Presidential threshold itu peraturan hasil utak-atik SBY untuk memenangkan
pilpres 2009 dalam satu putaran - sampai pilpres 2014 ambang batasnya 25% kalau
tidak salah. Noraknya, PD ikut-ikutan walk out ketika koalisi Jokowi di DPR
menurunkan ambang batas jadi 20%. Rekonsiliasi togog, terutama
Kalau tidak setuju dengan calon2 KPU kan mestinya sebelum fit and proper
sudah ditolak.
Kalau setuju, ya harus ikut tanggung konsekwensinya.
Kalau memang KPU nyeleweng, dan dibuktikan, kan dapat diajukan ke Bawaslu .
Lha, semua ini tidak ada, kok tahu2 menuduh KPU.
Lha grup Prabowo Sandi saja
Pada dasarnya saya tidak peduli siapa kalah siapa menang, keduanya tidak mutu.
Komentar anda bukan pada argumen yg dibicarakan.
On Monday, July 29, 2019, 05:23:20 PM PDT, ChanCT
wrote:
Haiiiyaaa, ... sudah KALAH yaa terima saja kekalahan itu dengan legowo, ...!
Lha, Prabowo-Sandi
Haiiiyaaa, ... sudah KALAH yaa terima saja kekalahan itu dengan legowo,
! Lha, Prabowo-Sandi nya saja sudah TERIMA KALAH, menyerah setelah
semua jalan yg bisa ditempuh mentok! Semua kecurangan2 KPU yg selama ini
didengungkan begitu keras, hanyalah imajinasi yg TIDAK BERDASAR dan
TIDAK BISA
Kenapa harus menyesali hasil PILPRES 2014??? Bukankah itu kenyataan
HASIL pilpres yang atasnamakan pilihan langsung RAKYAT Indonesia? Lepas
dari masih terjadi kecurangan disana-sini dan ada pendapat beda bahkan
menentang jalannya pilpres itu, itulah kenyataan yang harus diterima.
Karena di
Kurang paham saya, apa bukannya Presiden Jokowi yang membentuk Panitia Tim
Seleksi calon anggota KPU, kemudian calon2 anggota KPU itu diajukan ke DPR
untuk fit and proper test (sumber Wikipedia). Disini fungsi DPR terlihat hanya
fit and proper test saja, selain itu lebih dari 60% anggota DPR
Saya kira problem pilpres kali ini terletak pada presidential threshold 20% dan
partai2 yg mengajukan capres hasil pemilu 2014.
Seandainya melalui MPR, Megawati akan 2x jadi presiden, SBY dan Jokowi tidak
akan jadi presiden.
---In GELORA45@yahoogroups.com, wrote :
Kelihatannya UUD amandemen
Kelihatannya UUD amandemen memang dirancang untuk itu, pasang boneka.
--- jonathangoeij@... wrote:
Seandainya MPR memlih presiden, Jokowi tidak pernah jadi presiden.
--- ajegilelu@... wrote :
Ya bagus saja kalau pilpres 2019 yang belanjut dengan "pertemuan Togog-Semar"
di restoran lonte
Seandainya MPR memlih presiden, Jokowi tidak pernah jadi presiden.
---In GELORA45@yahoogroups.com, wrote :
Ya bagus saja kalau pilpres 2019 yang belanjut dengan "pertemuan Togog-Semar"
di restoran lonte (lontong sate, hehe) bikin pendukung Jokowi menyalahkan
pemilihan langsung. Apa ini
Ya bagus saja kalau pilpres 2019 yang belanjut dengan "pertemuan Togog-Semar"
di restoran lonte (lontong sate, hehe) bikin pendukung Jokowi menyalahkan
pemilihan langsung. Apa ini berarti Anda juga menyesali hasil pilpres 2014?
--- SADAR@... wrote:
Menurut saya, KESALAHAN UTAMA pilpres bukan
ikationsdienste.t-online.de/redirects/email_app_android_sendmail_footer>
--- Original-Nachricht ---
*Von: *'Lusi D.' lusi_d@... [GELORA45]
*Betreff: *Re: [GELORA45] penghitungan suara pilpres 26 juli 2019
*Datum: *28.07.2019, 19:48 Uhr
*An: *kh djie djiekh@... [GELORA45], nasional-l...@yahoog
://kommunikationsdienste.t-online.de/redirects/email_app_android_sendmail_footer
--- Original-Nachricht ---
Von: 'Lusi D.' lusi_d@... [GELORA45]
Betreff: Re: [GELORA45] penghitungan suara pilpres 26 juli 2019
Datum: 28.07.2019, 19:48 Uhr
An: kh djie djiekh@... [GELORA45], nasional-l
.' lus...@rantar.de [GELORA45]
Betreff: Re: [GELORA45] penghitungan suara pilpres 26 juli 2019
Datum: 28.07.2019, 19:48 Uhr
An: kh djie dji...@gmail.com [GELORA45], nasional-l...@yahoogroups.com,
GELORA45@yahoogroups.com
Secara prinsip kesalahan terpokok terletak pada pembentukan KPU yang
disusu
Secara prinsip kesalahan terpokok terletak pada pembentukan KPU yang
disusun oleh instansi pemerintahan, bukan lembaga kenegaraan yang
terdiri dari wakil-wakil peserta pemilu. Karena itu sistimnya dikonsep
untuk menguntungkan kepentingan pihak yang sedang berkuasa. Dalam
sejarah kenegaraan
ehe, ilmu laduni cuma nemplok di
jiwa-jiwa yang tulus dan jujur. Bersih.
Rezim pembohong radikal belepotan janji
kayak gitu mah winarahnya sesuai arahan
sang pengarah acara pilpres. Sebatas "menang",
titik
Begitu weruh bahwa itu baru kemenangan kotor
yang masih harus dipotong biaya-biaya
Kalau dilihat susunan keanggotaan KPU terakhir, hanya ketuanya saja yang
sudah berpengalman mengurusi KPU.
Beda dengan sebelumnya. Tanpa punya pengalaman sebelumnya ya tidak tahu
precies mencegah persoalan dan
mengatasi persoalan dengan cepat.
2012–2017[sunting
Sudah pasti kesalahannya di orang-orang KPU. Situng yang dibanggakan sebagai
hitung-cepat versi resmi nyatanya molor gila-gilaan. Lagi-lagi Rakyat dibohongi
a/n kegiatan resmi.
Ditambah 600an petugas KPPS yang meninggal (dalam tugas resmi) dan banyaknya
komisioner KPU yang kena sanksi DKPP,
Ya, soal Situng belum selesai, manual sudah.
https://tirto.id/hitung-manual-pilpres-selesai-kok-situng-kpu-belum-juga-rampung-ecct
Pada tanggal Sab, 27 Jul 2019 pukul 02.10 ChanCT sa...@netvigator.com
[GELORA45] menulis:
>
>
> Lho, ... KPU secara resmi menetapkan pemenang PILPRES 2019 hasil
Lho, ... KPU secara resmi menetapkan pemenang PILPRES 2019 hasil
hitungan manual berjejang, ... BUKAN hasil hitungan SITUNG!
Sedang yang belum selesai sampai sekarang adalah hitungan situng
berdasarkan C1 yg masuk di KPU!
Sekalipun patut dipertanyakan, mengapa dan dimana masalahnya SITUNG yg
Dua bulan yl. KPU menetapkan Jokowi sebagai
pemenang dengan meraup 85.607.362 suara.
Padahal sampai hari ini, Jumat 26 Juli 2019,
penghitungan suara pilpres masih berlangsung.
Norak sekali, penghitungan suara belum selesai
tapi Jokowi sudah ditetapkan sebagai pemenang
dengan 85 juta suara!
20 matches
Mail list logo
