sekecil apa pun! Tindakan tegas aparat pemerintah dan aparat keamanan sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan negeri ini. Kita tidak ingin sejengkal tanah pun lepas, seperti yang pernah terjadi pada Timor-Timur. *Last modified: 10/7/07* -- Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Try it
[mediacare] Re: Megawati: TAK ADA JALAN PINTAS (Buku)
Ibu Mawar berduri, Itu bukan tuduhan, itu fakta politik. Kok saya disebut separatis keji? Saya menghargai Mega sebagai perempuan pertama di Indonesia yang jadi presiden, tetapi saya tidak menghargai Mega dalam kebijakan politiknya yang selama ini, terutama pada masa pemerintahannya, cenderung represif. Mau bukti? Salah satu bukti nyata adalah pemberalkuan Darurat Militer di Acheh pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Apa kata Mega sewaktu dia berkunjung ke Acheh? Cut Nyak tak akan membiarkan darah menetes lagi di Bumi Serambi Makkah! Itu ucapan yang cukup populis sampai2 kami di Papua pun merekamnya dalam-dalam diingatan kami. Tetapi apa lacur? Tidak sampai berapa bulan, Mega mempelopori Darurat Militer. Apakah ini sama dengan yang dijanjikan dia sewaktu berkunjung ke Bumi Serambi Makkah? Terbalik 180%. Ucapan tidak sama dengan perbuatan, itu yang kami kritisi, kalau jadi pimpinan politik, harap konsisten dengan ucapan. Ada pameo, lidah tidak bertulang, dan itu memang benar. Mau bukti lagi? Otsus Papua dicanangkan pada tanggal 10 Oktober 2001, sebulan kemudian, tepatnya tanggal 11 November 2001, Theis Hiyo Eluay [Pimpinan PDP] diculik dan dibunuh secara keji oleh Kopassus, itu dimasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan SBY yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam. Ada apa dibalik semua proses itu? Tanyakan saja pada Jendral Hendro Priyono, kepala BIN saat itu, apa maksud mereka membunuh seorang tokoh yang memperjuangkan kebebasan Papua secara demokratis dan damai. Sampai saat ini Papua masih menjadi Zona Damai seperti yang terus disuarakan pimpinan-pimpinan agama di Papua. Berbagai kekerasan politik di Papua pasca Kongres II Rakyat Papua pada tahun 2000 adalah masa-masa dimana Megawati menjadi Wakil Presiden dan setelah Gus Dur dilengserkan, ia menjadi Presidennya. Otsus kini sudah bisa dipastikan GAGAL TOTAL, tanya kenapa? Karena dana-dana Otsus itu tidak diturunkan ke Papua tetapi hanya berputar-putar di awan Jakarta, siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut? SBY, kok ya lucu, SBY hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan Megawati. Gus Dur masih mendigan, karena dia masih mau selesaikan soal Papua secara kultural dan bukan represif. Mengapa dana Otsus selama 6 tahun tidak pernah turun ke Papua? Tanyakan saja pada Gubernur Papua, Bas Suebu, yang didukung PDI-P semasa pencalonan Gubernur Papua. Atau baiknya, tanyakan saja orang-orang di kabinet Indonesia bersatu daripada repot2 tanya orang dikampung sini. SBY memiliki kans kuat dalam menjalankan Otsus dengan bijak, sayangnya dia dikelilingi politisi jaman dulu alias jadul alias orde baru yang cepat tanggap korupsinya dan cepat tanggap KKN-nya. Kini Jusuf Kalla bilang, pembangunan di Papua tidak jalan bukan karena orang Jakarta melainkan orang Papua sendiri. Lho kok jadi mlintir gini? Siapa yang tahan2 dana Otsus? Kok orang2 disini [Papua] yang disalahkan? Yang benar aja kalau bikin statement publik. Benar-benar Republik Baru Bisa Mimpi! Susahnya membangun perspektif yang lebih manusiawi nampaknya disini, di Republik BBM ini. Kalau sudah begitu lalu anda mau bilang saya separatis keji! Itu terserah anda, silahkan saja, sah-sah saja. Gitu aja kok repot! Kata Gus Dur gitu sihh.. On 7/10/07, Mawar Liar Merah [EMAIL PROTECTED] wrote: Inilah rupanya contoh atau sample seoramg separatis Papua yang keji, seenaknya saja menuduh Presiden perempuan pertama Indonesia secara kotor. Nyata-nyata mereka menghalalkan semua cara dan fitnah dalam upaya memecah bangsa kita. Perempuan Indonesia dimana saja harus lebih aktif bersama pria untuk melestarikan Tanah Air kita yang indah dan luas ini. MLM *Papuan Diary [EMAIL PROTECTED]* wrote: Ibu Mega, seorang perempuan yang tangannya berlumuran darah! PDI-P katakan dana Otsus Papua sudah ditingkatkan menjadi 40 Trilyun rupiah, seperti dilansir antara news beberapa waktu lalu. Taufik Kiemas dan beberapa anggota PDI-P, maaf saya bilang saja: BANDIT-BANDIT POLITIK, mengaku didepan kongres amerika bahwa mereka telah berbuat banyak untuk KEADILAN dan KESEJAHTERAAN rakyat Papua, kenyataan menunjukkan lain. Ini terjadi seminggu sebelum kedatangan Eni Faleomavaega ke Indonesia. Bung Alex, bisa kami memperoleh pernyataan resmi dari PDI-P? Tolong katakan, bahwa kalian turut bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan di Papua, juga tolong sampaikan kepada mitra koalisi anda: GOLKAR, karena hanya kalian berdualah, yang selama ini berkuasa di Tanah Papua dan selama 45 Tahun INTEGRASI, Papua tidak maju-maju, jalan ditempat, seakan-akan berangkat dari nol menuju titik nol kembali, inilah kenyataan politik, kenyataan sosial, yg kita hadapi. Barnabas Suebu, Gubernur yang diusung PDI-P waktu itu, katakan bahwa selama 6 tahun pemberlakuan Otsus, dana otsus yang baru diterima hanya tahun 2007 saja dan dananya hanya sebesar 1 Trilyun, bukan 20 trilyun atau 40 trilyun spserti yang disampaikan bandit-bandit PDI-P di AS beberapa waktu lalu. Mengapa rekan-rekan Bung
[mediacare] Fwd: [PEMBEBASAN PAPUA] Pers Diminta Sampaikan Informasi yang Murni dan Sehat + Puluhan Wartawan Gelar Aksi Spontanitas
-- Forwarded message -- From: Pembebasan Papua [EMAIL PROTECTED] Date: Jul 11, 2007 8:46 AM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Pers Diminta Sampaikan Informasi yang Murni dan Sehat + Puluhan Wartawan Gelar Aksi Spontanitas To: Pembebasan Papua [EMAIL PROTECTED] - http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1555ses= 11 Juli 2007 02:32:53 Pers Diminta Sampaikan Informasi yang Murni dan Sehat Semalam, Konkernas Dibuka PWI Dibuka JAYAPURA- Sesuai rencana sebelumnya, Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI 2007, tadi malam dibuka dengan resmi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof DR Muhamad Nuh. Acara pembukaan yang telat 1 jam dari jadwal yang seharusnya itu dilangsungkan di Sasana Krida, dengan dihadiri 250 orang peserta dari seluruh provinsi di tanah air. Pada kesempatan itu, Menteri Kominfo Muhamad Nuh mengingatkan Pers untuk menyampaikan informasi yang murni dan sehat. Pers silahkan menyampaikan informasi kepada publik, namun informasi yang disebarkan ke masyarakat adalah informasi yang murni, sehat dan menyehatkan, katanya. Sebab informasi diera global saat ini sudah seperti oksigen yang menjadi kebutuhan vital. Dan di Papua peranan informasi dalam memiliki makna yang sangat strategis. Tak hanya itu, pada Konkernas yang ikut disponsori oleh PT Freeport Indonesia dan Pemprov Papua dan Pemkab Tolikara itu, Muhamad Nuh juga meminta agar informasi yang disebarkan itu mampu mengedukasi masyarakat. Artinya data dan informasi yang disampaikan itu harus cerdas dan memiliki kemampuan untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah, serta mampu mengartikulasikan tentang makna yang salah dan benar. Dalam penyampaian informasi, orientasi kita harus pada pemanfaatan bagi masyarakat. Media harus mampu dan mempunyai keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan sekedar memberikan informasi, tetapi juga harus mampu mencerdaskan bangsa, katanya. Sementara itu, Gubernur Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya memaparkan potensi sumber daya alam Papua yang nilainya mencapai miliaran Dolar, baik potensi sektor tambang maupun potensi dari sektor lainnya yang sangat besar. Gambaran kekayaan yang sangat besar dengan nilai yang mencapai miliaran Dolar dengan jumlah penduduk yang hanya 1 persen dari penduduk Indonesai, katanya. Selain itu, Gubernur juga menggambarkan tentang kondisi rakyat Papua yang hidup di kampung-kampung yang mana sekitar 82 persen rumah tangga di Papua masih hidup dalam kemiskinan dan sebagian besarnya hidup miskin absolut. Sehingga kalau dikatakan bahwa income perkapita Papua sangat tinggi itu tidak benar. Karena itu, melalui berbagai program yang telah disusunnya, termasuk program RESPEK untuk memberikan dana block grand dengan nilai yang tidak kurang dari Rp 1 triliun ke kampung-kampung kemiskinan itu akan dihapus. Otsus lahir di Papua karena rakyat dan untuk rakyat, katanya. Panjang lebar Gubernur memaparkan tentang konsep pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi dan terkoneksi di Papua dengan kualitas tol yang membutuhkan dana seklutrar Rp 150 Triliun. Serta program perbaikan gizi anak dan ibu hamil dalam rangka membangun generasi Papua di masa depan yang lebih sehat dan cerdas yang akan di barengi dengan pembangunan pendidikan yang juga mendapat perhatian serius dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga suatu saat akan terjadi perubahan pada masyarakat Papua (transformasi ssoal, budaya dan ekonomi). Kita kerja sungguh- sungguh untuk rakyat kecil yang menangis dan memberikan mereka ruang untuk menikmati keadilan kebenaran keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Ketika rakyat menentang ruang itu maka masalah politik di negeri ini akan selesai secara mendasar dan menyeluruh serta bermartabat, katanya. Sedangkan Ketua Umim PWI Tarman Azzam mengatakan bahwa moment Konkernas kali ini merupakan kepedulain pers yang luar biasa kepada Papua. Karean itu sejak awal kami menetapkan bahwa tema sentral konfrensi kerja PWI Papua adalah bagaimana pers mendorong percepatan pembangunan Papua, katanya. Ia melihat betapa lambat pembangunan di Papua, padahal dana yang dialokasikan mencapai Triliunan Rupiah, sementara penduduknya hanya 2,6 Juta jiwa. Harusnya dana itu mampu mensejahterahkan rakyat Papua melalui pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, namun kenyataannya belum. Salah satu yang menjadi keprihatinan PWI adalah betapa lambannya pembangunan di Papua. Padahal dari segi anggaran sebenarnya sudah luar biasa, katanya. Tatkala PWI mencanangkan keinginan dan tekad untuk mendorong percepatan pembagunan di Papua, pusat melalui perjuangan keras Gubernur Suebu akhirnya 5 hari lalu dikeluarkan Inpres percepatan pembangunan Papua Nomor 5 tahun 2007 yang dibarengi dengan pengalokasian dana sebesar Rp 17 T untuk Papua. Namun pada akhirnya seberapa besar dana yang ada semua kembali pada kemampuan manajerial leader ship daerah dalam pengelolaan dana. Tidak ada provinsi di Indonesia yang mendapat perhatian
[mediacare] Mengapa Kau Bakar Kejora?
Air mataku lepas mengalir Kutatap Bintang Kejora Kutanyai bathin Mengapa kau dibakar? Aku tak rela Aku tak mampu bicara Aku hanya bisa menangis Kain suci ini telah dinodai Dinodai oleh mereka yang tidak paham Dinodai oleh mereka yang menjai hamba modal Air mataku lepas mengalir... Bukan benci Aku hanya katakan Saudara kau salah Kau tidak memahami aku Kau tidak menghargai aku sebagai manusia Bukankah kiat satu ibu? Bukahkah kita satu ayah? Ayah kitalah manusia itu Ibu kitalah manusia itu Air mataku lepas mengalir.. Kusesali kau masih gampang ditipu Ditipu nasionalisme sempit Dibohongi nasionalisme kekanak-kanakkan! Air mataku mengalir lepas... Aku katakan pesanku disini Cukup! Janganlah kau ditipu saudaraku Pahamilah apa yang kami mau Pahamilah arti perjuangan kami Pahamilah jeritan rakyatku Pahamilah senandung jiwa kami Hai, Tanah-ku Papua
Re: [mediacare] RE: [INDONESIA-Geographic] What should we do about this .... ???
Kami menyebutnya: NDUGU-NDUGU! Bukan Jayawijaya, bukan Cartenz, bukan Pegungungan Bintang. Sekali lagi, kami menyebutnya: NDUGU-NDUGU! On 7/9/07, Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: *Pegunungan Cartensz? Kalau nama Cartensz agaknya sudah tidak lagi dikenal dan diketahui dimana letaknya. Kalau tidak keliru namanya telah dirubah oleh pemerintah Indonesia menjadi Jaya Wijaya. Orang Papua memakai nama Pegunungan Bintang. Kurang lebih 5 tahun sesui observasi dikatakan bahwa gleiser yang terdapat disana sudah mengecil, mungkin sekarang sudah hilang.* - Original Message - *From:* Unik F sultan [EMAIL PROTECTED] *To:* mediacare@yahoogroups.com *Cc:* 'zaliansyah' [EMAIL PROTECTED] *Sent:* Monday, July 09, 2007 11:32 AM *Subject:* [mediacare] RE: [INDONESIA-Geographic] What should we do about this ??? Dear all, FYI, Dari milis sebelah…. -- *From:* [EMAIL PROTECTED] [mailto:Indonesia- [EMAIL PROTECTED] *On Behalf Of *zaliansyah *Sent:* Monday, July 09, 2007 3:52 PM *To:* [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] *Subject:* [INDONESIA-Geographic] What should we do about this ??? *Urgent...!!! ! Carstensz diambang kehancuran, apa tindakan kita* * * Mau bagi-bagi informasi nih mengenai alam lingkungan Indonesia. Kebetulan kami dari teman2 penggiat alam bebas beberapa kali mempunyai data yang mengerikan mengenai Cartenz termasuk yang berbahasa Inggris. Berikut salah satu data terakhir dari kawan saya. Paling tidak teman2 disini bisa mengetahuinya dan mempunyai pemikiran lain untuk renungkan. Tetapi saya tidak ingin ini dipolitisir. ..saya hanya ingin ini menjadi bahan renungan bagi semua komponen bangsa di negeri ini. Kemaren seorang teman baru balik dari Carstensz, dan dia bercerita gimana hancurnya lembah Zebra wall, sayang pas saya minta fotonya dia ngga mau ngasih karena ngga enak sama Freeport, hubungan mereka dah mesra dengan Freeport, mereka ngga mau merusaknya. (ok bagi saya itu ngga masalah) yang mau saya ulas di postingan ini adalah, keadaan terkini dari Carstensz, kata teman saya ini sekarang truk tambang sudah bisa sampe ke dekat camp zebra wall dan kemaren mereka dianter sama truk Freeport hingga ke Zebra wall dan menurut dia lagi sebuah danau di dekat Zebra wall sudah tetimbun batu-batu buangan pertambangan Freeport, dan ada sebuah danau lagi yang sudah dibolongin agar airnya kering dan tentunya akan ditimbun lagi dengan batu-batu buangan pertambangan. Miris memang mendengarnya, kita semua tahu dulu di lembah Zebra Wall itu ada daerah rawa rawa yang dikenal dengan sebutan Carstensz Swamp dan rawa ini juga sudah tertutup habis oleh timbunan batuan buangan pertambangan. Freeport bukannya tidak tahu kalau merusak lingkungan, mereka tau kok, ini terbukti dengan ketatnya ijin melewati Freeport jika mendaki carstensz dan juga kalaupun dapat ijin akan sangat diawasi dan tidak boleh mengambil dokumentasi apapun hingga sampai di daerah basecamp, bahkan ada kelompok PA Dari Unila Lampung yang baru-baru ini kesana dan lewat Freeport, mereka mendapat pengawasan yang super ekstra dan tidak boleh memotret apapun baru setelah sampai basecamp mereka boleh memakai cameranya. Jelas sekali terlihat dengan sikap seperti itu agaknya Freeport cemas kalau sampai perusakan lingkungan yang mereka lakukan akan diketahui publik. Lalu bagaimana? Jika ini dibiarkan terus pasti tidak lama lagi kita akan kehilangan gunung yang kita banggakan itu, pasti tidak lama lagi pegungan itu akan rusak parah. Keindahan lembah-danau- danau yang banyak danau itu akan hilang. Susah membuktikan kalau penghancuran lingkungan pengunungan Jayawijaya ini begitu parah tampa ditunjang bukti-bukti yang kongkrit seperti foto-foto. Freeport tidak akan dengan begitu mudahnya mengijinkan kita mengambil foto-foto kerusakan alam tersebut, semua yang bermain di Carstensz tahu persis hal ini tapi mereka seperti tutup mulut karena bisa-bisa akses mereka kesana di banned oleh pihak Freeport. Dan bagaimana tindakan kita? Saya berpikir dan tidak ada salahnya kita mencoba, setidaknya kita ngga kalah sebelum bertempur. Mungkin teman-teman ada yang mengenal atau tahu atau syukur-syukur dekat dengan LSM lingkungan yang bisa membiayai seorang wartawan foto dan seorang saksi lainnya (yang harus pendaki gunung juga dan punya perhatian dengan carstensz jangan yang gampang di sogok) untuk terbang dengan helicopter dan mengabadikan kerusakan pegunungan Jayawijaya dari udara, dan hasilnya kita ekspos baik dalam dan luar negri kita sampaikan juga pada UIAA. Setidaknya dunia mountaineering tahu bahwa salah satu puncak dari seven summits sekarang tengah sekarat dan menunggu kehancuran. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah karena mereka juga ikut andil dalam kehancuran ini. Saya pribadi berharap postingan ini tidak menjadi wacana saja, karena sekarang sudah ada FMI hendaknya masalah carstensz ini menjadi tujuan utama, saya yakin jika topik ini terangkat hingga diketahui masyarakat mountainerring dunia, akan melapangan
[mediacare] Re: [nasional-list] Megawati: TAK ADA JALAN PINTAS (Buku)
Ibu Mega, seorang perempuan yang tangannya berlumuran darah! PDI-P katakan dana Otsus Papua sudah ditingkatkan menjadi 40 Trilyun rupiah, seperti dilansir antara news beberapa waktu lalu. Taufik Kiemas dan beberapa anggota PDI-P, maaf saya bilang saja: BANDIT-BANDIT POLITIK, mengaku didepan kongres amerika bahwa mereka telah berbuat banyak untuk KEADILAN dan KESEJAHTERAAN rakyat Papua, kenyataan menunjukkan lain. Ini terjadi seminggu sebelum kedatangan Eni Faleomavaega ke Indonesia. Bung Alex, bisa kami memperoleh pernyataan resmi dari PDI-P? Tolong katakan, bahwa kalian turut bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan di Papua, juga tolong sampaikan kepada mitra koalisi anda: GOLKAR, karena hanya kalian berdualah, yang selama ini berkuasa di Tanah Papua dan selama 45 Tahun INTEGRASI, Papua tidak maju-maju, jalan ditempat, seakan-akan berangkat dari nol menuju titik nol kembali, inilah kenyataan politik, kenyataan sosial, yg kita hadapi. Barnabas Suebu, Gubernur yang diusung PDI-P waktu itu, katakan bahwa selama 6 tahun pemberlakuan Otsus, dana otsus yang baru diterima hanya tahun 2007 saja dan dananya hanya sebesar 1 Trilyun, bukan 20 trilyun atau 40 trilyun spserti yang disampaikan bandit-bandit PDI-P di AS beberapa waktu lalu. Mengapa rekan-rekan Bung mempromosikan sesuatu yang tidak benar? Emang enak gitu kalau dikadalin? Payah. On 7/9/07, Alex Simanjuntak [EMAIL PROTECTED] wrote: Tak Ada Jalan Pintas [image: Buat halaman ini dlm format PDF]http://www.pdi-perjuangan.or.id/index2.php?option=com_contentdo_pdf=1id=116 [image: Cetak halaman ini]http://www.pdi-perjuangan.or.id/index2.php?option=com_contenttask=viewid=116pop=1page=0Itemid=289 [image: Kirim halaman ini ke teman via E-mail]http://www.pdi-perjuangan.or.id/index.php?option=com_contenttask=emailformid=116itemid=289 Monday, 26 February 2007 Perjuangan saya belum berhenti. Walaupun kereta reot ini sarat dengan kaleng rombeng di belakangnya, akan tetap berjalan seiring dalam perjalanan. Perjuangan saya adalah cita-cita semua, rakyat Indonesia, karena saya adalah bagian daripada rakyat. Tujuan perjuangan kita adalah amanat leluhur pendiri Republik tercinta ini, KEADILAN DAN KEMAKMURAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DALAM KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Yang harus dicapai sekalipun melewati jalan panjang berkelikil dan penuh dengan pengorbanan. Kita harus bangit, kuat dan bersatu menepis semua bentuk disintegrasi yang akan merambah masuk ke lubuk hati. Kita harus jadikan negeri ini kokoh dan mandiri di tengah-tengah bangsa lain yang juga berpacu ke arah yang sama. Semoga buku yang berisikan tentang apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang akan saya lakukan dapat dijadikan bahan informasi untuk koreksi apa yang belum saya laksanakan, sehingga kita dapat menyatukan gerak dan langkah dalam perjuangan meraih cita-cita Megawati Soekarnoputri -- Ask a question on any topic and get answers from real people. *Go to Yahoo! Answers.* http://ca.answers.yahoo.com
Re: [mediacare] Re: anti SEPARATIS ??? ... (sabar, Papuan Diary)
Model pemikiran seperti ini haruslah dipahami sebagai sesuatu yang mencerahkan. Terima kasih Ny. Muslim Binti Muskitawati. Sayangnya sdr-sdr saya dari Batak yang Kristen, justru dikenal sebagai orang2 pembela NKRI nomor wahid, dengan alasan agama mereka datang, dengan alasan agama mereka mencuri dan juga membunuhi sdr-sdrnya yang Kristen di Papua sini. Ini model dari sebuah politik nasional yang diadopsi kelompok Islam Radikal dan Nasionalis Indonesia [PDI-P, Golkar, dll]. Mereka bilang punya ideologi kerakyatan. Apa buktinya? Rakyat justru dijadikan korban, apalagi Papua? Dihargai pun tidak! Selamat berhari minggu, PD On 7/8/07, Hafsah Salim [EMAIL PROTECTED] wrote: --- In mediacare@yahoogroups.com mediacare%40yahoogroups.com, yaswar [EMAIL PROTECTED] wrote: Kaka Papuan Diary, Ini kenyataannya: susah sekali bicara soal Papua Merdeka. NKRI itu harga mati. Betul, NKRI sedang dalam proses kematiannya. Dasar Pancasila dari NKRI sudah menjadi Syariah Islam. Bungkus luarnya masih Pancasila tapi isinya sudah Syariah Islam. Bangsa Papua yang kehilangan Pancasila, terpaksa menjual dengan harga mati untuk memisahkan diri dari negara Syariah yang tidak pernah terpikir untuk tawar2an lagi. Artinya, untuk orang Papua apalagi terutamanya, kata mati ini terbiasa jadi harfiah: hilang nyawa. Sudah jadi kenyataan bagi kita arti harfia ini, dan setepat-tepatnya ini yang KITA MAU UBAH: NYAWA DAN MARTABAT ORANG PAPUA SELAMA INI DIANGGAP SAMA DENGAN NYAWA DAN HARGA SEMURAH MURAHNYA BINATANG. Juga benar, hanya Syariah Islam yang menganggap orang Papua lebih rendah daripada binatang sehingga orang Papua tidak mungkin ada pilihan lain dari Merdeka memisahkan diri dari negara Syariah yang memperlakukan mereka seperti lebih rendah dari binatang. Ny. Muslim binti Muskitawati
Re: [mediacare] Re: Re: Re: Tidak Ada Toleransi bagi Gerakan Separatis
kelapangan dada dan rasa kenegarawanan yang tinggi, orang2 yang mayoritas berbahasa jawa sepakat untuk memilih bahasa melayu yang saat itu sangat sedikit pemakainya Yang pasti kalau Kesultanan dan kerajaan tidak mau melepaskan ego kedaerahannya. .tidak ada yang namanya persatuan.. Seperti kita ketahui Aceh adalah sangat keras, soekarno datang ke aceh bertemu dengan(maaf saya lupa namanya) hanya berbincang saja, Aceh, dan dengan rasa kenegarawanan yang tinggi sepakat meyatukan diri bersama nusantara.. Piagam jakarta, menyatakan syariat islam bagi pemeluknya, namun dengan segala rasa kenegarawanan yang tinggi, kalimat itu tidak muncul di PANCASILA. Hari ini, kita sebagai orang modern berbicara mengenai memisahkan diri..namun justru orang-orang kuno saat itu memikirkan bagaimana menyatukan diri dan menyampingkan perbedaan.. Saya yakin Semua orang BALI akan sangat senang untuk merdeka. Mereka tahu bahwa akan lebih menguntungkan lepas dari REPUBLIK ini, namun mereka mengetahui bahwa keegoisan adalah bukan sikap negarawan..terutama pada saat bangsa ini sedang sakit dan merana... Salam - - - - - From: si_andi [EMAIL PROTECTED] com : Lah begitu kan jelas. Saya sih tidak merasa terganggu. Justru senang ada kalau posisi Anda jelas begini. Yang membuat saya merasa terganggu itu adalah situasi kemaren dimana Anda tidak mau disebut separatis sementara posting-posting Anda menunjukkan lain. Saya tetap tidak setuju dengan ideologi Anda; tapi saya tidak ada masalah berdiskusi dengan Anda; di dunia maya ini mau komunis, kapitalis, islamis, ateis, nasionalis, separatis sama-sama menambah wawasan, kok. Andi --- In Forum-Pembaca- [EMAIL PROTECTED] ps.com, Papuan Diary papuandiary@ ... wrote: Bung Andi, Saya berjuangan untuk Papua Merdeka. Tidak yang lain. Kalau itu yang ingin anda dan teman2 lain ingin ketahui. Terima kasih karena saya masih diperkenankan bergabung dimilis ini. Tetapi jika kehadiran saya mengganggu diskusi teman-teman, saya tidak keberatan untuk dihapus dari milis ini. Salam, PD On 7/3/07, si_andi [EMAIL PROTECTED] wrote: Hehehe, kalem, Mas Ajud. Saya tidak sedang mendukung separatisme. Saya cuma ingin mendengar tanggapan dari Bung Papuan Diary agar jelas bagi kita semua dimana dia berdiri saat ini. Andi Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos more. Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games. Pinpoint customers who are looking for what you sell. http://searchmarketing.yahoo.com/
Re: [mediacare] Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papua
USA kok dipercaya! Perilaku mereka sama seperti Cowboy Texas, dan atau Texas Ranger, anda pernah menonton film2 Holywoodkan? Itulah mental pop Bangsa AS yang sekarang mengangkangi dunia. Bukan di Papua saja, NKRI yang besar ini sedang digarap habis-habisan oleh AS kok, gak usah yang lain lah, mau bukti mengenai itu? Lihatlah tangisan rakyat di Buyat [Newmont], lihatlah apa yang dilakukan Exxon di Block Cepu. CAPE, saya cape menjelaskan hal-hal yang terjadi didepan mata anda tanpa dan dan teman2 sadari bahwa bangsa ini sedang diobok-obok oleh sesuatu yang bernama USA atau Uncle Sam ini. Mengenai manipulasi sejarah Papua. Ada banyak referensi mengenai hal tersebut, coba anda baca tulisan Yoris Th. Raweyai, judul bukunya Mengapa Papua Ingin Merdeka? Atau banyak referensi lain, misalnya, coba anda baca buku George Aditjondro, judulnya Cahaya Bintang Kejora Masih banyak yang lain, pasti anda bisa temui, kalau terlalu sulit, cobalah telusuri mesin pencari otomatis google. On 7/6/07, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote: Dear Papuan Diary, Apakah bisa disebutkan referensi yang bisa menjustifikasi kebenaran cerita ini? Amerika Serikat rasanya tidak mungkin berbuat sehina itu. Mereka adalah negara yang paling depan dalam membela HAM. Apalagi mereka juga tidak mendasarkan kebijakannya pada agama, tidak seperti negara2 yang banyak men-suplai teroris itu. Tidak mungkin Amerika membuat kesepakatan rahasia dengan negara2 lain. Semua kebijakan Pemerintah AS bersifat terbuka dan selalu didukung oleh masyarakatnya. Mohon pencerahannya. -- 13a. Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papua Posted by: Papuan Diary [EMAIL PROTECTED] Date: Thu Jul 5, 2007 7:19 am ((PDT)) Resources: http://papuandiary.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing-dalam- masalah.html --- Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papuahttp://papuandiary.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing- dalam-masalah.html Ditulis Oleh: Papuan Diary* .. Perjanjian New York itu tidak dipraktekkan secara benar di Papua oleh karena kepentingan ekonomi politik yang lebih dominan dari imperialis global dalam penyelesaian masalah Papua. Untuk tetap menjaga kepentingan eksploitasi ekonominya, atas inisiatif AS, dilakukan sebuah pertemuan rahasia di Roma yang dihadiri wakil-wakil Indonesia dan Belanda dan berhasil dibuat Perjanjian Rahasia Roma (the Secret Rome Agreement) pada tanggal 30 September 1962, tepat seminggu setelah ditetapkannya Perjanjian New York. Isi perjanjian rahasia roma adalah; Pertama, pelaksanaan penentuan nasib sendiri agar ditunda atau dibatalkan; Kedua, Indonesia memerintah Papua selama 25 Tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963; Ketiga, metode Act of Free Choice digunakan dengan metode Indonesia, yakni musyawarah; Keempat, AS berkewajiban melakukan penanaman modal melalui badan usaha di Indonesia bagi eksplorasi mineral dan sumber daya alam lainnya; Kelima, AS menjamin Bank Pembangunan Asia sebagai dana pembangunan PBB di Papua sebesar 30 Juta dollar AS untuk jangka waktu 25 tahun; Keenam, AS menjamin Indonesia melalui Bank Dunia dengan sejumlah dana bagi pelaksanaan Transmigrasi dalam rangka penempatan orang-orang Indonesia di Papua, terhitung sejak tahun 1977. Pasal empat perjanjian rahasia Roma, seperti tertulis diatas, menjadi giroh atau inti dari semua soal yang melatar belakangi kepentingan ekonomi politik AS mengenai Papua. Semangat ekspansionis modal imperialis yang demikian kuat menjadi dasar sengketa politik Papua yang kemudian menjadi semakin stabil dibawah pemerintahan orde baru Soeharto yang pro AS. Sebuah cerita panjang mengenai pencurian sumber daya alam Papua yang tanpa henti itu, rupa- rupanya berawal dari dan bermula dari sini. dst.
[mediacare] Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papua
Resources: http://papuandiary.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing-dalam-masalah.html --- Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papuahttp://papuandiary.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing-dalam-masalah.html Ditulis Oleh: Papuan Diary* Papua masih merupakan wilayah rawan konflik yang belum dapat didamaikan atau paling tidak belum ditemukan jalan terbaik penyelesaian masalahnya. Masalah Papua bukan sekedar masalah politik melulu tetapi sudah merupakan konflik multi dimensional yang merasuk segala aspek kehidupan social rakyat. Sebuah konflik multi dimensional yang harus diurai dan dicari jalan penyelesaiannya dengan adil. Jika mulai bicara soal Papua pastilah terpampang disana masalah pelanggaran HAM yang kronis, kemiskinan structural yang melilit kehidupan hampir 40 persen penduduk (peringkat pertama di Indonesia), pengembangan sumber daya manusia yang stagnan, operasi dan represi militer yang tiada henti, praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang korup disertai malpraktek manajemen negara atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan bagi Papua -- episode pertarungan Ostsus Papua versus Propinsi IJB dapat menjadi contoh dalam hal ini --, pembalakkan liar, perusakan lingkungan yang parah hingga pencurian sumber-sumber daya ekonomi rakyat yang tiada henti adalah merupakan beberapa aspek konflik multi dimensional Papua yang dapat dilihat jika hendak mencermati masalah Papua secara tuntas. Konflik Papua juga bukan melulu konflik politik domestik Indonesia. Tanah Papua, dengan sumber daya alam yang melimpah, sudah mengundang begitu banyak pihak yang memiliki kepentingan eksploitasi ekonomi sejak awal permasalahan politik Papua muncul dalam forum-forum internasional ketika menguatnya perebutan hegemoni atas Tanah Papua oleh Indonesia dan Belanda pada tahun 1960-an. Bolehlah dikatakan negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris dan Australia adalah pihak-pihak luar yang dalam lima decade terakhir memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung atas berbagai soal yang muncul di Papua karena kepentingan eksplotasi sumber-sumber ekonomi mereka di Tanah Papua. Karena sumber daya alam yang melimpah itu maka dapatlah dikatakan Papua sejak awal telah menjadi masalah dalam peta politik global yang harus diamati secara lugas jika hendak melakukan sebuah perubahan yang kualitatif dan berarti dalam permasalahan Papua. Konkalikong imperialis global dengan pemerintah Indonesia pada saat negosiasi-negosiasi politik internasional soal Tanah Papua dibicarakan tampak dengan jelas. Sandiwara politik mengenai Papua yang disutradarai agen-agen imperialis seperti AS jelas menjadi sebuah kebijakan politik resmi kekuatan imperialis (konspirasi modal asing) dalam mengintervensi masalah politik Papua yang menghendaki Papua masuk kedalam NKRI dengan syarat-syarat eksploitasi ekonomi yang akan menjadi hak ekslusive bagi imperialis dalam mengeruk sumber daya alam Papua. Latar belakang deal-politik mengenai status politik Papua yang demikian, jelas sekali menjadi latar sejarah yang dominan dalam masalah Papua. Untuk mengelabui masyarakat global, berbagai kebijakan diplomatic internasional ditetapkan untuk dijalankan dalam penyelesaian masalah Papua. Sebagai contoh, tarik ulur antara Indonesia dan Belanda soal Papua, berdasarkan intervensi AS, berhasil diminimalisir menjadi bentrok terbuka dengan dipaksakannya pelaksanaan proposal Bunker -- proposal ini dirancang oleh Elsworth Bunker, seorang diplomat senior AS di PBB -- yang mengatur mengenai aksi politik penyelesaian masalah Tanah Papua. Berdasarkan tekanan yang kuat dari AS, Belanda dan Indonesia akhirnya menyepakati usulan Bunker dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1962. Proposal Bunker inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya resolusi PBB Nomor 1752 dalam Sidang Umum PBB mengenai Perjanjian New York yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1962. Bagian terpenting dari New York Agreement adalah ketetapan mengenai aksi bebas memilih (Act of Free Choice) bagi rakyat Papua yang dalam beberapa hal dilakukan secara manipulatif saat itu di Papua. Perjanjian New York itu tidak dipraktekkan secara benar di Papua oleh karena kepentingan ekonomi politik yang lebih dominan dari imperialis global dalam penyelesaian masalah Papua. Untuk tetap menjaga kepentingan eksploitasi ekonominya, atas inisiatif AS, dilakukan sebuah pertemuan rahasia di Roma yang dihadiri wakil-wakil Indonesia dan Belanda dan berhasil dibuat Perjanjian Rahasia Roma (the Secret Rome Agreement) pada tanggal 30 September 1962, tepat seminggu setelah ditetapkannya Perjanjian New York. Isi perjanjian rahasia roma adalah; Pertama, pelaksanaan penentuan nasib sendiri agar ditunda atau dibatalkan; Kedua, Indonesia memerintah Papua selama 25 Tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963; Ketiga, metode Act of Free Choice digunakan dengan metode Indonesia, yakni musyawarah; Keempat, AS berkewajiban melakukan penanaman modal melalui badan usaha di
[mediacare] Kontroversi Bintang Kejora Warnai Konferensi MAP II
--- http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/04/daerah/3653406.htm -- * Rabu, 04 Juli 2007 * Separatisme Kontroversi Bintang Kejora Warnai Konferensi MAP II Jayapura, Kompas - Konferensi Masyarakat Adat Papua atau MAP ke-2 yang dibuka di Jayapura, Selasa (3/7), diwarnai kontroversi tentang bendera bintang kejora. Aparat Polda Papua membubarkan Konferensi Besar MAP ke-2 yang berlangsung di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, itu setelah pada upacara pembukaan sejumlah penari menggunakan bendera bintang kejora sebagai atribut tarian mereka. Sekitar 900 peserta konferensi sempat terkejut saat bendera itu dikeluarkan para penari. Beberapa detik kemudian, mereka memberikan tepuk tangan yang meriah. Tarian itu sempat menimbulkan histeria para hadirin. Mereka meneriakkan pekik merdeka, bersahut-sahutan. Bendera itu digunakan penari sekitar lima menit. Penggunaan bendera itu tidak terpantau, karena sejak pagi panitia melarang aparat keamanan memasuki GOR Cenderawasih. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tedjo Suprapto dan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Hana Hikoyabi juga menyaksikan tarian itu. Tedjo yang hadir dalam acara itu mewakili Gubernur Papua Barnabas Suebu menolak mengomentari masalah itu. Saat ini saya tidak bisa berkomentar. Silakan dikomentari sendiri, kata Tedjo. Sekretaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menyatakan, tarian itu menggambarkan realitas di masyarakat Papua. Ini budaya yang ada di masyarakat, jadi jangan dipolitisir, ujarnya. Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Asia, Andy Manoby, juga menyatakan, bintang kejora yang dijadikan sebagai atribut para penari Sampari itu tidak memiliki kaitan dengan aspirasi Papua merdeka. *Melanggar hukum* * * Ditemui secara terpisah, Kepala Polda Papua Irjen Max Donald Aer menyatakan, penggunaan bintang kejora melanggar hukum positif di Indonesia. Penggunaan bendera itu melanggar hukum, karena para penggunanya selama ini menyimbolkan pengibaran bendera itu sebagai wujud kedaulatan Negara Papua Barat. Dalam derajat yang ringan, penggunaan bendera itu adalah tindakan mengganggu keamanan. Dalam derajat yang paling berat, itu adalah tindakan makar, tutur Aer. Konferensi yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi nonpemerintah Dewan Adat Papua itu akan berlangsung sampai 6 Juli 2007. (row)
Re: [mediacare] Koalisi Golkar-PDI-P Tangkal Partai Berlatar Keagamaan
Koalisi Kebangsaan? Sejak kapan Bangsa di Nusantara terbentuk menjadi Bangsa Indonesia? Pake jargon yang benar saja Bung! Ntar salah kaprah lagi anda dan teman2 anda. Yang baru benar adalah Negara Indonesia yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Pikiran orang2 yang bikin Koalisi Kebangsaan kok mundur ratusan abad kebelakang? Coba tunjukkan secara ilmiah, dan bukan politis, sejak kapan Kebangsaan Indonesia terbentuk? Salam Pencerahan! PD On 7/1/07, Akhmad Asaad [EMAIL PROTECTED] wrote: Jelas jemelas penyelenggaraan negara pada abd 21 ini sukar sekali untuk sekedar dilandaskan pada agama, apalagi bila tafsirannya sangat ortodoks, dogmatis, menafikan konteks sejarah dan kemasyarakatan. Namun agama akan terus secara indah dapat mewarnai kehidupan santun keberadaan bangsa. Contohnya cukup banyak. Silaturakhmi di Medan antara dua pemain utama dalam perpolitikan kita ini memang bersifat multi-dimensional, lihat saja semua ulasan dan juga spekulasi para pakar maupun jurnalis. Tak usah dirisaukan cacian dari yang dungu karena mindsetnya tertinggal beberapa abad. AAsaad SUARA PEMBARUAN DAILY -- Koalisi Golkar-PDI-P Tangkal Partai Berlatar Keagamaan *Kami tetap menganggap Golkar sebagai pesaing utama kami khususnya di legislatif, sehingga koalisi ini tidak akan berlangsung lama.* (Pramono Anung) [BLITAR] Koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Golkar bukanlah untuk kepentingan Pemilu 2009, tetapi untuk menangkal kebangkitan partai-partai berlatar belakang agama. Sebagai sesama partai politik besar, kami ingin mempertahankan visi politik kebangsaan sehingga koalisi ini nantinya bisa meng*counter* kebangkitan koalisi partai-partai yang berlatar belakang keagamaan, kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Pramono Anung di Blitar, Jatim, Jumat (29/6). Karena itu, dia menegaskan, koalisi antara PDI-P dengan Partai Golkar tidak akan dibangun secara permanen hingga menjelang Pemilu dan Pilpres 2009. Kami tetap menganggap Golkar sebagai pesaing utama kami khususnya di legislatif, sehingga koalisi ini tidak akan berlangsung lama, katanya saat mendampingi Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri berziarah ke Makam Bung Karno di Bendogerit, Kota Blitar. Pramono seperti dikutip *Antara*, Jumat, mengatakan, PDI-P sudah punya calon presiden yakni Megawati Soekarnoputri, sehingga sangat tidak mungkin kalau akan berkoalisi dengan sesama partai besar yang juga berambisi mengajukan calon presiden sendiri pula, seperti Partai Golkar. Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDI P Mangara M Siahaan mengatakan, saat ini, PDI-P masih melakukan konsolidasi guna memuluskan pencalonan Megawati sebagai calon presiden 2009. Pada kongres dan rapat kerja nasional (Rakernas) I di Bali, partai ini sudah memutuskan pencalonan ketua umumnya sebagai satu-satunya calon presiden. Pencalonan ini sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme partai. Tapi, kata Mangara Siahaan, kemungkinan besar Megawati baru akan menyatakan kesediaannya sebagai calon presiden dalam Rakernas II yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus nanti. Di forum Rakernas itu nanti ketua umum akan menjawab dukungan terhadap dirinya, apakah bersedia dicalonkan sebagai presiden atau tidak, kata Mangara di Senayan kemarin. *Prihatin* Mangara mengaku prihatin dengan wacana yang dikembangkan akhir-akhir ini, yang mengaitkan pertemuan Taufiq Kiemas dengan Surya Paloh sebagai upaya memasangkan Jusuf Kalla dan Puan Maharani sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2009. Itu kan dagelan konyol, jangan lah lambang-lambang negara dibuat jadi mainan, katanya. Lambang negara yang dimaksud Mangara adalah jabatan presiden dan wakil presiden. H Irmadi Lubis, politisi PDI-P lainnya menegaskan bahwa pertemuan PDI-P dan Golkar di Medan sebagai pertemuan yang bermakna strategis, tentang bagaimana mengatur permasalahan bangsa ke depan. Karena itu, pertemuan itu jangan diartikan untuk kepentingan sekarang, apa lagi hanya sekedar strategi maupun pengaturan dalam hubungannya dengan Pilkada, kata Irmadi menanggapi beredarnya anggapan bahwa bertemunya dua petinggi partai tersebut untuk mengatur pencalonan gubernur dalam Pilkada Sumatra Utara. Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) Aldentua Siringo-ringo berpendapat, terlalu naif jika koalisi yang dibangun Partai Golkar dan PDI-P hanya manuver politik. Tapi jika koalisi itu dibangun hingga menjadi koalisi permanen, maka merupakan ancaman bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi jika dibangun sesaat, itu hanya sekedar peringatan, kata Aldentua Siringo-ringo. [L-8] -- *Last modified: 30/6/07* -- Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Try it nowhttp://uk.answers.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTEydmViNG02BF9TAzIxMTQ3MTcxOTAEc2VjA21haWwEc2xrA3RhZ2xpbmU .
[mediacare] Fwd: [PEMBEBASAN PAPUA] Sweping Atribut OPM Jelang 1 Juli dan Kedatangan Eni di Papua Barat
-- Forwarded message -- From: melanesia_ ignatio [EMAIL PROTECTED] Date: Jul 1, 2007 12:01 AM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Sweping Atribut OPM Jelang 1 Juli dan Kedatangan Eni di Papua Barat To: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] *Sweping Atribut OPM Jelang 1 Juli dan Kedatangan Eni di Papua Barat* Posted by makimee http://www.kabarpapua.com/ on Saturday, 30 June 2007 [image: Operasi Intelijen RI]http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=17 *(**www.kabarpapua.com)--- *Hari-harihttp://www.kabarpapua.com%29---%20hari-hari/menjelang hari besar bangsa Papua Barat, 1 Juli 2007 dan rencana kunjungan Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Eni Faleomavega ke Papua aparat militer Indonesia melakukan berbagai bentuk sweping. Militer juga melakukan pelarangan mendengarkan lagu-lagu daerah Papua. Seorang mahasiswi yang baru saja pulang dari Papua Barat melaporkan, aparat militer di Papua sedang melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tiap daerah. Selain KTP, dia mengatakan setiap orang Papua yang menggunakan simbol-simbol Organisasi Papua Medeka (OMP) Bintang Kejora dalam bentuk kaos, gelang, tas di sita semua. Di Wamena sekarang rakyat takut keluar, karena ada pemeriksaan atribut yang berbauh Papua. Apalagi kalau kita pake gelang atau kaos yang ada bendera Bintang Kejora. Yang aneh itu, lagu-lagu Papua saja tidak bisa kita dengar, katanya. Baca selengkapnya: http://kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=389 -- Get the free Yahoo! toolbarhttp://us.rd.yahoo.com/evt=48226/*http://new.toolbar.yahoo.com/toolbar/features/norton/index.phpand rest assured with the added security of spyware protection.
[mediacare] Fwd: [PEMBEBASAN PAPUA] Anggota Kongres AS Akan Kunjungi Papua
-- Forwarded message -- From: Pembebasan Papua [EMAIL PROTECTED] Date: Jun 28, 2007 11:17 AM Subject: [PEMBEBASAN PAPUA] Anggota Kongres AS Akan Kunjungi Papua To: Pembebasan Papua [EMAIL PROTECTED] Cc: Front PEPERA [EMAIL PROTECTED] http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=827ses= 28 Juni 2007 04:48:43 Anggota Kongres AS Akan Kunjungi Papua Terkenal Cukup Vokal Mengkritisi Soal Papua JAKARTA- Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Eni Faleomavega bakal berkunjung ke Indonesia. Dalam rangkaian kunjungannya, dia akan menyempatkan diri pergi ke Papua untuk melihat situasi di provinsi yang berbatasan dengan Papua New Guniea itu. Eni Faleomavega adalah ketua sub komisi mengenai wilayah Asia Pasifik. Dia juga anggota kaukus Papua di kongres AS yang terkenal cukup vokal mengkritisi kebijakan Indonesia di provinsi tersebut. Tentang berita kedatangannya ke Indonesia, Menlu Nur Hassan Wirajuda mengaku belum mendapatkan kepastian. Mungkin dalam satu dua hari kita akan dapat menyampaikan ke publik apakah rencana itu tetap jalan, ujarnya di Kantor Deplu kemarin. Namun, menurutnya, pada dasarnya Indonesia bersifat terbuka terhadap kunjungan anggota kongres AS itu. Kalau agenda acara dan jadwal waktunya cocok bisa jadi kunjungan ke Papua itu akan dilaksanakan, bebernya. Indonesia, lanjutnya, selama ini telah melakukan kontak dengan Eni untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang menjadi perhatiannya. Bagaimana tentang isu Papua di Amerika Serikat? Menlu menegaskan pada tataran pemerintah, isu Papua tidak menjadi masalah. Karena itu berulang-ulang ada dukungan pemerintah AS bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional Indonesia termasuk atas Papua, katanya berargumen. Menurutnya, kunjungan yang bakal dilakukan oleh Eni sah-sah saja. Kalau ada pihak-pihak yang punya pertanyaan tentang Papua itu soal yang biasa karena itu juga sah-sah saja kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata Hassan lebih jauh. Justru dengan kedatangan Eni ke Papua, tambahnya, akan meminimalisasi komentar-komentar miring tentang kebijakan pemerintah Indonesia. Mereka tidak hanya bisa berkomentar, tapi juga bisa membuktikan diri kondisi riil yang ada di Indonesia,kata alumnus fakultas hukum UI ini. Paling tidak, sambungnya, pihak-pihak yang mengomentari Papua tidak lagi mendapatkan informasi yang simpang siur tentang kebijakan pemerintah terhadap provinsi ke-26 Indonesia itu.(nue) -- Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Nowhttp://us.rd.yahoo.com/evt=48223/*http://get.games.yahoo.com/proddesc?gamekey=monopolyherenow(it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
[mediacare] Mungkinkah Krisis Ekonomi Kembali Melanda Indonesia?
Tuesday, 26 June 2007 Mungkinkah Krisis Ekonomi Kembali Melanda Indonesia?http://diarypapua.blogspot.com/2007/06/mungkinkah-krisis-ekonomi-kembali.html Ditulis oleh: Hans Gebze* Prediksi krisis ekonomi yang kini telah menjadi head-line diberbagai media massa Indonesia akhir pekan ini telah menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk dibahas. Paling tidak sebagai suatu diskursus yang pantas kita bicarakan. Seperti yang diungkapkan ekonom muda UGM, Dr. Sri Adiningsih -- dalam wawancara dengan KBR 68 H Jakarta, 14/05/2007 --, kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia dan terjadinya capital in-flow (investasi modal) besar-besaran beberapa waktu terakhir, bukan tidak mungkin akan memunculkan kembali krisis ekonomi yang akhirnya akan menyebabkan capital out-flow (penarikan kembali modal) oleh pemilik modal asing. Mengapa? Kekhawatiran itu wajar-wajar saja sebab kini, dalam beberapa pekan terakhir, nilai tukar euro sedang menguat terhadap nilai tukar dollar, barangkali saja krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1995 sebagai akibat menguatnya nilai tukar yen Jepang terhadap dollar AS kembali terulang. Selengkapnya: http://diarypapua.blogspot.com/
Re: [mediacare] Re: Mereka Menyebut Saya Dingo?
Bung, Baca baik2 tulisan saya, cermati kalimat per kalimat. Anda akan menemui makna dibalik tulisan itu. Apakah saya Robin Hood atau King Richard? Anda bisa menilai dari tulisan saya. Sekali lagi, baca dengan teliti. Salam Perubahan! PD On 6/20/07, serikat_indonesia [EMAIL PROTECTED] wrote: Hatta adalah seorang yang bijak. Bung Karno tidak. Mereka berbeda padahal mereka sama2 orang Indonesia dan pejuang. Sama berbedanya Budiman cs di tahun 1996 dengan Suryadi cs yg sama2 berkulit coklat. Katanya Kolonial Belanda adalah jahat karena melakukan pengekangan, lalu bagaimana dengan ORBA? Padahal mereka berbeda kulit tapi bisa melakukan hal yg sama. Bagaimana dengan Majapahit yang jawa? Apakah mereka penjajah, karena menduduki Sumatera, Kalimantan, dll? Bagaimana hubungan anda sendiri dengan tokoh2 reformasi mahasiswa yg berlainan suku? Pada akhirnya bukan warna kulit, bukan letak geografis, bukan suku atau agama yg membedakan manusia. Bahkan meskipun sama2 pake koteka, tidak menjamin adanya ide yg sama. Saya mendukung perjuangan anda dalam melawan ketidak adilan, melawan kekejian atau melawan kebatilan. Pembebas dari kejahatan. Tetapi ketika anda sendiri membuat kelompok gerakan pembebasan yang sukuis dan kedaerahan, maka perjuangan anda menjadi anti klimaks. Anda sama saja dengan Soekarno Hatta yg bersama2 memerdekakan RI, tapi berbeda paham. Atau Ramos Horta-Xanana Gusmao. Mengusung jargon keren merdeka, padahal cuma bungkus lain dari sebuah kudeta. Kebaikan? Keadilan? mana ada dalam sebuah perjuangan politik. Kita ini warga Global. Saya kasih sedikit gambaran, 200 tahun yang lalu, Pulau Jawa luar biasa besarnya. Tidak semua orang mampu travel dari ujung ke ujung pulau. Bisa dibilang Jawa adalah dunia, Nusantara adalah alam semesta. Sekarang? Dunia begitu kecilnya, sehingga lebih pantas manusia itu menjadi warga negara dunia, dan negara2 itu kabupatennya. Propinsi hanyalah kamar mandinya. Jika masih ada manusia yg berjuang demi sebuah kamar mandi di jaman sekarang ini, jelas udah ga mecing. Kecuali ada ambisi politik dibaliknya. Jadi sebaiknya anda renungkan dulu siapa anda? Seorang Robin Hood atau King Richard? Seorang Robin yg berteman dengan segala kalangan dan memiliki perjuangan yang jelas atau Richard yg hanya berteman dengan orang Eropa Kresten dan perjuangan yg membuat frustasi? PS: Dingo adalah rantai makanan teratas di seluruh Australia.
Re: [mediacare] Re: Hidup Batak!
Hehehehehe...Lucu juga ya? Maka Batak harus mempertahankan NKRI 100%! Bukan begitu Bung Dipo Siahaan? Salam Damai! PD On 6/20/07, Dipo Siahaan [EMAIL PROTECTED] wrote: Saya sih senang-senang aja kalau ada orang yang bilang 'Hidup Batak'. Tapi kalau yang bicara Bu Mus, saya agak jijik. Setahu saya, anda selalu mencela-cela orang Indonesia. Asal anda tahu, orang Batak itu juga bagian dari Indonesia. Jadi, kalau anda bilang 'hidup batak!' saya curiga anda ingin agar batak tidak lagi jadi bagian dari Indonesia. Pikiran yang konyol. Sepanjang pengetahuan saya, orang Batak akan sangat sulit maju tanpa Indonesia yang menaunginya. Ah! tapi saya lulusan dari Indonesia. harusnya sih saya nggak tahu apa-apa. harusnya sih, lulusan-lulusan amerika yang jauh lebih tahu tanah batak daripada saya. paling nggak itukan 'teori hebat' ala mustikawati. hehehehe... salam jijik Dipo Siahaan
[mediacare] Mereka Menyebut Saya Dingo?
Mereka Menyebut Saya Dingo?http://diarypapua.blogspot.com/2007/06/mereka-menyebut-saya-dingo.html Selamat pagi Ibu, saya sudah menulis kemarin, tidak banyak, hanya beberapa hal saja yang saya tulis. Saya baru saja menulis tentang Mohammad Atthar atau orang biasa menyebutnya Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Ibu tahu tentang dia kan? Ya, dia itu negarawan yang bijak, dia itu pendiri Republik Indonesia, ingat Bu, bukan NKRI ya, hanya RI. Hatta itu orangnya luwes, sederhana, tekun, displin, demokratis dan tentu saja orang yang bertakwa didalam agamanya. Saya menulis tentang pandangannya mengenai masa depan Papua yang bertolak belakang dengan Bung Karno. Saya harap Ibu bisa juga membacanya. Wah...banyak yang menyerang tulisan saya dengan tindakan-tindakan yang tidak normal, irasional, dan bahkan sampai harus menyertakan propaganda salah satu partai dari negara boneka Neo-Kolonial hasil kunjungan partai mereka menghadap tuan besarnya, Uncle Sam! Mereka bilang saya harus minum susu lagi, biar tambah pintar. Mereka juga menyebut saya Dingo. Ibu tau Dingo tidak? Dingo itu sejenis anjing liar. Nasionalis Indonesia memanggil Australia dengan julukan itu. Whatever lah, kita tidak boleh terjebak dengan argumentasi dangkal mereka. Ibu tau kan? Saya ini Diary Papua, saya anak Papua asli, saya bukan Dingo seperti yang mereka katakan dan saya bukan budak Dingo atau budak Republik Baru Bisa Mimpi alias Republik BBM dan juga bukan Budak Uncle Sam yang mereka sembah-sembah itu. Saya tidak tahu kenapa mereka menyerang saya dengan argumentasi dangkal semacam itu? Tapi biasalah, ini tindakan kelompok reaksioner, kawan-kawan saya digerakkan prodemokrasi Indonesia menyebut mereka kelompok reaksioner kanan! Ada juga yang menyebut mereka ini reformis gadungan, ya mereka itu Ibu, mereka itu yang menyerang saya dan menyebut saya Dingo. Hehehehe…..Forgot than, let we talking about our future Mom, this is better than making a debate with crazy people like them! They are nothing! They are empty people! Mereka manusia robot yang tak mampu berpikir rasional. Ibu ingat tahun 1996? Waktu itu anak-anak muda idealis yang menginginkan perubahan di Republik BBM, mendorong sebuah radikalisasi massa. Waktu itu Jendral Soeharto, pemimpin Fasis Militeristik Republik BBM merepresi salah satu partai yang disebut PDI, Harto takut jika Megawati menjadi pimpinan partai ini. Ibu tau kan? Megawati itu anak Soekarno pendiri NKRI, banyak rakyat kecil tidak sadar politik, mereka mudah diperdayai oleh simbol-simbol, dan Megawati, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai Ratu Adil yang nanti akan membebaskan rakyat dari segala malapetaka yang diciptakan oleh Regime Fasis-Militeristik Orde Baru dibawah kepemimpinan Jendral Besar Soeharto, ini budaya Jawa, rakyat di Jawa memaknai pesan melalui simbol-simbol yang demikian, beda dengan kita Ibu, kita masih agak rasional. Soeharto mengerti benar falsafah Jawa yang demikian, karena dia orang Jawa. Ibu, ingat ya, kita tidak sedang mendiskusikan prasangka ras disini, kita hanya sedang mendiskusikan falsafah dibalik budaya yang menjadi iman para pemimpin Republik BBM. Kita kembali ke masalah semula. PDI bikin kongres di Medan [Sumut] sekitar tahun 1994 [?], maaf Ibu, saya agak lupa. Pada saat itu Mega diangkat menjadi pemimpin partai ini. Soeharto paham, kalau ini dibiarkan maka pamornya sebagai raja lalim penguasa tunggal Republik BBM pasti akan pudar, jalan satu-satunya adalah membuat kacau PDI. Caranya? Dia tidak merestui kongres partai tersebut dan bahkan menunjuk orang lain untuk menjadi pimpinan partai ini. Akibatnya? Rakyat yang sudah terlanjur berharap banyak pada Megawati sebagai titisan Ratu Adil memberontak dimana-mana. Ibu tau tidak tentang Budiman Sujatmiko? Dia itu mantan pimpinan Persatuan Rakyat Demokratik [PRD], kemudian hari berganti nama menjadi Partai Rakyat Demokratik. Dia dan kawan-kawan lain masuk dalam situasi politik yang demikian dengan maksud meradikalisasi massa, mereka menyebutnya insurrection? Ya, barangkali begitu. Tujuannya jelas untuk membentuk kesadaran massa kearah yang lebih politis. Maklumlah di Republik BBM rakyat sudah tidak peduli lagi dengan politik, mereka apatis, mereka takut karena direpresi oleh penguasa Fasis. Mirip-mirip dengan kita di Papua sini Ibu, sama, cuming [meminjam istilah Bung Togog] masalah kita waktu itu terlewatkan dari pantauan rakyat lain di Republik BBM, karena kita jauh, kita ini ada di ujung Bumi, maka masalah kita waktu itu tidak terlihat dengan jelas oleh mereka yang lain. Nah, pada waktu itu Budiman Sujatmiko, Dita Indah Sari, Andi Arief, Nezar Patria, Agus Jabo [sekarang Ketua Papernas], Wiji Thukul, Yoko [dulu kuliah di UII Jogja], Prabowo [bukan mantunya Harto loh, ini Bowo yang dulu kuliah di UGM ituloh Bu], Pius Lustrilanang dan banyak pemuda-mahasiswa lain yang bergerak secara clandestein maju ke depan public dan melakukan agitasi massa dengan tujuan supaya terbangun kesadaran untuk menghajar penguasa tunggal orde baru. Gerakan itu
[mediacare] Nasionalisme Indonesia Yang Anti Demokrasi! [Bagian Kedua-Selesai]
Nasionalisme Indonesia Yang Anti-Demokrasi!http://diarypapua.blogspot.com/2007/06/nasionalisme-indonesia-yang-anti_03.html *Sebuah Catatan Mengenai Mohammad Hatta dan Pandangannya Tentang Masa Depan Papua!* [Bagian Kedua - Selesai] *Masalah Papua Dalam Pandangan Hatta* Dalam sidang-sidang Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 - 11 Juli 1945 terdapat silang pendapat antara tokoh-tokoh nasional Indonesia. Soekarno dan Moh. Yamin berpendapat Papua adalah bagian integral Indonesia berdasarkan klaim sejarah Majapahit dan Tidore, sehingga mutlak dimasukan sebagai bagian dari Indonesia, sementara tokoh-tokoh politik seperti Moh. Hatta dan Sutan Syahrir lebih menekankan sisi kemanusiaan dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi dalam penyelesaian masalah Papua. Hatta berpendapat Papua merupakan sebuah entitas bangsa dengan kebudayaan Melanesia yang dominan dan tidak seharusnya menjadikan Indonesia mengabaikan begitu saja fakta sosiologis ini. Sebagai sebuah entitas bangsa, rakyat Papua juga punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri sama seperti Indonesia. Dalam perdebatan-perdebatan BPUPKI itu Hatta berkata: Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak usah dipusingkan, bisa diserahkan kepada Bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka, akan tetapi Bangsa Indonesia untuk sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga yang cukup untuk mendidik bangsa Papua, sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Silang pendapat mengenai Papua antara Hatta disatu pihak dan Soekarno-Yamin dipihak lain tidak terkompromi, sehingga dalam sidang BPUPKI dimunculkan beberapa opsi mengenai wilayah kedaulatan Indonesia, beberapa opsi yang ditawarkan untuk divoting adalah sebagai berikut; Pertama, yang disebut Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda dahulu; Kedua, yang disebut Indonesia adalah Hindia Belanda, Malaka (Malaysia), Borneo Utara (Brunei dan Sabah), Papua, Timor-Portugis (sekarang Republik Demokratik Timor) dan kepulauan sekitarnya; Ketiga, yang disebut Indonesia adalah Hindia Belanda Dahulu ditambah Malaka tanpa memasukkan Papua. Dari ketiga opsi tersebut, dihasilkan voting dari 66 anggota BPUPKI sebagai berikut; 16 suara mendukung opsi nomor satu, 39 suara mendukung opsi nomor dua, dan 6 suara mendukung opsi nomor 3, dengan demikian, sejak awal, tidak saja Papua tetapi juga Timor - Portugis, yang sekarang sudah merdeka, Malaysia dan Brunai Darussalam juga dimasukan dalam imajinasi teritorial nasional yang hendak dibangun oleh nasionalis Indonesia. Tidak hanya disitu, sikap Hatta yang tegas ditunjukkannya saat terjadinya pertemuan antara pemimpin Indonesia Merdeka, yaitu Soekarno dan Hatta, dengan pimpinan militer Jepang di Saigon, Vietnam, pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam kesempatan ini, Mohammad Hatta masih memegang teguh prinsipnya mengenai masa depan bangsa Papua. Hatta menyatakan: *...bangsa Papua merupakan ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan masa depannya sendiri! * Pandangan Hatta mengenai Papua didepan pimpinan militer Jepang di Saigon waktu itu bertolak belakang dengan pandangan Soekarno yang mengatakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan sama sekali dengan usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang sedang dilakukan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Pada awal tahun 1960-an gagasan Soekarno untuk mengganyang Malaysia disambut dengan mobilisasi militer Indonesia secara besar-besaran. Lahirlah gerakan Dwikora yang membenarkan mobilisasi rakyat untuk kepentingan politik Soekarno yang agresif itu. Hal sama terjadi dalam kasus Papua. Pada tanggal 19 Desember 1961 Soekarno menggelar rapat akbar di Alun-alun Utara Yogyakarta yang melahirkan gerakan Trikora dalam rangka pendudukan Papua. Dwikora tidak berhasil secara politik, tetapi gerakan Trikora yang dilancarkan Soekarno pada akhirnya berhasil. Unjuk kekuatan milter dan diplomasi politik dalam gerakan Trikora menjadi dua kunci sukses yang berhasil dikombinasikan oleh Soekarno dalam rangka pendudukan dan penguasaan Papua. Barangkali dalam konteks ini Soekarno hendak menjabarkan dan mempraksiskan hasil-hasil sidang BPUPKI pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945, dimana dalam sidang BPUPKI itu, mayoritas anggota menyetujui sebuah usulan mengenai blue print imaginasi batas-batas teritori nasional Indonesia merdeka yang harus meliputi daerah-daerah bekas jajahan Hindia Belanda termasuk Malaka (sekarang Kerajaan Malaysia), Borneo Utara (sekarang Kesultanan Brunai Darussalam), Papua, Timor Portugis (sekarang Republik Demokratik Timor) dan pulau-palau sekitarnya. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia berhasil menguasai Papua secara de facto melalui proses integrasi yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963 dan secara de jure dimasa pemerintahan Soeharto melalui proses Pepera 1969. Dua peristiwa politik penting yang masih digugat oleh rakyat Papua
Re: [mediacare] Nasionalisme Indonesia Yang Anti Demokrasi! [Bagian Kedua-Selesai]
Hehehe..saya tertawa, akhirnya anda bisa menertawai diri sendiri. Baca baik2, tidak ada kesamaan pikiran mengenai ini antara Bung Karno dan Bung Hatta, saya senang jika mau didebatkan secara ilmiah, sesuai bukti-bukti sejarah yang ada. Kita mau meluruskan banyak hal di Republik BBM ini. Saya bukan Dingo, saya manusia Papua, yang paham apa arti penindasan dan apa arti sejarah bagi saya dan rakyat Papua lainnya. On 6/18/07, Tejo Sulaksono [EMAIL PROTECTED] wrote: Whuahahaha, pengin ngadu Soekarno sama Hatta neh? Sebelum, selama dan sesudah Proklamasi kan Founding Fathers diskusi ilmiah terus, secara serius, karena memang pada mumpuni. Selama perjuangan bangsa yang gagah berani untuk masuk Irian barat ke Indonesia dalam sejarah yang tercatat kita simak Hatta gak anti samasekali kok. Diskusi teori tentu harus ada, tapi setelah ada persamaan pendapat, RI terus bergulir maju. Ini maunya mlintir sejarah gaya Dingo yah? Dairy eeh diary (susu buku harian) minum dong banyak protein sehat itu supaya bisa mafhum bahwa RI dan juga putera-putera Papua akan tetap pertahankan RI dalam batas-batas negara sesuai dengan Hindia Belanda, begitu loh Mas Diaree (hihihi, sorry, joking aja). TSL *Papuan Diary [EMAIL PROTECTED]* wrote: Nasionalisme Indonesia Yang Anti-Demokrasi!http://diarypapua.blogspot.com/2007/06/nasionalisme-indonesia-yang-anti_03.html *Sebuah Catatan Mengenai Mohammad Hatta dan Pandangannya Tentang Masa Depan Papua!* [Bagian Kedua - Selesai] *Masalah Papua Dalam Pandangan Hatta * Dalam sidang-sidang Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 - 11 Juli 1945 terdapat silang pendapat antara tokoh-tokoh nasional Indonesia. Soekarno dan Moh. Yamin berpendapat Papua adalah bagian integral Indonesia berdasarkan klaim sejarah Majapahit dan Tidore, sehingga mutlak dimasukan sebagai bagian dari Indonesia, sementara tokoh-tokoh politik seperti Moh. Hatta dan Sutan Syahrir lebih menekankan sisi kemanusiaan dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi dalam penyelesaian masalah Papua. Hatta berpendapat Papua merupakan sebuah entitas bangsa dengan kebudayaan Melanesia yang dominan dan tidak seharusnya menjadikan Indonesia mengabaikan begitu saja fakta sosiologis ini. Sebagai sebuah entitas bangsa, rakyat Papua juga punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri sama seperti Indonesia. Dalam perdebatan-perdebatan BPUPKI itu Hatta berkata: Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak usah dipusingkan, bisa diserahkan kepada Bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka, akan tetapi Bangsa Indonesia untuk sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga yang cukup untuk mendidik bangsa Papua, sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Silang pendapat mengenai Papua antara Hatta disatu pihak dan Soekarno-Yamin dipihak lain tidak terkompromi, sehingga dalam sidang BPUPKI dimunculkan beberapa opsi mengenai wilayah kedaulatan Indonesia, beberapa opsi yang ditawarkan untuk divoting adalah sebagai berikut; Pertama, yang disebut Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda dahulu; Kedua, yang disebut Indonesia adalah Hindia Belanda, Malaka (Malaysia), Borneo Utara (Brunei dan Sabah), Papua, Timor-Portugis (sekarang Republik Demokratik Timor) dan kepulauan sekitarnya; Ketiga, yang disebut Indonesia adalah Hindia Belanda Dahulu ditambah Malaka tanpa memasukkan Papua. Dari ketiga opsi tersebut, dihasilkan voting dari 66 anggota BPUPKI sebagai berikut; 16 suara mendukung opsi nomor satu, 39 suara mendukung opsi nomor dua, dan 6 suara mendukung opsi nomor 3, dengan demikian, sejak awal, tidak saja Papua tetapi juga Timor - Portugis, yang sekarang sudah merdeka, Malaysia dan Brunai Darussalam juga dimasukan dalam imajinasi teritorial nasional yang hendak dibangun oleh nasionalis Indonesia. Tidak hanya disitu, sikap Hatta yang tegas ditunjukkannya saat terjadinya pertemuan antara pemimpin Indonesia Merdeka, yaitu Soekarno dan Hatta, dengan pimpinan militer Jepang di Saigon, Vietnam, pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam kesempatan ini, Mohammad Hatta masih memegang teguh prinsipnya mengenai masa depan bangsa Papua. Hatta menyatakan: *...bangsa Papua merupakan ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan masa depannya sendiri! * Pandangan Hatta mengenai Papua didepan pimpinan militer Jepang di Saigon waktu itu bertolak belakang dengan pandangan Soekarno yang mengatakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan sama sekali dengan usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang sedang dilakukan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Pada awal tahun 1960-an gagasan Soekarno untuk mengganyang Malaysia disambut dengan mobilisasi militer Indonesia secara besar-besaran. Lahirlah gerakan Dwikora yang membenarkan mobilisasi rakyat untuk kepentingan politik Soekarno yang agresif itu. Hal sama terjadi dalam kasus Papua. Pada tanggal 19 Desember 1961
[mediacare] Kumpulan Puisi
Kumpulan puisi ini saya ambil dari sejumlah puisi yang pernah saya buat, sebenarnya untuk dokumentasi pribadi, tetapi dorongan beberapa kawan membuat saya berani menampilkan puisi-puisi ini disini, semoga saja bisa menggambarkan keluh kesah pikiran dan jiwa saya melihat berbagai ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua. Juga puisi seorang kawan dekat yang dia sumbangkan khusus buat saya, patut saya catat dan publikasi melalui blog ini, terima kasih buatmu kawan, kau menjadi inspirator dalam meyakini suatu pilihan hidup, dan saya sudah berada dalam pilihan itu. Selamat membaca! DOA IBU [Krassnaya Kejora] Anakku... Anakku Kau kah itu Apakah perjuanganmu melelahkan? Mari..IBU peluk... Mari..IBU peluk... Tapi.. Kapan Kau bebaskan IBU dari tirani anak-anak tiri ini... IBU lelah... IBU ketih... Dipermainkan..diperolok..diperbudak..diperdaya . Tidak..Jangan Kau teteskan Air matamu Perjuangan mu adalah Alasan IBU untuk hidup Perjuangan mu adalah alasan IBU untuk tetap memanggil TUHAN dalam Doa Tunjukkan pada anak-anak tiri itu Bahwa mereka harus menghargai IBU dan Kamu Tidak ada seorang pun dapat merendahkan Kita Apakah perjuangan mu melelahkan? Mari...IBU peluk... Mari...IBU peluk... Dalam pelukanku IBU senandungkan doa dan harapan... TUHAN menyertai perjuangan mu... Ayo Bangkit Nak... Ayo Bangkit Nak... Ikuti matahariikuti Matahari... IBU menunggumu kembali anak ku Salam IBU ... Port Numbay, 8 Juni 2007 [03:54 PM] -- PESAN [Diary Papua] Disini kutulis maksudku Disini kukatakan pada kawan Bersiaplah Tuan boneka mulai menuai nestapa Krisis ekonomi mulai berpendar Barangkali aku salah Tapi mereka katakan benar Barangkali tuan besar imperialis bosan? Sampaikan maksudku pada rakyat Jangan terlena buaian imperialisme Siap sedia Bangun dirimu Jadikan Papua kuat Sekuat batu karang Runtuhkan semua musuh rakyat Dan Kita pasti menang! Jalan Bebas, Mon, 14 May 2007 20:59:07 - REVOLUSI PAPUA [Diary Papua] Aku bergerak pagi ini Kudapati kabar Yahukimo lapar 55 telah kau ambil dariku Aku bergerak pagi ini Kudapati berita Puncak Jaya masih berduka 97 dimakamkan tanpa nisan Aku bergerak pagi ini Kudengar cerita kawan Digul memanggil Libo Oka Lelah aku dengar Jeritan itu Lelah kubaca kabar itu Terpekik tapi tertahan REVOLUSI! Aku Bangkit Setiap 100 Tahun Ketika Rakyat Bergerak! Aku bangkit bersama Rakyat Ketika Rakyat Bersatu Senandungkan Nyanyian Jiwa Hai, Tanah-ku Papua! Port Numbay, Fri, 9 Dec 2005 18:04:55 -- TRIBUTE UNTUK THEYS [Diary Papua] Engkau mulai dilupakan Engkau yang menoreh begitu dalam sayatan sejarah Engkau hari ini dipisahkan dari jalinan sejarah yang kau jalin Jalinan yang telah menebar kabar revolusi dimedan kita Sejarah t'lah memberimu tempat yang layak bapa Jika memang engkau dilupakan anak bangsa Aku tangisi kepergianmu hari ini Bukan sedih Bukan pula amarah dendam Kepergianmu lahirkan anak jaman baru bapa Bunda t'lah relakan darah juang kami Bunda t'lah restui anak-anaknya Teruskan cita-cita yang kau torehkan Dengan syair kukenang engkau Biji telah kau tebar Buah akan dihasilkan Ketika kemenangan itu dating Port Numbay, Fri, 11 Nov 2005 06:36:42
[mediacare] Nasionalisme Indonesia Yang Anti Demokrasi!
Nasionalisme Indonesia Yang Anti-Demokrasi!http://diarypapua.blogspot.com/2007/06/nasionalisme-indonesia-yang-anti.html Ditulis Oleh: Diary Papua* *Sebuah Catatan Mengenai Mohammad Hatta dan Pandangannya Tentang Masa Depan Papua!* [Bagian Pertama] Banyak kalangan di Indonesia dan juga Papua yang hanya mengenal Mohammad Hatta sebagai tokoh nasional, wakil presiden dan sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno, ia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi tidak banyak yang mengetahui sikap Hatta mengenai masa depan Papua yang bertolak belakang dengan pandangan Soekarno. Tokoh nasional Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Athar ini adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia jujur, tegas dan sederhana. Ia memang seorang nasionalis, tetapi ia tidak memandang tema besar nasionalisme dalam pandangan sempit nasionalisme yang bersifat chauvinis. Sebagai founding fathers, ia bersama Soekarno dan Syahrir menjadi tiga serangkai terkemuka yang memimpin jalannya pergerakan Indonesia sampai kemerdekaan tercapai. Bahkan sejak usia 15 tahun, ia telah aktif sebagai bendahara pada Sumatranen Bond Cabang Padang dan keterlibatannya dalam perjuangan Indonesia diteruskan ketika ia melanjutkan studinya di Belanda. Selama 11 tahun studi dan tinggal di Belanda, Hatta menjadi tokoh sentral dalam Perhimpunan Indonesia, keterlibatan politiknya yang aktif dalam kampanye pembebasan nasional Indonesia di Belanda, menyebabkan ia harus banyak berurusan dengan pihak kolonial Belanda. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan sebuah organisasi yang disebut Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Keterlibatan Hatta dalam organisasi ini mempererat hubungannya dengan tokoh-tokoh gerakan pembebasan nasional dari wilayah jajahan lain, sebagai contoh Jawaharlal Nehru, seorang tokoh nasionalis India, yang dikemudian hari menjadi sahabat dekatnya. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda namun akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free didepan sidang pengadilan kolonial Belanda. *Nasionalisme Dalam Pandangan Hatta* Tidak dapat dipungkiri bahwa Hatta adalah salah seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan Indonesia Merdeka, sejarah Indonesia membuktikan hal ini. Tetapi dalam membangun semangat nasionalisme Indonesia, Hatta tetap berprinsip pada sikap-sikap nasionalisme yang plural dan egaliter. Penolakan Hatta yang tegas terhadap usaha dimasukannya Syariat Islam dalam mukadimah dan batang tubuh UUD 45 yang didorong oleh golongan Islam, menunjukkan sikap tegas Hatta akan pandangannya mengenai nasionalisme yang egaliter dan plural. Hatta adalah seorang muslim yang taat, tetapi ia tidak hendak mengorbankan nilai-nilai agama yang lebih berifat personal kedalam bangunan kesadaran nasionalime Indonesia, yang tentunya akan memancing perpecahan didalam kesadaran nasional baru akan dibangun. Oleh karenanya kompromi yang, dalam pandangan Hatta, paling mungkin diterima oleh berbagai berbagai golongan di Indonesia dalam membangun nasionalisme bersama adalah nasionalisme yang egaliter dan plura tanpa prasangka agama didalamnya. Sejak awal Hatta telah berpandangan bahwa basis dasar bagunan nasionalisme Indonesia haruslah egaliter dan plural. Sikap egalitarian dan plural itu pula yang ditunjukan Hatta mengenai pandangannya tentang Papua, yang menurutnya, juga punya kesempatan yang sama dengan Indonesia dalam hal membangun masa depannya sendiri. Sejak awal Bung Karno sudah memiliki pandangan yang chauvinis dalam membangun kesadaran nasional Indonesia, sifat chauvinis Soekarno semakin mengental ketika diterapkannya sistem demokrasi terpimpin, setelah mundurnya Hatta dalam jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia pada tahun 1956. Bolehlah dikatakan, dalam hal nasionalisme, Soekarno mampu mengatasi Hatta dalam hal sifat-sifat chauvinistiknya, tetapi perlu dicatat bahwa dalam hal demokrasi, Hatta mampu mengatasi Soekarno. *Demokrasi Dalam Pandangan Hatta* Pada sebuah artikel yang ditulis oleh seseorang dengan nama samaran Si Rakyat dalam majalah Persatoean Indonesia mengenai demokrasi menghasilkan sebuah polemik hangat dengan Hatta. Si Rakyat, dalam tulisannya, mengkritik penggunaan nama Volkssouvereiniteit sebagai bahasa Belanda dan mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah barang impor. Sebagai balasannya, Hatta kemudian menulis: *...perkataan demokrasi yang dipakai oleh Si Rakyat tidak asli. Perkataan itu juga import!Partai-partai Indonesia disuruh memakai semboyan 'Demokrasi Indonesia'... Sebagai contoh disebutnya pengertian demokrasi di Minangkabau: Sepakat, ia mengutip suatu pepatah Minangkabau, yaitu: ‘Kemenakan beraja (tunduk seperti diperintah raja-Pen) ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat’. Mufakat siapa? Bukan mufakat rakyat, melainkan mufakat penghulu saja. ... sudah banyak benar sekarang jumlah
[mediacare] Komnas HAM Papua Merasa Diteror
Komnas HAM Papua Merasa Diterorhttp://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/16/Politikhukum/3604655.htm Albert Diancam Dibunuh Jakarta, Kompas - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua Albert Rumbekwan beberapa hari terakhir menerima berbagai teror. Ini terjadi setelah dia bertemu dengan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pembela HAM Hina Jilani. Jika melihat isi teror dan waktunya, saya yakin ini semua terkait pertemuan saya dengan Hina, kata Albert saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Jumat (15/6). Albert bertemu Hina di sebuah hotel di Jayapura, Papua, pada 8 Juni pukul 20.30. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 20.30 itu, dia menceritakan kondisi pembela HAM di Papua. Setelah pertemuan itu, Albert tidak mengalami apa-apa. Namun, pada 11 Juni tiba-tiba dia mendapat ancaman pembunuhan lewat pesan singkat (SMS). Dalam SMS yang dikirim dari nomor 0813440343xx ini, si pengirim pesan juga menuding Albert telah menggunakan isu HAM untuk menghancurkan Papua. Saat Albert membalas dengan bertanya siapa pengirim pesan itu, dia justru kembali diteror. Hingga Kamis (14/6) Albert masih menerima teror serupa dari nomor yang sama. Bahkan, hari itu sekitar pukul 08.00 ada tiga mobildiparkir di dekat kantornya dan penumpangnya berteriak-teriak meminta Albert keluar. Karena tidak ditanggapi, penumpang mobil itu lalu diam dan pura-pura baca koran. Namun, saat mobil Komnas HAM Papua keluar sekitar pukul 16.00, mereka membuntutinya. Pada Kamis lalu Albert juga menerima telepon dari nomor ponsel yang sama untuk bertemu di sebuah hotel di Papua pada pukul 19.00. Namun, dia tidak memenuhinya. Setelah menerima teror pertama, Senin lalu, saya langsung menceritakan ke Hina dan dia melaporkannya ke Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto sehingga saya dikawal, kata Albert yang sampai sekarang tetap beraktivitas normal. Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin K Susilo mengaku belum mengetahui pasti tentang teror yang dialami Albert. Sementara itu, Ori Rahman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan teror tersebut karena telah mencoreng Indonesia. Teror itu tidak produktif dari promosi penegakan HAM oleh pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan dengan mengundang Hina, ujarnya. Teror serupa diduga tidak hanya dialami Albert. Mobil yang ditumpangi dua anggota Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Papua ditabrak orang tidak dikenal di Sentani pada 8 Juni. Peristiwa ini terjadi saat Hina berada di Papua, kata Ori. (nwo) Copyright (c) 2002 Harian *KOMPAS*
[mediacare] Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papua
Kepentingan Modal Asing Dalam Masalah Papuahttp://diarypapua.blogspot.com/2007/06/kepentingan-modal-asing-dalam-masalah.html Ditulis Oleh: Diary Papua* Papua masih merupakan wilayah rawan konflik yang belum dapat didamaikan atau paling tidak belum ditemukan jalan terbaik penyelesaian masalahnya. Masalah Papua bukan sekedar masalah politik melulu tetapi sudah merupakan konflik multi dimensional yang merasuk segala aspek kehidupan social rakyat. Sebuah konflik multi dimensional yang harus diurai dan dicari jalan penyelesaiannya dengan adil. Jika mulai bicara soal Papua pastilah terpampang disana masalah pelanggaran HAM yang kronis, kemiskinan structural yang melilit kehidupan hampir 40 persen penduduk (peringkat pertama di Indonesia), pengembangan sumber daya manusia yang stagnan, operasi dan represi militer yang tiada henti, praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang korup disertai malpraktek manajemen negara atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan bagi Papua -- episode pertarungan Ostsus Papua versus Propinsi IJB dapat menjadi contoh dalam hal ini --, pembalakkan liar, perusakan lingkungan yang parah hingga pencurian sumber-sumber daya ekonomi rakyat yang tiada henti adalah merupakan beberapa aspek konflik multi dimensional Papua yang dapat dilihat jika hendak mencermati masalah Papua secara tuntas. Konflik Papua juga bukan melulu konflik politik domestik Indonesia. Tanah Papua, dengan sumber daya alam yang melimpah, sudah mengundang begitu banyak pihak yang memiliki kepentingan eksploitasi ekonomi sejak awal permasalahan politik Papua muncul dalam forum-forum internasional ketika menguatnya perebutan hegemoni atas Tanah Papua oleh Indonesia dan Belanda pada tahun 1960-an. Bolehlah dikatakan negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris dan Australia adalah pihak-pihak luar yang dalam lima decade terakhir memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung atas berbagai soal yang muncul di Papua karena kepentingan eksplotasi sumber-sumber ekonomi mereka di Tanah Papua. Karena sumber daya alam yang melimpah itu maka dapatlah dikatakan Papua sejak awal telah menjadi masalah dalam peta politik global yang harus diamati secara lugas jika hendak melakukan sebuah perubahan yang kualitatif dan berarti dalam permasalahan Papua. Konkalikong imperialis global dengan pemerintah Indonesia pada saat negosiasi-negosiasi politik internasional soal Tanah Papua dibicarakan tampak dengan jelas. Sandiwara politik mengenai Papua yang disutradarai agen-agen imperialis seperti AS jelas menjadi sebuah kebijakan politik resmi kekuatan imperialis (konspirasi modal asing) dalam mengintervensi masalah politik Papua yang menghendaki Papua masuk kedalam NKRI dengan syarat-syarat eksploitasi ekonomi yang akan menjadi hak ekslusive bagi imperialis dalam mengeruk sumber daya alam Papua. Latar belakang deal-politik mengenai status politik Papua yang demikian, jelas sekali menjadi latar sejarah yang dominan dalam masalah Papua. Untuk mengelabui masyarakat global, berbagai kebijakan diplomatic internasional ditetapkan untuk dijalankan dalam penyelesaian masalah Papua. Sebagai contoh, tarik ulur antara Indonesia dan Belanda soal Papua, berdasarkan intervensi AS, berhasil diminimalisir menjadi bentrok terbuka dengan dipaksakannya pelaksanaan proposal Bunker -- proposal ini dirancang oleh Elsworth Bunker, seorang diplomat senior AS di PBB -- yang mengatur mengenai aksi politik penyelesaian masalah Tanah Papua. Berdasarkan tekanan yang kuat dari AS, Belanda dan Indonesia akhirnya menyepakati usulan Bunker dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1962. Proposal Bunker inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya resolusi PBB Nomor 1752 dalam Sidang Umum PBB mengenai Perjanjian New York yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1962. Bagian terpenting dari New York Agreement adalah ketetapan mengenai aksi bebas memilih (Act of Free Choice) bagi rakyat Papua yang dalam beberapa hal dilakukan secara manipulatif saat itu di Papua. Perjanjian New York itu tidak dipraktekkan secara benar di Papua oleh karena kepentingan ekonomi politik yang lebih dominan dari imperialis global dalam penyelesaian masalah Papua. Untuk tetap menjaga kepentingan eksploitasi ekonominya, atas inisiatif AS, dilakukan sebuah pertemuan rahasia di Roma yang dihadiri wakil-wakil Indonesia dan Belanda dan berhasil dibuat Perjanjian Rahasia Roma (the Secret Rome Agreement) pada tanggal 30 September 1962, tepat seminggu setelah ditetapkannya Perjanjian New York. Isi perjanjian rahasia roma adalah; Pertama, pelaksanaan penentuan nasib sendiri agar ditunda atau dibatalkan; Kedua, Indonesia memerintah Papua selama 25 Tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963; Ketiga, metode Act of Free Choice digunakan dengan metode Indonesia, yakni musyawarah; Keempat, AS berkewajiban melakukan penanaman modal melalui badan usaha di Indonesia bagi eksplorasi mineral dan sumber daya alam lainnya; Kelima, AS menjamin Bank Pembangunan Asia sebagai dana pembangunan PBB di Papua
[mediacare] Rapat Tertutup Atase Pertahanan Militer di Papua
http://www.kabarpapua.com/online --- Kapolres Jayawijaya dan Komandan Batalyon 756 Stress Friday, 15 June 2007 oleh *Tribesman http://www.kabarpapua.com/* (1 kali dibaca)[image: Terrorisme NKRI]http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=1 *Baliem KabarPapua-* Lembah Baliem tepatnya pada hari Jumat 8 Juni 2007 telah berlangsung Apel Gabungan atas perintah KAPOLRI. Apel gabungan keluarga besar aparat polisi bersama isteri-isteri dan anak-anak, yang telah berlangsung selama 4 jam. Dalam apel tersebut Kapolres Jayawijaya mengamanatkan bahwa issue Papua di dunia Internasional sangat memanas, maka Kapolres mengajak seluruh keluarga besar kepolisian untuk siaga satu (1) dan Apel ini merupakan latihan Evakuasi dalam beberapa minggu lalu di Wamena. (*selengkapnya...*http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=351| 2530 byte lagi | komentar?http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=351| Nilai: 0) Rapat Tertutup Atase Pertahanan Militer di Papua Friday, 15 June 2007 oleh *namek http://www.kabarpapua.com/* (11 kali dibaca)[image: Terrorisme NKRI]http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=1 *Port Numbay Kabarpapua-* Akhir-akhir ini kesatuan TNI/POLRI telah menyebar ribuan personil ke seluruh Papua Barat. Sebagai upaya untuk mempersiapkan operasi pembumihangusan wilayah Papua dan merancang skenario konflik berdarah. Untuk maksud, tersebut telah diadakan rapat tertutup (Senin 11/06/07) yang dihadiri oleh para petinggi militer (Pangdam XVIII Trikora, Polda, Kapolres dan Dandim sepapua) dari berbagai kesatuan. Rapat tertutup tersebut telah dilaksanakan di Ifar Gunung – Sentani beberapa hari lalu. (*selengkapnya...*http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=350| 3792 byte lagi | 1 komentarhttp://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=350| Nilai: 0) Penilaian Uskup Papua: Membagi Rp 100 Juta bagi Orang Papua, Ibarat Beri Manisan Friday, 15 June 2007 oleh *Admin http://kabarpapua.com/online* (6 kali dibaca)[image: Politik Indonesia]http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=4TIMIKA - Uskup Papua menilai, program pemberdayaan ekonomi rakyat di kampung-kampung, dengan jatah Rp 100 juta bagi tiap kampung, bagaikan memberikan manisan atau gula-gula. Karena setelah mereka menerima dana sebesar itu, uang itu digunakan bukan untuk sesuatu yang produktif dan berjangka panjang. (*selengkapnya...*http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=349| 3830 byte lagi | komentar?http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=349| Nilai: 0) Tak Menyelesaikah Persoalan HAM Secara Menyeluruh Friday, 15 June 2007 oleh *namek http://www.kabarpapua.com/* (15 kali dibaca)[image: Hukum dan HAM]http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=3 **Klarifikasi LSM Soal Persepsi Kunjungan Wasekjen PBB ke Papua* JAYAPURA-Kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB Urusan Pembela HAM, Ms Hina Jilani ke Jayapura (8/6), yang seakan-akan dipersepsikan akan menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM di Papua, mendapat klarifikasi dari sejumlah LSM. (*selengkapnya...*http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=348| 6470 byte lagi | komentar?http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=348| Nilai: 0) Isu Kekerasan di LP Abe Sudah Ditangani Friday, 15 June 2007 oleh *namek http://www.kabarpapua.com/* (8 kali dibaca)[image: Hukum dan HAM]http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=3 **Status PNS Filep Karma Ditelusuri* JAYAPURA-Laporan adanya tindak kekerasan terhadap Narapidana (Napi) dan penyuapan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, seperti yang dilaporkan Napi Makar Pilep Karma kepada DPRP beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan serius dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Papua Drs. H Subechi. (*selengkapnya...*http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=347| 12228 byte lagi | komentar?http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=347| Nilai: 0) Perempuan Papua Dalam Beberapa Perspektif Feminis Friday, 15 June 2007 oleh *sophi_melanesia http://www.kabarpapua.com/* (9 kali dibaca)[image: Hak Perempuan Papua]http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsnew_topic=14 *Oleh: Aprila R. A, SEhttp://www.kabarpapua.com/online/index.php#sdfootnote1sym * Secara hukum tanpa dibedakan kelas sosialnya perempuan Papua telah banyak memperoleh hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki, misalnya kesempatan memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam pasaran tenaga kerja disektor formal, kesempatan berpartisipasi dalam organisasi sosial, politik dan sebagainya. (*selengkapnya...*http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=Newsfile=articlesid=346| 8814 byte lagi |
Re: [mediacare] Liberation Theology: Brazilian religious praises Castro and Al Qaeda mentor, acknowledged past guerrilla involvement
Bung Akhmad Asaad, Menjadi kewajiban setiap kita untuk memperjuangkan pembebasan dari setiap perspektif yang berbeda. Theologi pembebasan menjadi salah satu arus dari sejumlah arus pemikiran yang membebaskan. Yang saya tidak sepakat adalah ketika anda sudah memasuki wilayah holistik dan patriotisme. Ukuran patriotisme model apa yang Bung maksud? 30 Trilyun rupiah disumbangkan untuk APBN dari berbagai pencurian SDA yang terjadi di Papua. Apakah ini kurang patriotis? Bung. Rakyat paling miskin yang ada di republik Indonesia ini adalah rakyat Papua. 40 Persen penduduk Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Kurang apa pengorbanan rakyat Papua untuk menyumbangkan kemakmuran bagi bangsa ini? Sementara dirinya sendiri tetap miskin, tetap ditindas, tetap ditembaki sama TNI dengan memakai uang yang disumbangkan rakyat Papua melalui pencurian berbagai SDA yang dilakukan pemodal asing berkolborasi dengan aparat negara [birokrasi sipil dan militer]. Maaf saja Bung, saya masih belum bisa menerima alasan anda mengajak rakyat Papua berhenti memperjuangkan pembebasannya secara rasional. Alasan anda dan teman-teman lain masih tetap ambigu. Masih mengambang. Konsesus OTSUS Papua juga gagal, lalu apa yang mau kami harapkan? Selama masih ada pemiskinan dan penindasan, selama itu pula masih akan ada perlawanan rakyat, sampai kemenangan dicapai. Terima kasih, selamat melakukan aktivitas! PD On 6/14/07, Akhmad Asaad [EMAIL PROTECTED] wrote: Untuk para pemeluk agama yang sama atau mirip dengan Friar Betto di Indonesia sangat diharapkan oleh semua yang mau negara kita menjadi moderen supaya merenungkan aspek-aspek Teologi Pembebasan itu. Jangan kini angkat senjata, namun bekerja dengan sangat giat dengan siapa saja, tentu terserah agamanya apa, untuk memajukan rakyat, melawan dengan gigih para koruptor, para pembantu perusahaan multinasional, demi kebebasan dan kesejahteraan bangsa kita. Tidak perlu ditulis disini bahwa pembebasan dalam alam demokrasi dapat dijalankan dengan cara-cara politik maupun non-politik. Juga sangat penting kiranya pembebasan pimpinan politik yang ada dan digantikan oleh jajaran yang lain yang lebih baik, secara multi dimensi. Sodara-sodara di Papua bila ada yang suka bermain mata dengan separatisme hendaknya membanting stir menggapai mindset holistik dan juga patriotisme seIndonesia untuk melalkukan pembebasan politik, sosial, ekonomi dan budaya diseluruh Indonesia. Wassalam, AAsaad *Papuan Diary [EMAIL PROTECTED]* wrote: Liberation Theology Brazilian religious praises Castro and Al Qaeda mentor, acknowledged past guerrilla involvement http://www.catholic newsagency. com/new.php? n=9612http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=9612 Sao Paulo, Jun 13, 2007 / 08:08 am (CNA).- One of the most influential liberation theologians in Brazil has just granted a startling interview to Claudia Korol of the Fray Tito News Agency for Latin America. In the interview Brazilian Dominican friar Alberto Libanio Christo, known as Friar Betto, expressed his admiration for Fidel Castro and for the father of urban terrorism, Carlos Marighella. He also revealed his enthusiasm for the time he spent with Marxist guerrillas during Brazil's military government. In the surprising interview, Friar Betto confessed that 22 years after the publication of his book praising Castro, Fidel and Religion, as a young boy I had great admiration for the Cuban revolution, because I am of the generation of young people in their 20s during the first years of the revolution. A generation that followed the Vietnam war, The Beatles.For me Cuba was a model. After I became involved in the armed struggle against the military dictatorship in Brazil, when I was a prisoner, we listened to Radio Habana Cuba, in order to get news about Brazil. Asked about his impressions of Fidel and his personality, the Dominican friar said, Fidel is an example of the new man, the revolutionary, a person who has dedicated his life to liberating a nation and other nations as well, through his solidarity with the poor countries of the world. My dream is that all Cubans and all of us, revolutionaries, leftist militants, will one day be like Fidel, Friar Betto said, adding, Fidel is ahead of his times. He will always be a person who will be an example, like Che (Guevara), who gave his life for the poor. Urban guerrilla In the extensive interview, Friar Betto also referred to his book, Baptism of Blood, which was recently turned into a movie in Brazil. He said he wrote the book to remember and visit all of the places of a group of Dominican friars in Brazil that joined the National Liberation Action of Carlos Marighella, a great revolutionary, and we participated as a support group of the urban guerilla. Baptism of Blood, Friar Betto explained, is a detailed narration of all of the events in which the Dominicans were involved. Even of the death of Marighella, the way in which he died, the drama of the torture of Friar Tito, who ended up committing
