Trs: [GELORA45] Hakim Binsar Usulkan Tes Keperawanan Sebelum Menikah

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

Binsar usul diadakan tes keperawanan sebelum menikah. Mungkin perlu juga 
diajukan usul, agar tukang tesnya adalah tuan Binsar. Betapa kolotnya, masih 
ada fikiran seorang hakim seperti ini.

 Pada Minggu, 10 September 2017 7:29, "jonathango...@yahoo.com [GELORA45]" 
 menulis:
 

     
Minggu 10 September 2017, 10:25 WIB


Hakim Binsar Usulkan Tes Keperawanan Sebelum Menikah
Andi Saputra - detikNews

Binsar Gultom (ari/detikcom)

Jakarta - Hakim Binsar Gultom menyebut perceraian sebagai pelanggaran hukum 
negara dan hukum Tuhan. Oleh sebab itu, syarat pasangan menikah harus dinaikkan 
dari 19 tahun menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 16 menjadi 19 tahun bagi 
perempuan. Bahkan, bila perlu diadakan tes keperawanan.

"Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum negara 
dan hukum Tuhan. Jadi kalau belum memahami makna perkawinan, jangan coba-coba 
menikah dulu," kata Binsar.

Hal itu tertuang dalam buku Binsar yang berjudul 'Pandangan Kritis Seorang 
Hakim' yang dikutip detikcom, Minggu (10/9/2017). Nama hakim Binsar dikenal 
publik saat menjadi majelis hakim Jessica Kumala Wongso. Menurut Binsar, 
perkawinan adalah Istana Agung. Karena dari keluarga itulah muncul produk, 
tunas-tunas masa depan bangsa.

"Untuk menemukan jodoh, dekatkanlah diri pada Tuhan," ujar hakim kelahiran 7 
Juni 1958 itu.

Namun, Binsar tidak menutup mata banyaknya masalah dalam rumah tangga. Cukup 
pelik, lebih parah mengurusi pekerjaan di kantor. Bahkan, tidak sedikit yang 
berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bila hal itu terjadi, 
Binsar akhirnya mengakhiri relasi rumah tangga tersebut.

"Perkara perceraian dan KDRT yang saya tangani sejak 1996 hingga sekarang ada 
sekitar 250 perkara," tulis Binsar dalam halaman 213.

|  |


Menurut Binsar, perceraian dewasa ini dilatarbelakangi berbagai macam motif, 
salah satunya KDRT. Bentuk KDRT yang ia temui seperti kekerasan fisik hingga 
kekerasan seksual. Dari orang tua memperkosa anak sendiri hingga menjual anak 
sendiri untuk jadi PSK. Dengan banyaknya masalah perkawinan, maka Binsar 
menilai perlu direvisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawianan.

"Sebaiknya perempuan menimal menikah usia 21 tahun, sedangkan pria minimal 25 
tahun dengan salah satu syarat salah satu pihak memiliki penghasilan tetap," 
cetus ayah lima anak itu.

Hal yang paling penting dilakukan, kata Binsar, bila perlu sebelum pernikahan 
harus diatur persyaratan yang tegas, yakni mereka masih dalam kondisi kudus, 
suci, artinya masih perawan atau tidak. 

"Untuk itu, harus ada tes keperawanan," kata Binsar dalam halaman 194.

Jika ternyata sudah tidak perawan lagi, maka perlu tindakan preventif dan 
represif dari pemerintah. Barangkalai, kata Binsar' pernikahan bisa ditunda 
dulu.

"Mengapa harus demikian? Karena salah satu yang membuat terjadinya perpecahan 
dalam rumah tangga karena perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa, sudah 
hamil terlebih dahulu," pungkas Binsar yang menggondol doktor dari Universitas 
Sumatera Utara (USU) pada 2010 lalu. 
(asp/dnu)

  #yiv1294951557 #yiv1294951557 -- #yiv1294951557ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv1294951557 
#yiv1294951557ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv1294951557 
#yiv1294951557ygrp-mkp #yiv1294951557hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv1294951557 #yiv1294951557ygrp-mkp #yiv1294951557ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv1294951557 #yiv1294951557ygrp-mkp .yiv1294951557ad 
{padding:0 0;}#yiv1294951557 #yiv1294951557ygrp-mkp .yiv1294951557ad p 
{margin:0;}#yiv1294951557 #yiv1294951557ygrp-mkp .yiv1294951557ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv1294951557 #yiv1294951557ygrp-sponsor 
#yiv1294951557ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv1294951557 
#yiv1294951557ygrp-sponsor #yiv1294951557ygrp-lc #yiv1294951557hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv1294951557 
#yiv1294951557ygrp-sponsor #yiv1294951557ygrp-lc .yiv1294951557ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv1294951557 #yiv1294951557actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv1294951557 
#yiv1294951557activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv1294951557
 #yiv1294951557activity span {font-weight:700;}#yiv1294951557 
#yiv1294951557activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv1294951557 #yiv1294951557activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv1294951557 #yiv1294951557activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv1294951557 #yiv1294951557activity span 
.yiv1294951557underline {text-decoration:underline;}#yiv1294951557 
.yiv1294951557attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv1294951557 .yiv1294951557attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv1294951557 .yiv1294951557attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv1294951557 .yiv1294951557attach label 

[GELORA45] Memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 

 Memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin 
http://theconversation.com/memetakan-kemiskinan-tidak-cukup-hanya-menghitung-jumlah-orang-miskin-82536

 September 5, 2017 3.24am EDT

 

 

 Seorang perempuan memanggul kayu di punggungnya di daerah Garut, Jawa Barat 
pada 2 Februari 2017. Salah satu persoalan dalam pembuatan kebijakan 
pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data, termasuk data lokasi tempat 
orang miskin berada. www.shutterstock.com http://www.shutterstock.com

 

 Dalam sepuluh tahun terakhir, meski Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi 
antara 5-6% per tahun, penurunan angka kemiskinan justru stagnan 
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119.
 Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya 
ketimpangan 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide. 
Ini mengindikasikan Indonesia membutuhkan strategi yang lebih efektif untuk 
mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
 Salah satu persoalan dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah 
ketersediaan data, termasuk data lokasi tempat orang miskin berada.
 Pada Maret 2017, angka tingkat kemiskinan Indonesia berada pada 10,64% 
https://www.bps.go.id/index.php/brs/1379. Bila dihitung, terdapat lebih dari 27 
juta manusia Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan 
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23.
 Di mana mereka tepatnya berada? Ini yang sulit diidentifikasi.
 Sejauh ini, angka kemiskinan Indonesia tersedia hingga tingkat kabupaten/kota 
yang dirilis setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data 
tersebut saja tidak cukup mengingat area kabupaten/kota Indonesia cukup luas 
dan jumlah penduduk banyak.
 
 Mengetahui di mana warga miskin berada hingga tingkat wilayah yang kecil 
seperti desa dan kelurahan penting bagi pemerintah, karena akan membantu dalam 
membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=6=gha2xTuT188 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6=gha2xTuT188

 

 Menanggapi kebutuhan tersebut, Lembaga Penelitian SMERU berupaya menyediakan 
angka kemiskinan hingga ke tingkat administrasi terkecil melalui Peta 
Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia http://povertymap.smeru.or.id/.
 Ragam kedalaman dan keparahan kemiskinan Selain mengetahui jumlah orang miskin 
di desa dan kelurahan, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan 
keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil tersebut. Wilayah-wilayah di 
Indonesia memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, 
sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor 
tersebut.
 Indeks “kedalaman” https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view=19 
kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari 
garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata 
warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000 sehari, misalnya, lebih dalam 
kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja 
Rp30.000 sehari.
 Sedangkan indeks “keparahan” 
https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view=20 kemiskinan 
menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah 
tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. 
Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin 
terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut 
keluar dari kemiskinan.
 Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin namun juga tingkat kedalaman 
dan keparahan kemiskinan di wilayah yang lebih kecil akan sangat membantu 
pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.
 Sebagai contoh dalam penganggaran Dana Desa 
https://www.kemenkeu.go.id/dana-desa, untuk tahun 2018 pemerintah menetapkan 
sekitar 3% dari total anggaran Dana Desa nasional dikhususkan untuk pembangunan 
desa tertinggal 
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/151089-%5B_Konten_%5D-scan0005.pdf,
 yang disebut alokasi afirmatif. Sedangkan 97% dialokasikan ke semua desa 
termasuk desa-desa yang menerima alokasi afirmatif.
 Sisa 97% Dana Desa ini, dibagi lagi pembagiannya melalui “alokasi dasar” dan 
“alokasi formula”. Untuk 2018, alokasi dasar besarannya 77% sedangkan alokasi 
formula besarnya 20%.
 Semua desa akan menerima jumlah alokasi yang sama untuk alokasi dasar. Semua 
juga akan mendapatkan dana alokasi formula tetapi besarannya berbeda-beda, 
dihitung menggunakan formula-yang salah satunya-menggunakan indikator jumlah 
orang miskin desa.
 Sesungguhnya, alokasi Dana Desa sebaiknya tidak hanya memperhitungkan jumlah 
orang miskin, tapi juga memasukkan indikator tingkat kedalaman kemiskinan suatu 
desa dalam perhitungannya http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3053.
 Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk 
mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan. Daerah yang rata-rata 

[GELORA45] Melihat Seberapa Besar Ketimpangan yang Terjadi di RI

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Jumat 08 Sep 2017, 16:41 WIB
 Melihat Seberapa Besar Ketimpangan yang Terjadi di RI 
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3634624/melihat-seberapa-besar-ketimpangan-yang-terjadi-di-ri
 
 Ardan Adhi Chandra - detikFinance
 

 

 Foto: dok detikfoto

 

 Jakarta - Angka ketimpangan atau rasio gini di Indonesia per Maret 2017 
sebesar 0,393. Angka ini turun tipis dibandingkan posisi sebelumnya 0,397.

Ketimpangan merupakan satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi selain dari 
kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Keempat indikator 
tersebut menjadi bahan evaluasi setiap tahunnya untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan.

Data pemerintah menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 16 tahun 
terakhir tercatat tumbuh rata-rata 5,3%. Jumlah penduduk miskin di 2017 sebesar 
27,77 juta juga tercatat turun dibandingkan tahun 2000 yang sebanyak 38,74 
juta. Begitu juga tingkat kemiskinan yang pada 2017 berada di posisi 10,64% 
atau turun dari posisi tahun 2.000 sebesar 19,14%.


 
 
Jumlah pengangguran juga tercatat turun dari tahun 2005 sebanyak 11,90 juta ke 
7,14 juta di 2017. Begitu juga tingkat pengangguran yang turun dari tahun 2005 
sebesar 11,24% ke 5,33% di 2017.

Dengan pencapaian tersebut, pekerjaan rumah pemerintah pun belum selesai. 
Pasalnya gini rasio atau ketimpangan masih harus ditekan. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan 
ketimpangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan 
konsumsi riil di tiga kelompok masyarakat, yaitu 40% terbawah, 40% menengah, 
dan 20% teratas.

"Ada beberapa kelompok 10% terendah pertumbuhan setahun terakhir lebih lambat 
dari 4,4% ke 3,4%," kata Bambang, dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2017). 

Rasio gini yang saat ini berada di level 0,393 pun terus mengalami penurunan 
sejak 2011 lalu sebesar 0,410. Sedangkan rasio gini terendah terjadi di 1999 
sebesar 0,308.

Naik turunnya rasio gini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi jika tidak disertai pemerataan maka dapat meningkatkan 
rasio gini alias ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai 
pemerataan sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi belum bisa diikuti pemerataan. Pemerintah harus hadir 
supaya tidak menyebabkan pelebaran ketimpangan," ujar Bambang.

Rasio gini atau ketimpangan lebih dapat dirasakan di perkotaan dibandingkan 
pedesaan. Jika ketimpangan saat ini berada di level 0,393, di perkotaan bisa 
berada di level 0,407 dan di pedesaan 0,320.

Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi ketimpangan adalah terbatasnya akses 
terhadap pelayanan dasar di kelompok masyarakat terbawah. Beberapa masyarakat 
masih terbatas aksesnya untuk menikmati pendidikan, kesehatan, rumah, air 
bersih, hingga listrik. 

Selain itu, ketimpangan kualitas pekerjaan juga terjadi antara mereka yang 
terampil dan kurang terampil. Mereka yang memiliki keterampilan alias skill 
yang kini sulit naik kelas dari sisi pekerjaan yang berimbas pada penghasilan. 

"Ketimpangan kualitas pekerjaan orang kurang terampil terjebak pekerjaan dan 
produktivitas rendah, susah naik kelas," ujar Bambang. (ara/wdl)

 

[GELORA45] Hakim Binsar Usulkan Tes Keperawanan Sebelum Menikah

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Minggu 10 September 2017, 10:25 WIB
 Hakim Binsar Usulkan Tes Keperawanan Sebelum Menikah 
https://news.detik.com/berita/3636186/hakim-binsar-usulkan-tes-keperawanan-sebelum-menikah
 
 Andi Saputra - detikNews
 

 

 Binsar Gultom (ari/detikcom)

 

 Jakarta - Hakim Binsar Gultom menyebut perceraian sebagai pelanggaran hukum 
negara dan hukum Tuhan. Oleh sebab itu, syarat pasangan menikah harus dinaikkan 
dari 19 tahun menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 16 menjadi 19 tahun bagi 
perempuan. Bahkan, bila perlu diadakan tes keperawanan.

"Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum negara 
dan hukum Tuhan. Jadi kalau belum memahami makna perkawinan, jangan coba-coba 
menikah dulu," kata Binsar.

Hal itu tertuang dalam buku Binsar yang berjudul 'Pandangan Kritis Seorang 
Hakim' yang dikutip detikcom, Minggu (10/9/2017). Nama hakim Binsar dikenal 
publik saat menjadi majelis hakim Jessica Kumala Wongso. Menurut Binsar, 
perkawinan adalah Istana Agung. Karena dari keluarga itulah muncul produk, 
tunas-tunas masa depan bangsa.

 

 "Untuk menemukan jodoh, dekatkanlah diri pada Tuhan," ujar hakim kelahiran 7 
Juni 1958 itu.

Namun, Binsar tidak menutup mata banyaknya masalah dalam rumah tangga. Cukup 
pelik, lebih parah mengurusi pekerjaan di kantor. Bahkan, tidak sedikit yang 
berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bila hal itu terjadi, 
Binsar akhirnya mengakhiri relasi rumah tangga tersebut.

"Perkara perceraian dan KDRT yang saya tangani sejak 1996 hingga sekarang ada 
sekitar 250 perkara," tulis Binsar dalam halaman 213.

 

 
Menurut Binsar, perceraian dewasa ini dilatarbelakangi berbagai macam motif, 
salah satunya KDRT. Bentuk KDRT yang ia temui seperti kekerasan fisik hingga 
kekerasan seksual. Dari orang tua memperkosa anak sendiri hingga menjual anak 
sendiri untuk jadi PSK. Dengan banyaknya masalah perkawinan, maka Binsar 
menilai perlu direvisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawianan.

"Sebaiknya perempuan menimal menikah usia 21 tahun, sedangkan pria minimal 25 
tahun dengan salah satu syarat salah satu pihak memiliki penghasilan tetap," 
cetus ayah lima anak itu.

Hal yang paling penting dilakukan, kata Binsar, bila perlu sebelum pernikahan 
harus diatur persyaratan yang tegas, yakni mereka masih dalam kondisi kudus, 
suci, artinya masih perawan atau tidak. 

"Untuk itu, harus ada tes keperawanan," kata Binsar dalam halaman 194.

Jika ternyata sudah tidak perawan lagi, maka perlu tindakan preventif dan 
represif dari pemerintah. Barangkalai, kata Binsar' pernikahan bisa ditunda 
dulu.

"Mengapa harus demikian? Karena salah satu yang membuat terjadinya perpecahan 
dalam rumah tangga karena perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa, sudah 
hamil terlebih dahulu," pungkas Binsar yang menggondol doktor dari Universitas 
Sumatera Utara (USU) pada 2010 lalu. 
(asp/dnu)

 

Trs: [GELORA45] Diramal Peringkat 5 Ekonomi Dunia, Sri Mulyani Ingin RI Jadi Negara Sejahtera

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

   Tampilkan pesan asli Pada Minggu, 10 September 2017 3:49, "Sunny ambon 
ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]"  menulis:
 

     
https://ekbis.sindonews.com/read/1237603/33/diramal-peringkat-5-ekonomi-dunia-sri-mulyani-ingin-ri-jadi-negara-sejahtera-1504785825

Diramal Peringkat 5 Ekonomi Dunia, Sri MulyaniIngin RI Jadi Negara Sejahtera
DisfiyantGlienmourinsie 
A+ A- JAKARTA -PricewaterhouseCoopers (PwC) melansir data, bahwa 
negara-negaraberkembang saat ini akan mendominasi ekonomi utama dunia pada 
2030.Yang menggembirakan, dalam 21 peringkat negara ekonomi terkuat,Indonesia 
berada di peringkat ke-5. 

Menanggapi hal ini,Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi 
tersebutmemang dilakukan dengan berdasarkan asumsi selama ini. 
Dimanaperekonomian Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan 
negara-negaraberkembang lainnya di dunia. 

Hanya saja, Sri Mulyani tidakingin cepat gede rasa. Ia mengatakan Indonesia 
tidak ingin tumbuhlewat kuantitas saja, yang terpenting adalah kualitas 
kesejahteraanmasyarakatnya meningkat.

"Pemerintah tentu tidak hanyasekadar ingi ekonominya yang besar. Yang penting 
yang kita inginkankualitas kesejahteraan masyarakat meningkat," kata dia di 
gedungDPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Untuk menggapai harapan muliaitu, maka seluruh kebijakan yang ada harus bisa 
menjaga momentumpertumbuhan. Karena itu, sambung dia, dalam APBN dan banyak 
kebijakanpemerintah yang ditekankan bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata,juga 
pertumbuhan yang berkeadilan.

"Lebih dari itu, kitaingin ekonomi bisa lebih berkeadilan, inklusif. Makanya 
APBN kitayang lebih dari Rp290 triliun dipakai untuk meningkatkankesejahteraan, 
terutama masyarakat yang paling bawah. Jadi kalau dariukuran purchasing power 
parity, sebetulnya Indonesia sudah masukkelompok ekonomi terbesar saat ini," 
katanya.

Menurut SriMulyani, dalam PPP (keseimbangan kemampuan berbelanja), 
Indonesiasudah masuk dalam 20 besar, bahkan ada di peringkat 11. "Jadikalau PPP 
dihitungnya tahun 2030, tentu masuk akal saja yangdisampaikan oleh PWC," 
pungkasnya. 

Seperti diketahui,PWC baru saja meramal bahwa Indonesia masuk dalam negara 
yangekonominya 5 besar terkuat di dunia tahun 2030. PwC melihat bahwapasar 
negara berkembang, seperti India dan Brasil, termasuk Indonesiaakan semakin 
menantang dominasi Amerika Serikat dan China, sementarayang lainnya tertinggal.

Berikut daftar 21 negara ekonomipaling kuat di dunia pada 2030 yang 
diproyeksikan PwC:
21. Nigeria- USD1.794 triliun
20. Pakistan - USD1,868 triliun
19. Mesir -USD2,049 triliun
18. Kanada - USD2,141 triliun
17. Spanyol -USD2.159 triliun
16. Iran - USD2.354 triliun
15. Italia -USD2,541 triliun
14. Korea Selatan - USD2,651 triliun
13. ArabSaudi - USD2.755 triliun
12. Turki - USD2,996 triliun
11.Prancis - USD3,377 triliun
10. Inggris - USD3.638 triliun
9.Meksiko - USD3,661 triliun
8. Brasil - USD4,439 triliun
7.Jerman - USD4,707 triliun
6. Rusia - USD4.736 triliun
5.INDONESIA - USD5.424 triliun
4. Jepang - USD5.606triliun
3. India - USD19,511 triliun
2. Amerika Serikat -USD23,475 triliun1. China - USD38.008 triliun   
#yiv6411042765 #yiv6411042765 -- #yiv6411042765ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6411042765 
#yiv6411042765ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6411042765 
#yiv6411042765ygrp-mkp #yiv6411042765hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6411042765 #yiv6411042765ygrp-mkp #yiv6411042765ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6411042765 #yiv6411042765ygrp-mkp .yiv6411042765ad 
{padding:0 0;}#yiv6411042765 #yiv6411042765ygrp-mkp .yiv6411042765ad p 
{margin:0;}#yiv6411042765 #yiv6411042765ygrp-mkp .yiv6411042765ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv6411042765 #yiv6411042765ygrp-sponsor 
#yiv6411042765ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6411042765 
#yiv6411042765ygrp-sponsor #yiv6411042765ygrp-lc #yiv6411042765hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6411042765 
#yiv6411042765ygrp-sponsor #yiv6411042765ygrp-lc .yiv6411042765ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6411042765 #yiv6411042765actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6411042765 
#yiv6411042765activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6411042765
 #yiv6411042765activity span {font-weight:700;}#yiv6411042765 
#yiv6411042765activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6411042765 #yiv6411042765activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6411042765 #yiv6411042765activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6411042765 #yiv6411042765activity span 
.yiv6411042765underline {text-decoration:underline;}#yiv6411042765 
.yiv6411042765attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6411042765 .yiv6411042765attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6411042765 .yiv6411042765attach img 

Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 Pada Minggu, 10 September 2017 5:10, "'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45]"  menulis:
 

     Hanya orang BODOH yang bisa mengatakan orang yang berbuat SALAH adalah 
BODOH! Setiap orang didunia ini, betapapun pintar dan genial nya, sebagai 
manusia biasa, tetap bisa saja berbuat KESALAHAN! Tapi, kesalahan apapun yang 
dilakukan TIDAK HARUS menegasi dan menyangkal kegeniusan dan kebesaran jiwa 
pimpinan macam Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Lenin dan Stalin dengan segala 
kesalahan yang dilakukan TETAP adalah Pemimpin BESAR Rakyat Sovyet, begitu juga 
Ketua Mao dengan segala kesalahan yang terjadi TETAP adalah Pemimpin BESAR 
Rakyat Tiongkok! Sebaliknya, orang-orang yang berhasil melihat kesalahan orang 
lain setelah melewati praktek yang terjadi, TIDAK MESTI lebih pintar dan lebih 
genial dari Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Hanya orang-orang BODOH yang 
TIDAK BISA gunakan otak sendiri, ... bisanya hanya mendewakan Lenin-Stalin-Mao 
dengan mudah menuduh orang-orang yang BERBEDA dengan dirinya dan berani 
mengkritik, adalah REMO, PENGHIANAT, RENEGAT, ...    From: Tatiana Lukman 
jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Sunday, September 10, 2017 12:06 AMTo: 
Lusi D. ; nesa...@yahoo.com [GELORA45] Cc: Yahoogroups ; DISKUSI FORUM HLD 
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.   Inilah pencerminan orang yang bicara ttg 
NEP tapi memisahkannya dari situasi kongkrit Rusia ketika itu. Dia tahunya dan 
berpegang pada " Lenin menerapkan kapitalisme negara.. ". Dus kenapa Jokowi 
tidak boleh menerapkan kapitalisme negara??? Emangnya NEP milik Lenin atau 
milik Soviet saja? Seperti Chan juga yang ambil alasan "Lenin juga menerapkan 
"kapitalisme negara" , dus Deng xiao ping benar!! Deng bukan remo, tapi justru 
"penyelamat" Tkk dengan melahirkan "perkembangan dan pertumbuhan dua digit". 
Jadi tidak bisa diharapkan mereka akan mau menganalisa dan meninjau lebih dalam 
apa arti dan dampak dari adanya "kediktaturan proletariat", adanya sebuah 
partai proletar, dan adanya seorang pemimpin seperti Lenin. Buat mereka mah 
Lenin tidak berarti apa-apa, wong Chan juga menganggapnya goblok karena 
terburu-buru menghantam kaum kapitalis..sama gobloknya dengan Mao yang juga 
terburu-buru masuk dalam revolusi dan pembangunan sosialis!!! Makanya dibetulin 
oleh Deng!!! Pakai penghisapan, tidak apa-apa, tapi tetap sosialisme, hanya 
harus diembel-embeli "kepribadian/ciri Tkk"!!! 
Seperti dulu ketika perdebatan tentang NEP, tak satupun yang mau tahu atau 
berkomentar tentang kata-kata pembimbing Lenin untuk NEP (tiga tahap NEP, 
memperkuat aliansi buruh dan tani, tujuan NEP adalah membangun dasar ekonomi 
sosialis, Rusia dengan NEP akan menghasilkan Rusia sosialis). Dan orang lupa 
bahwa dalam NEP konsesi diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, dan tani 
kaya. Sama sekali tidak ada tuan tanah besar, konglomerat , kabir dan KAPITALIS 
KOMPRADOR seperti di Indonesia sekarang Masuknya modal asing juga sangat 
kecil sekali. Logis!! Siapa yang mau menanam modal di negeri yang sedang 
membangun sosialisme!!??? Dan jangan lupa blokade ekonomi tetap berjalan. Semua 
keadaan ini buat mereka adalah hal-hal yang remeh temeh!!!Tidak penting! 
Pokoknya NEP bisa juga diterapkan oleh Jokowi ! (tahu nggak nanti jawabnya: 
siapa yang bilang Jokowi menerapkan NEP?? Padahal, walaupun tidak dibilang 
dengan kata-kata begitu, tapi kan orang ngerti maksudnya). Begitulah bung Lusi, 
komentar saya.

On Thursday, September 7, 2017 10:57 PM, Lusi D.  wrote:


Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi
Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan
ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum
penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di
tangan klas buruh.
 Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.
 Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.
 Lusi.-
 Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" :
 > Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> 
> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> walaupun harus ikut state control.
> 
>  
> 
> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu
> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.
> 
> Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?
> 
> Atau maksudnya negara 

Trs: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 Pada Sabtu, 9 September 2017 14:56, "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" 
 menulis:
 

     Kalau bukan goblok apa ini namanya?  Fortune telling disamakan dengan 
prediction dan analysis!Ramalan disamakan dengan prediksi dan analisa!Illogical 
disamakan dengan logical!Pseudoscience disamakan dengan science!Dukun disamakan 
dengan analis!  Minta ampun gobloknya!  Nesare    From: 
GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Friday, September 8, 2017 11:30 AM
To: Yahoogroups 
Subject: RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC    
Saya bilang "Kalau tidak suka kata ramalan pilih saja sendiri perkiraan, 
estimasi, atau proyeksi terserahlah." itu untuk anda sendiri mau pilih istilah 
apa. Buat saya sih laporan PWC itu lebih tepat merupakan ramalan yang tingkat 
kebenarannya tanda tanya besar.  Anda kelihatannya suka sekali mengartikan 
kata2 sesuai dengan pengertian anda sendiri, ya silahkan saja. Bahkan membaca 
tulisan orang saja diberi pengertian sendiri bahkan seakan melebihi yang nulis. 
Ya monggo2 saja.  Kata2 anda ini "Ane tahu itu bukan ramalan krn PWC itu 
lembaga keuangan yg terkenal kredibel" jelas merupakan argumen, alasan anda 
mengatakan "Ane tahu itu bukan ramalan" adalah karena "krn PWC itu lembaga 
keuangan yg terkenal kredibel". Saya sarankan sebaiknya anda belajar membaca 
dan menulis dengan baik.        ---In GELORA45@yahoogroups.com,  
wrote :

Nah sekarang ngotot lagi membenarkan pendapat ente adalah ramalan.Tempo hari 
bilang terserah mau pake’ istilah apa: prediksi, perkiraan, estimasi. Balik 
lagi ngeyelnya. Apa bukan goblok kalau gak ngerti beda ramalan vs prediksi?Nih 
ane kasih tahu jawabannya: ramalan itu pake’ wangsit dewa dewi. Prediksi itu 
pake’ science, ada analisanya. Ente kan berargumen PWC meramal.Ane mah gak 
berargumen. Koq “PWC itu lembaga keuangan yg terkenal kredibel” adalah argument 
ane? Ngaco aja!Kalimat ini mau bilang ente buta tuli alias ane lebih percaya 
sama PWC yg pake’ science termasuk analisa dibandingkan ente yg pake’ 
ramalan/wangsit. Kalau bukan gila apa? sudah gini panjang masih gak ngerti 
salahnya dimana.Salah besarnya ente bilang PWC meramal. Gaya pake’ PPP dan cash 
mau menyalahkan PWC?!!!Yang salah dan goblok itu ente berani2nya bilang PWC 
meramal dan gak percaya sama PWC krn berdasarkan PPP!! Nesare  From: 
GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 4:54 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC  
Kata2 anda dibawah ini benar2 mencerminkan kepala besar otak udang, benar2 luar 
biasa!Tadinya tanya kenapa kok saya bilang proyeksi PWC itu ramalan, setelah 
dijawab malah reaksinya seperti highlight dibawah. Ya sudah jelas itu argumen 
saya wong saya yang ditanya dan jawab. Otak anda kepanasan ya? Kalau argumen 
anda "Ane tahu itu bukan ramalan krn PWC itu lembaga keuangan yg terkenal 
kredibel" saya rasa anda itu kayak katak didalam tempurung, baru2 ini PWC kena 
denda $6.6 million karena misconduct "PricewaterhouseCoopers LLP was fined 5.1 
million pounds ($6.6 million) for misconduct over its audit of RSM Tenon Group 
Plc in the largest-ever sanction issued by the U.K. accounting regulator." 
(Bloomberg, August 16, 2017) ---In GELORA45@yahoogroups.com,  
wrote :


Ini orang gobloknya bener2 sudah gak ketolong Yg dihighlight dibilang 
jawabannya?Itu kan argument ente!Itu alias ramalan ente! bukan jawaban dari PWC 
apalagi ramalan?Ane tahu itu bukan ramalan krn PWC itu lembaga keuangan yg 
terkenal kredibel. Gak akan pake’ wangsit dari langit kalau release data kaya’ 
gini. Ada analisanya. Ada sciencenya. Ane gak tahu gimana analisa/science nya 
PWC krn itu isi perut nya PWC. Mana bisa dibuk keorang lain? Addd harus 
ditulis sampai kaya’ gini panjang. Pertanyaan nya gimana ente bisa bilang PWC 
meramal kalau ente sendiri gak tahu analisa PWC itu gimana? Minta ampun 
gobloknya shg pendapat sendiri dibilang pendapatnya PWC!! Nesare From: 
GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 4:25 PM
To: Yahoogroups 
Subject: RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC   
Jadi pertanyaan anda ini "Gimana PWC bisa disebut ramalan?"Yang anda highlight 
itu jawaban/argumen kenapa disebut ramalan.  ---In GELORA45@yahoogroups.com, 
 wrote :



Ayo jelasin ini: Makin jauh sebuah proyeksi tingkat ketepatan akan semakin 
kecil juga akan terlalu banyak asumsi yang dipakai, sebuah hal sederhana saja 
misalnya politik yang stabil padahal dalam kenyataannya sejak 1945 sampai 
sekarang telah terjadi setidaknya 3x gejolak politik besar, perhitungan PPP 
Indonesia saat ini mungkin sekitar 3x cash apakah 13 th yad masih tetap sama,  
bagaimana dgn growth dengan asumsi berapa persen dan bagaimana mengambil 

[GELORA45] Trs: [wahana-news] Menulis Kisah Hidup Kakek, Menyingkap Tirai Propaganda

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 Pada Sabtu, 9 September 2017 12:28, "'Tsasando' tsasa...@gmail.com 
[wahana-news]"  menulis:
 

     
https://medium.com/ingat-65/menulis-kisah-hidup-kakek-menyingkap-tirai-propaganda-f6564891f88b
    
Dhianita Kusuma Pertiw 
Menulis Kisah Hidup Kakek, Menyingkap Tirai Propaganda
 Tahun ini, tepat sepuluhtahun kematian kakek saya. Ia termasuk 12,000 tahanan 
politik Orde Baru yangdikirim ke Pulau Buru tanpa pengadilan dengan tuduhan 
menjadi bagian dari pahamdan organisasi berbasis komunisme. Seperti beberapa 
tapol yang dibuang ke Pulau Buru, kakeksaya tidak tergabung secara struktural 
di Partai Komunis Indonesia (PKI),Lekra, atau organisasi lain yang dianggap 
berafiliasi dengan PKI. Ia seorangpegawai Kotapraja. Kakek saya tidak pernah 
mendapatkan informasi yang jelas apadakwaan yang diberikan padanya. Berpuluh 
tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2000 saatsaya baru masuk sekolah dasar, ia 
mulai bercerita pada saya tentang keadaanbarak, bagaimana ia berkawan dengan 
Pramoedya Ananta Toer, juga pesannya untukterus membaca. Sampai sekarang saya 
selalu teringat kisahnya, yang ia ceritakandengan raut sedih bercampur marah, 
dan sesekali terdengar kebanggaan disuaranya. Sudah saatnya untukberbagi apa 
yang telah terjadi padanya juga keluarga saya pada masyarakat luas,agar tidak 
hanya menjadi cerita sebelum tidur kakek pada cucunya. Saya inginmembagi cerita 
yang tersimpan dalam ingatan kakek dan keluarga saya. Saya juga ingin membuka 
tabir kebohongan yang memberilabel “jahanam” pada PKI, Gerwani, BTI dan 
kelompok lain yangdituduh berkhianat atas negara. Minggu-minggu itu kotaMalang 
sedang panas-panasnya. Pukul sepuluh pagi matahari sudah di atas kepaladan 
sinarnya membakar kulit. Media sosial dipenuhi keluhan, doa, bahkan 
umpatantentang cuaca yang menyelimuti kota. Namun terik matahari kala itu kalah 
dariapi semangat dalam diri saya untuk mencari sumber informasi untuk sebuah 
novel historical fiction tentanghidup kakek saya. Di akhir 2015 yang panas itu, 
saya pergi ke beberapamuseum di kota Malang seperti Museum Brawijaya dan Museum 
Tempo Doeloe untukmengumpulkan bahan karya tulis saya. Sebelum tragedi 
1965keluarga besar saya seperti keluarga besar lainnya. Namun sejak siaran 
radiodipenuhi oleh siaran kabar berita mengenai G30S, keadaan menjadi mencekam. 
Padasuatu siang di 1966, kelompok Banser menyatroni rumah kami, membawa pergi 
kakeksaya tanpa izin, pamit, atau alasan yang jelas. Ia ditahan dari penjara 
satu kepenjara lain, hingga akhirnya dibuang ke Pulau Buru untuk dididik 
menjadi lebihnasionalis, agamis, dan patriotis. Begitulah propaganda yang 
digadang-gadangkanSoeharto dan antek-anteknya. Padahal, apa bukti kakek saya 
tidak nasionalis? Iaseorang pegawai Kotapraja, melayani masyarakat sebagai 
pegawai negeri. Siapa yang bilang kakek saya tidak beragama? Ia memeluksatu 
agama resmi dan tercantum jelas di kartu identitasnya. Dan apakah mereka bisa 
jelaskan seperti apa tindakanyang tidak patriotis itu? Dia bekerja untuk 
negara. Ia mengagumi sosok peloporMarhaenisme dan menerapkan paham tersebut 
dalam berinteraksi dengan sejawat dankeluarganya yang banyak bekerja sebagai 
petani. Ketika kakek ditahan, nenek saya, ibu dan kedua saudarinyatak ada yang 
tahu sampai kapan mereka harus bertahan menyambung hidup tanpakehadiran kakek. 
Surat yang kakek kirim satu-satunya cara bertukar kabar,itupun setelah isinya 
diperika oleh petugas untuk menghindari adanya usahauntuk kabur atau 
menceritakan kehidupan tapol yang serba berkesusahan di sana.Di balik surat ala 
kadarnya itu tersimpan doa yang tidak pernah putus, walaupara tapol sering 
disiksa oleh cambuk ikan pari oleh petugas. Sementara, pemerintah OrdeBaru 
menjejalkan propaganda anti komunis-sosialis pada masyarakat Indonesiayang tak 
mengetahui dengan jelas siapa yang berperan dalam Gerakan 30 Septemberyang 
menewaskan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober 1965itu. 
Propaganda itu menuduh Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya 
mencobamenumbangkan pemerintahan yang berkuasa dengan membunuh para jenderal. 
PKI dansimpatisannya dicap sebagai sebagai pengkhianat negara dan Pancasila. 
Setelah kira-kira dua belas tahun menjadi tahananpolitik Orde Baru sejak 
pertama ditangkap lalu dijebloskan ke penjara kota dankemudian dibuang ke Pulau 
Buru, kakek saya pulang dengan mulut yang masihdibungkam oleh ancaman. Tidak 
ada kemerdekaan untuknya, bahkan setelahdipulangkan dari tempat pemanfaatan. 
Ada tanda‘ET’, singkatan dari‘Eks-Tapol’ di kartu identitasnya. Ini mencegah 
keluarga saya untukbergerak secara leluasa di negara kami sendiri. Sampai ajal 
menjemput kakek saya, tidak banyak pengalamannyasebagai tapol yang ia bagi 
secara luas dalam bentuk tulisan. Ia hanya berceritasecara lisan ditemani rokok 
tingwe dan kopi hitam. Hampir setiap malam adacerita baru darinya, menguak 
kenyataan yang tersembunyi di balik tabirpropaganda yang juga ditanam ke 
anak-anak bangsa melalui buku 

Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Hanya orang BODOH yang bisa mengatakan orang yang berbuat SALAH adalah BODOH! 
Setiap orang didunia ini, betapapun pintar dan genial nya, sebagai manusia 
biasa, tetap bisa saja berbuat KESALAHAN! Tapi, kesalahan apapun yang dilakukan 
TIDAK HARUS menegasi dan menyangkal kegeniusan dan kebesaran jiwa pimpinan 
macam Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Lenin dan Stalin dengan segala 
kesalahan yang dilakukan TETAP adalah Pemimpin BESAR Rakyat Sovyet, begitu juga 
Ketua Mao dengan segala kesalahan yang terjadi TETAP adalah Pemimpin BESAR 
Rakyat Tiongkok!

Sebaliknya, orang-orang yang berhasil melihat kesalahan orang lain setelah 
melewati praktek yang terjadi, TIDAK MESTI lebih pintar dan lebih genial dari 
Lenin, Stalin dan Ketua Mao, ...! Hanya orang-orang BODOH yang TIDAK BISA 
gunakan otak sendiri, ... bisanya hanya mendewakan Lenin-Stalin-Mao dengan 
mudah menuduh orang-orang yang BERBEDA dengan dirinya dan berani mengkritik, 
adalah REMO, PENGHIANAT, RENEGAT, ... 



From: Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Sunday, September 10, 2017 12:06 AM
To: Lusi D. ; nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
Cc: Yahoogroups ; DISKUSI FORUM HLD 
Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti 
rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

  

Inilah pencerminan orang yang bicara ttg NEP tapi memisahkannya dari situasi 
kongkrit Rusia ketika itu. Dia tahunya dan berpegang pada " Lenin menerapkan 
kapitalisme negara.. ". Dus kenapa Jokowi tidak boleh menerapkan kapitalisme 
negara??? Emangnya NEP milik Lenin atau milik Soviet saja? Seperti Chan juga 
yang ambil alasan "Lenin juga menerapkan "kapitalisme negara" , dus Deng xiao 
ping benar!! Deng bukan remo, tapi justru "penyelamat" Tkk dengan melahirkan 
"perkembangan dan pertumbuhan dua digit". Jadi tidak bisa diharapkan mereka 
akan mau menganalisa dan meninjau lebih dalam apa arti dan dampak dari adanya 
"kediktaturan proletariat", adanya sebuah partai proletar, dan adanya seorang 
pemimpin seperti Lenin. Buat mereka mah Lenin tidak berarti apa-apa, wong Chan 
juga menganggapnya goblok karena terburu-buru menghantam kaum kapitalis..sama 
gobloknya dengan Mao yang juga terburu-buru masuk dalam revolusi dan 
pembangunan sosialis!!! Makanya dibetulin oleh Deng!!! Pakai penghisapan, tidak 
apa-apa, tapi tetap sosialisme, hanya harus diembel-embeli "kepribadian/ciri 
Tkk"!!! 


Seperti dulu ketika perdebatan tentang NEP, tak satupun yang mau tahu atau 
berkomentar tentang kata-kata pembimbing Lenin untuk NEP (tiga tahap NEP, 
memperkuat aliansi buruh dan tani, tujuan NEP adalah membangun dasar ekonomi 
sosialis, Rusia dengan NEP akan menghasilkan Rusia sosialis). Dan orang lupa 
bahwa dalam NEP konsesi diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, dan tani 
kaya. Sama sekali tidak ada tuan tanah besar, konglomerat , kabir dan KAPITALIS 
KOMPRADOR seperti di Indonesia sekarang Masuknya modal asing juga sangat 
kecil sekali. Logis!! Siapa yang mau menanam modal di negeri yang sedang 
membangun sosialisme!!??? Dan jangan lupa blokade ekonomi tetap berjalan. Semua 
keadaan ini buat mereka adalah hal-hal yang remeh temeh!!!
Tidak penting! Pokoknya NEP bisa juga diterapkan oleh Jokowi ! (tahu nggak 
nanti jawabnya: siapa yang bilang Jokowi menerapkan NEP?? Padahal, walaupun 
tidak dibilang dengan kata-kata begitu, tapi kan orang ngerti maksudnya). 
Begitulah bung Lusi, komentar saya.



On Thursday, September 7, 2017 10:57 PM, Lusi D.  wrote:




Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan

di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi

Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik

Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi

Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan

ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum

penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di

tangan klas buruh.


Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di

bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP

dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.


Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.


Lusi.-






Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400

schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" :


> Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!

> 

> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas

> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.

> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme

> walaupun harus ikut state control.

> 

>  

> 

> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu

> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.

> 

> Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?

> 

> Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP

> milik negara sosialisme?

> 

>  

> 

> 

[GELORA45] Diramal Peringkat 5 Ekonomi Dunia, Sri Mulyani Ingin RI Jadi Negara Sejahtera

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://ekbis.sindonews.com/read/1237603/33/diramal-peringkat-5-ekonomi-dunia-sri-mulyani-ingin-ri-jadi-negara-sejahtera-1504785825


Diramal Peringkat 5 Ekonomi Dunia, Sri Mulyani Ingin RI Jadi Negara
Sejahtera

Disfiyant Glienmourinsie



A+ A-

*JAKARTA* - PricewaterhouseCoopers (PwC) melansir data, bahwa negara-negara
berkembang saat ini akan mendominasi ekonomi utama dunia pada 2030. Yang
menggembirakan, dalam 21 peringkat negara ekonomi terkuat, Indonesia berada
di peringkat ke-5.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
proyeksi tersebut memang dilakukan dengan berdasarkan asumsi selama ini.
Dimana perekonomian Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan
negara-negara berkembang lainnya di dunia.

Hanya saja, Sri Mulyani tidak ingin cepat gede rasa. Ia mengatakan
Indonesia tidak ingin tumbuh lewat kuantitas saja, yang terpenting adalah
kualitas kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

"Pemerintah tentu tidak hanya sekadar ingi ekonominya yang besar. Yang
penting yang kita inginkan kualitas kesejahteraan masyarakat meningkat,"
kata dia di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Untuk menggapai harapan mulia itu, maka seluruh kebijakan yang ada harus
bisa menjaga momentum pertumbuhan. Karena itu, sambung dia, dalam APBN dan
banyak kebijakan pemerintah yang ditekankan bukan hanya pertumbuhan ekonomi
semata, juga pertumbuhan yang berkeadilan.

"Lebih dari itu, kita ingin ekonomi bisa lebih berkeadilan, inklusif.
Makanya APBN kita yang lebih dari Rp290 triliun dipakai untuk meningkatkan
kesejahteraan, terutama masyarakat yang paling bawah. Jadi kalau dari
ukuran purchasing power parity, sebetulnya Indonesia sudah masuk kelompok
ekonomi terbesar saat ini," katanya.

Menurut Sri Mulyani, dalam PPP (keseimbangan kemampuan berbelanja),
Indonesia sudah masuk dalam 20 besar, bahkan ada di peringkat 11. "Jadi
kalau PPP dihitungnya tahun 2030, tentu masuk akal saja yang disampaikan
oleh PWC," pungkasnya.

Seperti diketahui, PWC baru saja meramal bahwa Indonesia masuk dalam negara
yang ekonominya 5 besar terkuat di dunia tahun 2030. PwC melihat bahwa
pasar negara berkembang, seperti India dan Brasil, termasuk Indonesia akan
semakin menantang dominasi Amerika Serikat dan China, sementara yang
lainnya tertinggal.

Berikut daftar 21 negara ekonomi paling kuat di dunia pada 2030 yang
diproyeksikan PwC:
21. Nigeria - USD1.794 triliun
20. Pakistan - USD1,868 triliun
19. Mesir - USD2,049 triliun
18. Kanada - USD2,141 triliun
17. Spanyol - USD2.159 triliun
16. Iran - USD2.354 triliun
15. Italia - USD2,541 triliun
14. Korea Selatan - USD2,651 triliun
13. Arab Saudi - USD2.755 triliun
12. Turki - USD2,996 triliun
11. Prancis - USD3,377 triliun
10. Inggris - USD3.638 triliun
9. Meksiko - USD3,661 triliun
8. Brasil - USD4,439 triliun
7. Jerman - USD4,707 triliun
6. Rusia - USD4.736 triliun
5. *INDONESIA* - USD5.424 triliun
4. Jepang - USD5.606 triliun
3. India - USD19,511 triliun
2. Amerika Serikat - USD23,475 triliun

1. China - USD38.008 triliun

[GELORA45] China drags Indonesia into South China Sea morass

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Ag*aknya kekalahanNKRI di pengadilan Internasional tentang pulau Sipadan
dan ligitan kepada Malaysia tidak diberitakan oleh media dalam negeri.?*


http://www.atimes.com/article/china-drags-indonesia-south-china-sea-morass/



China drags Indonesia into South China Sea morass Beijing's rebuke of
Jakarta's decision to rename its natural gas-rich Natuna Island region has
agitated what had been a quiescent territorial dispute

By John McBeth  Jakarta,
September 7, 2017 12:22 PM (UTC+8)

[image: Indonesian President Joko Widodo (R) meets with China's President
Xi Jinping (L) during a bilateral meeting on the sidelines of the Asian
Africa Conference in Jakarta on April 22, 2015. Photo: AFP]Indonesian
President Joko Widodo (R) meets with China's President Xi Jinping (L)
during a bilateral meeting on the sidelines of the Asian Africa Conference
in Jakarta on April 22, 2015. Photo: AFP


What’s in a name? Quite a lot it seems, particularly when it comes to
China’s expansive claims to the South China Sea, which Beijing has
increasingly come to regard as its own backyard.

Six weeks after Indonesia declared its intention to rename its 200-mile
exclusive economic zone (EEZ) north of the Natuna islands as the ‘North
Natuna Sea’, China has demanded that Jakarta drop the new moniker, saying
it isn’t conducive to the “excellent” relations between the two countries.


Delivered in a letter to the Indonesian embassy in Beijing on August 25,
the Chinese Foreign Ministry protest asserted that the two countries have
overlapping claims in the South China Sea and that renaming the area will
not alter that fact.

China said changing what it called an “internationally-accepted name” had
resulted in the “complication and expansion of the dispute” and affected
peace and stability in the region.

In fact, in an action endorsed by the International Hydrographic
Organization (IHO), an inter-governmental organization with United Nations
observer status, Indonesia renamed the southernmost part of the South China
Sea to the Natuna Sea in 1986 without any undue fuss.

Indonesia’s Maritime Ministry included the North Natuna Sea in the new
national map unveiled last month. While President Joko Widodo was
reportedly happy with the move, Foreign Minister Retno Marsudi is said to
have had reservations.

[image: This handout photograph taken and released by the Presidential
Palace on October 6, 2016 shows Indonesian President Joko Widodo (C)
sitting in the cockpit of a Sukhoi Su-30 aircraft next to Military Chief
General Gatot Nurmantyo (L) and Air Force Chief of Staff Air Marshal Agus
Supriatna (R) during a military drill on the remote Natuna islands.The
Indonesian Air Force on October 6 held a major exercise around its island
in the South China Sea where there have been clashes with Chinese vessels
in waters claimed by Beijing. / AFP PHOTO / PRESIDENTIAL PALACE / AGUS
SUPARTO / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /
PRESIDENTIAL PALACE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED
AS A SERVICE TO CLIENTS]

Indonesian President Joko Widodo (C) in the cockpit of a Sukhoi Su-30
aircraft next to Military Chief General Gatot Nurmantyo (L) and Air Force
Chief of Staff Air Marshal Agus Supriatna (R) during a military drill on
the remote Natuna islands. Photo: AFP

The political and diplomatic statement of sovereignty fits with Widodo’s
maritime policy, announced in the first days of his presidency, of
strengthening connectivity among the country’s 17,504 islands and
reasserting state authority over its archipelagic seas.

Siswo Purnama, the Foreign Ministry’s head of policy analysis, says Jakarta
has taken only the first step in a long renaming process that starts with a
domestic discourse and ends in possible IHO endorsement. “Indonesia,” he
says, “won’t be in a hurry.”

It isn’t exactly clear what stretch of waters China says is in dispute, but
Indonesian authorities have long puzzled over Beijing’s unilateral
nine-dash line map of territorial sovereignty, which encompasses most of
the South China Sea and appears to intrude into Indonesia’s EEZ.

Apart from questioning its legality under the UN Convention of Law of the
Sea (UNCLOS), Indonesia’s diplomats in the past have failed in repeated
efforts to get China to clarify the geographic limits to the tongue-shaped
claim.

Ambassador Hasyim Djalal, a recognized authority on maritime law, says
Indonesian never received a reply when it sent a formal note to Beijing in
1994 asking for the coordinates of its nine-dash line map. Two years later,
he said, a senior Chinese official told him: “Don’t worry, that’s nothing
to do with you.”

[image: FILE PHOTO: Soldiers of China's People's Liberation Army (PLA) Navy
patrol at Woody Island, in the Paracel Archipelago, which is known in China
as the Xisha Islands, January 29, 2016. REUTERS/Stringer/File Photo]

China’s People’s Liberation Army (PLA) Navy patrol at Woody Island in the

Re: [GELORA45] Enakan barter ?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Karena kekurangan atau tak ada duit untuk bayar kontan, maka diadakan
barter!

On Tue, Aug 8, 2017 at 5:10 PM, kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Russia, Indonesia to Avoid Dollar in Su-35 Sale
> Indonesia offers to transfer billions worth of coffee, tea, and palm oil
> instead
> RT
> 4 hours ago | 2262 16
> http://russia-insider.com/en/politics/russia-indonesia-
> avoid-dollar-su-35-sale/ri20624
>
> Indonesia says it will barter coffee, palm oil and other commodities
> for Russian fighter jets, calling US and European sanctions against
> Russia an opportunity to boost trade.
> “This barter under the supervision of both governments hopefully will
> soon be realized through the exchange of 11 Sukhoi Su-35s and a number
> of Indonesian exports, starting from coffee and tea to palm oil and
> strategic defense products,” Indonesian Trade Minister Enggartiasto
> Lukita said on Monday, as quoted by Reuters.
> Russian state-run corporation Rostec signed a memorandum of
> understanding for the deal with Indonesian state trading company PT
> Perusahaan Perdagangan Indonesia. Rostec says it is committed to
> implement the terms of a counter trade program.
> At the same time, the Russian corporation reserves the option to
> choose which goods it receives in trade from Indonesia as well as the
> right to pick trade partners and producers for cooperation under the
> agreement, according to Rostec.
>
> “The deal allows expanding supplies of Indonesian goods that are the
> most easily-suited for the Russian market. The range of products will
> be discussed by members of a specially created advisory group,” the
> company’s press release reads.
> Indonesia already operates 16 Sukhoi jets, bought in 2003, when it was
> subject to a US and EU embargo on arms sales amid the alleged
> military's human rights abuses in East Timor in 1999.
> The Su-35 is a long-range '4++ generation' super-maneuverable fighter
> jet. It is armed with an internal 30mm cannon and has 12 hard points
> with a combined capacity of 8,000kg, compatible with a wide range of
> unguided and guided missiles and bombs. Its maximum speed is 2,500
> km/h, with a range of 3,400km, and a combat radius of around 1,600km.
> Jakarta is trying to promote its palm oil products amid decreasing
> demand in Europe. Indonesia is the world’s number one producer of the
> commodity, which is widely used in cooking, cosmetics and biofuel.
> Trade between Russia and Indonesia, the largest economy in Southeast
> Asia, has fallen in recent years, but Lukita said the wide-ranging US
> and EU financial and trade sanctions against Russia are an opportunity
> for Indonesia to revive trade through barter deals in other
> industries.
> “This is an opportunity that should not be lost from our grasp,” said
> Trade Ministry spokesman Marolop Nainggolan, as quoted by AP.
> 
>

Re:[GELORA45] Kain Putih Penutup Patung Khong Co di T uban. “Banyak jalan menuju ke Roma” !

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Setelah perubahan patung sana sini melalui musyawarah itu lha apa masih Patung 
Kwankong? 
 Bikin dewa baru? 
 

 Pada Jumat, 8 September 2017 11:56, "Noroyono 1963 noroyono1963@... 
[GELORA45]"  menulis:

 

   
 

 Komentar.
 

 Sebuah berita yang menyejukkan bagi kita, anak bangsa, pendukung toleransi, 
keharmonisan dalam keberagaman di NKRI kita tercinta.
  
 Antara Pemerintah Daerah Tuban, tokoh tokoh masyarakat dan Pengurus Kelenteng 
Kwan Sing Bio telah tercapai kesepakatan. Saya tidak tahu persis isi 
kesepakatan termaksud. Namun menurut pengertian saya atas berita yg menyejukkan 
ini, inti dari kesepakatan tsb adalah patung tetap berdiri tapi dengan 
penyesuaian di sana sini. “Penyesuaian”, bukan “perobohan” atau “penghancuran”. 
Tercapainya kesepakatan tsb merupakan kemenangan kewarasan atas keberingasan; 
kemenangan toleransi atas intoleransi. Semoga pelaksanaan konkret di lapangan 
tidak menemui kendala yg mementahkan atau bahkan merusak kesepakatan yg telah 
dicapai. 
  
 Asal saja semua pihak yg terlibat dalam sebuah perbedaan pendapat – apapun 
etnik dan agamanya – secara konsisten mendasarkan pikiran, tindakan dan 
ucapannya pada asas “Bhinneka Tunggal Ika”, melalui musyawarah dengan 
intensitas toleransi yg tinggi, pasti bisa ditemukan solusi atas perbedaan tsb. 
Suatu solusi yg konstruktif, yg menguntungkan kita semua, anak negeri,  dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. “Banyak jalan menuju ke Roma” ! “Viele Wege 
führen nach Rom” !
  
 Noroyono

 

 

 LAPORAN KHAS  12:36 WIB - 
Minggu, 03 september 2017
 

Keterangan Gambar : Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. Di belakang bangunan ini 
pengurus membangun patung tertinggi se Asia Tenggara.
 

 Kain Putih Penutup Patung Khong Co di Tuban
 

 

  Patung Dewa Khong Co menuai protes. Dianggap sebagai Dewa Perang, bukan Dewa 
Kejujuran. Pengurus diminta mengubah.
 

  
 Wajah merah patung Dewa Khong Co Kwan Sing Tee Koen setinggi 30 meter itu 
telah tertutup oleh kain putih panjang. Kain itu menutupi kepala, juga jubah 
kebesarannya hingga kaki.
 

 Untuk menutup patung Dewa Khong Co dibutuhkan tenaga ekstra. Pihak Pemerintah 
Tuban menunjuk tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang punya 
fasilitas crane di atas 30 meter. Butuh 40 rol kain putih (setiap rol 
panjangnya 35 meter) atau setara dengan 1200 meter untuk menutup patung itu. 
Untuk menutup patung itu dibutuhkan waktu lebih dari empat jam.
 

 Patung Dewa Khong Co di Tuban, Jawa Timur itu diresmikan bersamaan dengan 
ulang tahun Kelenteng Kwan Sing Bio ke-295 tahun, 16 Juli lalu oleh Ketua 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. "Ini bagian kebhinekaan," ujar 
Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) saat peresmian.
 
Peresmian berlangsung meriah. Ada penyanyi Rossa dan Afgan. Warna merah 
mendominasi suasana peresmian itu. Bagi orang Tionghoa, merah berarti simbol 
kebahagiaan, kemeriahan, dan perdamaian. Halaman Kelenteng Kwan Sing Bio di 
Jalan RE Martadinata Tuban yang langsung berhadapan dengan laut pantai utara 
itu riuh dan ramai.
 

 Pengunjung datang tidak hanya dari kalangan jemaat Kelenteng tetapi juga dari 
luar. Tak ketinggalan, warga Muslim Tuban juga datang berbondong-bondong 
melihat patung setinggi 30 meter yang terletak di halaman belakang Kelenteng. 
"Saya datang rekreasi saja," ujar Khoirul Huda (38), warga Kota Tuban, yang 
datang dua hari sebelum patung ditutup kain putih, 5 Agustus 2017 lalu. Ia 
datang dengan mengajak istri dan dua anaknya.
 

 Patung itu dibuat dengan dengan melibatkan 55 tukang batu dan pemahat khusus 
dari Surabaya. Warna merah, kuning, dan hijau mendominasi patung itu dari kaki 
hingga kepala. Itu bukan warna sembarangan melainkan punya makna. Misalnya, 
wajah merah Dewa Khong Co berarti sumber kebahagiaan dan keberanian. Warna 
kuning melambangkan keadilan dan kejujuran. Sedangkan warna hijau dalam jubah 
dan pakaian menjadi lambang keharmonisan.
 

 Patung itu mulai dikerjakan Maret 2016 dan selesai Juni 2017. Artinya butuh 
waktu setahun lebih. Biaya yang dihabiskan mencapai Rp2 miliar. Biaya itu 
berasal dari donatur Kelenteng. Pada pondasi Patung Dewa Khong Co terdapat 
tulisan; Patung sumbangan keluarga Hindarto Lie Suk Chen. Sedangkan di bawahnya 
tertulis 'design by' (Koh Po ) Hadi Purnomo dan Ir Djuli Kurniawan.
 

 Koordinator HUT Kelenteng Alim Sugiantoro menyebut, patung Dewa Khong Co, 
dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia alias MURI yang hadir di acara 
peresmian pada 16 Juli itu. MURI memberi penghargaan karena patung berdiameter 
5,5 meter dan tinggi 30 meter itu merupakan patung tertinggi di Asia Tenggara.
 

 Namun, tiga pekan setelah patung itu diresmikan mendadak muncul protes dari 
pelbagai kalangan. Di antaranya berasal dari masa gabungan Lembaga Swadaya 
Masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur Surabaya pada 
Senin 7 Agustus 2017.
 

 Saat berdemonstrasi massa membawa sejumlah 

Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Inilah pencerminan orang yang bicara ttg NEP tapi memisahkannya dari situasi 
kongkrit Rusia ketika itu. Dia tahunya dan berpegang pada " Lenin menerapkan 
kapitalisme negara.. ". Dus kenapa Jokowi tidak boleh menerapkan kapitalisme 
negara??? Emangnya NEP milik Lenin atau milik Soviet saja? Seperti Chan juga 
yang ambil alasan "Lenin juga menerapkan "kapitalisme negara" , dus Deng xiao 
ping benar!! Deng bukan remo, tapi justru "penyelamat" Tkk dengan melahirkan 
"perkembangan dan pertumbuhan dua digit". Jadi tidak bisa diharapkan mereka 
akan mau menganalisa dan meninjau lebih dalam apa arti dan dampak dari adanya 
"kediktaturan proletariat", adanya sebuah partai proletar, dan adanya seorang 
pemimpin seperti Lenin. Buat mereka mah Lenin tidak berarti apa-apa, wong Chan 
juga menganggapnya goblok karena terburu-buru menghantam kaum kapitalis..sama 
gobloknya dengan Mao yang juga terburu-buru masuk dalam revolusi dan 
pembangunan sosialis!!! Makanya dibetulin oleh Deng!!! Pakai penghisapan, tidak 
apa-apa, tapi tetap sosialisme, hanya harus diembel-embeli "kepribadian/ciri 
Tkk"!!! 
Seperti dulu ketika perdebatan tentang NEP, tak satupun yang mau tahu atau 
berkomentar tentang kata-kata pembimbing Lenin untuk NEP (tiga tahap NEP, 
memperkuat aliansi buruh dan tani, tujuan NEP adalah membangun dasar ekonomi 
sosialis, Rusia dengan NEP akan menghasilkan Rusia sosialis). Dan orang lupa 
bahwa dalam NEP konsesi diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, dan tani 
kaya. Sama sekali tidak ada tuan tanah besar, konglomerat , kabir dan KAPITALIS 
KOMPRADOR seperti di Indonesia sekarang Masuknya modal asing juga sangat 
kecil sekali. Logis!! Siapa yang mau menanam modal di negeri yang sedang 
membangun sosialisme!!??? Dan jangan lupa blokade ekonomi tetap berjalan. Semua 
keadaan ini buat mereka adalah hal-hal yang remeh temeh!!! Tidak penting! 
Pokoknya NEP bisa juga diterapkan oleh Jokowi ! (tahu nggak nanti jawabnya: 
siapa yang bilang Jokowi menerapkan NEP?? Padahal, walaupun tidak dibilang 
dengan kata-kata begitu, tapi kan orang ngerti maksudnya). Begitulah bung Lusi, 
komentar saya. 

On Thursday, September 7, 2017 10:57 PM, Lusi D.  wrote:
 

 Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan
di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi
Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik
Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu Ekonomi
Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan
ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum
penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di
tangan klas buruh.

Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di
bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP
dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin.

Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya.

Lusi.-





 Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400
schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]" :

> Argument bung itu kan syarat2nya NEP?!
> 
> Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas
> sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state.
> Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme
> walaupun harus ikut state control.
> 
>  
> 
> Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu yaitu
> memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah.
> 
> Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP?
> 
> Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP
> milik negara sosialisme?
> 
>  
> 
> Macem2 saja argumennya.
> 
>  
> 
> Nesare
> 
>  
> 
> From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
> Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM
> To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
> Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com
> Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar
> dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
> 
>  
> 
>  
> 
> Am Thu, 7 Sep 2017 09:44:27 -0400
> schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45]
>  "   >:
> 
> Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal
> NEP.
> 
> Kutipan mulai,
> 
> Nesare:
> > 
> > Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme
> > itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan dengan duit,
> > cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang dilakukan lenin dalam
> > menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu yg lagi kesusahan.
> > 
> > Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan.
> > Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP.
> > Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA
> > 1958.
> > 
> > Dah ngerti?!
> > . . . . .
> > 
> > Nesare  
> 
> Kutipan selesai.
> 
> Lusi:
> 
> Arti dan nuansa 

Re: [GELORA45] Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Tulisan seperti ini tidak ada efeknya bagi para pendukung statusquo. Sejak 
Suharto berkuasa, pada hakekatnya kebijakan ekonominya tidak berubah: 
pembangunan, utang, penanaman modal asing. Angka pertumbuhan ekonomi di negeri 
manapun tidak pernah berarti kemakmuran atau pembagian kue yang lebih adil dan 
merata. Dari dulu soal kemiskinan, dan pengangguran tidak pernah berkurang, 
apalagi tuntas. Walaupun begitu masif soal perampasan tanah, penyempitan tanah 
pertanian, penggusuran, toh tetap saja orang percaya pada omongan Jokowi yang 
bicara soal kedaulatan pangan...dan penanggulangan kemiskinan
Ditampilkan kata-kata BK tentang modal dan imperialis, eh malah dikiranya palsu 
kata-kata BK itu!!. Tidak pernah ada orang yang bilang BK anti modal asing, 
tapi yang jelas penanaman modal asing seperti yang diterapkan Suharto dan semua 
penerusnya sampai sekarang, sama sekali bukan cara BK menerima modal asing. 
Bukan pertama kali ketemu orang yang dengan berbagai cara ingin memreteli  atau 
mengebiri sifat anti-nekolim dari BK.  

On Thursday, September 7, 2017 5:09 PM, "Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45]"  wrote:
 

     

Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan

Ahmad Iskandar Bait
Sabtu 19 Agustus 2017 - 16:44
Read more at Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan

  
|  
|  
|  
|   ||

  |

  |
|  
|   |  
Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan
 Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan 
ekonomi Indonesia paling tinggi di Asia...  |   |

  |

  |

 


Ilustrasi penduduk miskin. (Foto: dinsos.bantenprov.go.id)
Penulis adalah Dosen FE Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Universitas 
AtmajayaBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pendapatan Indonesia 
belakangan ini cenderung memburuk. Hal itu ditandai dengan indeks gini yang 
mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran pada 2015 sekitar 0,413 dan 2017 
sedikit menurun menjadi 0,397. Sebaliknya, angka kemiskinan pada 2017 meningkat 
menjadi 27,77 juta orang dari 2016 yang mencapai 27,76 juta. Terlepas dari 
angka-angka yang dilaporkan BPS, menurut saya ketimpangan dan kemiskinan patut 
menjadi catatan hitam ekonomi Indonesia dalam 50 tahun terakhir, dan sebagai 
refleksi saat Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Selain 
trennya yang cenderung statis atau jalan di tempat —dan bahkan memburuk dalam 
jangka panjang—, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan 
ketimpangan tidak berubah, yaitu mengandalkan kebijakan neoliberal plus 
mekanisme trickle down effect. Kebijakan yang tidak berubah ini seolah 
menunjukkan kurang seriusnya the decision maker dalam memecahkan masalah 
tersebut. Belum lama ini dana moneter Internasional (IMF) sebagai mbah-nya 
neoliberal mengakui bahwa mekanisme trickle down effect atau efek menetes ke 
bawah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak berjalan. Dengan 
demikian, tidak bisa dijadikan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan. Hal ini 
telah terbukti di Indonesia, ketika pertumbuhan ekonomi 7% rata-rata tiap tahun 
selama tiga dasawarsa Orde Baru, namun ketimpangan pendapatan tidak menurun. 
Sehingga terbukti tidak ada efek menetes ke bawah, yang terjadi pertumbuhan 
selalu mengalir ke atas membesarkan konglomerat. Ketimpangan LSM Oxfam pada 
Februari 2017 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan 
paling parah di dunia. Oxfam mencatat, harta empat taipan terkaya di negara ini 
sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin. Harta empat orang 
terkaya di Indonesia mencapai USD 25 miliar atau setara Rp333,8 triliun. 
Sementara total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar USD24 
miliar atau sekitar Rp320,3 triliun. Saking banyaknya harta orang kaya 
tersebut, bunga yang didapat dari kekayaan orang terkaya Indonesia mencapai 
1000 kali jumlah uang yang dibelanjakan penduduk miskin selama setahun. Jumlah 
miliarder dolarman Indonesia juga bertambah, dari 1 pada 2002 menjadi 20 orang 
di 2016. Tumbuhnya jumlah jutawan dan miliarder ini menjadi lawan nyata bagi 
kemiskinan. Hal ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi paling banyak 
dinikmati oleh golongan kaya. Di industri keuangan sesuai data OJK, 50 
konglomerasi keuangan menguasai 70% aset industri keuangan Indonesia atau 
Rp6.300 triliun dari total aset Rp9.000 triliun. Bila melihat publikasi 10 
orang terkaya di Indonesia atau 50 orang terkaya di Indonesia, aset orang-orang 
tersebut jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Sementara kelompok masyarakat 
yang nyaris miskin gampang sekali terhempas ke kelompok miskin hanya gara-gara 
kebijakan pemerintah yang inflatoir. Nyata sekali gap antara kelompok kaya dan 
kelompok miskin itu. Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju 
peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. 
Bahkan dalam distribusi aset lebih memprihatinkan, yaitu rasio gini penguasaan 
lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada 

[GELORA45] Re: Di Depan Presiden Jokowi, Notaris Beberkan Aib BPN

[lotus_tamb...@yahoo.com [GELORA45]]

Bung Chan,  Aku butuh buku-buku sastra Indonesia apa saja yang pernah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Bisa tolong tidak? Atau beri kontak 
orang yang ngerti. Ada yang mau bikin tulisan mengenai penerjemahan sastra 
Indonesia ke dalam berbagai bahasa. Terima kasih banyak sebelumnya. 
 Salam, 
 IS

RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Kalau bukan goblok apa ini namanya?

 

Fortune telling disamakan dengan prediction dan analysis!

Ramalan disamakan dengan prediksi dan analisa!

Illogical disamakan dengan logical!

Pseudoscience disamakan dengan science!

Dukun disamakan dengan analis!

 

Minta ampun gobloknya!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Friday, September 8, 2017 11:30 AM
To: Yahoogroups 
Subject: RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

 

  

Saya bilang "Kalau tidak suka kata ramalan pilih saja sendiri perkiraan, 
estimasi, atau proyeksi terserahlah." itu untuk anda sendiri mau pilih istilah 
apa. 

Buat saya sih laporan PWC itu lebih tepat merupakan ramalan yang tingkat 
kebenarannya tanda tanya besar.

 

Anda kelihatannya suka sekali mengartikan kata2 sesuai dengan pengertian anda 
sendiri, ya silahkan saja. Bahkan membaca tulisan orang saja diberi pengertian 
sendiri bahkan seakan melebihi yang nulis. Ya monggo2 saja.

 

Kata2 anda ini "Ane tahu itu bukan ramalan krn PWC itu lembaga keuangan yg 
terkenal kredibel" jelas merupakan argumen, alasan anda mengatakan "Ane tahu 
itu bukan ramalan" adalah karena "krn PWC itu lembaga keuangan yg terkenal 
kredibel". Saya sarankan sebaiknya anda belajar membaca dan menulis dengan baik.

 

 

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com  ,  > wrote :



Nah sekarang ngotot lagi membenarkan pendapat ente adalah ramalan.

Tempo hari bilang terserah mau pake’ istilah apa: prediksi, perkiraan, estimasi.

 

Balik lagi ngeyelnya.

 

Apa bukan goblok kalau gak ngerti beda ramalan vs prediksi?

Nih ane kasih tahu jawabannya: ramalan itu pake’ wangsit dewa dewi. Prediksi 
itu pake’ science, ada analisanya.

 

Ente kan berargumen PWC meramal.

Ane mah gak berargumen. Koq “PWC itu lembaga keuangan yg terkenal kredibel” 
adalah argument ane? Ngaco aja!

Kalimat ini mau bilang ente buta tuli alias ane lebih percaya sama PWC yg pake’ 
science termasuk analisa dibandingkan ente yg pake’ ramalan/wangsit.

 

Kalau bukan gila apa? sudah gini panjang masih gak ngerti salahnya dimana.

Salah besarnya ente bilang PWC meramal. Gaya pake’ PPP dan cash mau menyalahkan 
PWC?!!!

Yang salah dan goblok itu ente berani2nya bilang PWC meramal dan gak percaya 
sama PWC krn berdasarkan PPP!!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com   
[mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 4:54 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com  
Subject: RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

 

 

Kata2 anda dibawah ini benar2 mencerminkan kepala besar otak udang, benar2 luar 
biasa!

Tadinya tanya kenapa kok saya bilang proyeksi PWC itu ramalan, setelah dijawab 
malah reaksinya seperti highlight dibawah. Ya sudah jelas itu argumen saya wong 
saya yang ditanya dan jawab. Otak anda kepanasan ya?

 

Kalau argumen anda "Ane tahu itu bukan ramalan krn PWC itu lembaga keuangan yg 
terkenal kredibel" saya rasa anda itu kayak katak didalam tempurung, baru2 ini 
PWC kena denda $6.6 million karena misconduct " 
 PricewaterhouseCoopers LLP was 
fined 5.1 million pounds ($6.6 million) for misconduct over its audit of  
 RSM Tenon Group Plc in the 
largest-ever sanction issued by the U.K. accounting regulator." (Bloomberg, 
August 16, 2017)

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 nesare1@...> wrote :




Ini orang gobloknya bener2 sudah gak ketolong

 

Yg dihighlight dibilang jawabannya?

Itu kan argument ente!

Itu alias ramalan ente! bukan jawaban dari PWC apalagi ramalan?

Ane tahu itu bukan ramalan krn PWC itu lembaga keuangan yg terkenal kredibel. 
Gak akan pake’ wangsit dari langit kalau release data kaya’ gini. Ada 
analisanya. Ada sciencenya. Ane gak tahu gimana analisa/science nya PWC krn itu 
isi perut nya PWC. Mana bisa dibuk keorang lain? Addd harus ditulis 
sampai kaya’ gini panjang.

 

Pertanyaan nya gimana ente bisa bilang PWC meramal kalau ente sendiri gak tahu 
analisa PWC itu gimana?

 

Minta ampun gobloknya shg pendapat sendiri dibilang pendapatnya PWC!!

 

Nesare

 

From:   GELORA45@yahoogroups.com [ 
 mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Thursday, September 7, 2017 4:25 PM
To: Yahoogroups <  gelora45@yahoogroups.com>
Subject: RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

 

 

 

Jadi pertanyaan anda ini "Gimana PWC bisa disebut ramalan?"

Yang anda highlight itu jawaban/argumen kenapa disebut ramalan.

 

 

---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 nesare1@...> wrote :





Ayo jelasin ini: Makin 

RE: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Betul 51% itu jelas hasil maksimal.

Juga betul pembagian pemerintah pusat DKI, pemerintah daerah papua dan freeport 
harus dipikirkan.

Yang tidak betul adalah mau nasionalisasi freeport baik secara gratis ala 
roeslan maupun nasionalisasi beli saham ala sijonathan.

 

Banyak persoalan yang harus dipikirkan mengambil alih freeport demi kepentingan 
orang banyak di republik muda ini.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Saturday, September 9, 2017 5:15 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; temu_eropa 
Cc: JKI ; LISI 
; indonesia_damai ; 
Watch Indonesia! 
Subject: AW: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi 
nasionalisasi oleh bung Karno.

 

  

.

Ikut nimbrung.

 

 

Dari berbagai pertimbangan yg ditulis cukup bagus oleh bung Djie itu, saya kira 
faktor pertimbangan politis yg paling sentral, sehingga paling banyak disoroti. 
Pemerintahan Bung Karno dan Gus Dur terguling antara lain juga karena ada 
masalah dg Feeport.  Kasus 'papa minta saham' pernah juga jadi isu yg panas.

 

'Persetujuan ttg devestasi 51% (dg pembayaran bertahap) dan pembangunan smelter 
adalah hasil kompromi maksimal, yg bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK 
tanpa harus melibatkan arbitrasi internasional.

 

Dalam hal mendapatkan pemasukan bersih yg lebih besar bagi Indonesia, yaitu 
dibidang pajak dan royalti, masih belum ada keputusan yg jelas,  selain 
disebutkan ttg 'pemasukan yg lebih baik dibanding dg kontrak sebelumnya'.

 

Perlu diingat, bhw Pemerintah daerah Papua, yg memiliki 'status otonomi 
khusus', juga menuntut dilibatkan dlm hal bagi hasil antara 3 pihak :  Freeport 
- Pemerintah pusat - Pemerintah daerah Papua.

 

Dalam masalah sangat penting ttg  bagi hasil  ini, ada baiknya menarik 
pelajaran dari pengalaman terbaru, misalnya pengalaman Bolivia dibawah pimpinan 
 Evo Morales dan pertimbangan situasi di Indonesia saat ini.

 

 

Salam,

Arif H.  

 

-

-Original-Nachricht- Betreff: Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 
2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

Datum: 2017-09-09T05:41:45+0200

Von: "kh djie dji...@gmail.com   [GELORA45]" 
 >

An: "Gelora45"  >

 

 

 

 

  

 

 

Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?

Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, ya tetap 
milik Indonesia.

Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 pengangkutan, installasi 
pengolahan

waste, galangan kapal dan installasinya, tunnel yang dibangun dll.

 

Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana 
datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan 
harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari 
area pertambangan?

Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, peraturan yang 
umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau berhenti sewa, 
harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau dia pasang 
tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru mau 
menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih sedikit 
kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak eker2an, 
supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi penyewa baru, 
kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau penyewa berikutnya mau 
menerima.

Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port andaikan tidak mau beri 
perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 yang bisa dibawa. Yang 
tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau dilihat dari penyusutan 
harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa mau begitu, atau harus 
diputus oleh arbitrase internasional.

Tetapi tidak memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru 
yang berani masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar berat 
sekali. Dari menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus keluar uang 
banyak. Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak beberapa tahun, 
karena harus investasi banyak memasang mesin2 baru ? Berarti pemerintah 
kehilangan penghasilan.

 

Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang hukum. 
Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa saja 
nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali dengan 
beleid lain.

Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, ya maunya 
digulingkan.

Mungkin ada pendapat lain ?

 

2017-09-08 16:29 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com 
  

RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Tambah ngaco terus. Semakin nulis semakin parah.

 

Sekarang lari lagi dari “ramalan menjadi kenyataan bahwa RI bisa menjadi no. 5 
terbesar ekonomi dunia 2030” menjadi “RI masih terjebak dalam middle income 
trap”.

 

Eh ngomong2 ramalannya ente ini ada argumennya ndak?

Kalau ada versinya ramalan dari dewa dewi atau dukun mana?

 

Hehehehehe,

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Friday, September 8, 2017 11:53 AM
To: Yahoogroups 
Subject: Re: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

 

  

Saya rasa sekalipun ramalan PWC itu jadi kenyataan Indonesia masih tetap 
terjebak dalam middle income trap.

 

 

Tentang kata ramalan dalam ekonomi, banyak media dan lembaga menggunakan kata 
ramalan. Beberapa contoh:

 


Ramalan BI: Ekonomi Indonesia Tembus 6% di 2019


 


Ramalan ekonom, keyakinan konsumen pulih September


 


Ramalan Pengusaha: Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,1%


 

RE: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Hehehehehe sekarang lari lagi dari “mengejek PWC meramal” ke “ bashing 
pemerintah Indonesia suka mimpi”.

Dasar otaknya tukang bashing Indonesia!

 

Sudah salah mengatakan PWC meramal, eh bukan menerima kesalahannya, malahan 
maen2 bahasa menyamakan prediksi dan analisa PWC sebagai ramalan dan lebih 
parah lagi mengatakan PWC hanya menggunakan PPP bukan cash plus PWC gak akan 
bisa tahu RI akan ada peristiwa politik besar.

 

Gobloknya ente itu karena ente sok2an kasih argument (PPP dan peristiwa politik 
besar) sedangkan tahu juga enggak analisa prediksi nya PWC gimana PWC bisa 
sampai release daftar ekonomi 2030 itu!

 

Emangnya ente tahu methodologinya PWC. Cari tahu atuh lalu dianalisa. Kalau 
kebiasaannya ente meramal, silahkan. Milis ini warung kopi. Kita dengerin 
ramalannya versi siapa? Versi dewa mana, dewi mana, atau dukun mana?  

 

Moso’ “PPP dan peristiwa politik besar” disebut jawaban utk mengatakan PWC 
meramal?!!!

 

Hahahahahaha gobloknya mint ampu!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Friday, September 8, 2017 12:17 PM
To: b...@yahoo.com; Yahoogroups 
Subject: Re: [GELORA45] Re: Ekonomi indonesia no. 5 didunia 2030 menurut PWC

 

  

Pemerintah Indonesia sukanya mimpi indah yang ngasih impian buruk langsung kena 
sangsi kangthow-nya dicabut kayak Chase.

Maklumlah PWC baru kena denda $6.6 million karena misconduct, sementara di 
Indonesia misconduct tidak masalah yang penting laporannya bagus.

 

On Friday, September 8, 2017 9:01 AM, "b...@yahoo.com [GELORA45] 
 "  > wrote:

 

Ramalan atau impian?



---In GELORA45@yahoogroups.com  , 
 > wrote :

Ramalan cuaca adalah bahasa Indonesia untuk weather forecast. Di weather.com 
ramalan cuaca hari yang sama biasanya tepat sekali jarang meleset, sedang 
ramalan utk seminggu keatas ketepatannya meragukan.

 

Catatan: Google translate menerjemahkan "ramalan" jadi "forecast" bisa dicoba 
sendiri.

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com  , 
 > wrote :







Dalam bahasa sehari-hari untuk mudah dimengerti umum boleh dikatakan ramalan, 
karena belum tentu benar. Kalau dilihat kamus  bahasa Inodonesia -Inggris , 
kata "ramal" bisa mempunyai arti "predict, forecast".  Dalam bacaan masalah 
ekonomi, misalnya dalam bahasa Inggris dikatakan "economy forecast  of Asia in 
2020 will  grow  100% compared of 1960, atau juga prediction of  Indonesian 
economy of Indonesia  in 2030 will be... Dalam laporan metrologi misalnya di TV 
 dibilang "ramalan cuaca untuk hari..." -  wheather forecast. Saya kira begitu. 
Kalau ada yang pintar mohon koreski komentar say.

 

[GELORA45] Fwd: While Trump Tweets,

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

-- Forwarded message --



 " they will eat grass, but they will not abandon this program unless they
feel safe.”
Wah, Russia mau alirkan gas bahan bakar lewat pipa ke Korea utara dan
kemudian ke Korea Selatan, bikin ke dua bagian Korea kerjasama ?

*While Trump Tweets, Putin Steals a March on North Korea *
The Russian president has been busy this week sowing the seeds of
Kremlin-led diplomacy as a solution to the impasse on the Korean Peninsula
M.K. Bhadrakumar
http://russia-insider.com/en/politics/while-trump-tweets-
putin-steals-march-north-korea/ri20857
The message from the two-day Eastern Economic Forum (EEF) conference, which
concluded in Vladivostok on Thursday, is that Russia’s “pivot to Asia” in
recent years, in the downstream of Western sanctions against it, has become
a core vector of its foreign policies.
The EEF began modestly in 2015 with the agenda of showcasing the “new
reality” of a role for the Russian Far East in the economic integration of
the Asia-Pacific region. But this year’s EEF waded into the critical
regional security issue of North Korea.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov revealed, inter alia, that a North
Korean delegation would attend the EEF event. He said, “As I understand,
the DPRK’s delegation to the EEF consists of representatives of the
economic bloc. We (Russia) also have representatives of our economic
ministries and departments here. So I think, meetings within the profile
structures of the two countries will take place.”
This comes at a time when administration of US President Donald Trump is
stepping up its rhetoric and demanding more sanctions against North Korea.
Curiously, South Korean President Moon Jae-In also attended the EEF
conference, taking time off to meet Russian President Vladimir Putin in
Vladivostok on Wednesday.
 Moon may well be quietly admiring of Putin for saying things upfront about
North Korea which he is unable to do himself. When talking to the media in
Xiamen on Tuesday following the BRICS summit, Putin had done some plain
speaking regarding North Korea. Notably, he said:
“Everyone remembers well what happened to Iraq and Saddam Hussein. Hussein
abandoned the production of weapons of mass destruction. Nonetheless…
Saddam Hussein himself and his family were killed… Even children died back
then. His grandson, I believe, was shot to death. The country was
destroyed… North Koreans are also aware of it and remember it. Do you think
that following the adoption of some sanctions, North Korea will abandon its
course on creating weapons of mass destruction? “Certainly, the North
Koreans will not forget it. Sanctions of any kind are useless and
ineffective in this case. As I said to one of my colleagues yesterday, they
will eat grass, but they will not abandon this program unless they feel
safe.”
After meeting Moon, Putin again urged that dialogue is the only way out of
the crisis. Putin is well aware that Moon has a pivotal role in preventing
US President Donald Trump from taking military risks, and he cannot be
unaware that some fractures have appeared lately in the US-South Korea
alliance. Significantly, Moon said at his press conference with Putin on
Wednesday:
“Mr. President and I have also agreed to build up the basis for the
implementation of trilateral projects with participation of the two Koreas
and Russia, which will connect the Korean Peninsula and the Russian Far
East… We have decided to give priority to the projects that can be
implemented in the near future, primarily in the Far East. The development
of the Far East will promote the prosperity of our two countries and will
also help change North Korea and create the basis for the implementation of
the trilateral agreements. We will be working hard on this.”
To jog memories, Moscow has, in the past, mooted certain infrastructural
projects involving North Korea that might hold the potential to stabilize
the region: an extension of the Trans-Siberian railway system into South
Korea via North Korea; a gas pipeline connecting South and North Korea with
the vast Russian oil and gas fields in the Far East; and transmission lines
to take surplus electricity from the Russian Far East to the Korean
Peninsula.
South Korean companies are involved in Sakhalin-1 and Sakhalin-2 energy
projects and are currently discussing with Russia the delivery of liquefied
natural gas. South Korean shipyards are hoping to build 15 tankers to
transport gas from the Yamal LNG plant in the Russian Far East.
Putin stated at the press conference with Moon that “Russia is still
willing to implement trilateral projects with the participation of North
Korea.” He flagged the above three projects specifically and added, “The
implementation of these initiatives will be not only economically
beneficial, but will also help build up trust and stability on the Korean
Peninsula.”
The big question is whether there was some form of contact between the
delegations of North and South Korea on the sidelines of the 

AW: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.

['arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de [GELORA45]]

.
Ikut nimbrung.
 
 
Dari berbagai pertimbangan yg ditulis cukup bagus oleh bung Djie itu, saya 
kira faktor pertimbangan politis yg paling sentral, sehingga paling banyak 
disoroti. Pemerintahan Bung Karno dan Gus Dur terguling antara lain juga 
karena ada masalah dg Feeport.  Kasus 'papa minta saham' pernah juga jadi 
isu yg panas.
 
'Persetujuan ttg devestasi 51% (dg pembayaran bertahap) dan pembangunan 
smelter adalah hasil kompromi maksimal, yg bisa dicapai oleh pemerintahan 
Jokowi-JK tanpa harus melibatkan arbitrasi internasional.
 
Dalam hal mendapatkan pemasukan bersih yg lebih besar bagi Indonesia, yaitu 
dibidang pajak dan royalti, masih belum ada keputusan yg jelas,  selain 
disebutkan ttg 'pemasukan yg lebih baik dibanding dg kontrak sebelumnya'.
 
Perlu diingat, bhw Pemerintah daerah Papua, yg memiliki 'status otonomi 
khusus', juga menuntut dilibatkan dlm hal bagi hasil antara 3 pihak :  
Freeport - Pemerintah pusat - Pemerintah daerah Papua.
 
Dalam masalah sangat penting ttg  bagi hasil  ini, ada baiknya menarik 
pelajaran dari pengalaman terbaru, misalnya pengalaman Bolivia dibawah 
pimpinan  Evo Morales dan pertimbangan situasi di Indonesia saat ini.
 
 
Salam,
Arif H.  
 
-
-Original-Nachricht- Betreff: Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) 
bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno.
Datum: 2017-09-09T05:41:45+0200
Von: "kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]" 
An: "Gelora45" 
 
 
 


 
 
 
Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?
Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, ya tetap 
milik Indonesia.
Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 pengangkutan, 
installasi pengolahan
waste, galangan kapal dan installasinya, tunnel yang dibangun dll.
 
Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? 
Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan 
"membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus 
memindahkan aset tsb dari area pertambangan?
Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, peraturan yang 
umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau berhenti 
sewa, harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau dia 
pasang tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru 
mau menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih 
sedikit kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak 
eker2an, supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi 
penyewa baru, kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau 
penyewa berikutnya mau menerima.
Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port andaikan tidak mau beri 
perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 yang bisa dibawa. Yang 
tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau dilihat dari 
penyusutan harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa mau 
begitu, atau harus diputus oleh arbitrase internasional.
Tetapi tidak memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru 
yang berani masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar 
berat sekali. Dari menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus 
keluar uang banyak. Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak 
beberapa tahun, karena harus investasi banyak memasang mesin2 baru ? 
Berarti pemerintah kehilangan penghasilan.
 
Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang 
hukum. Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa 
saja nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali 
dengan beleid lain.
Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, ya 
maunya digulingkan.
Mungkin ada pendapat lain ?

2017-09-08 16:29 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com
 [GELORA45]  >:
   
   
   
  Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan?
  Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI?
  Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan
  "membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus
  memindahkan aset tsb dari area pertambangan?
  Freeport sudah beroperasi sejak penghujung 60-an, memangnya seberapa
  tinggi teknologi waktu itu sehingga sampai sekarang masih belum sanggup
  juga.


  On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT  > wrote:


  Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi?
  Yang menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik
  berhenti operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport
  ditahun 2021, sudah ada kesimpulan bagaimana kelanjutannya,  Kalau
  tidak ada kesepakatan, PTFI harus angkat-kaki sedang RI 

[GELORA45] Re:[temu_eropa] Pembebasan Lahan untuk MRT yang Dianggap Tak Berdasar Hukum

[zeta roza zeta_r...@yahoo.co.uk [GELORA45]]

@Memperhatikan Kisah Penggunaan Tanah Warga di Lapangan Project MRT di Walikota 
Jakarta Selatan ... 

@Budget Penggantian Harga Lahan Warga sudah tersedia namun "perealisasian-nya"  
menjadi pertanyaan besar...

--

"Sebagian Jalan Panglima Polim Raya, persisnya di seberang Pasar Blok A, selama 
puluhan tahun tercatat sebagai lahan milik Harry, Jento Akang, dan Christian 
Tjokro."


"Selama ini, tak ada masalah bagi ketiganya ketika lahan mereka dijadikan jalan 
umum. Namun, ketika proyek mass rapid transit ( MRT) berlangsung, lahan ini 
menjadi masalah."


"Harry mengatakan, seharusnya pemerintah bisa menganggarkan uang untuk 
mengganti rugi tanah itu, alih-alih merampasnya dan mengabaikan status 
kepemilikan lahan itu."

"Saya hanya minta ganti rugi atas bidang saya yang dipakai. Yang sebagian sudah 
dibayar, tetapi yang jadi jalan ini mereka (pemerintah) tidak mau bayar," kata 
Harry, Kamis (8/9/2017)."

-

Verzonden via Yahoo Mail op Android 
 
  Op vr, sep. 8, 2017 om 5:11 schreef 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[temu_eropa]:       
Pembebasan Lahan untuk MRT yang Dianggap Tak Berdasar Hukum
NIBRAS NADA NAILUFAR

Kompas.com - 08/09/2017, 09:12 WIB

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengambil alih lahan warga di 
Jalan Panglima Polim Raya yang sedang diperkarakan di pengadilan, Kamis 
(7/9/2017).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Harry Hardjuno hanya bisa pasrah ketika puluhan aparat 
membongkar pagar yang dipasangnya di tengah Jalan Panglima Polim Raya, Kamis 
(8/9/2017).

Pagar itu dibangun untuk memasang surat peringatan bahwa tanah yang akan 
diambil alih oleh pemerintah di Jalan Panglima Polim tersebut tengah digugat ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagian Jalan Panglima Polim Raya, persisnya di seberang Pasar Blok A, selama 
puluhan tahun tercatat sebagai lahan milik Harry, Jento Akang, dan Christian 
Tjokro.

Selama ini, tak ada masalah bagi ketiganya ketika lahan mereka dijadikan jalan 
umum. Namun, ketika proyek mass rapid transit ( MRT) berlangsung, lahan ini 
menjadi masalah.

"Saya hanya minta ganti rugi atas bidang saya yang dipakai. Yang sebagian sudah 
dibayar, tetapi yang jadi jalan ini mereka (pemerintah) tidak mau bayar," kata 
Harry, Kamis (8/9/2017).

(Baca juga: Tanpa Ganti Rugi, Pemprov DKI Ambil Alih Lahan Warga untuk MRT)

Harry mengatakan, seharusnya pemerintah bisa menganggarkan uang untuk mengganti 
rugi tanah itu, alih-alih merampasnya dan mengabaikan status kepemilikan lahan 
itu.

"Saya tanya, apa ada dasar hukumnya mengambil tanah milik saya?" ujar Harry.

Demi percepatan

Pengambilalihan lahan itu memang tak punya dasar kecuali Instruksi Wali Kota 
Jakarta Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penertiban/Pengosongan 
Lahan Terkena MRT.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengakui bahwa pihaknya tak akan 
mengganti lahan yang diambil itu.

Pihak Pemkot Jaksel, menurut dia, akan membayar apabila ada perintah dari 
hakim. Ia berdalih pihaknya merawat lahan itu sehingga merasa berhak mengambil 
alih. 

"Tidak mungkin pemerintah daerah memberikan ganti rugi ketika lahan yang 
dipersengketakan ini sudah sekian lama dirawat oleh Pemda DKI, terutama dari 
Bina Marga," kata Arifin.

Lahan ini, kata dia, terpaksa diambil meski secara sah berdasarkan data Badan 
Pertanahan Negara (BPN) lahan itu milik warga. Ia berdalih pengambilalihan ini 
demi percepatan proyek MRT.

(Baca juga: Lahan Belum Dibebaskan, Operasional Stasiun MRT Haji Nawi Akan 
Terlambat)

Pembebasan lahan menjadi kendala terbesar proyek MRT. Adapun MRT awalnya 
diproyeksikan bisa beroperasi tahun ini jika tak ada kendala pembebasan lahan.

Namun, upaya pembebasan yang dilakukan sejak 2009 itu tak juga berhasil meski 
Pemprov DKI menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk membebaskan lahan milik 
warga dan perusahaan ini.

Bukan warga tak mau menjual lahannya untuk proyek MRT, hanya saja pembelian 
lahan dirasa tak pernah adil, seperti luasan lahan di surat penawaran yang 
berbeda dengan kondisi aslinya, harga yang tidak tepat, hingga uang yang kurang.

Meskipun warga berupaya menggugat pembebasan lahan dan menang di pengadilan, 
pemerintah seolah enggan menerima putusan sehingga mengajukan kasasi.

Dua tahun sebelum rencana pengoperasian perdana MRT, masih ada juga lahan yang 
belum dibebaskan. Entah kapan masalah pembebasan lahan ini selesai. 

[Non-text portions of this message have been removed]


  #yiv1425784272 #yiv1425784272 -- #yiv1425784272ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv1425784272 
#yiv1425784272ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv1425784272 
#yiv1425784272ygrp-mkp #yiv1425784272hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv1425784272 #yiv1425784272ygrp-mkp #yiv1425784272ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv1425784272 #yiv1425784272ygrp-mkp .yiv1425784272ad 
{padding:0 0;}#yiv1425784272 #yiv1425784272ygrp-mkp