[ppiindia] Harga yang Stabil di Arab Saudi vs Paradigma Harga Harus Naik
Ini sekedar sharing guna merubah paradigma atau pola pikir para pejabat / masyarakat yang menganggap tiap tahun harga barang harus naik. Di Arab Saudi ketika saya pergi ke sana di tahun 1983, harga 1 kaleng minuman entah itu Pepsi Cola atau Burtuqol (Jus Jeruk dengan bulirnya) hanya 1 real. Kalau tidak salah saat itu kursnya 1 real = Rp 700. Ternyata sekarang pun menurut ipar saya yang baru2 ini pergi umrah tetap 1 real harganya (sekarang 1 real = Rp 2.446). Artinya lebih murah daripada harga di Indonesia. Padahal penghasilan warga Arab rata2 sekitar 7x lipat di atas kita. Hebatnya lagi, harga minuman itu entah di emperan jalan, di pasar, di mal, atau di airport tetap sama harganya. 1 real! Dengan harga yang stabil, tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk menaikan harga barang dengan alasan harga bahan baku naik atau biaya operasional naik. Tidak ada alasan pula untuk minta naik gaji dengan posisi jabatan yang sama karena daya beli mereka tidak turun akibat tidak adanya kenaikan harga barang/inflasi. Sebaliknya di Indonesia. Karena harga barang (misalnya listrik, BBM, tol, dsb dinaikkan), maka para pengusaha menaikan harga2 barangnya karena biaya operasional naik. Para buruh juga harus minta naik gaji sebab jika tidak mereka jadi lebih miskin akibat daya beli gajinya menurun. Namun sayangnya, besar kenaikan gaji biasanya jauh di bawah besar kenaikan harga barang. Bahkan ada yang tidak naik gaji sama sekali. Akibatnya kemiskinan semakin merajalela di Indonesia. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
[ppiindia] Kick Back: Satu Bentuk Suap
Sering saya dengar bos-bos mengucapkan Kickback. Setelah saya coba google maknanya, ternyata artinya tidak lebih dari suap/bribery. Contohnya sebuah perusahaan ingin menjual produk senilai Rp 10 milyar ke satu institusi. Agar terjadi penjualan, perusahaan tsb memberi uang rp 1 milyar kepada pihak yang berwenang di institusi tsb. Atau ada Tender dari anggaran pemerintah. Ternyata peserta yang dipilih bukanlah yang kualitasnya terbaik dengan harga yang kompetitif. Tapi dari yang kualitasnya kurang/sama, namun dengan harga jauh lebih mahal sehingga merugikan negara. Sebagai imbalan atas pengkhianatannya kepada rakyat, pejabat tsb dapat KICKBACK/SUAP dari perusahaan pemenang tender. http://www.google.co.id/search?hl=id&defl=en&q=define:kickback&ei=sNGVS_ugPMqxrAflmbiSDA&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title&ved=0CAgQkAE * a commercial bribe paid by a seller to a purchasing agent in order to induce the agent to enter into the transaction wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn * Kickbacks - Political corruption is the use of legislated powers by government officials for illegitimate private gain. ... en.wikipedia.org/wiki/Kickbacks http://en.wikipedia.org/wiki/Kickback Kickback usually refers to: * Political corruption#Kickbacks * Briberyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption#Kickbacks Kickbacks A kickback is an official's share of misappropriated funds allocated from his or her organization to an organization involved in corrupt bidding. For example, suppose that a politician is in charge of choosing how to spend some public funds. He can give a contract to a company that is not the best bidder, or allocate more than they deserve. In this case, the company benefits, and in exchange for betraying the public, the official receives a kickback payment, which is a portion of the sum the company received. This sum itself may be all or a portion of the difference between the actual (inflated) payment to the company and the (lower) market-based price that would have been paid had the bidding been competitive. Kickbacks are not limited to government officials; any situation in which people are entrusted to spend funds that do not belong to them are susceptible to this kind of corruption. Kickbacks are also common in the Pharmaceutical Industry, as many doctors and physicians receive pay in return for added promotion and prescription of the drug these Pharmaceutical Companies are marketing. (See: Anti-competitive practices, Bid rigging.) === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Lebih aman saat online. Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer/
[ppiindia] LAPTOP FOR YOU FOR FREE
THIS COMPANY WANT TO GIVE YOU A FREE LAPTOP. GRAB YOUR OWN NOW CLICK THE LINK BELOW http://ezlaptop. com/?r=93618 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Desakan agar Boediono mundur tak masuk akal
http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=88940 Desakan agar Boediono mundur tak masuk akal Tanggal: 08 Mar 2010 Sumber: Harian Terbit KETUA DPR RI Marzuki Ali merasa aneh dengan pernyataan elit-elit partai politik yang meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Muyani mundur terkait keputusan rapat paripurna DPR tentang Bank Century. Permintaan itu dianggap tidak masuk akal dan menggambarkan elit politik tersebut tidak paham Bahasa Indonesia yang baik dan benar. "Memang ini de-mokrasi, semua orang bebas bicara,namun sebaiknya mereka yang mendesak wapres untuk mundur juga paham apa yang dibicarakannya. Hasil Paripurna mengenai Century adalah mengeluarkan rekomendasi yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya usulan. Nah kalau usulan kan bisa diterima atau ditolak,"ujar Marzuki di Jakarta,Sabtu (6/3). Partai politik yang mendesak Boediono mundur, menurut Marzuki, juga tidak boleh marah jika permintaan mereka ditolak karena biar bagaimanapun hasil rekomendasi itu adalah keputusan mereka juga."Jangan karena sikap mereka yang tidak berani tegas dengan hanya mengeluarkan rekomendasi tanpa berani mengeluarkan putusan yang bersikap perintah, terus menuding-nuding pihak lain. Seperti pernyataan Priyo Budi Santoso(Wakil Ketua DPR-red) yang mengatakan rekomendasi harus dijalankan. Kenapa sebelumnya tidak keluarkan putusan perintah? "Makanya kalau buat keputusan jangan abu-abu,"jelas Marzuki. Ia menilai keputusan Boediono yang tidak menanggapi desakan mundur pada dirinya sebagai keputusan dan hak pribadi Boediono.Jika Boediono tidak mau mundur itu hak dia. Boediono mungkin sadar bahwa keputusan DPR hanyalah vonis politik yang dibaliknya juga banyak kepentingan dan sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum. "Kalau saya melihat yang maling beneran aja susah disuruh mundur, apalagi Pak Boediono yang selama ini dikenal jujur,bersih dan tidak tercela,"tegasnya. Pengamat Politik dari Charta Politika,Yunarto Wijaya mengatakan bahwa wacana desakan mundur terhadap Boediono bisa dilihat dari beberapa sisi. Desakan mundur berdasarkan etika. Ini hal yang lazim digunakan dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, memang sikap parlemen selalu punya implikasi kuat di pemerintahan, seperrti di Jepang dan Italia. "Walau desakan ini sah-sah saja diusulkan ,namun Boediono juga punya hak menolaknya dalam sistem dan kondisi politik di Indonesia yang tidak menentu,"kata dia. Wapres tentu sadar dan berkaca bahwa kondisi saat ini utamanya kasus Century cenderung tidak linear dengan fakta hukum. Semuanya politis dan subjektif dan dinilai hanya dalam hitung-hitungan voting tanpa bisa terlihat jelas apa sebenarnya yang ada di balik kasus itu. "Boediono mungkin berfikir untuk apa saya mundur jika kebenaran hanya ditentukan oleh konstelasi politik semata tanpa terlihat adanya kebenaran yang sesungguhnya,"jelasnya. (andoes) [Non-text portions of this message have been removed]
Itulah Kebijakan Neolib! Bls: [ppiindia] Tarif Listrik Naik 15 Persen
Itulah kebijakan Neolib. Subsidi pada para bankir dan orang2 kaya dipertahankan dengan alasan dampak Sistemik. Sebaliknya subsidi bagi orang miskin dicabut sehingga harga2 barang terus dinaikkan. Mudah2an Allah menolong rakyat Indonesia dari kezaliman kaum Neolib. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com > >Dari: Irwan Kurniawan >Kepada: ppiindia@yahoogroups.com >Terkirim: Sel, 9 Maret, 2010 10:30:30 >Judul: Re: [ppiindia] Tarif Listrik Naik 15 Persen > > > > > > > > > >> > >Masalahnya mereka tidak mau mengakui kalau kenaikan harga bagi rakyat pasti >>berdampak sistemik.. Giliran buat konglomerat subsidi dipertahankan. . cuih.. > >>-- >>Wassalam, > >>Irwan.K >>"Better team works could lead us to better results" >http://irwank. blogspot. com > >>Pada 9 Maret 2010 10:28, sunny menulis: > >>> >>> >>> Refleksi: Syukuralhamdullilah ! Kekayaan petinggi negara meningkat dan tarif >>> listrik juga turut naik. Harga BBM juga akan naik, hanya kapan diumumkan >>> belum diberitahukan oleh jurubicara istana mereka. >>> >>> - >>> Harian Komentar >>> 09 Maret 2010 >>> >>> Warga terima, asal jangan sering pemadaman lampu >>> Tarif Listrik Naik 15 Persen >>> >>> >>> Jakarta, KOMENTAR >>> Tarif dasar listrik (TDL) akhirnya dinaikkan pemerintah sebesar 15 persen. >>> Pemberlakuan tarif baru listrik bakal dilakukan Juli 2010 mendatang. Hal ini >>> disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. "TDL naik sebesar 15 persen per >>> Juli 2010," ujar menteri dalam konferensi pers tentang RAPBN-P 2010 di >>> Ge-dung Kementerian Keua-ngan, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin (08/03). >>> >>> Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak menaikkan TDL pada semester pertama >>> kare-na masih melihat proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh >>> kare-na itu, tugas pemerintah adalah untuk menjaga kemampuan daya beli >>> masyarakat. "Intinya adalah bagaimana kita mam-pu menjaga momentum >>> pertum-buhan yang ada," ujarnya. >>> >>> Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian >>> Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, kenaikan TDL itu merupakan rata-rata >>> secara kese-luruhan dari semua golongan. Meski demikian, bukan berarti >>> otomatis golongan yang rendah juga akan naik. "Kita akan mencoba lindungi >>> mereka yang tidak mampu," ujarnya. >>> >>> Ada pun soal pemulihan masalah listrik, lanjut Anggito, hal tersebut hingga >>> kini terus dilakukan. Itulah alasan pemerintah menaikkan mar-gin PLN dari 5 >>> persen menjadi 8 persen. "Masalah listrik trafo sekarang sudah tidak ada >>> gangguan. Margin di-naikkan dari 5 persen ke 8 persen, supaya bisa >>> mela-kukan refinancing peminjam-an, " jelasnya. Ketika ditanya apakah >>> kemampuan penambahan subsidi listrik sebesar Rp 16,5 triliun hanya mampu >>> untuk enam bulan, Anggito belum mau menegaskan soal itu. "Bukan demikian, >>> jangan seperti itu," sanggah Anggito. >>> >>> Sementara sejumlah warga masyarakat di Sulut ketika ditanyai soal rencana >>> ke-naikan TDL menyatakan, tidak masalah. Asalkan, kata mereka, pelayanan >>> listrik di masyarakat ditingkatkan. "Naik boleh saja kalau memang perlu, >>> asalkan diiringi juga peningkatan pelayanan. Jangan sering mati-mati >>> lam-pu,'' ungkap Arnold, warga Manado. Dia juga menambahkan, jika memang >>> terpaksa harus dilakukan pemadaman, harus benar-benar terjadwal. ''Supaya >>> masyarakat bisa mengantisipasi akan terjadi pema-daman,' ' akunya.(dtc/ zal) >>> > >>[Non-text portions of this message have been removed] > > > Buat sendiri desain eksklusif Messenger Pingbox Anda sekarang! Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah. http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/ [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [ppiindia] Tarif Listrik Naik 15 Persen
Masalahnya mereka tidak mau mengakui kalau kenaikan harga bagi rakyat pasti berdampak sistemik.. Giliran buat konglomerat subsidi dipertahankan.. cuih.. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com Pada 9 Maret 2010 10:28, sunny menulis: > > > Refleksi: Syukuralhamdullilah! Kekayaan petinggi negara meningkat dan tarif > listrik juga turut naik. Harga BBM juga akan naik, hanya kapan diumumkan > belum diberitahukan oleh jurubicara istana mereka. > > - > Harian Komentar > 09 Maret 2010 > > Warga terima, asal jangan sering pemadaman lampu > Tarif Listrik Naik 15 Persen > > > Jakarta, KOMENTAR > Tarif dasar listrik (TDL) akhirnya dinaikkan pemerintah sebesar 15 persen. > Pemberlakuan tarif baru listrik bakal dilakukan Juli 2010 mendatang. Hal ini > disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. "TDL naik sebesar 15 persen per > Juli 2010," ujar menteri dalam konferensi pers tentang RAPBN-P 2010 di > Ge-dung Kementerian Keua-ngan, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin (08/03). > > Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak menaikkan TDL pada semester pertama > kare-na masih melihat proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh > kare-na itu, tugas pemerintah adalah untuk menjaga kemampuan daya beli > masyarakat. "Intinya adalah bagaimana kita mam-pu menjaga momentum > pertum-buhan yang ada," ujarnya. > > Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian > Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, kenaikan TDL itu merupakan rata-rata > secara kese-luruhan dari semua golongan. Meski demikian, bukan berarti > otomatis golongan yang rendah juga akan naik. "Kita akan mencoba lindungi > mereka yang tidak mampu," ujarnya. > > Ada pun soal pemulihan masalah listrik, lanjut Anggito, hal tersebut hingga > kini terus dilakukan. Itulah alasan pemerintah menaikkan mar-gin PLN dari 5 > persen menjadi 8 persen. "Masalah listrik trafo sekarang sudah tidak ada > gangguan. Margin di-naikkan dari 5 persen ke 8 persen, supaya bisa > mela-kukan refinancing peminjam-an," jelasnya. Ketika ditanya apakah > kemampuan penambahan subsidi listrik sebesar Rp 16,5 triliun hanya mampu > untuk enam bulan, Anggito belum mau menegaskan soal itu. "Bukan demikian, > jangan seperti itu," sanggah Anggito. > > Sementara sejumlah warga masyarakat di Sulut ketika ditanyai soal rencana > ke-naikan TDL menyatakan, tidak masalah. Asalkan, kata mereka, pelayanan > listrik di masyarakat ditingkatkan. "Naik boleh saja kalau memang perlu, > asalkan diiringi juga peningkatan pelayanan. Jangan sering mati-mati > lam-pu,'' ungkap Arnold, warga Manado. Dia juga menambahkan, jika memang > terpaksa harus dilakukan pemadaman, harus benar-benar terjadwal. ''Supaya > masyarakat bisa mengantisipasi akan terjadi pema-daman,'' akunya.(dtc/zal) > [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Tarif Listrik Naik 15 Persen
Refleksi: Syukuralhamdullilah! Kekayaan petinggi negara meningkat dan tarif listrik juga turut naik. Harga BBM juga akan naik, hanya kapan diumumkan belum diberitahukan oleh jurubicara istana mereka. - Harian Komentar 09 Maret 2010 Warga terima, asal jangan sering pemadaman lampu Tarif Listrik Naik 15 Persen Jakarta, KOMENTAR Tarif dasar listrik (TDL) akhirnya dinaikkan pemerintah sebesar 15 persen. Pemberlakuan tarif baru listrik bakal dilakukan Juli 2010 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. "TDL naik sebesar 15 persen per Juli 2010," ujar menteri dalam konferensi pers tentang RAPBN-P 2010 di Ge-dung Kementerian Keua-ngan, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin (08/03). Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak menaikkan TDL pada semester pertama kare-na masih melihat proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh kare-na itu, tugas pemerintah adalah untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat. "Intinya adalah bagaimana kita mam-pu menjaga momentum pertum-buhan yang ada," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, kenaikan TDL itu merupakan rata-rata secara kese-luruhan dari semua golongan. Meski demikian, bukan berarti otomatis golongan yang rendah juga akan naik. "Kita akan mencoba lindungi mereka yang tidak mampu," ujarnya. Ada pun soal pemulihan masalah listrik, lanjut Anggito, hal tersebut hingga kini terus dilakukan. Itulah alasan pemerintah menaikkan mar-gin PLN dari 5 persen menjadi 8 persen. "Masalah listrik trafo sekarang sudah tidak ada gangguan. Margin di-naikkan dari 5 persen ke 8 persen, supaya bisa mela-kukan refinancing peminjam-an," jelasnya. Ketika ditanya apakah kemampuan penambahan subsidi listrik sebesar Rp 16,5 triliun hanya mampu untuk enam bulan, Anggito belum mau menegaskan soal itu. "Bukan demikian, jangan seperti itu," sanggah Anggito. Sementara sejumlah warga masyarakat di Sulut ketika ditanyai soal rencana ke-naikan TDL menyatakan, tidak masalah. Asalkan, kata mereka, pelayanan listrik di masyarakat ditingkatkan. "Naik boleh saja kalau memang perlu, asalkan diiringi juga peningkatan pelayanan. Jangan sering mati-mati lam-pu,'' ungkap Arnold, warga Manado. Dia juga menambahkan, jika memang terpaksa harus dilakukan pemadaman, harus benar-benar terjadwal. ''Supaya masyarakat bisa mengantisipasi akan terjadi pema-daman,'' akunya.(dtc/zal) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Ejected from God's House
http://weekly.ahram.org.eg/2010/988/op14.htm 4 - 10 March 2010 Issue No. 988 Published in Cairo by AL-AHRAM established in 1875 Ejected from God's House At the mosque on Massachusetts Avenue in Washington, DC , Margot Badran* encountered a frustrating experience It was a bright winter Saturday in Washington with a strong sun bouncing light off the high piles of snow lining the streets after the recent blizzards. I was in high spirits as I made my way to the mosque on Massachusetts Avenue, sometimes called the "national mosque", sitting proudly on Embassy Row. I entered by the front door and as I was early I sat down to wait on a chair at the back of the main hall. A few men arrived -- one passing within inches of me as he deposited offerings in the box next to me -- and went about saying their prayers in scattered parts of the hall appearing intent only upon their devotions. Soon several women came through the door. I assumed that they were part of the group that was going to pray together in the mosque's main hall rather than behind the physical partition standing out like a scar against the beauty of the Iznik faience lining the pillars and walls. All that the women wanted to do was to pray in the main hall behind the men where they could see and hear the imam. As the women sat down on the carpet toward the back of the hall, a man approached me. He pointed to the barricades said: "Tell the women to go there." I asked if he spoke Arabic and he replied yes. I looked him straight in the eye and said: "I cannot tell people where to go." With no further word he turned and left me alone. When the prayers began the women went to the front of the mosque forming a row behind the two rows of men. All in all there were very few people who had come to the mosque to pray. From my vantage point on a chair in the back I noticed a woman who had tried unsuccessfully to get the women to retreat behind the barrier, now after the communal prayers had begun, dashing about busy on her cell phone. The next thing I observed was two Washington police officers standing around her and noticed frenetic comings and goings. When the midday prayer ended the women returned to the rear of the mosque and once again sat down on the carpet. The cops honed in and hovered over them. A man who had been bustling about with disdain written on his face identified himself as the mosque administrator and the woman obsessed with her white cell phone as his assistant. The administrator levelled a barrage of questions at the seated women. He asked them if they had come to pray or to protest. Suddenly he turned to me, looked at me square in the face, and asked: "Did you pray?" I retorted: "This is not a question for you to ask. It is a question for God to ask." He turned his head. The women were told on no uncertain terms they could not remain in the mosque and the DC cops ordered us to leave or be ushered out. As the police were beginning to show muscle and tension was building an Egyptian male sympathizer with us suggested we leave to avoid arrest. As the cops continued to step up the pressure, doing the bidding of the mosque administrator and his assistant, it became clear we had no choice but to exit. I thought here we are in a mosque in the United States, and in the nation's capital no less, and the mosque authorities, as self-identified, call in municipal security forces to eject a bunch of women just because they wanted to pray in the main congregational space. Absurd. Is this where our tax dollars should go? To defend gender segregation? I had thought the days of segregation were long gone in this country. And here it is on display in the nation's showcase mosque which boasts tens of thousand visitors each year. Do they include the story of gender segregation in their script for the visitors? As the scenario with the women and cops and mosque authorities was playing out suddenly from out of the blue I caught sight of a large number of men, women, and children enter the mosque. I heard later that they had arrived by bus. Bussed in did the cops and mosque segregation vigilantes think? It turned out to be a group of mainly South Asians, it seemed, from Maryland. There were also other visitors who appeared. No sooner did the visitors enter the mosque, after the prayers had ended, than the whole lot, men, women, and children, were unceremoniously tossed out along with the unwanted women. As we were dispatched beyond the wrought iron gates, our numbers having now swollen, a male visitor in evident pain shouted back through the wrought iron fence to the officious mosque administrator and his gloating female assistant standing inside the mosque courtyard: "What a terrible way to treat women. What are you teaching our children? Out in the street I turned to one of the cops, who like the other policem
[ppiindia] Diplomasi Ranjang berbuah Koalisi Besar
Saat ini partai Demokrat benar-benar berang dan geram terhadap Golkar dan PKS serta PPP. Keinginan partai Demokrat untuk menghengkangkan ketiga partai tersebut dari koalisi tampaknya bukan lagi sekedar gertak sambal yang bertujuan untuk menakut-nakuti mitra koalisinya. Namun benar-benar sedang digulirkan dan digodok serta direncanakan secara matang untuk benar-benar dijalankan. “Kami ingin melakukan evaluasi terkait kinerja koalisi secara jernih, bukan karena emosi. Ya pokoknya saat ini kami sedang melakukan evaluasi dengan pikiran yang jernih”, kata Andi Alifian Mallarangeng yang menjabat sebagai Ketua Departemen SDM di DPP partai Demokrat sekaligus menjabat juga sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di kabinet KIB II. Rencana untuk kocok ulang koalisi itu tampaknya benar-benar serius, mengingat Presiden SBY juga tampak amat kecewa dan sangat marah atas sikap politik yang diambil oleh Golkar dan PKS serta PPP dalam menyikapi soal Skandal Bank Century. Menurut kabar dari beberapa kalangan, Presiden SBY dalm waktu dekat ini akan mengumumkan sebuah keputusan besar menyangkut masa depan koalisi saat nanti sepulang dari lawatannya keluar negeri. “Untuk membuat keputusan besar harus diambil dengan cara berpikir yang tenang dan jernih dan tidak terburu-buru”, kata Amir Syamsuddin yang menjabat sebagai Sekjen di DPP partai Demokrat. Ahmad Mubarok, Wakil ketua umum partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan besar yang akan diambil oleh Presiden SBY itu terkait langkah yang akan diambil berkait dengan kelangsungan dan masa depan koalisi. “Koalisi itu kanseperti keluarga. Ibarat perkawinan, kalau ada masalah, kan kita simpan, baru nanti kalau sudah jadi keputusan, kita akan ngundang. Masuk pengadilan, atau pisah ranjang, atau bahkan cerai”, kata Ahmad Mubarok. Berkait dengan rencana kocok ulang atau penataan ulang koalisi itu, tampaknya Presiden SBY sangat menyadari bahwa tak mungkin partai Demokrat bercerai dengan Golkar dan PKS serta PPP, jika tidak didapatkan penggantinya yang juga mempunyai kekuatan suara seimbang dengan mereka. Namun tampaknya, yang akan benar-benar ditendang keluar agar hengkang dari koalisi adalah Golkar dan PKS. Sedangkan PPP, tampaknya masih akan dipertahankan didalam koalisi. Oleh sebab itu, saat ini pihak partai Demokrat terus mengintensifkan komunikasi dengan PDIP, sebagai salah satu calon pengganti Golkar. Bahkan, terbetik kabar pula, jika Demokrat juga melakukan pendekatan serupa kepada Gerindra dan Hanura. Kedua partai ini dilirik sebagai calon penggantinya PKS. Keinginan partai Demokrat itu tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Gayung pun bersambut, beberapa kalangan di internal PDIP terlihat begitu antusias menyambut tawaran masuk kedalam koalisi pimpinan Demokrat itu. “Dengan oposisi kita kalah. Mungkin dengan tidak oposisi, kita akan bertambah”, kata Taufiq Kiemas yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina di DPP PDIP sekaligus menjabat juga sebagai Ketua MPR. “PDI Perjuangan tidak akan oposisi, tapi kritis kepada pemerintah”, tambah Taufiq Kiemas yang juga merupakan suami dari Megawati. Sekalipun antusias, namun Taufik Kiemas tampaknya harus bersabar. Keinginannya itu tampaknya baru akan bisa dijalankannya setelah usai pelaksanaan Kongres PDIP yang akan dilangsungkan pada bulan April tahun 2010 ini. Sebagaimana diketahui, salah satu agenda dalam konggres itu adalah pemilihan Ketua Umum. Dan, jika PDIP benar-benar menghendaki menyambut tawaran partai Demokrat untuk bergabung didalam koalisi, maka Megawati Soekarnoputri harus dilengserkan dulu dari posisi Ketua Umum. Karena itu maka menjadi rencana PDIP yang dimotori oleh Taufiq Kiemas itu harus menunggu dulu sampai selesainya konggres PDIP. Paling tidak ada dua alasan yang mendasari urgensi pelengseran Megawati dari posisi Ketua Umum PDIP, sebagai prasyarat rencana koalisi PDIP dengan partai Demokrat itu dapat dijalankan. Pertama, Megawati secara pribadi sampai dengan saat ini masih sangat enggan untuk bergandengan tangan dengan Presiden SBY. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa yang menjadi penghalang dan penghambat serta kendala terjadinya jalinan koalisi antara partai Demokrat dengan PDIP itu adalah Megawati. Bukan rahasia lagi, Megawati mempunyai karakter yang sangat sulit dibujuk untuk berubah agar bersedia berdamai dan menjalin kerjasama dengan pihak partai Demokrat. Kedua, sudah banyak diketahui, jika beberapa kalangan di internal PDIP sudah merasa lelah dan capek menjalankan peran sebagai oposisi yang berada diluar lingkaran pemerintahan. Oleh sebab itu, kalangan ini dengan berlandaskan pertimbangan rasional dan realistis ingin agar PDIP bergabung di dalam koalisi pemerintahan. Namun keinginan mereka itu selama ini terhambat dan terkendala sebab tidak berdaya melepaskan PDIP yang terbelenggu dan tersandera oleh sikapnya Megawati itu. Maka jika usai konggres PDIP jadi berkoalisi dengan partai Demokrat itu dikarenakan Taufiq Kiemas sudah berhasil meyakin
[ppiindia] 6 Milyar dalam 6 Bulan. Pengamat Nilai Meroketnya Kekayaan Boediono Tidak Wajar
Setelah gonjang-ganjing uang Bail Out Rp 6,7 trilyun ke Bank Century oleh Boediono dan Sri Mulyani, seorang Pengamat Nilai Meroketnya Kekayaan Boediono Tidak Wajar sebesar Rp 6 milyar dalam 6 bulan terakhir sebagai tidak wajar. Andai saja Boediono mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dalam 6 bulan sebagaimana dirinya sendiri, baru dia layak dijuluki "Ekonom Hebat" http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/03/06/brk,20100306-230584,id.html Pengamat Nilai Meroketnya Kekayaan Boediono Tidak Wajar Sabtu, 06 Maret 2010 | 16:47 WIB Besar Kecil Normal Boni Hargens. TEMPO/Arnold Simanjuntak TEMPO Interaktif, Jakarta -Meningkatnya kekayaan Wakil Presiden Boedino sebesar Rp 6 miliar dalam enam bulan terakhir, dianggap pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens sebagai hal yang tidak wajar. Kenaikan jumlah kekayaan itu dinilainya terlalu signifikan. Sebelumnya staf khusus Wakil Presiden Yopie Hidayat menyatakan uang itu berasal dari tunjangan akhir Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun menurut Boni, pernyataan itu tidak menjelaskan apa-apa. “Tidak ada penjelasan sumber kekayaan itu dari mana saja, hanya dijelaskan kekayaan bergerak dan tidak bergerak,” kata Boni saat dihubungi, Minggu (6/3). Bahkan Boni tidak percaya akan angka sebesar Rp 28 miliar dan US$ 16 ribu yang diklaim Boediono sebagai kekayaannya pada September tahun lalu. Menurutnya, kekayaan Boediono jauh lebih besar dari pada angka itu. “Pemerintah kita kan mengakunya saja bersih, padahal kotor.” Boni juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kekayaan Boediono itu. Angka kenaikan kekayaan Boediono, kata dia, bisa menjadi dasar KPK untuk melakukan pengusutan terbalik dari kekayaan Boediono. “Apalagi ada kasus Bank Century, itu bisa jadi indikasi penyelidikan oleh KPK,” ujarnya. Boediono mengumumkan kekayaannya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam laporan harta kekayaan ke KPK pada Jumat lalu. Pada April 2009, kekayaan Boedino tercatat sebesar Rp 22,067 miliar dan US$ 15 ribu. Kekayaan itu naik sekitar Rp 6 miliar pada September 2009 menjadi Rp 28 miliar dan US$ 16 ribu. CORNILA DESYANA === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang! http://id.mail.yahoo.com
[ppiindia] Re: Saksikan Indonesia Talks : Faisal Basri Curhat Masalah Bank Century
Butuh puluhan tahun untuk menyamai Singapura atau Malaysia? Para pejabat kita dalam waktu 5 bulan saja sudah mampu menambah kekayaan mereka hingga 6 milyar. Total kekayaan Boediono di atas Rp 28 milyar. Indonesia sudah 64 tahun merdeka. Artinya sebagian rakyat yang lahir pada hari kemerdekaan itu sebagian besar sudah banyak yang mati. Masih butuh puluhan tahun lagi yang belum tentu jadi kenyataan? Malaysia yang 52 tahun merdeka saja sudah mampu mensejahterakan rakyatnya. Begitu pula Singapura. Kedua negara tsb lowongan kerja berlimpah dengan upah yang layak. Sementara di Indonesia sudah pekerjaan sulit, upahnya tidak layak pula. Tapi para pejabatnya justru hidup mewah di atas kemiskinan rakyatnya. Saya sudah bayar pajak paling tidak rp 8 juta/tahun. Total pajak yang diterima pemerintah dari rakyat lebih dari rp 500 trilyun/tahun. Para pejabat digaji besar dan diberi fasilitas mewah. Jadi seharusnyalah mereka berjuang mensejahterakan rakyatnya. Bukan cuma pribadi dan kroninya. Yang terjadi justru pemerintah menaikan berbagai harga seperti tol, listrik, bbm, sembako, dsb. http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/03/05/89134/Tak-Punya-Kebun,-Kekayaan-Boediono-di-Atas-Rp-28-Miliar Tak Punya Kebun, Kekayaan Boediono di Atas Rp 28 Miliar Jumat, 05 Maret 2010, 12:08:30 WIB Laporan: Dede Heryawan Jakarta, RMOL. Bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Wakil Presiden Boediono melaporkan harta kekayaanya kepada KPK di Istana Negara Jakrata siang ini (Jumat, 5/3). “Izinkan saya untuk membacakan ringkasan harta kekayaan saya sebagai berikut. Total harta kekayaan posisi per 30 September 2009 adalah Rp 28.082.373.823 dan USD 16 ribu. Pada pelaporan sebelumnya, 30 April 2009, Rp 22.067.815.019 dan USD 15 ribu,” kata Boediono. Dia membeberkan, harta kekayaan per 30 September 2009 tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp 6.415.320.000 dan harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 940.200,.000. Sedangkan untuk harta dalam bentuk peternakan, terangnya, pertanian, dan perkebunan tidak ada. “Harta bergerak lainnya Rp 180.073.429. Surat berharga 3.700.000.000 giro dan setara kas Rp 16.843.780.394. dan USD 16 ribu. Piutang nihil, hutang nihil. Semua kewajiban pajak terkait perubahan kekayaan telah dibayar dengan penuh,” tutupnya. [zul] === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com > >Dari: Angkasa Perdana (Angki) >Kepada: ekonomi-nasio...@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com; lisi > >Terkirim: Sen, 8 Maret, 2010 20:17:43 >Judul: Re: [ekonomi-nasional] Re: Saksikan Indonesia Talks : Faisal Basri >Curhat Masalah Bank Century > >> >>Jangan bandingkan dgn us, malay ato sing bos. Butuh puluhan tahun untuk >>nyamain mereka. Tp gimana mau maju, ada orang yg menyelamatkan ekonomi >>negara, mencegah kemunduran kok malah dituntut, sangat memprihatinkan. > > >>Paling asik emang nyalahin orang, nonton keributan. Tp kita lupa faktanya, >>sekarang ini tidak trjadi inflasi ribuan persen seperti 98, tak ada phk >>massal seperti US dan sing, anda dan saya masih bisa tidur nyenyak, makan >>kenyang serta bersenda gurau. > > >>Mengenai orang miskin, disemua negara juga ada, setiap orang mesti berjuang >>bos, juga banyak berdoa. Ga bisa semua beres dengan saling kirim email di >>milis aja, atau secepat membalik telapak tangan. Tapi apa, ya tetap berjuang >>donks, jangan complain melulu.. > > >>Cheers, > > >>Angki > > > >>Powered by a Lazy yet Creative Mind > > >>-Original Message- > >>From: A Nizami > >>Date: Mon, 8 Mar 2010 18:00:33 > >>To: ; ; >>lisi > >>Subject: [ekonomi-nasional] Re: Saksikan Indonesia Talks : Faisal Basri >>Curhat Masalah Bank Century > > >>Yang jelas, Rp 6,7 trilyun itu lari ke mana? Kok banyak nasabah kecil yang >>protes tidak terima ganti? > >>Kemudian saya lihat rate Rp vs US$ tidak berubah jauh tetap di Rp 9.300-an. >>Harusnya kalau AS krisis, nilai dollar jatuh minimal di Rp 8000-an. Ini >>menandakan Indonesia sebetulnya juga krisis. Kita saja mungkin yang tidak >>merasa. > > >>Kemarin adik ipar saya yang jadi pelayan toko tanya apakah ada lowongan >>pekerjaan. Saat ini gajinya cuma rp 850 ribu. Buat bujangan saja sudah sulit, >>apalagi sebentar lagi dia menikah. Sementara teman saya malah jadi penganggur >>sama sekali. > > >>Jadi krisis/tidak krisis, Indonesia ini sepertinya sudah mentok di dasar >>ekonomi. Jadi buat apa berterimakasih pada pejabat yang hanya mampu >>memperkaya diri mereka pribadi? Bukan mensejahterakan rakyatnya? > > >>Di AS, pengantar Pizza bisa mendapat gaji rp 14 juta/bulan. Di Singapura dan >>Malaysia juga mereka lebih makmur. Lowongan pekerjaan berlimpah sehingga >>bukan hanya bagi pribumi, tapi bagi jutaan TKI Indonesia juga tersedia. > > >>Kalau Indonesia makmur seperti di atas, baru kita layak berterimakasih. Tapi >>dengan kondisi di mana tahun 2009 s
[ppiindia] (Tokoh of the Day) KH. Mukhtar Syafa'at, Banyuwangi - Jawa Timur
KH. Mukhtar Syafa'at, Banyuwangi Jawa Timur [image: mukhtar syafaat.bmp] Salah satu ulama terkemuka di Banyuwangi ini terkenal dengan sikap dan perilaku yang menjadi panutan umat. Dialah KH Mukhtar Syafa'at, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Jajag, Banyuwangi. Suatu waktu, Kyai Dimyati (putra KH Ibrahim) mengalami jadzab (nyleneh). Ia mengusir Syafaat dan kedua sahabatnya yang bernama Mawardi dan Keling. Ketiganya adalah santri yang dibencinya. Saat Kyai Syafaat sedang mengajar, Kyai Dimyati (Syarif) melemparinya dengan maksud agar Syafaat meninggalkan pondok. Akhirnya Syafaat meningalkan Pondok Pesantren Jalen Genteng yang diikuti oleh salah satu santri yang bernama Muhyidin, santri asal Pacitan ke kediaman kakak perempuannya Uminatun yang terletak di Blokagung. Perjuangan beliau dimulai dari musholla milik kakaknya. Mula-mula beliau mengajarkan Al Quran dan beberapa kitab dasar kepada para pemuda masyarakat sekitar, dan diikuti oleh para santri yang dulu pernah belajar di Pondok Pesantren Jalen. Beberapa bulan berikutnya musholla tersebut tidak dapat lagi menampung para santri yang ingin belajar kepadanya. Melihat kondisi yang demikian, Kyai Syafaat merasa prihatin sehingga berkeinginan untuk pindah ke luar daerah Blokagung. Namun oleh Kyai Sholehan dilarang dan bahkan kemudian dinikahkan dengan seorang gadis bernama Siti Maryam, putri dari bapak Karto Diwiryo Badul Hadi. Setelah menikah, beliau pindah ke rumah mertuanya. Di tempat yang baru ini juga sudah ada mushollanya dengan ukuran 7 x 7 meter. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah santri yang belajar bertambah banyak sehingga musholla ini juga tidak cukup untuk menampung santri. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sebuah masjid yang lebih besar untuk keperluan sholat dan belajar. Beliau memerintahkan para santri untuk mengumpulkan bahan bangunan untuk keperluan pendirian masjid. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1951. Dalam perkembangan selanjutnya tanggal inilah yang dijadikan sebagai peringatan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Dalam mendirikan pondok pesantren ini beliau dibantu oleh temanya Kyai Muhyidin dan Kyai Mualim. Itulah sekilas latar belakang KH Muktar Syafa'at Abdul Ghafur seorang ulama dan guru panutan umat. Ia lahir di dusun Sumontoro, Desa Ploso Lor, Kec Ploso Wetan, Kediri, 6 Maret 1919. Ia adalah putra keempat dari pasangan suami-isteri KH Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep. Kalau dilihat dari silsilah keturunan, KH Mukhtar Syafaat merupakan salah seorang keturunan pejuang dan ulama, dari silsilah ayahnya, KH Mukhtar Syafaat putra dari Syafaat bin Kyai Sobar Iman bin Sultan Diponegoro III (keturunan prajurit Pangeran Diponegoro) dan garis ibu, yaitu Nyai Sangkep binti Kyai Abdurrohman bin Kyai Abdullah (keturunan prajurit Untung Suropati). Sejak usia kanak-kanak (4 tahun), Syafaat telah menunjukkan sikap dan perilaku cinta terhadap ilmu pengetahuan dan berkemauan keras mendalami agama Islam. Setiap sore hari, ia tekun mengaji ke mushola terdekat yang saat itu diasuh oleh Ustadz H. Ghofur. Dari sinilah ia mulai belajar membaca Al-Quran. Pada tahun 1925 (usia 6 tahun), Syafaat kemudian mengaji ke Kyai Hasan Abdi selama 3 tahun di desa Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi. Selepas dikhitan pada tahun 1928, ia kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang yang saat itu diasuh oleh KH. Hasjim Asyari. Di pesantren ini, ia seperti umumnya santri-santri lain mendalami ilmu-ilmu agama Islam seperti Ilmu Nahwu, Shorof, Fiqih, Tafsir Al-Quran dan Akhlaq Tasawuf. Setelah 6 tahun menimba ilmu di Pondok Tebuireng, pada tahun 1936 ia diminta pulang oleh ayahnya agar saudaranya yang lain secara bergantian dapat mengenyam pendidikan pesantren. Permintaan tersebut ditampiknya secara halus, karena ia ingin mendalami dan menguasai ilmu-ilmu pesantren. Atas saran salah satu kakaknya, yakni Uminatun (Hj. Fatimah) pada tahun 1937 ia akhirnya meneruskan studi ke Pondok Pesantren Minhajut Thulab, Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi yang diasuh KH. Abdul Manan. Selama menjadi santri di ponpes Minhajut Thulab, Syafaat sering jatuh sakit. Setelah satu tahun, ia akhirnya pindah lagi ke Ponpes Tasmirit Tholabah yang diasuh oleh KH Ibrahim. Di pondok ini selain belajar, ia juga dipercaya oleh KH Ibrahim untuk mengajar ke santri lain. Di Pondok ini juga, Syafaat mulai mengkaji ilmu-ilmu tasawuf, seperti belajar kitab Ihya Ulumiddin karya Syeikh Imam Al-Ghozali. Pemahaman ini tidak sebatas pelajaran teori saja, namun juga ia praktekan secara langsung seperti saat mandi, shalat fardhu, dan berhubungan dengan lain jenis. Saat mandi, ia tidak pernah menanggalkan seluruh pakaiannya, dan tidak pernah melihat auratnya. Selain itu, selama di Ponpes Tasmirit Tholabah ia senantiasa shalat berjamaah di masjid. Padahal, ia termasuk kriteria santri kasab, yaitu santri yang mondok sambil bekerja kepada masyarakat sekitar. Selama masih menuntut ilmu dan mera
[ppiindia] Diskusi "Masa Depan Pemikiran Kiri" di Komunitas Salihara
Dengan ini kami mengundang anda untuk hadir dalam acara Diskusi Masa Depan Pemikiran Kiri di Indonesia besok Rabu 10 Maret 2010 pukul 19.00 dengan pembicara: Franz Magnis-Suseno dan Hilmar Farid. Moderator: Trisno S Sutanto. Acara ini akan digelar di Komunitas Salihara Jalan Salihara No 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diskusi ini beranjak dari sejumlah pertanyaan: bagaimanakah gerangan kehidupan pemikiran Kiri sekarang dan prospeknya di masa depan? Apakah “menjadi Kiri” di zaman ini adalah semacam anakronisme? Memang, Kiri tetap menawarkan kritik tajam selaku pemikiran anti-kemapanan. Namun persaingan antar-sistem politik dan ekonomi tampak menunjukkan kemenangan kubu lawan mereka. Demokrasi telah diterima oleh mayoritas negara di dunia yang sangat tergantung pada “selera” pasar. Dan tak sedikit pula para pendaku Kiri yang telah berlaku “borjuis” dalam gaya hidup serta harus beradaptasi dengan sistem-dunia kapitalis. Kita pun perlu bertanya lagi: benarkah pengaruh pemikiran Kiri kini hanya beredar di kalangan terbatas—akademia, gerakan elit, atau mereka yang berusaha menawarkan pemikiran alternatif di tengah dominasi kapitalisme? Dari bahan yang telah saya terima dari Hilmar Farid saya akan memberikan sedikit "bocorannya". Hilmar Farid akan mengulas pemikiran filsafat terkini yang bisa ia sebut kiri seperti Zizek dan Badiou. Dan pemikiran ekonomi kiri yang mengkritik keras memanisme pasar seperti David McNally dan Karl Polanyi. Bagi Hilmar Farid agenda kiri dalam "Manifesto Komunis" sebagian besar sudah dipenuhi, dan tidak ada alasan untuk menganggap kiri gagal. Bahkan di hadapan krisis sekarang, kiri adalah bagian penting dari masa depan. Tanpa kiri, kita patut bertanya: adakah masa depan? Diskusi ini akan menarik, Franz Magnis Suseno juga akan memberikan ide dan pemikiran terbarunya tentang tema ini. Silakan anda hadir, diskusi ini terbuka untuk umum dan gratis. Guntur Romli http://www.facebook.com/event.php?eid=319323676119&index=1 Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Communist Shootout in the Philippines
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2334&Itemid=187 Communist Shootout in the Philippines Written by Edwin Espejo Monday, 08 March 2010 The NPA looks for a different kind of electoral influence Hundreds of Filipino troops are searching for communist guerrillas who killed 11 soldiers Saturday in an ambush of a platoon of soldiers patrolling in a remote village in the island of Mindoro 140 km south of Luzon. Seven soldiers were wounded. It was the worst government loss this year, coming just three weeks before the communist-led rebel forces celebrate their 41st founding anniversary, the world's longest such guerilla campaign. But despite the spectacular nature of the action, it doesn't indicate that the New People's Army have suddenly got any stronger. It is nearing election time, when traditionally the NPA uses the period to extort protection fees from candidates to allow them to campaign in "rebel-held territories." The Communist insurgency is mainly centered in outlying regions including Bicol, Caraga and southern Mindanao although there have been sporadic attacks in urban areas. Reports said the government troops were responding to the presence of armed men in the village of Panaytayan in Oriental Mindoro when they were ambushed by an undetermined number of NPA guerillas. Lt. Col. Romeo Brawner Jr. of the Armed Forces Philippines' public information office said soldiers led by 2nd Lt. Ronnie Sipsip engaged the rebels in a three-hour shootout that left the military almost without ammunition. It appears that the Army stumbled onto the guerrilla camp. Normally, say observers in the Philippines, the military is reluctant to take on the Communists head-on. They were said to be conducting "clearing operations" in preparation for the May 10 elections to neutralize the NPA. There were no immediate reports of casualties from the rebel side. Certainly, with the national elections now close enough to appear on the radar, NPA activities have begun to pick up as the electoral targets of opportunity for extortion grow. According to the Manila-based Pacific Strategies & Assessments, the Communist organization "requires electoral candidates to pay so-called 'permit-to-campaign fees' to guarantee safety while campaigning." During 2004 elections, PSA said, extortion fees ranged from P10,000 (US$217) for local councilors to P1 million for one of the 26 national Senate seats. Failure to pay, PSA said, can lead to kidnapping, harassment and occasional assassination. The NPA, the armed wing of the Communist Party of the Philippines, claims it has grown from a ragtag band to a nationwide "people's army" operating in at least 120 guerilla fronts all over the Philippines. Government security officials, however, say the number of NPA rebels has probably fallen to fewer than 5,000 armed regulars from a high of 25,000 during the peak of rebel activities in the mid-80s. As many as 40,000 people have lost their lives, although relatively few in recent years. The NPA's biggest foray in the recent past was in Southern Mindanao in November, when 80 to 100 armed rebels raided a government militia base in the town of Sudecor in Southern Mindano, disarming the security personnel and taking them hostage. Subsequent fighting killed eight government soldiers and five other security personnel of various kinds. Ten other soldiers were wounded and 11 rebels were reportedly killed. "The vast majority of NPA attacks and after-action ambushes of responding soldiers occur on tertiary roads where most businessmen never travel," PSA said. Major attacks in urban centers are extremely rare and sporadic, and very seldom are they targeted against foreign firms. The NPA has little to show for its 41 years of armed struggle. Over recent years the Communists have wavered between continuing the armed struggle and joining the conventional political process, if the process in the Philippines could ever be called conventional. The upcoming elections, PSA says, may be provoking a split between the Communist Party and the NPA. The founding chairman, Jose Maria Sison, who remains in the Netherlands, and Benito Tiamzon, the NPA head, reportedly are at odds, with Sison endorsing leftist participation in the elections. "The widening rift is reportedly extending down to the supporters of Sison, who has more followers in Luzon, and the followers of Tiamzon, who wields much influence in the Visayas and Mindanao where he supervises ground operations." The Communist Party and the NPA fell on each other with murderous violence in purges in the 1980s that resulted in the torture and murder of as many as 3,500 NPA members and sympathizers who were accused of being spies of the governent. Another split occurred in the early 1990s when the movement fractured into eight separate fact
[ppiindia] Sunnis with Shiites with Secularists
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2&id=20133 Sunnis with Shiites with Secularists 07/03/2010 By Abdul Rahman Al-Rashid Who would have expected to see the head of a Sunni tribe like Ghazi al-Jarba become an ally in a political electoral alliance with the Shiite Islamic Supreme Council of Iraq? Or at the same time to see al-Jarba's cousin, Nawaf al-Jarba, join a different coalition, this one being led by Jawad al-Bolani? Or to see a secularist affiliated to Iran such as Ahmed Chalabi with a Sunni from the Al-Anbar Awakening movement like Hamid al-Hayess, [together] in Ammar al-Hakim's [National Iraqi] Alliance? Or to see a liberal Shiite like Iyad Allawi leading a team of Sunnis such as Tariq al-Hashimi and Osama al-Nujaifi? Even the current Prime Minister, whose opponents have branded as being sectarian, went to the elections today at the head of a heavyweight list of Sunnis and secularist Shiites, and his electoral list includes such figures as Sunni Islamist Sheikh Ali al-Hatim of the al-Anbar Awakening movement, Shiite Kurd Taher al-Feili, and Shiite secularist Mahdi al-Hafez. These examples clearly show the nature of the political development that has taken place in the political arena in Iraq, and the picture today is very different from that prior to the 2005 elections. During that time, sectarian and racial extremism were dominating the scene in a way that led to pessimism and fears for the future. The Sunnis were enclosed upon themselves in the Sunni Iraqi Accordance Front, while the religious Shiite parties were also joined together in one alliance; today such fronts and alliances have disintegrated. This development is natural, healthy, and necessary, and [will continue] if there is no military intervention, [electoral] disruption or large-scale vote tampering. The voters have discovered that religious leadership is not necessary for successful administration or political integrity, while in turn the candidates have discovered that sectarianism is not a permanent game and that both the Sunni and Shiite voters want electricity, clean water, and jobs. This is how - in the end - everybody has discovered that it is national interest that unites the voters. This is how democracy is useful to a multi-ethnic and multi-sect nation like Iraq. Interests, not sects, is what unites the citizens, and their needs, local services, improving their lives and providing them with security, is something that is more important than any historical or religious feuding. We do not want to say, even now, that the Iraqi citizens have reached political maturity, until after we see evidence of this, especially as these are only the second elections. However we can note that the Iraqi citizens' second electoral experience is today taking place with distinction with regards to the electoral lists and coalitions and the language of the political discourse. This is development that the Iraqis deserve to be congratulated on. There are no reasons for concern today with regards to who wins or loses the elections, for all the different coalitions and parties, with their names and programs, deserve to take the leadership position that is being [electorally] contested today. If there is any reason to fear, it is from the regional conflicts that are being played out in Iraq, particularly after the electoral results are revealed. Whether al-Maliki remains Prime Minister for another four years or whether Allawi or al-Jaafari or another comes to power, the country's foreign relations will remain hostage to a variety of circumstances. I hope that the countries in the region accept the fact that Iraq is on its way to complete independence and that the Iraqis have politically matured, and that it is in everyone's interests to deal with Iraq accordingly, rather than treating the country as a banana republic that can be threatened by terrorism or blackmailed by religious incitement or financial rewards. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Sunnis with Shiites with Secularists
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2&id=20133 Sunnis with Shiites with Secularists 07/03/2010 By Abdul Rahman Al-Rashid Who would have expected to see the head of a Sunni tribe like Ghazi al-Jarba become an ally in a political electoral alliance with the Shiite Islamic Supreme Council of Iraq? Or at the same time to see al-Jarba's cousin, Nawaf al-Jarba, join a different coalition, this one being led by Jawad al-Bolani? Or to see a secularist affiliated to Iran such as Ahmed Chalabi with a Sunni from the Al-Anbar Awakening movement like Hamid al-Hayess, [together] in Ammar al-Hakim's [National Iraqi] Alliance? Or to see a liberal Shiite like Iyad Allawi leading a team of Sunnis such as Tariq al-Hashimi and Osama al-Nujaifi? Even the current Prime Minister, whose opponents have branded as being sectarian, went to the elections today at the head of a heavyweight list of Sunnis and secularist Shiites, and his electoral list includes such figures as Sunni Islamist Sheikh Ali al-Hatim of the al-Anbar Awakening movement, Shiite Kurd Taher al-Feili, and Shiite secularist Mahdi al-Hafez. These examples clearly show the nature of the political development that has taken place in the political arena in Iraq, and the picture today is very different from that prior to the 2005 elections. During that time, sectarian and racial extremism were dominating the scene in a way that led to pessimism and fears for the future. The Sunnis were enclosed upon themselves in the Sunni Iraqi Accordance Front, while the religious Shiite parties were also joined together in one alliance; today such fronts and alliances have disintegrated. This development is natural, healthy, and necessary, and [will continue] if there is no military intervention, [electoral] disruption or large-scale vote tampering. The voters have discovered that religious leadership is not necessary for successful administration or political integrity, while in turn the candidates have discovered that sectarianism is not a permanent game and that both the Sunni and Shiite voters want electricity, clean water, and jobs. This is how - in the end - everybody has discovered that it is national interest that unites the voters. This is how democracy is useful to a multi-ethnic and multi-sect nation like Iraq. Interests, not sects, is what unites the citizens, and their needs, local services, improving their lives and providing them with security, is something that is more important than any historical or religious feuding. We do not want to say, even now, that the Iraqi citizens have reached political maturity, until after we see evidence of this, especially as these are only the second elections. However we can note that the Iraqi citizens' second electoral experience is today taking place with distinction with regards to the electoral lists and coalitions and the language of the political discourse. This is development that the Iraqis deserve to be congratulated on. There are no reasons for concern today with regards to who wins or loses the elections, for all the different coalitions and parties, with their names and programs, deserve to take the leadership position that is being [electorally] contested today. If there is any reason to fear, it is from the regional conflicts that are being played out in Iraq, particularly after the electoral results are revealed. Whether al-Maliki remains Prime Minister for another four years or whether Allawi or al-Jaafari or another comes to power, the country's foreign relations will remain hostage to a variety of circumstances. I hope that the countries in the region accept the fact that Iraq is on its way to complete independence and that the Iraqis have politically matured, and that it is in everyone's interests to deal with Iraq accordingly, rather than treating the country as a banana republic that can be threatened by terrorism or blackmailed by religious incitement or financial rewards. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Weapons for Aceh Militants Allegedly From Source on Java
http://www.thejakartaglobe.com/national/weapons-for-aceh-militants-allegedly-from-source-on-java/362611 March 08, 2010 Farouk Arnaz & Nurfika Osman Weapons for Aceh Militants Allegedly From Source on Java The new terrorist threat police are dealing with is apparently not limited to Aceh, as officers apprehended two suspects in Java over the weekend for allegedly supplying weapons to members of the armed militant group being hunted down in Aceh Besar, the National Police chief said on Monday. "We have detained two men in West Java and Jakarta," Gen. Bambang Hendarso Danuri told reporters. He said officers, including members of the National Police's Mobile Brigade (Brimob), were continuing to track down the group's networks outside Aceh, even as the manhunt inside the resource-rich province continued for dozens of members of the group in the heavily forested district of Aceh Besar. The manhunt at the end of February when police raided a suspected paramilitary training camp and found ammunition, rifles, books and jihad paraphernalia, and military uniforms. Bambang said police had yet to find evidence linking the armed group to the former separatist Free Aceh Movement (GAM). The staunchly Muslim province suffered nearly three decades of separatist conflict before a peace deal was struck in 2005. "We have already lost three of our best officers in a gun battle with the group [on Thursday]. We deployed 100 officers from Brimob following the exchange of gunfire," Bambang said, referring to last week's incident in Aceh Besar when officers searching for militants found five bodies, three of them police officers. Al Chaidar, a terrorism analyst in North Aceh, reiterated on Monday that he believed the armed group was linked to terrorist organization Jemaah Islamiyah, most likely from the "Banten faction." Al Chaidar added that members of the group were linked to the Darul Islam hard-line movement that sought to turn Indonesia into an Islamic state between 1942 and 1962. "This group most likely contains a mixture of DI followers and those who remain true to the ideology of Jemaah Islamiyah. Their purpose is to establish a pan-Islamic state," Al Chaidar told the Jakarta Globe on Monday. Established in 1949 by Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo in West Java, Darul Islam is a hard-line political movement. Sekarmadji's execution by the military in the 1960s officially ended the movement, but splinters of Darul Islam continue to exist. The ideology of the group is found within the teachings of JI. JI, however, wants to establish a pan-Islamic state in the Asean region, whereas DI wants to establish Negara Islam Indonesia, or an Indonesian Islamic state. Ansyaad Mbai, head of anti-terror efforts at the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs, reiterated on Monday that the militants found in Aceh were terrorists. "They are terrorist [suspects]. They have the same agenda as other terrorist groups, which is to create an Islamic state based on their beliefs. I believe they are connected with international terrorist networks," Ansyaad told Metro TV in a live interview. "Areas that were once conflict-ridden like Aceh are considered areas that would give such [militants] the most advantage in terms of paramilitary training. They [terrorists] find it easy to recruit new members and indoctrinate local citizens with their ideologies," Ansyaad said. "These [terrorists] are spreading terrorism via paramilitary training activities in Aceh in order to provoke the people in the country," he said. "Everyone knows that GAM was a separatist group and now they [terrorists] are using Aceh as their base camp so that people will think the terrorists are GAM. They [terrorists] want to trigger internal conflict and mislead us, trap us into leading people in the country to hate each other. Even though leaders of terrorist groups have been eliminated, the ideology remains alive. New leaders will be born." [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] American Al-Qaeda spokesman arrested
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=NTM3Mzc3OTU1 Headline News American Al-Qaeda spokesman arrested Published Date: March 08, 2010 KARACHI: The American-born spokesman for Al-Qaeda has been arrested by Pakistani intelligence officers in the southern city of Karachi, two officers and a government official said yesterday, the same day Adam Gadahn appeared in a video calling for violence. The arrest of Gadahn is a major victory in the US-led battle against Al-Qaeda and will be taken as a sign that Pakistan is cooperating more fully with Washington. It follows the recent detentions of several Afghan Taleban commanders in Karachi. Gadahn - who has often appeared in Al-Qaeda videos - was arrested in the sprawling southern metropolis in recent days, two officers who took part in the operation said. A senior government official also confirmed the arrest. They spoke on condition of anonymity because they were not authorized to release the information. Gadahn grew up on a goat farm in Riverside County, California, and converted to Islam at a mosque in nearby Orange County. He moved to Pakistan in 1998, according to the FBI, and is said to have attended an Al-Qaeda training camp six years later, serving as a translator and consultant for the group. He has been wanted by the FBI since 2004, and there is a $1 million reward for information leading to his arrest or conviction. The 31-year-old is known by various aliases including Yahya Majadin Adams and Azzam Al-Amriki. He has posted videos and messages calling for the destruction of the West and for strikes against targets in the United States. The most recent was posted yesterday, praising the US Army major charged with killing 13 people in Fort Hood, Texas, as a role model for other Muslims. A US court charged Gadahn with treason in 2006, making him the first American to face such a charge in more than 50 years. He could face the death penalty if convicted. He was also charged with two counts of providing material support to a designated foreign terrorist organization. Gadahn has appeared in more than half a dozen Al-Qaeda videos. The video released yesterday appeared to have been made after the end of the year, but it was unclear exactly when. In the 25-minute video posted on militant websites, Adam Gadahn described Maj Nidal Hasan as a pioneer who should serve as a role model for other Muslims, especially those serving Western militaries. "Brother Nidal is the ideal role-model for every repentant Muslim in the armies of the unbelievers and apostate regimes," he said. Gadahn was dressed in white robes and wearing a white turban as he called for attacks on what he described as "high-value targets". "You shouldn't make the mistake of thinking that military bases are the only high-value targets in America and the West. On the contrary, there are countless other strategic places, institutions and installations which, by striking, the Muslim can do major damage," he said, an assault rifle leaning up against a wall next to him. Hasan has been charged in the Nov 5 shooting that killed 13 people at Fort Hood. The 39-year-old Army psychiatrist remains paralyzed from the chest down after being shot by two civilian members of Fort Hood's police force. "Nidal Hasan is a pioneer, a trailblazer and a role-model who has opened a door, lit a path and shown the way forward for every Muslim who finds himself among the unbelievers," Gadahn said. In the latest video, Gadahn said those planning attacks did not need to use only firearms like Hasan, but could use other weapons. "As the blessed operations of September 11th showed, a little imagination and planning and a limited budget can turn almost anything into a deadly, effective and convenient weapon." Gadahn said fighters should target mass transportation systems in the West and also wreak havoc "by killing or capturing people in government, industry and the media. He recommended finding ways to shake "consumer confidence and stifle spending" and noted that even unsuccessful attacks, such as the failed attempt to bomb a US airliner on Christmas Day, can bring major cities to a halt. "I am calling on every honest and vigilant Muslim in the countries of the Zionist-Crusader alliance in general and America, Britain and Israel in particular to prepare to play his due role in responding to and repelling the aggression of the enemies of Islam," Gadahn said. Dawud Walid, the executive director of the Michigan chapter of the Council on American-Islamic Relations in Southfield, Michigan, condemned Gadahn's call for violence, calling it a "desperate" attempt by Al-Qaeda's spokesman to provoke bloodshed within the US. Walid, a Navy veteran, said Muslims have honorably served in the American military will be unimpressed by Al-Qaeda's message aimed at their ranks. "We thoroughly repudiate and condemn his statement and what we believe are his failed attempts to inc
[ppiindia] Jurucakap al-Qaeda ditangkap
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0309&pub=Utusan_Malaysia&sec=Luar_Negara&pg=lu_08.htm Jurucakap al-Qaeda ditangkap KARACHI 8 Mac - Ejen keselamatan Pakistan menangkap seorang jurucakap al-Qaeda warga Amerika Syarikat (AS) yang dikehendaki atas tuduhan mengkhianat di AS kerana mengancam untuk melancarkan serangan jika tuntutan rangkaian militan tersebut tidak dipenuhi. Penangkapan Adam Gadahn, lelaki kelahiran California yang memeluk Islam, diumumkan oleh pegawai keselamatan Pakistan semalam, sehari selepas dia menyiarkan rakaman video menyeru umat Islam di AS supaya melancarkan serangan bagi merosakkan ekonomi kuasa besar itu. Gadahn, awal 30-an, adalah anggota terbaru di kalangan beberapa militan yang ditangkap di Pakistan, sekutu penting AS dalam kempen memerangi keganasan. Penangkapannya meningkatkan harapan agar tindakan lebih bersepadu dapat diambil terhadap pejuang Taliban dan al-Qaeda di Afghanistan ketika tentera AS dan sekutunya memerangi militan di kawasan sempadan negara itu. Gadahn ditangkap di pinggir selatan Karachi bersama dua rakannya baru-baru ini, kata dua ejen keselamatan Pakistan. Dia terlibat dengan sayap media al-Qaeda yang dikenali sebagai as-Sahab dan muncul dalam siaran videonya dengan memakai jubah dan serban untuk memberi amaran kepada AS mengenai serangan yang bakal dihadapinya jika tuntutan al-Qaeda tidak ditunaikan. Dalam rakaman video yang disiarkan di laman web militan semalam, Gadahn memuji Nidal Hassan iaitu doktor tentera AS yang membunuh 13 orang di pangkalan tentera Fort Hood di Texas pada November lalu. Biro Siasatan Persekutuan (FBI) mahu menyoal siasat Gadahn sejak Mei 2004 dan kerajaan AS menawarkan hadiah wang tunai sebanyak AS$1 juta (RM3.4 juta) bagi maklumat yang boleh membawa kepada penangkapannya. Gadahn yang berasal daripada sebuah keluarga Yahudi-Kristian memeluk Islam sewaktu berusia 17 tahun dan berpindah ke Pakistan beberapa tahun kemudian. Dia sebelum ini dikenali sebagai Adam Pearlman dan membesar di sebuah ladang kambing di luar Los Angeles. - Reuters [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Papua Tribe Files $32b Lawsuit Against Freeport
http://www.thejakartaglobe.com/home/papua-tribe-files-32b-lawsuit-against-freeport/362747 March 08, 2010 Heru Andriyanto Freeport McMoRan operates this mine in Papua. (AFP Photo) Papua Tribe Files $32b Lawsuit Against Freeport Papua's Amungme tribe on Monday lodged a new class-action lawsuit against US mining giant Freeport-McMoRan seeking $32.5 billion in material and non-material damages for the alleged illegal acquisition of its ancestral land. The action, filed at the South Jakarta District Court, came after an initial lawsuit filed last August collapsed and a second attempt to sue the company received no response in October. "Previously, our lawsuit covered illegal land acquisition, environmental damage and human rights violations. This time, we have broken down our lawsuit and will first focus on land acquisition," Titus Natkime, a lawyer for the tribe, told the Jakarta Globe. "Next month, we may file new cases of environmental damage and rights violations." Monday's lawsuit was directed at the company's local unit, PT Freeport Indonesia, the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Papua governor. The tribe is demanding Freeport pay $2.5 billion in material damages and $30 billion in non-material damages for the 2.6 million hectares of land on which the mine is located in Timika, Mimika district, said another lawyer, Jhonson Panjaitan. The tribe claims the land was illegally acquired. "The forcible acquisition [of land] beginning in 1969 was made without the approval of the Amungme tribe, which is the traditional owner of the land, and the government never asked for the tribe's permission in allowing the acquisition," Jhonson said at the court. The lawsuit was lodged at the South Jakarta District Court because Freeport's representative office is located in the court's jurisdiction. "We also reported this case to the National Human Rights Commission," Jhonson said. The lawyers represent about 90 Amungme tribe members who live in the lowlands of a mountainous area in Mimika district, where Freeport operates its massive copper and gold mine. Unlike last year's lawsuit, the latest suit does not name PT Indocopper Investama, previously a Bakrie group company that reportedly owns a 9.36 percent stake in Freeport Indonesia. Freeport responded to Monday's court filing the same way it has to earlier legal actions against the company. "Previous lawsuits against Freeport making similar baseless environmental and human rights claims have been dismissed in both Indonesian and United States courts due to the inability of the plaintiffs to present facts to support their allegations," Budiman Moerdijat, Freeport Indonesia's manager of corporate communications, told the Globe in an e-mail. Budiman said that Freeport had abided by all the existing laws and government regulations on land ownership and had become a pioneer among multinational companies related to the issue. He added that the company and the Amungme and Kamoro tribes had reached several agreements on land issues and that the company had sponsored various development programs to improve the prosperity of residents living near its mine. The company has said that it established a land rights trust fund in 2001 for the Amungme and Kamoro tribes, to which it had contributed $27 million through 2008, with a plan to make contributions of $1 million annually. Related articles Papua, Indonesia Eye Stakes in Freeport 8:54 PM 04/03/2010 Ambush In Papua Sparks Manhunt 12:04 AM 25/01/2010 Soldier Wounded in Attack Near Freeport Mine 10:20 PM 22/10/2009 Papua Attacks Aim to Provoke Rights Abuses, Military Says 11:07 PM 20/08/2009 Freeport Dismisses Papua Tribe Lawsuit as 'Baseless' 9:01 PM 09/08/2009 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Muslim Women in US Protest Segregation in Mosque
http://www.thejakartaglobe.com/home/muslim-women-in-us-protest-segregation-in-mosque/362607 March 08, 2010 Muslim Women in US Protest Segregation in Mosque Washington. A group of Muslim women risked arrest on Sunday as they sought to pray in the main area of the Islamic Center of Washington - an area ordinarily reserved exclusively for men. "Wooden barriers have to be taken down and women have to be allowed to join, to pray behind the men in the main praying area. That's our request," said Fatima Thompson, an American Muslim who converted to the faith 18 years ago. "We are against gender segregation, against the fact that women are put aside or in a totally different room at the mosque," added Thompson, who led the group of female protestors, all self-identified progressive Muslims. The Sunday protest was the second time women have sought to share the main prayer area at the mosque in Washington DC, after a group of 20 women first tried in February. "The general issue we are pushing is gender segregation and the ramifications it fosters. It's not healthy, and not reflective of our society here. It's very reflective of very restrictive, ultra orthodox societies," Thompson added. Their hair covered with head scarves, the group of six women entered the mosque's prayer area via the main door usually reserved for men and walked through to the room where around 20 men had already arrived. Women and children ordinarily enter the Washington mosque, located in the city's embassy district, through a small door hidden behind a screen. "If you are black in this country they can't tell you to sit in a corner but if you are a woman they can," said Asra Nomani, a Muslim feminist who has participated in similar protests elsewhere in the United States. The imam presiding over the prayer interrupted proceedings to announce by microphone: "We are going to wait, because some people came to disturb the prayer, until the police come and take care of this issue." Within minutes, three police officers arrived and told the women to leave or face arrest. "In Indonesia where I'm from, it's not the way we pray," said one woman, who declined to give her name, of the segregated prayer setup. "I want to make them think about it and make some change," she added. "We may not get to see that in our lifetime but we do that for our daughters," said Jannah Hannah, who converted to Islam 25 years ago and said she would continue to fight for shared prayer space. The group of women agreed to leave the mosque, but performed their prayers on the street outside, facing the metal gates of the building as police looked on. Agence France-Presse [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] PDI-P Lawmaker Goes on Trial in Bank Indonesia Vote-Buying Case
Refleksi : Kalau ahli bin penasehat hukum terima sogokan, apalagi yang bisa diharapakan? http://www.thejakartaglobe.com/home/pdi-p-lawmaker-goes-on-trial-in-bank-indonesia-vote-buying-case/362780 March 09, 2010 Nivell Rayda Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) lawmaker Dudhie Makmum Murod at the Anti-Corruption Court in Jakarta. Dudhie is being tried for allegedly accepting bribes in connection with the election of a Bank Indonesia deputy governor. (JG Photo/Afriadi Hikmal) PDI-P Lawmaker Goes on Trial in Bank Indonesia Vote-Buying Case Sitting lawmaker Dudhie Makmun Murod went on trial at the Anti-Corruption Court in Jakarta on Monday for his alleged role in a Rp 24 billion ($2.6 million) bribery case linked to the appointment of a central bank senior deputy governor in 2004. The House of Representatives member from the opposition Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) is accused of distributing Rp 9.8 billion to 18 fellow party members serving on House Commission IX, which at that time oversaw financial and banking affairs, in return for voting economist Miranda Goeltom into the Bank Indonesia post. Miranda was also backed by dozens of lawmakers from three other party factions - who were also alleged to have taken bribes - and enjoyed a landslide victory with 41 votes from the 51-member House commission. Former lawmakers Hamka Yandhu of the Golkar Party and Udju Djuhaeri from the Police and Military faction, as well as sitting United Development Party (PPP) lawmaker Endin Soefihara, are now awaiting trial for allegedly distributing the bribe money to their respective faction members. Dudhie, who claims he's a scapegoat and last month vowed to drag down fellow PDI-P lawmakers with him, could face up to five years in prison if convicted. "Shortly after voting for Miranda on June 8, 2004, the defendant was asked by fellow party member Panda Nababan to meet a man identified as Ahmad Hakim Safari, also known as Arie Malangjudo, at Bebek Bali restaurant in the Senayan area of South Jakarta," lead prosecutor Muhammad Rum told the court. The prosecution, from the Corruption Eradication Commission (KPK), alleged that Dudhie went to the restaurant to receive the bribe in the form of traveler's checks issued by Bank International Indonesia that originated from businesswoman Nunun Nurbaeti Daradjatun, wife of former National Police deputy chief Adang Daradjatun. Nunun's lawyer, Partahi Sihombing, acknowledged on Monday that Ahmad was an aide to the businesswoman, but said he had not acted on his client's behalf. Ahmad "is not just any man, he knows many politicians and lawmakers," Sihombing said. "Nunun has pointedly denied that she distributed bribe money," he said. The prosecution alleged that Ahmad gave Dudhie a red envelope containing traveler's checks meant for PDI-P lawmakers, each of whom allegedly received between Rp 350 million and Rp 1.45 billion. The prosecution also said Ahmad had yellow, green and white envelopes - PDI-P, Golkar and PPP's party colors are red, yellow and green, respectively. "The defendant kept Rp 500 million for himself," Rum said. Among the PDI-P lawmakers said to have accepted bribes were senior party members Panda Nababan and Agus Condro Prayitno, who were the first to admit involvement to KPK investigators. Agus, who was immediately thrown out of the PDI-P after blowing the whistle on his fellow party members, welcomed the start of Dudhie's trial. "The KPK must resolve the case and bring Panda and Tjahjo to justice," he said, referring to PDI-P secretary general Tjahjo Kumolo. The prosecution said that Tjahjo played a central role in the bribery by instructing every PDI-P lawmaker to vote for Goeltom during a meeting at the Dharmawangsa Hotel in South Jakarta on May 29. Dudhie's lawyer, Amir Karyatin, said the defense would not challenge the indictment. "We want the case to be over quickly. My client is willing to cooperate," Amir said. "Dudhie is just a victim. The trial will reveal who the real mastermind is." [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Indonesia's Image as Corrupt Worsens
Hidup koruptor NKRI http://www.thejakartaglobe.com/analysis/indonesias-image-as-corrupt-worsens/362667 March 08, 2010 Bloomberg, JG Indonesia's Image as Corrupt Worsens Indonesia has overtaken Cambodia as the most corrupt country in the Asia-Pacific region in the eyes of business executives, according to an annual survey by Political & Economic Risk Consultancy, a Hong Kong-based risk analysis firm. "The perception that corruption is especially bad in Indonesia will make it more difficult for the country to attract foreign direct investment," the PERC report said. "The absolute level of corruption in Indonesia might not be any worse than in any other Asian country," it said. Indonesia was seen as the second-most corrupt country in the survey last year. Executives saw Singapore as the least corrupt country this year, according to the poll that covered 14 countries as well as Hong Kong and Macau. Indonesia's ranking may have fallen because "corruption has been more politicized than perhaps in any other country in the region," PERC's report said. "Corruption has become a charge being used by corrupt people to protect themselves and to stifle reform." The House of Representatives vo ted last week for a criminal probe of Vice President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati for their roles in the bailout of PT Bank Century. The move may set back the agenda of President Susilo Bambang Yudhoyono, who won a second five-year term last year partly on the strength of his drive to eliminate graft. The report surveyed 2,174 "middle and senior business executives" in Asia, the United States and Australia. Responding to the survey, Sri Mulyani vowed the government would continue to push its ongoing reforms. "To improve our reputation and the performance of public institutions is not an easy job," she said. "But we remain committed to bureaucratic reform and will try to fill the news with positive news about Indonesia, about reform, about the improvement of public services and about our commitment to integrity in carrying out reform." However, Djimanto, the secretary general of the Indonesian Employers Association (Apindo), claimed the PERC survey was too "subjective" because it only surveyed business executives. "Therefore the survey is only a perception of certain people," he said. After Indonesia and Cambodia, the Philippines, India, Thailand and Vietnam were seen as the most corrupt by PERC, and Australia, Hong Kong, the United States and Japan were seen as the least corrupt countries following Singapore. Indonesia's Investment Coordinating Board (BKPM) is targeting an increase in foreign direct investment of up to 15 percent this year from about $10.7 billion last year. Related articles Money Talks on The Campaign Trail for the Poor 4:52 PM 06/07/2009 A Passport With a Nod and a Wink 5:29 PM 05/07/2009 PDI-P Lawmaker Goes on Trial in Bank Indonesia Vote-Buying Case 12:25 AM 09/03/2010 Multiple Salaries Lead to Graft by Indonesian Officials, KPK Says 10:04 PM 17/02/2010 KPK Promises to Name Lawmakers Involved in Rp 24b BI Bribery Case 10:02 AM 11/02/2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Women's reservation bill stumbles on Women's Day
http://www.hindustantimes.com/newdelhi/Women-s-reservation-bill-stumbles-on-Women-s-Day/516719/H1-Article1-516693.aspx Women's reservation bill stumbles on Women's Day Indo-Asian News Service New Delhi, March 08, 2010 The 13-year rocky passage of a bill to politically empower Indian women got blocked yet again when a "handful" of stubborn MPs, terming the legislation elitist, exercised both muscle and vocal chords to ensure that it did not get passed on International Women's Day. The deadlock put the government of Prime Minister Manmohan Singh on the defensive as the two regional parties - the Samajwadi Party and the Rashtriya Janata Dal with their support base in the Hindi heartland - threatened to withdraw support from the government accusing it of trampling on the interests of "women belonging to minorities, Dalits and backward class". The support withdrawal will not result in the fall of the government but will make its majority slim in the 543-member Lok Sabha, the house of the people. The historic bill, first introduced in 1996 that promises to reserve 33 per cent of legislative seats for women in the country was moved in the Rajya Sabha, the upper house, amid unruly scenes as a dozen members opposing it tore up the document and hurled the pieces at chairman Hamid Ansari before forcing a fifth adjournment of the day. This happened on a day when both houses assembled to the call to "celebrate and honour women" and include them in the decision making process to mark Women's Day being observed worldwide. The controversial bill - for which the ruling United Progress Alliance (UPA) has support of numbers from the opposition Bhartiya Janata Party (BJP) and the Communists but opposition from the northern regional parties - faced repeated opposition in the two houses, though it was taken up for consideration only in the Rajya Sabha on Monday. The bill is now expected to be taken up for voting on Tuesday amid reports that Manmohan Singh has called an all-party meeting to arrive at a possible consensus. The government seems to have been caught completely unprepared by Monday's turn of events as a huge buzz had been created in the media and outside over the imminent passage of the bill that was trumpeted as one of the signal acts of the government. The bill, if it became a law, promised to politically empower women in a way that few countries could boast of and one that would have radically transformed the way politics was practised. But the anti-bill lobby, headed by the Yadav chieftains, Mulayam Singh Yadav of the SP and Lalu Prasad (Yadav) of the RJD, both former chief ministers, had come well prepared as they mounted not just vocal but physical opposition to the bill while threatening not just withdrawal of support to the government but "political war" if the government went ahead with it. "We will use our democratic rights fully whatever the consequences. This is a political dacoity. It won't be tolerated," Lalu Prasad thundered to reporters. The Janata Dal-United (JD-U) is split over the support to the bill with a section loyal to Bihar Chief Minister Nitish Kumar signalling its intention to back the legislation. With the fate of the bill appearing to hang in the balance and questions being asked if the government had got cold feet over it, Law Minister M. Veerappa Moily assured in the evening: "We have a majority of 200 and we could have passed the bill. But a bill of this nature, which will have a historical importance and have important implications and seeks constitution ammendment cannot be bulldozed. "We need a healthy debate. It is listed for consideration tomorrow (Tuesday). There was a lot of 'hungama' (ruckus) today which was totally uncalled for," he told reporters after the Rajya Sabha was adjourned. The Congress slammed a "handful" of opposition members for their "churlish" attempts to derail the bill but said the government was determined to pass it. "The present reservation bill is a subject where the only question is when and not if. It's an idea whose time has come and the inevitable cannot be postponed," he added. "Despite all the churlish attempts to the contrary, something which would and will make India, the Indian womanhood and Indian democracy proud, is being turned by a bare handful of persons into the shame of democracy," spokesman Abhishek Singhvi said. Both the BJP and Communists have promised support but criticised the government on floor management and for not anticipating the nature of the opposition. Brinda Karat, leader of the Communist Party of India-Marxist, said the government should have ensured the house chairman's dignity and said "there were enough women MPs who could have circled and protected the chairman if the government had only planned in time." The bill has otherwise found wide support from India's diverse social and intellectual spectrum. The Centre for Social Research (CS
[ppiindia] Women, their rights, and nothing less
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\03\08\story_8-3-2010_pg3_1 Monday, March 08, 2010 Editorial: Women, their rights, and nothing less March 8 is celebrated as the International Women's Day worldwide. This day holds special significance as it highlights the plight of women all over the world. Women may have come a long way from when they initially started the women's movement in the early 1900s but even today their plight is far from over. Though many developed nations have accorded equal status to women as that of men, most of the developing countries lag far behind in this arena. Pakistan is a glaring example of how women are still struggling to get accepted as human beings and not just mere chattel. "The true republic - men, their rights and nothing more; women, their rights and nothing less," was the motto of renowned women's rights activist Susan B Anthony's weekly journal, The Revolution, in the 19th century. These words still hold true for many societies in the 21st century, particularly Pakistani society. Pakistan got its independence in 1947. Sixty-three years down the line and our women are still not free from misogynist chains. It is no secret that ours is a patriarchal society. Customs worse than those practiced in the Stone Age are still a norm in Pakistan. Karo kari (honour killings), vinni and swara (exchange of women, especially young girls, to settle feuds), Quran marriages, female foeticide, gang rapes, child marriage, female slavery are but the tip of an iceberg of the barbaric traditions prevalent in our country. The laws in this 'land of the pure' do not give sufficient protection to women. Such is the sorry state of affairs that the police refuse to lodge FIRs in cases of domestic violence; a rape victim suffers silently just so that she is not outlawed by society; a divorcee is looked down upon and treated as 'fair game' by all and sundry of the male species; a widow's remarriage is a taboo subject, among other things. Women's rights activists have been advocating and lobbying to eliminate social practices that perpetuate violence against women and have brought them up as issues of national debate. They have succeeded in getting some sections of Ziaul Haq's anti-women laws in the Hudood Ordinances repealed but there is a long way to go before Zia's legacy can be reversed. The so-called guardians of Islam have been at the forefront of subjugating women's rights. They refuse to allow girls to study or work. These mullahs have themselves forgotten the true message of Islam, which was to liberate women and give them inheritance rights and equality. Women in Pakistan have long fought for the inclusion of their rights in all facets of society. Years of struggle by the Pakistani women have borne some fruit in the shape of high representation of women in parliament, Women's Protection Act, Protection Against Harassment at Workplace Act and other laws protecting the rights of women. But these are just preliminary measures. We need to hit at the root of the problem and demolish the structures that give rise to gender discrimination. In addition to spreading education and creating awareness, the government should introduce practical and effective laws to abolish the base on which discrimination thrives. It is heartening to see more and more Pakistani women getting education and working. This will go a long way in changing the patriarchal mindset. On this day, the appropriate would be: "Women of the world unite; you have nothing to lose but your chains!" * Second Editorial: Balochistan's forgotten children The images projected on television screens nationwide, communicating the agony of diseased children from the Dhadar area of Balochistan, have touched a nerve with just about everyone. Disfigured beyond belief, many questions have risen as to how this horrifying illness has taken root in the first place and how, only now, we have taken notice. Picking up on this story sometime back, the media has once again proved to be the only mechanism that makes concerned authorities get up and actually do their job. Now that broadcasting networks are replaying the story, specific measures have been taken to chalk out a contingency plan. Only when the media steps in and the whole country becomes aware and, consequently, questions the government's responsibility; is it only then that steps will be taken? Two teams of doctors have been sent to the district to assess the nature of the disease, and they have been - more or less - struck dumbfounded. Considering the limited research involved in diagnostic medicine in the country, it is not surprising that the doctors have announced a broadly sweeping interpretation. Alleged to be a rare type of photosensitivity disorder, initial blood samples have been sent to a UK laboratory for further analysis. Our local doctors have also speculated that the ailment is spread indiscriminately
[ppiindia] The struggle of being a woman journalist in Saudi Arabia
http://arabnews.com/saudiarabia/article27224.ece The struggle of being a woman journalist in Saudi Arabia UPHILL BATTLE: A Saudi journalist observes a drill at a military base in Riyadh in this file photo. (AFP) By FATIMA SIDIYA | ARAB NEWS Published: Mar 8, 2010 00:36 Updated: Mar 8, 2010 00:54 JEDDAH: The difficulties women journalists face in reporting an event in Saudi Arabia illustrates the wider difficulties experienced by women in the Kingdom. It starts with the press release. They arrive in abundance announcing outside events, seminars or conferences. But the press release does not mention that women should not attend them. Many women journalists have been stopped at the entrance or told to leave and get what they need by phone or email. Manal Humaidan, a reporter at Al-Sharq Al-Awsat newspaper, said she was once assigned to an education event before the organizer told her only men were allowed. Humaidan said she tried to explain that her newspaper had sent a reporter without taking gender into account. "He was not cooperative so I spoke to my boss who called him and criticized his attitude. The organizer called me back apologizing and was willing to cooperate. He had to hear a voice of a man to know I was serious and there to work." Humaidan who has experienced similar incidents before, said that the support that women reporters receive from their employers is essential in terms of their productivity. Humaidan said these incidents happen because of a general stereotype that women journalists do not cover events that are not clearly attached to female concerns. "We face other problems that are common between reporters of both genders, which is a lack of cooperation and transparency. There is still that fear of the media." Humaidan said another potential problem is transport. "I call up a driver to drop me at events that are prescheduled. But for events that pop up at the last minute, I am often too late for them because I am still waiting for a driver." It is not only fieldwork that presents challenges, says fellow journalist Omaima Sanad. Sanad could not get a comment from a sheikh for a story she was working on. "When he heard my voice he was not willing to speak. Plus he started preaching because I am working as a journalist." She said a lack of cooperation from women was among the problems she faced. "Female officials give us a hard time. They are not always available, and if they speak they will not tell you anything that is meaningful or useful for the story." Sanad believes that it is actually not women who are restricted if they are segregated from men at events. "Men are the ones who are restricted in one section. We always insist to go and meet contacts and exchange business cards in the men's section. So basically it is men who are prevented from going to the women's section," she said. Women reporters from Arab News experienced considerable difficulties at two recent events. One reporter arrived at a press event only to be told by security guards that the women's event had moved to another location, which required a 45-minute trip across town. However, on arrival the guards told Arab News that women were not allowed in. After an exhausting but frank discussion, the guards finally accepted that the reporter was there legitimately and was let in. So far so good. However, another security guard refused to let her into the main hall where the event was taking place. She was asked to go to the women's entrance where another guard refused to let her in. The reporter pointed out that there were already women participating in the event before the guards finally relented. A couple of days later at another event, two Arab News reporters were allowed into the women's section but were not allowed to meet officials or interview them on site. No provision had been made for women, only for men, they were told. So the reporters had to go outside onto the street to facilitate interviews with officials. There is of course an easy way out. Women journalists could just stay in the office and rewrite press releases. Perhaps that is what the public relations people want. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Cash-strapped al-Qaeda bends Koran to find funds
http://www.smh.com.au/world/cashstrapped-alqaeda-bends-koran-to-find-funds-20100307-pqna.html Cash-strapped al-Qaeda bends Koran to find funds PHILIP SHERWELL March 8, 2010 THE three al-Qaeda agents assured the Colombians that they would have no problem moving their shipment of European-bound cocaine through the Islamist badlands of the Sahara. As supporters of the terrorist organisation's North African branch, they would guarantee shipment of the drugs through territory they controlled - so long as they were paid a fee of $2000 ($2200) per kilo. The trio, all from the impoverished desert nation of Mali, thought they were setting up a deal with representatives of Colombia's Marxist FARC guerrillas to smuggle up to a tonne of cocaine. In fact they were speaking to informants for the US Drug Enforcement Administration who secretly taped the meeting in Ghana in a sting operation in December. The three men, who were recorded on tape saying that they were levying ''taxes'' on the terrorist group's behalf, were arrested and extradited to New York, where they are now fighting drug and terrorism charges. Anti-terrorism officials believe the case may be a landmark in the battle against al-Qaeda: it is the first time that anyone linked to the group has faced prosecution for its newest moneyspinning activity, narco-terrorism. The $A2.2 million proceeds would have been a significant cash injection at a time when al-Qaeda is trying to develop new methods of raising money. Across the world, al-Qaeda is turning to drug smuggling and stepping up kidnapping and extortion to plug the gap in its finances caused by a crackdown on its original sources of cash. The trend raises the prospect of a surge in illegal drugs entering the West. When the terrorist group began its activities more than a decade ago, it did not need to resort to criminal activities of a kind which might offend the strict Koranic principles proclaimed by its founder, Osama bin Laden. Deep-pocketed donors, in countries such as Saudi Arabia, and Islamic charities throughout the Middle East, channelled the cash needed to bankroll bin Laden's drive to create a caliphate across the region. Bin Laden's group had previously been able to rely on wheeler-dealers, such as Abdul al Hamid al-Mujil, to solicit donations to the cause of holy war. The 60-year-old Saudi was a regular visitor to Afghanistan during the 1990s and on friendly terms with bin Laden. But in August 2006, Mujil and the Philippine and Indonesian branches of the International Islamic Relief Organisation, which he headed, were designated by the US Treasury as financiers of terrorism. UN member states froze his assets and Saudi Arabia restricted the flow of funds from the charity. Deprived of his largesse, groups such as al-Qaeda in the Islamic Maghreb (the Arabic name for North Africa) are turning to international crime to provide their cash flow. And for bin Laden, that represents a dilemma. At first he did not want al-Qaeda to dirty its hands with the drug trade. But he apparently was won around by a combination of fiscal necessity and the argument, often voiced on jihadist websites, that the drug trade weakens Western ''infidels'' by feeding their sinful addictions. Al-Qaeda is ''in its weakest financial condition in several years, and as a result, its influence is waning'', David Cohen, the assistant US treasury secretary for terrorist financing and financial crimes, told an audience last October. But he warned that it was too soon for ''victory laps''. Telegraph, London Ads by Google [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Chile's looters give back stolen goods
Rfeleksi: Mungkinkah contoh seperti ini ditiru, teristimewa bagi para petinggi NKRI baik sipil maupun militer? http://www.smh.com.au/world/chiles-looters-give-back-stolen-goods-20100308-psvy.html Chile's looters give back stolen goods EVA VERGARA March 9, 2010 Coming clean...MIchelle Bachelet at police headquarters in Concepcion with returned white goods. Photo: AFP CONCEPCION: The officers came with loudspeakers to impoverished neighbourhoods near the epicentre of Chile's devastating earthquake, warning looters to return what they stole or face police raids. And so they did, depositing everything from mattresses to refrigerators and flat-screen TVs. It took 35 truckloads to recover it all. Together with looted merchandise recovered by police, the material is worth nearly $2.22 million, officers said. Touring a police gymnasium full of the recovered goods on Sunday, the President, Michelle Bachelet, called the looting one of ''the other aftershocks of this tragic earthquake'', and vowed that those responsible would feel the full weight of the law: prison terms of two to five years. ''These are items that have nothing to do with survival - they reflect the moral damage of the people, some of whom came just to find things they could make money from,'' she said, adding that the government would also prosecute anyone responsible for price speculation in the disaster area. Thousands of quake survivors participated in the looting, which began only hours after the devastating earthquake and grew to include grandmothers and small children. Outnumbered police could only stand and watch, urging people to take only the food they needed, until soldiers arrived and restored order. The looting hampered rescue and recovery efforts by distracting firefighters and police and deeply wounded the national pride of Chileans who yearn to be considered part of the First World. ''The damage it caused [to Chile's international image] is lamentable. Now they'll throw all of us in the same bag,'' said Juan Lagos Rosales, a construction worker forced to sleep in a tent with his wife and infant daughter outside their damaged house. Some excuse the looting as a natural result of the yawning wealth gap in Chile, where the poor are exposed to expensive consumer goods without any ability to buy them. When the earthquake shattered store windows, the temptation was too great, said the Reverend Luis Figueroa Vinet of the Our Lady of the Snows cathedral in Concepcion. ''The pig isn't guilty for what poverty brings,'' he said, invoking a colourful Chilean adage about inequality. Associated Press [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Experts warn species loss is unnatural
Refleksi : Di NKRI, mungkin dalam waktu tak lama lagi harimau Sumatera, bergitupun gajah, orang utang akan punah seperti juga burung Kakatua di pulau Ceram [Maluku], belum lagi dihitung jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna, misalnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari pendudk pedesaan dan pengobatan. Hal in bisa terjadi karena diadakan perusakan hutan untuk mengejar keuntungan bagi segelintir kaum berkuasa dan konco-konco mereka dalam dan luarnegeri. http://www.theage.com.au/world/experts-warn-species-loss-is-unnatural-20100308-psre.html Experts warn species loss is unnatural JULIETTE JOWIT, LONDON March 9, 2010 FOR the first time since the dinosaurs disappeared, animals and plants are being driven to extinction faster than new species can evolve, an expert on biodiversity has warned. Conservation experts have already signalled that the world is in the grip of the ''sixth great extinction'' of species, driven by the destruction of natural habitats, hunting, the spread of alien predators and disease, and climate change. However, until recently it had been hoped that the rate at which new species were evolving could keep pace with the loss of diversity. But that point had almost certainly been crossed, said Simon Stuart, chairman of the Species Survival Commission for the International Union for the Conservation of Nature - the body that officially declares species threatened or extinct. ''Measuring the rate at which new species evolve is difficult, but there's no question that the current extinction rates are faster than that; I think it's inevitable,'' Dr Stuart said. He was speaking before the release of two reports this week on the state of wildlife in Britain and Europe. The conservation union created shockwaves with an assessment of the world's biodiversity in 2004 that calculated the rate of extinction had reached 100 to 1000 times that suggested by fossil records before humans. No formal calculations have been published since, but conservationists agree the rate of loss has increased. Dr Stuart said it was possible dramatic predictions of experts such as Harvard biologist E. O. Wilson that in two decades the rate of loss could reach 10,000 times the background rate - which is 10 species in every million per year - could be right. ''All the evidence is he's right,'' Dr Stuart said. ''Some people claim it already is that . things can only have deteriorated because the drivers of the losses, such as habitat loss and climate change, are all getting worse. But we haven't measured extinction rates again since 2004, and because our current estimates contain a tenfold range, there has to be a very big deterioration or improvement to pick up a change.'' Extinction is part of the evolution of life, and only 2-4 per cent of the species that have ever lived on Earth are thought to be alive today. However, fossil records suggest that for most of the planet's 3.5-billion-year history, the rate of loss may have been about one in every million species each year. Only 869 extinctions have been formally recorded since 1500, because scientists have described fewer than 2 million of an estimated 5-30 million species around the world, and have assessed the conservation status of only 3 per cent of those. The global extinction rate is extrapolated from the rate among known species. In this way, the conservation union calculated in 2004 that the loss had risen to 100-1000 per million species each year, a situation comparable to the five previous mass extinctions - the last of which was when the dinosaurs were wiped out about 65 million years ago. Critics, including the author of The Skeptical Environmentalist, Bjorn Lomborg, argue that because such figures rely on so many estimates, the margins of error make them unreliable. Dr Stuart said the union's figure was likely to be an underestimate of the problem, because scientists are reluctant to declare species extinct even when they have sometimes not been seen for decades, and because few of the world's plants, fungi and invertebrates have been formally recorded and assessed. Swedish scientists had already warned that anything over 10 times the background rate of extinction was above the limit if the world was to be safe for humans, Dr Stuart said. ''No one's claiming it's as small as 10 times. The only thing we're certain about is the extent is way beyond what's natural and it's getting worse.'' Many more species are discovered every year than are recorded extinct, but these ''new'' plants and animals are existing species found by humans for the first time. The union has also listed 208 species as ''possibly extinct''. Nearly 17,300 species are considered under threat. These include one in
[ppiindia] Tahajud menjernihkan Hati
Tahajud menjernihkan Hati By: agussyafii Sholat merupakan tiang agama. Sholat sunah yang utama adalah sholat tahajud (HR. Muslim). Agar melaksanakan sholat tahajud dengan konsisten kita selalu berhadapan dengan dingin air dan malasnya bangun dari tempat tidur. Itulah sebabnya sholat tahajud lebih utama daripada sholat sunah lainnya. Sholat ditengah malam hari lebih membawa suasana kekhusyukan, kehusyukan dalam sholat muncul pada batin yang juga mencerminkan pada hatinya. Hati yang jernih maka memancar pada perilaku kehidupan sehari-hari yang penuh cinta dan kasih sayang serta memiliki kepekaan terhadap penderitaan pada diri orang lain. Namun bila hati sibuk memperturutkan pada hawa nafsunya maka hatinya menjadi hitam legam, mudah marah, tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta tidak peduli kepada penderitaan orang lain. Keadaan jiwa yang tenang, tunduk dan rendah hati merupakan pengaruh dari kehusyukan dalam tahajud maka penglihatan, pendengaran, kepala dan wajah serta semua anggota tubuh akan lebih tunduk kepada Ilahi Robbi. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah berdoa dalam rukuknya, ' Telinga, mata, sumsum dan tulangku semua tunduk kepadaMu.' (HR. Muslim dan ABu dawud). Itulah salahsatu manfaat dari sholat tahajud yaitu menjernihkan hati kita sehingga menyegarkan tubuh dan pikiran kita menjadi lebih bersemangat untuk beraktifitas dipagi hari. Sholat tahajud..Yuk! Wassalam, agussyafii --- Tulisan ini dibuat dalam rangka kampanye program Kegiatan 'Muhasabah Amalia (MUSA)' Hari Ahad, Tanggal 18 April 2010 Di Rumah Amalia. Kirimkan dukungan dan partisipasi anda di http://www.facebook.com/agussyafii, http://www.facebook.com/agussyafii atau http://agussyafii.blogspot.com/, http://www.twitter.com/agussyafii atau sms di 087 8777 12 431 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Fw:DEMOKRASI SANTUN A´LA PRESIDEN SBY.
From: Roeslan Cc: suara-minori...@googlegroups.com Date: Sunday, March 7, 2010, 4:02 PM ATAS NAMA “DEMOKRASI SANTUN“ PRESIDEN SBY MENENTANG KEPUTUSAN MAYORITAS SIDANG PARIPURNA DPR YANG MENYALAHKAN KEBIJAKAN BAILOUT BANK CENTURY. Dalam kekuasaan yang didominasi oleh Partai Demokrat yang dinakodai oleh prsiden SBY, Indonesia berdiri pada landasan kehidupan Demokratis, dan Liberalisme gaya neoliberal. Artinya prinsip suara mayoritas rakyat berperan menentukan, diakui; Tapi praktis hanya berlaku dalam batas-batas tertentu saja selama menguntungkan kepentingan penguasa. Rupanya inilah yang dimaksud oleh presiden SBY dengan apa yang beliau namakan “Demokrasi yang santun“. Kesantunan demokrasi ini tercermin dalam sikap presiden SBY yang menolak keras suara mayoritas rakyat pada rapat paripurna DPR 3 Maret 2010, melalui pemungutan suara mayoritas anggota DPR akhirnya memutuskan: Proses bail out Bank Century bermasalah! Rupanya sikap Presiden SBY yang dengan mudah dapat menentang keras keputusan mayoritas DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah menandai (mencirii) bahwa kehidupan Demokratis di Indonesia dibawah pimpinan SBY dan dominasi PD, berisi individualisme dan Liberalisme gaya neoliberal, telah mendapatkan lahan empuk di NKRI, sehingga dapat membuka jalan Tol masuknya investor-investor dari negara-negara neoliberal, untuk secara mudah dapat melangkahkan kakinya di NKRI tanpa halangan apaun, untuk menguasai tanah-tanah, suber-sumber kekayaan alam dan hutan-hutan yang masih terbentang luas. Memang jika itu yang dikehendaki oleh “Demokrasi Santun“ a la SBY, maka diperlukan adanya kekuasaan negara yang lemah dalam tindakan, tapi cukup kuat dalam melindungi hakmilik individu (baca: kapital domestik dan asing). Oleh karena itulah tidak mengherankan jika presiden SBY pasang badan membela mati-matian Boediono dan Sri Mulyani, karena dua orang itulah merupakan agen-ageg yang setia, ramah dan santun yang sudah biasa melayani imperialisme neoliberal untuk melangkahkan kakinya di bumi Indonesia dan selanjutnya untuk menguras semua kekayaan alam bumi Indonesia termasuk membabat hutan-hutannya untuk ditanami tanaman-tanaman secara monokultur untuk memenuhi kepentingan industri-industri besar di negara-negara maju ( baca: negara-negara kapitalis neoliberal). Pansus Century adalah merupakan suatu terobosan politik untuk melawan dominasi golongan neoliberal yang secara terang-terangan telah memanfaatkan undang-undang negara, untuk menjalankan liberalisi ekonomi, seperti yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan rezim neoliberal yang dipimpin oleh presiden SBY, yang didukung oleh partai Demokrat dan antek-anteknya yaitu PKB dan PAN. Di era reformasi yang telah gagal total ini, rupanya telah memberikan peluang besar bagi golongan kapitalis neoliberal di Indonesia yang tergabung khususnya dalam Partai Demokrat yang sekarang ini berkuasa, yang mencerminkan adanya pengejowantahan kaum kapitalis monopol baik yang domestik maupun asing, dalam memanfaatkan undang-undang negara sebagai etikat adanya “kehidupan Demokratis santun“, yang menjamin barlakunya sistem multi partai. Partai-partai dari berbagai aliran politik oleh pemerintah dibiarkan saja eksistensinya, selama kegiatan partai-partai itu tidak membahayakan bagi kelangsungan hidup kekuasaan golongan neoliberal. Jika kegiatan partai-partai politik dipandang membahayakan kepentingan penguasa , maka presiden dan PD-nya segera pasang badan untuk melakukan tidakan yang represif, seperti misalnya terhadap partai koalisi yang menyetujui keputusan sidang Paripurna DPR 03 Maret 2010, yang secara tegas menyalahkan kebijakkan pemerintah dalam konteks bailout Bank Century. Semantara di negeri-negeri kapitalis demikian juga di Indonesia era orde baru partai-partai itu malah dibei sokongan uang oleh negara dalam jumlah yang disesuaikan dengan proporsi suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Selama kaum neoliberal, terutama imperialisme neoliberal, masih mempunyai andalan karena memiliki uang yang berlimpah-limpah, jalan apa saja olehnya dihalalkan. Misalnya sisitem propaganda, merekayasa sistem pemilihan umum supaya menguntunkan golongan neoliberal, menyebarkan intrik-intrik dan menhambur-hamburkan uang sogokan. Pokoknya dengan berbagai jalan, opini umum digiring untuk memenangkan mayoritas suara bagi partai-partai yang tanpa resiko terhadap kekuasaan kapitalisme monopol (imperialisme neoliberal), yang pada umumnya adalah partai-partai yang beraliran Konservatisme, liberalisme dan Sosial demokrasi. Roeslan. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Makna Muhasabah
Makna Muhasabah By: agussyafii Dituturkan oleh Syaddad bin Aus bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, 'Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat kebaikan untuk kehidupan setelah kematian.' (HR at-Tirmidzi). Pengertian “orang yang mengendalikan hawa nafsunya” (mân dâna nafsahû) dalam hadis di atas adalah orang yang mampu menghisab atau mengevaluasi dirinya di dunia sebelum dirinya dihisab pada Hari Kiamat. Terkait dengan hadis ini, Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata, “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Bersiaplah menghadapi Hari Perhitungan yang amat dahsyat. Sesungguhnya hisab pada Hari Kiamat akan terasa ringan bagi orang yang selalu menghisab diri ketika di dunia.” (Lihat: Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jamî’ at-Tirmidzi). Muhâsabah bermakna evaluasi diri sebagai salah satu pesan Nabi, sangatlah penting dilakukan oleh setiap Muslim. Dengan sering melakukan muhâsabah, ia akan mengetahui berbagai kelemahan, kekurangan dan kesalahan yang ia lakukan. Dengan begitu kita senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita semakin lebih baik dan akhlak kita makin terpuji—kita semakin ikhlas, semakin rendah hati dan semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makna Muhasabah. Wassalam, agussyafii --- Tulisan ini dibuat dalam rangka kampanye program Kegiatan 'Muhasabah Amalia (MUSA)' Hari Ahad, Tanggal 18 April 2010 Di Rumah Amalia. Kirimkan dukungan dan partisipasi anda di http://www.facebook.com/agussyafii, http://www.facebook.com/agussyafii atau http://agussyafii.blogspot.com/, http://agussyafii.blogspot.com, http://www.twitter.com/agussyafiiatau sms di 087 8777 12 431 [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [ppiindia] Tuhan itu hasil ciptaan Otak?
Kalo begitu menurut pendapat mamang, tolong jelaskan sekalian mengenai mukjizat atau bisa ga sains menciptakan makhluk seperti nyamuk..?? --- On Sun, 3/7/10, MANG UCUP wrote: From: MANG UCUP Subject: [ppiindia] Tuhan itu hasil ciptaan Otak? To: "Dragon" , "PPI" , "Pro" , "Psiko" , "Rumah" , "Sastra" Date: Sunday, March 7, 2010, 10:28 AM Pertanyaan: “Apakah Tuhan yang menciptakan Otak ataukah Otak yang menciptakan Tuhan?” Filsuf Perancis Rene Descrates (1596 -1650) yang mendapatkan julukan sebagai Penemu Fisalfat Modern berpendapat: “Aku berpikir, maka aku ada”, dalam bahasa Latin “Cogito ergo sum” atau dalam bahasa Perncis “Je pense donc je suis”. Berdasarkan kesimpulan tersebut saya juga bisa menyatakan: “Tuhan itu ada, karena aku berpikir, bahwa Tuhan itu ada”. Memang pikiran itu hanyalah salah satu aktivitas dari fisik otak, tetapi cobalah renungkan arti dari kalimat ini: “Aku menetapkan PIKIRANKU untuk membeli sepeda” (I made up my MIND to buy a bike). Orang tidak akan berkata: “Aku menetapkan OTAKKU untuk membeli sebuah sepeda” (I made up my BRAIN to buy a bike). Jadi kesimpulannya pikiran inilah yang mengendalikan otak (mind over matter) atau secara tidak langsung terbuktikan, bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah hasil ciptaan dari pikiran kita. Bahkan menurut Dean Hamer (Kepala Struktur Gen di U.S. National Cancer Institute) dalam bukunya “The God Gene” menyatakan, bahwa ia telah berhasil menemukan Tuhan di dalam gen manusia atau ranah Tuhan atau saklar Tuhan yang ada di dalam otak manusia. Jadi ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Maththew Alper dalam bukunya “The God Part of the Brain” jadi kita tidak perlu mencari Tuhan di surga, karena Tuhan itu sebenarnya hanya bersemayan dan berada di dalam otak kita saja. Pendapat Hamer ini juga didukung oleh Robert Thurman profesor studi agama Buddha yang berpendapat bahwa penemuan itu memperkuat salah satu konsep Buddha yang populer, bahwa manusia itu mewarisi gen spiritualitas dari inkarnasi kita yang terdahulu. Menurut Alper dalam bukunya “The God Part of the Brain”, bahwa manusia itu secara halus telah disetel atau digiring sedemikian rupa untuk berpaling pada suatu realitas spiritual dan untuk mempercayai kuasa-kuasa yang melampaui keterbatasan dari realita fisik kita. Hal ini bisa terjadi karena instink yang diwariskan secara genetika. Misalnya karena adanya perasaan takut mati sehingga secara alami menimbulkan sebuah insting bagi keyakinan religius dalam diri manusia perdana. Untuk mengatasi rasa gelisah dan takut mati inilah otak besar kita mencari jalan keluar bagaimana caranya agar mampu mempertahankan kehidupan setelah kematian. Dari situlah awal timbulnya pikiran manusia untuk menciptakan Sang Tuhan. Disamping itu, karena adanya rasa takut inilah juga yang telah menimbulkan kepercayaan dalam seperangkat mekanisme di dalam otak manusia, sehingga kita yakin dan tanggap akan adanya doa kesembuhan, sehingga akhirnya menimbulkan plasebo efek bagi sang pasien. Mungkin sudah tiba saatnya dimana para ahli memperdalam dan mempelajari mengenai disiplin ilmu anyar – suatu teologi genetika (Genotheology) yang baru untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut diatas. Majalah Time dalam edisi Jumat Agung (8 April 1966) memuat artikel dengan judul “Is God Dead?” dimana mereka memprediksikan, bahwa agama akhirnya akan mati dibunuh oleh Sains. Bagaimana pendapat Anda? Mang Ucup Email: mang.ucupgmail.com Homepage: www.mangucup.org [Non-text portions of this message have been removed] *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 4. Satu email perhari: ppiindia-dig...@yahoogroups.com 5. No-email/web only: ppiindia-nom...@yahoogroups.com 6. kembali menerima email: ppiindia-nor...@yahoogroups.com Yahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] CARA MUDAH BUAT WEB
PERCUMA pelajari teknik terkini bagaimana ingin menarik traffic yang tinggi kelaman web andahttp://websegera.ws [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Re: Saksikan Indonesia Talks : Faisal Basri Curhat Masalah Bank Century
Yang jelas, Rp 6,7 trilyun itu lari ke mana? Kok banyak nasabah kecil yang protes tidak terima ganti? Kemudian saya lihat rate Rp vs US$ tidak berubah jauh tetap di Rp 9.300-an. Harusnya kalau AS krisis, nilai dollar jatuh minimal di Rp 8000-an. Ini menandakan Indonesia sebetulnya juga krisis. Kita saja mungkin yang tidak merasa. Kemarin adik ipar saya yang jadi pelayan toko tanya apakah ada lowongan pekerjaan. Saat ini gajinya cuma rp 850 ribu. Buat bujangan saja sudah sulit, apalagi sebentar lagi dia menikah. Sementara teman saya malah jadi penganggur sama sekali. Jadi krisis/tidak krisis, Indonesia ini sepertinya sudah mentok di dasar ekonomi. Jadi buat apa berterimakasih pada pejabat yang hanya mampu memperkaya diri mereka pribadi? Bukan mensejahterakan rakyatnya? Di AS, pengantar Pizza bisa mendapat gaji rp 14 juta/bulan. Di Singapura dan Malaysia juga mereka lebih makmur. Lowongan pekerjaan berlimpah sehingga bukan hanya bagi pribumi, tapi bagi jutaan TKI Indonesia juga tersedia. Kalau Indonesia makmur seperti di atas, baru kita layak berterimakasih. Tapi dengan kondisi di mana tahun 2009 saja sampai 113 orang mati kelaparan di Yahukimo dan ratusan ribu anak2 terlantar di jalanan, tidak layak jika para ekonom pejabat dan pendukungnya meminta terimakasih pada rakyat Indonesia http://infoindonesia.wordpress.com/2009/11/05/gaji-raksasa-pejabat-pemerintah-dan-swasta-vs-kemiskinan-rakyat/ http://polhukam.kompasiana.com/2010/02/11/sri-mulyani-boediono-ekonom-hebat/ http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/22/pemerintah-tidak-punya-uang-untuk-anak-jalanan/ http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/28/100-hari-rezim-sby-boedi-%E2%80%93-rakyat-lebih-makmur-atau-menderita/ http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/06/mobil-mewah-pejabat-rp-13-milyar-dan-jutaan-rakyat-yang-kelaparan/ === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com > >Dari: OK Taufik >Kepada: ekonomi-nasio...@yahoogroups.com >Terkirim: Sen, 8 Maret, 2010 16:38:53 >Judul: Re: [ekonomi-nasional] Re: Saksikan Indonesia Talks : Faisal Basri >Curhat Masalah Bank Century > > > > > > > > > >> > >krisis atau tak krisis tergantung dari mulut siapa keluar, sri mulyani >>sendiri suka menipu soal ini..saat ada krisis 2008 di usa..dia lapor ke JK >>indonesia tak krisis (tertera di harian kompas), tapi kalau bicara soal >>century saat ini, dia yg paling ngotot bahwa indonesia krisis..apa manusia >>begini bisa dipegang ucapannya?? > >>2010/3/7 Angkasa Perdana (Angki) > >>> Neolib atau bukan, miskin ato kaya, pasti akan selalu jadi perdebatan. >>> >>> Tapi sayang kita lupa satu yg pasti, kita tidak kena krisis. Dan tidak ada >>> satupun dr kita yg bertanya2 kenapa? Kepada siapa mesti mengucapkan terima >>> kasih? >>> >>> Selalu melihat dr sisi yg lain, bangsa ini perlu belajar banyak utk >>> berterima kasih, menghargai dan bersyukur, no wonder para ahli dan orang >>> pintar lebih suka diluar negeri. >>> >>> So sad. >>> >>> Angki >>> >>> Powered by a Lazy yet Creative Mind >>> >>> -Original Message- >>> From: "Nizami" >>> Date: Thu, 04 Mar 2010 04:23:45 >>> To: >>> Subject: [ekonomi-nasional] Re: Saksikan Indonesia Talks : Faisal Basri >>> Curhat Masalah Bank Century >>> >>> Kalau dilihat Mazhabnya sih Faisal Basri cenderung pada Neoliberalisme. >>> Paham ini menganggap subsidi pada rakyat kecil harus dicabut karena >>> merupakan penyakit dan membuat rakyat manja. Sebaliknya "subsidi" untuk para >>> bankir dan orang2 kaya macam Rp 6,7 trilyun buat Bank Century dianggap satu >>> hal yang penting dan wajar. >>> >>> Mayoritas anggota DPR yang menolak Bail Out Century merupakan cerminas dari >>> mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih mereka. >>> >>> Harusnya biar imbang ada lawannya dari Ekonomi Kerakyatan seperti Dr >>> Revrisond Baswir atau Dr Ichsanuddin Noorsy. >>> >>> Silahkan baca: >>> >>> http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 02/11/sri- mulyani-boediono >>> -ekonom-hebat/ >>> >>> >>> http://polhukam. kompasiana. com/2009/ 12/24/bank- century-perampok >>> an-sistemik- atau-dampak- sistemik/ >>> >>> >>> http://polhukam. kompasiana. com/2009/ 12/14/pansus- century-harus- >>> transparan- dan-adil/ >>> >>> Coba lihat komentar kawan kita: >>> Re: [ekonomi-nasional] Deal di Balik Layar Century : Alhamdulillah hasil >>> Century >>> >>> Ketidakwarasan massal yang dipromosikan kaum neolib dan sebagian bankers >>> serta >>> pengamat/pelaku bisnis keuangan ( manusia2 klimis, rambut modis, dasi >>> impor, jas >>> mahal) bahwa kejahatan Budiono dan Sri Mulyani adalah demi menyelamatkan >>> bangsa, >>> akhirnya terhadang dengan wakil rakyat bangsa ini, yang Allah memberikan >>> petunjuk pada mereka. Semoga bangsa besar ini dapat menemukan jati dirinya, >>> menemukan pemimpin2 nasionalis, kesatria dan bekerja utk rakyat jelata. >>> >>> Tindak lanjut yang harus didesak adalah mendorong kesadaran Budiono dan Sri >>> Mulyani bahwa "enough is
[ppiindia] Sejumlah Guru Dikirim Belajar Antikorupsi ke Belanda
Refleksi : Rupanya antikorupsi tidak bisa dipahami dengan larangan seperti: jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi, karena Alloh akan murka, tetapi suatu ilmu yang sangat sulit dan oleh karena itu harus dipelajari di Belanda. Waktu Dandeals menjabat gubernur jenderal dia berusaha keras memberantas korupsi di kalangan kaum bangsawan di Hindia Belanda, tetapi rupanya tidak berhasil mengeliminasikan penyakit tsb. karena kemudian ternyata penyakit itu merdeka dan menjalar membebani kehidupan rakyat dan kaum neo-bangsawan seperti sediakala. Jongens en meisjes, goed leren, ja! http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/08/101414/Sejumlah-Guru-Dikirim-Belajar-Antikorupsi-ke-Belanda 08 Maret 2010 Sejumlah Guru Dikirim Belajar Antikorupsi ke Belanda SEMARANG-Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang akan mengirimkan sejumlah guru dari beberapa daerah di Indonesia ke Belanda untuk mengikuti training pendidikan antikorupsi, 5-25 April 2010. Kepala Humas Antonius Juang mengatakan, training tersebut merupakan kelanjutan program pendidikan antikorupsi yang dirintis Pusat Studi Urban (PSU) Unika Soegijapranata sejak 2002, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa sekolah di Jawa Tengah. "Peserta yang diberangkatkan berjumlah 18 orang, terdiri atas 14 guru dari Jateng, Bali, Kalimantan, dan Sumatera, serta tiga dosen Unika dan satu staf KPK," katanya. Mereka akan mengikuti pelatihan bertema "Training on Enchancing The Capacity and Competence of Teachers in Values Based for Raising Awareness on Anti-Corruption Issues". Dia menambahkan, PSU Unika Soegijapranata mendapatkan beasiswa StuNed Scholarship Programme sebesar 83.605 euro dalam bentuk kursus singkat. Pendidikan antikorupsi itu akan dilangsungkan di The International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, Den Haag. Modul Pembelajaran "Pada 2005 lalu, PSU Unika Soegijapranata juga pernah memperoleh beasiswa serupa untuk mengikuti 'Training on Enhancing Civil Society and Public Awareness in Combating Corruption'," kata Antonius. Para peserta yang diberangkatkan saat itu, lanjutnya, berjumlah 11 anggota PSU Unika Soegijapranata, satu staf KPK, dan dua guru selama tiga minggu di ISS Den Haag dan dua minggu di Indonesia. "Hasil dari training tersebut adalah modul pembelajaran antikorupsi yang diterapkan di beberapa sekolah di Kota Semarang,"katanya. Dia mengatakan, PSU Unika Soegijapranata telah menerapkan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda secara konsisten dan berkelanjutan, dengan menyusun modul antikorupsi bagi siswa SD. "Modul itu disusun bersama-sama dengan guru-guru sekolah yang menjadi mitra PSU yang diadopsi oleh KPK dan kemudian diterapkan di seluruh Indonesia," katanya. Keunikan modul tersebut, kata dia, terletak pada penyisipan nilai-nilai antikorupsi, yakni kejujuran, keadilan, daya juang, keberanian, kesederhanaan, dan kepedulian dalam mata pelajaran di sekolah. "Nilai-nilai antikorupsi itu disisipkan dalam pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya, sehingga akan meningkatkan efektivitas pembelajaran antikorupsi tanpa memberatkan siswa dan guru," kata Antonius. (ant-45 [Non-text portions of this message have been removed]
