[GELORA45] BantahBermental Penjilat, Ferdinand: Siapa yang Mau Saya Jilat? Jokowi?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Bantah Bermental Penjilat, Ferdinand: Siapa yang Mau Saya Jilat? Jokowi?*

Siswanto

Senin, 12 Oktober 2020 | 05:53 WIB

[image: Bantah Bermental Penjilat, Ferdinand: Siapa yang Mau Saya Jilat?
Jokowi?]Politisi Ferdinand Hutahaean (Suara.com/Muhammad Yasir)

*Di tengah keputusan pergi meninggalkan Partai Demokrat, langkah Ferdinand
tak luput dari tuduhan miring
darihttps://www.suara.com/news/2020/10/12/055336/bantah-bermental-penjilat-ferdinand-siapa-yang-mau-saya-jilat-jokowi

kalangan yang disebutnya "kaum kadal."*


*Suara.com - *Politikus *Ferdinand Hutahaean*
 yang baru saja mengumumkan
mundur dari *Partai Demokrat*  dan
akan menjadi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo mengapresiasi
dukungan publik atas langkah politiknya.

"Saya ucapkan terimakasih kepada semua sahabat atas dukungan dan doanya
atas sikap politik saya. Maaf saya tak bisa komen satu persatu dan ucapkan
terimakasih. Terimalah hormatku untuk kalian semua," kata Ferdinand yang
menjabat kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat

Ads by

Tead
Semenjak
mengumumkan sikap politik, kemarin pagi, dia mengaku banyak sekali
dihubungi insan pers dan kolega dari partai untuk bicara tentang langkahnya.

"Sedari pagi, setelah cuitan saya keluar, saya sibuk menjawab teman-teman
media dan teman-teman kader partai dari  seluruh Indonesia dan juga
teman-teman politisi dari partai lain. Saya ucapkan terimakasih atas
dukungan yang saya terima," katanya.

Baca Juga:*Kini Pro Jokowi, Ferdinand: Buat Kaum Kadal yang Tuduh Penjilat,
Anda Salah*


Setelah ini, Ferdinand menekankan "terpenting sekarang , ayo jaga negeri
ini dari tangan-tangan vandalisme politik."

Politikus Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi salah satu yang
mengapresiasi langkah Ferdinand. Dia bisa paham kenapa koleganya itu
mengambil sikap demikian.

"Entah apa yang harus aku katakan. Di satu sisi, aku percaya bang Ferdinand
adalah orang baik dan setiap wadah politik membutuhkan orang baik di
dalamnya. Di sisi lain, kalau kendaraan sudah tidak sejalan sebaiknya
keluar daripada mengubah tujuan," kata Dedek.


Kemarin, sebagaimana laporan *Suara.com*, Ferdinand menjelaskan alasan
meninggalkan Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.
Dia menekankan memutuskan pergi karena beda prinsip dan keyakinan politik.
Puncaknya terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja.

Di tengah keputusan pergi meninggalkan Partai Demokrat, langkah Ferdinand
tak luput dari tuduhan miring dari kalangan yang disebutnya "kaum kadal."


Baca Juga:*Jadi Jurkam Gibran: Selamat Bang Sandi, Semoga Solo Bebas dari
Intoleransi
*

Kepada mereka yang memberi cap *penjilat*
, Ferdinand mengatakan, "jadi kepada
kaum kadal-kadal yang coba merusak integritas saya dengan kata penjilat,
anda salah. Salah orang dan salah waktu. Kalau mau menjilat, mestinya saat
salam komando ini saya menjilat *Jokowi*
 biar
jadi pejabat."


BACA JUGA


[image: Pagi Ini Gatot, Din dan yang Suka Teriak PKI Pasang Bendera
Setengah Tiang?]

Pagi Ini Gatot, Din dan yang Suka Teriak PKI Pasang Bendera Setengah Tiang?


News 

[image: Ferdinand: Cuma Orang Bodoh yang Lebih Takut Kebangkitan PKI
Ketimbang HTI]

Ferdinand: Cuma Orang Bodoh yang Lebih Takut Kebangkitan PKI Ketimbang HTI


News 

[GELORA45] UU Citpa Kerja, Pemerintah yang egaliter

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

   Sunday, October 11, 2020

https://erizeli.aboutbusiness.info/2020/10/uu-citpa-kerja-pemerintah-yang-egaliter.html


 UU Citpa Kerja, Pemerintah yang egaliter.




Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta 
itu orang hidup dan menghidupi dirinya untuk berkembang dari generasi 
kegenerasi. Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan 
kebutuhan semakin meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi 
diartikan ujud phisiknya. Tapi harta telah berubah menjadi selembar 
document sebagai bukti legitimasi dari penguasa. Selembar dokumen itu 
berkembang menjadi derivative asset bila di lampirkan dengan seperangkat 
izin ini dan itu. Kemudian di gabungkan dengan yang namanya project 
feasibility maka jadilah sebuah akses meraih uang. Bukan dijual tanpi 
digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan 
laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi.Ini disebut dengan 
nilai reproduksi capital atau project derivative value.



Bila laba semakin banyak , tentu harta semakin meningkat. Kumpulan 
dokumen harta ini dan itu , menjadi saham ( stock ) dalam lembaran 
dokumen bernama “perseroan”. Akses terbuka lebar untuk meningkatkan 
nilai harta itu. Penguasa semakin memberikan akses kepada harta itu 
untuk berkembang tak ternilai melalui pasar modal , bila harta itu 
memperoleh akses legitimasi dari agent pemerintah seperti underwriting, 
notaris, akuntan , lembaga pemeringkat efek. Dari legitimasi ini maka 
harta menjadi lembaran kertas yang bertebaran dilantai bursa dan menjadi 
alat spekulasi. Hartapun semakin tidak jelas nilainya. Kadang naik , 
kadang jatuh. Tapi tanah dan bangunan tetap tidak pindah dari tempatnya.



Akses harta untuk terus berkembang tidak hanya di lantai bursa. Tapi 
juga di pasar obligasi, Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi 
digadaikan dalam bentuk REPO maupun obligasi.   Akses permodalan 
conventional lewat bank terus digali agar harta terus berlipat lewat 
penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai kehilir. Dari pengertian 
ini, maka capital seperti yang disampaikan oleh Hernado de soto dalam 
bukunya “The Mystery of Capital” mendapatkan pembenaran. Kapital dapat 
mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah ujudnya tapi apa yang 
tertulis. Dan lebih dalam lagi adalah harta merupakan gabungan phisiknya 
dan manfaat nilai tambahnya. Nilai tambah itu hanya mungkin dapat 
dicapai apabila dalam bentuk dokumen.



Ketidak adilan dibidang ekonomi selama ini , lebih disebabkan oleh akses 
“ legitimasi atau perizinan “itu. Hingga soal legitimasi ini membuat 
kegiatan ekonomi terbelah menjadi dua. Yaitu sector formal dan informal. 
Pemerintah dan politisi  dengan entengnya menggunakan istilah formal dan 
non formal. Anehnya, ini untuk membedakan rakyat miskin dan rakyat kaya. 
Atau orang pintar dengan orang bodoh. Perbedaan kelas ! padahal negara 
ini sudah merdeka. Idealnya semua orang harus sama dihadapan negara dan 
berhak mendapatkan status “formal “. Kenapa kepada orang tertentu saja 
disebut “formal” sementara kepada yang lain disebut “informal” ?



Inilah akar masalah kenapa terjadi perbedaan antara negara kaya dan 
miskin. Di China, capital dapat mereproduki dirinya karena kemudahan 
akses birokrasi. Negara kita , birokrasi menciptakan kelas secara 
otomatis. Karena budaya korup , maka orang miskin yang tak bisa menyuap 
akan kehilang akses legitimasi.Sementara yang bisa menyuap akan 
mendapatkan akses tak terbatas di bidang perekonomian. Itulah sebabnya 
dalam bukunya The Other Path, de Soto menyimpulkan bahwa kaum miskin 
dalam keadaan ’terkunci’ sehingga tetap berada di luar hukum. Segala 
jenis aset ekonomi mereka dalam berbagai bentuknya tidak dapat diubah 
menjadi kapital yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Sangat 
menyedihkan sebagai bentuk penjajahan cara baru yang systematis. Dan 
anehnya ketika UU Cipta kerja disahkan. Justru rakyat miskin yang 
protes..Bahkan menyimpulkan UU Cipta kerja itu paham kapitalis. Padahal 
justru socialis sesuai dengan semangat Pancasila.



***

Teman jemput saya di rumah. Dia ajak saya Sauna di sebuah hotel.

“ Bro, kenapa sih Jokowi keluarkan UU Cipta kerja? Katanya ketika dalam 
perjalanan.


“ Itu bukan hanya Jokowi. Tetapi udah agenda nasional dari partai 
koalisi yang mendukung Jokowi jadi presiden”


“ Ok lah apa dasarnya sampai ada agenda seperti itu?

“ Orang mau invest dalam bisnis real hanya dua faktor yang jadi 
pertimbangan. Pertama, regulasi dan Kedua,  infrastruktur. “


“ Ya benar juga. Logis. OK terus”

“ Nah periode pertama Jokowi sudah bangun infrastruktur ekonomi secara 
luas. Kalau engga salah, hampir Rp. 2000 triliun uang APBN di 
gelontorkan. Kalau ditotal dengan proyek B2B, bisa mencapai Rp. 5000 
triliun. Dalam kacamata awam, proyek itu terlalu berani. Misal jalan 
T

[GELORA45] Mystery of capital

[Al Faqir Ilmi alfaqiri...@yahoo.com [GELORA45]]

Mystery of capital
By. Erizeli Jely Bandaro
Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu 
orang hidup dan menghidupi dirinya untuk berkembang dari generasi kegenerasi. 
Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin 
meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan ujud phisiknya. 
Tapi harta telah berubah menjadi selembar document sebagai bukti legitimasi 
dari penguasa. Selembar dokumen itu berkembang menjadi derivative asset bila di 
lampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu. Kemudian di gabungkan dengan 
yang namanya project feasibility maka jadilah sebuah akses meraih uang. Bukan 
dijual tanpi digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan 
menghasilkan laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi. Ini disebut 
dengan nilai reproduksi capital atau project derivative value
Bila laba semakin banyak, tentu harta semakin meningkat. Kumpulan dokumen harta 
ini dan itu, menjadi saham ( stock ) dalam lembaran dokumen bernama perseroan. 
Akses terbuka lebar untuk meningkatkan nilai harta itu. Penguasa semakin 
memberikan akses kepada harta itu untuk berkembang tak ternilai melalui pasar 
modal , bila harta itu memperoleh akses legitimasi dari agent pemerintah 
seperti underwriting, notaris, akuntan, lembaga pemeringkat efek. Dari 
legitimasi ini maka harta menjadi lembaran kertas yang bertebaran dilantai 
bursa dan menjadi alat spekulasi. Hartapun semakin tidak jelas nilainya. Kadang 
naik, kadang jatuh. Tapi tanah dan bangunan tetap tidak pindah dari tempatnya.
Akses harta untuk terus berkembang tidak hanya di lantai bursa. Tapi juga di 
pasar obligasi, Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan 
dalam bentuk REPO maupun obligasi. Akses permodalan conventional lewat bank 
terus digali agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari 
hulu sampai kehilir. Dari pengertian ini, maka capital seperti yang disampaikan 
oleh Hernado de soto dalam bukunya The Mystery of Capital mendapatkan 
pembenaran. Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah 
ujudnya tapi apa yang tertulis. Dan lebih dalam lagi adalah harta merupakan 
gabungan phisiknya dan manfaat nilai tambahnya. Nilai tambah itu hanya mungkin 
dapat dicapai apabila dalam bentuk dokumen.
Ketidak adilan dibidang ekonomi selama ini, lebih disebabkan oleh akses 
legitimasi atau perizinan itu. Hingga soal legitimasi ini membuat kegiatan 
ekonomi terbelah menjadi dua. Yaitu sector formal dan informal. Pemerintah dan 
politisi  dengan entengnya menggunakan istilah formal dan non formal. Anehnya, 
ini untuk membedakan rakyat miskin dan rakyat kaya. Atau orang pintar dengan 
orang bodoh. Perbedaan kelas ! padahal negara ini sudah merdeka. Idealnya semua 
orang harus sama dihadapan negara dan berhak mendapatkan status formal. Kenapa 
kepada orang tertentu saja disebut formal sementara kepada yang lain disebut 
informal ?
Inilah akar masalah kenapa terjadi perbedaan antara negara kaya dan miskin. Di 
China, capital dapat mereproduki dirinya karena kemudahan akses birokrasi. 
Negara kita , birokrasi menciptakan kelas secara otomatis. Karena budaya korup, 
maka orang miskin yang tak bisa menyuap akan kehilang akses legitimasi. 
Sementara yang bisa menyuap akan mendapatkan akses tak terbatas di bidang 
perekonomian. Itulah sebabnya dalam bukunya The Other Path, de Soto 
menyimpulkan bahwa miskin dalam keadaan ’terkunci’ sehingga tetap berada di 
luar hukum. Segala jenis aset ekonomi mereka dalam berbagai bentuknya tidak 
dapat diubah menjadi kapital yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Sangat 
menyedihkan sebagai bentuk penjajahan cara baru yang systematis. Dan anehnya 
ketika UU Cipta kerja disahkan. Justru rakyat miskin yang protes. Aneh aneh.
UU Citpa Kerja, Pemerintah yang egaliter. 
  
|  
|   
|   
|   ||

   |

  |
|  
|   |  
UU Citpa Kerja, Pemerintah yang egaliter.
 
Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu 
orang hidup dan menghidupi dirinya untuk berkembang dari genera...
  |   |

  |

  |

  


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

[GELORA45] Pesan Waspada untuk Prabowo Demi ke Paman Sam Tanpa Ada Gugatan

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Pesan Waspada untuk Prabowo Demi ke Paman Sam Tanpa Ada Gugatan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 05:18 WIB 
https://news.detik.com/berita/d-5209564/pesan-waspada-untuk-prabowo-demi-ke-paman-sam-tanpa-ada-gugatan?single=1
11 komentar 

SHAREURL telah disalin 

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.Foto: Jefrie Nandy 
Satria/detikcom


*Jakarta*-

Menteri Pertahanan (Menhan)Prabowo Subianto 
akhirnya 
mendapatkan visa dan diundang keAmerika Serikat 
(AS)pekan 
depan. Namun, pesan waspada untuk Prabowo muncul agar tidak adanya gugatan.


Hal ini disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia 
(UI) Hikmahanto Juwana. Dia meminta pemerintah Indonesia memastikan 
keamanan Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berada di Amerika.


*Baca juga:*Hikmahanto: Pemerintah Harus Minta AS Jamin Prabowo Tak 
Diseret ke Pengadilan 



Hikmahanto mengatakan permintaan itu bukan tanpa alasan. Dia menyebut 
selama 20 tahun ini AS menolak memberikan visa kepadaPrabowo 
, 
karena dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM) di Timor Timur.


"Amerika Serikat selama ini menolak memberikan visa berkunjung kepada 
Prabowo karena keterlibatannya pada masa lalu di Timor Timur. Namun 
demikian Prabowo harus hati-hati saat mengunjungi AS," kata Hikmahanto 
dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).


Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia harus meminta jaminan dari 
pemerintah AS terkait keamanan Prabowo. Terutama terkait jaminan agar 
Prabowo, tidak diseret ke pengadilan di AS.


"Pemerintah Indonesia wajib meminta jaminan agar Prabowo saat di AS 
tidak diseret oleh siapa pun ke pengadilan. Terutama korban atau 
keluarga korban Timor Timur yang bermukim di AS. Perwakilan Indonesia di 
AS pun harus mencermati kemungkinan adanya gugatan ke Prabowo baik 
sebelum maupun saat kedatangannya," tuturnya.


*Baca juga:*Prabowo Dapat Visa Masuk AS, Amnesty: Bencana Bagi HAM 
Indonesia 



Hikmahanto mengatakan diseretnya Prabowo saat berada di AS ke pengadilan 
sangat mungkin terjadi. Mengingat, hal itu diatur dalam undang-undang di 
negara tersebut.


"Dalam hukum AS, ada dua undang-undang yang memungkinkan warga negara 
asing digugat atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan. Dua undang-undang 
tersebut adalah Alien Tort Claims Act 1789 dan Torture Victim Protection 
Act 1992. Berdasarkan undang-undang ini korban atau keluarga korban yang 
mengalami penyiksaan dan pembantaian (extrajudicial killing) di luar AS 
dapat menggugat pelaku saat keberadaannya di AS. Gugatan diajukan untuk 
memperoleh ganti rugi," papar Hikmahanto.


Menurutnya, kasus diseretnya warga negara Indonesia (WNI) ke pengadilan 
di luar negeri beberapa kali terjadi. Misalnya kasus mantan Komandan 
Pusat Sandhi Yudha (kini bernama Kopassus) Letjen TNI (Purn) Sintong 
Panjaitan pada 1994 hingga kasus eks Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada 
2007.


"Di masa lalu, Sintong Panjaitan (1994) dan Johny Lumintang (2001) saat 
berada di AS mendapat surat panggilan untuk menghadap pengadilan. Mereka 
pun mengambil keputusan untuk segera meninggalkan AS. Kasus lain terjadi 
di Australia tahun 2007 ketika Sutiyoso sebagai Gubernur DKI diberikan 
panggilan oleh polisi untuk menghadap pengadilan di New South Wales. 
Panggilan berkaitan dengan kasus kematian 5 jurnalis Australia yang 
dikenal sebagai Balibo 5," ungkap Hikmahanto.


*Baca juga:*Gerindra Sambut Baik Visa AS untuk Prabowo: Menguntungkan 
Kedua Negara 



Hikmahanto mengatakan hal yang sama terjadi pada Presiden ke-6 RI Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) saat akan berkunjung ke Belanda. Kala itu, SBY 
terpaksa membatalkan kunjungannya lantaran pemerintah Belanda enggan 
menjamin keamanannya dari tuntutan pengadilan setempat.


"Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden di tahun 2010 
harus membatalkan kunjungannya ke Belanda. Saat itu RMS mengajukan 
tuntutan ke pengadilan setempat agar SBY menghadap untuk 
mempertanggungjawabkan masalah HAM di Indonesia," kata dia.


"Pemerintah Indonesia meminta jaminan kepada pemerintah Belanda agar 

[GELORA45] ‘Nilai Positif’ Tiongkok Bergabung Dalam ‘Rencana Pelaksanaan Vaksin Covid-19’ ; Pembicaraan Wang Yi dan Menlu Iran

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Saat Media Inggris dan AS Semula Sepakat ‘Nilai Positif’ Tiongkok
 Bergabung Dalam ‘Rencana Pelaksanaan Vaksin Covid-19’

http://indonesian.cri.cn/20201011/1fb17368-aad4-4a9d-3856-e5feecd2a574.html
2020-10-11 15:46:07

Media Inggris dan AS Waktu Pertama Sepakat ‘Nilai Positif’ pada 
Bergabungnya Tiongkok dalam ‘Rencana Pelaksanaan Vaksin 
Covid-19’_fororder_yimiao1


Terinformasi dari situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada 
tanggal 8 Oktober, Tiongkok menandatangani persetujuan dengan Aliansi 
Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) dan secara resmi berpatisipasi 
dalam “Rencana Pelaksanaan Vaksin Covid-19”. Kemlu Tiongkok menyatakan, 
Tiongkok bergabung dalam “Rencana Pelaksanaan Vaksin Covid-19” dengan 
tindakan nyata dan mendorong distribusi adil.


“Rencana Pelaksanaan Vaksin Covid-19” adalah projek yang diajukan dan 
dipimpin bersama oleh Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), 
WHO dan CEPI, dengan tujuan mempercepat pengembangan dan produksi vaksin 
Covid-19, dan menjamin setiap negara memiliki kesempatan yang adil untuk 
vaksin Covid-19.


Jubir Kemlu Tiongkok Hua Chunying hari Jumat lalu(9/10) menyatakan, ini 
adalah langkah penting bagi Tiongkok untuk menegakkan konsep komunitas 
kesehatan manusia dan memenuhi komitmennya untuk mempromosikan vaksin 
sebagai produk publik global.


Media Inggris dan AS Waktu Pertama Sepakat ‘Nilai Positif’ pada 
Bergabungnya Tiongkok dalam ‘Rencana Pelaksanaan Vaksin 
Covid-19’_fororder_yimiao2


Hua Chunying mengatakan, pada saat ini, pandemi Covid-19 masih merupakan 
pandemi global, yang mengancam serius keselamatan dan kesehatan 
masyarakat di semua negara. Menjamin negara berkembang memiliki 
kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin yang sesuai, aman dan 
efektif adalah fokus konstan Tiongkok. Tiongkok dengan sungguh-sungguh 
berjanji bahwa setelah penelitian dan pengembangan vaksin Tiongkok 
selesai dan mulai digunakan, vaksin itu akan disediakan sebagai produk 
publik global dengan memprioritaskan negara-negara berkembang. Demi 
tujuan ini, Tiongkok memelihara komunikasi yang erat dengan "Rencana 
Pelaksanaan" dan mengambil sikap positif untuk bergabung dengan "Rencana 
Pelaksanaan." Meskipun litbang vaksin berbagai jenis Tiongkok berada di 
level terdepan internasional dan memiliki kapasitas produksi yang 
memadai, namun kami tetap memutuskan untuk bergabung dengan "rencana 
pelaksanaan", dan mendorong negara-negara yang mampu bergabung dan 
mendukung "rencana pelaksanaan". Dengan bergabung dalam "rencana 
pelaksanaan", Tiongkok juga akan memperkuat kerja sama vaksin dengan 
negara-negara terkait.




 *Pembicaraan Wang Yi dan Menlu Iran*

http://indonesian.cri.cn/20201011/4d785e57-ea11-6a19-ad7c-8d9631df16c3.html
2020-10-11 15:59:01

Pada 10 Oktober, Anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi 
mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad 
Zarif di Tengchong, Propinsi Yunnan Tiongkok.


Wang Yi mengatakan bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar 
yang tidak pernah dalam satu abad dan sedang menghadapi serangkaian 
ancaman dan tantangan baru. Komunitas internasional perlu menjunjung 
multilateralisme, menegakkan keadilan dan keadilan, serta mendorong 
kerja sama terbuka yang tak pernah diperlukan sebelumnya. Tiongkok dan 
Iran adalah mitra strategis yang komprehensif. Tiongkok bersedia 
memperkuat komunikasi dengan Iran, mengintensifkan kerja sama di 
berbagai bidang termasuk memerangi pandemi, dan bekerja sama dengan 
negara lain untuk membela multilateralisme, menentang bullying sepihak, 
serta menjaga keadilan internasional serta kepentingan bersama negara 
berkembang.


Wang Yi menunjukkan bahwa Tiongkok selalu berkomitmen untuk menjaga 
otoritas dan efektivitas perjanjian komprehensif tentang masalah nuklir 
Iran. Kami menganggap bahwa menjaga perjanjian komprehensif berarti 
menjaga pencapaian multilateralisme, melindungi praktek yang bermanfaat 
dalam menyelesaikan masalah fokus melalui dialog dan konsultasi, serta 
menjaga otoritas PBB dan Dewan Keamanan. Tiongkok menentang setiap 
tindakan sepihak yang merusak perjanjian komprehensif, dan akan terus 
mempromosikan implementasi perjanjian komprehensif dan Resolusi No.2231 
Dewan Keamanan, dan mempromosikan penyelesaian politik masalah nuklir Iran.


Wang Yi mengatakan bahwa untuk mengakomodasi keprihatinan keamanan yang 
sah dari semua pihak, Tiongkok mengusulkan untuk membentuk platform 
dialog multilateral regional, untuk menjaga perjanjian komprehensif 
tentang masalah nuklir Iran. Semua pihak terkait kepentingan 
berpartisipasi atas dasar yang sama, meningkatkan saling pengertian 
melalui dialog, dan mendiskusikan solusi politik dan diplomatik untuk 
masalah keamanan yang dihadapi kawasan Teluk di Timur Tengah. Tiongkok 
bersikap terbuka untuk bentuk dan isi, dan menyambut berbagai pihak ikut 
serta dalam pembahasan dan penelitian.


Sementara itu, Zarif mengucapkan sela

[GELORA45] BERITA TERKINI~ MANTAAP! MAHASISWA DAN BURUH BERHASIL KUASAI

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=v5odmy8BfOY
*

[GELORA45] EBIH BESAR DARI KEMARIN,, HARI INI 20JUTA BURUH KE.PUNG ISTANA |VIRAL HARI INI NEWS 2,286 views•Oct 12, 2020

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=zntOGULGVpM
*

[GELORA45] Best Illusionists Around the World on Magicians

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=6avQqZqfMLI
*

[GELORA45] BAKU TEMBAK ‼️ OPM SERANG POS KORAMIL HITADIPA PAPUA

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=QGSpgKqS4R8
*

[GELORA45] UUCiptaker: Babak Baru Penindasan Rakyat?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://suaraislam.id/uu-ciptaker-babak-baru-penindasan-rakyat/
*UU Ciptaker: Babak Baru Penindasan Rakyat?*

11 Oktober 2020



UU Cipta Kerja resmi disahkan. Suara rakyat terlihat tidak lagi didengar.
Tak ayal gelombang aksi penolakan terus menggelora. Tuan penguasa dan wakil
rakyat mendadak menjaga jarak. Tidak lupa cuci tangan, walau borok
kezaliman tercium begitu pekat.

Kini, setelah bungkam seolah menghindar, bahkan lebih memilih tilik itik
daripada menghadapi demonstran. Akhirnya tuan penguasa pun buka suara.
Diberitakan *kompas.com ,* 9/10, dalam keterangan pers
dari Istana Bogor, presiden menjelaskan alasan utama pemerintah menerbitkan
UU Cipta Kerja. Salah satu alasannya adalah untuk membuka lapangan kerja
baru di Indonesia.

Presiden juga menyebut bahwa gelombang aksi demo yang digelar para buruh
dan mahasiswa lantaran adanya disinformasi dan hoaks terkait substansi dari
UU Cipta Kerja. Karena banyaknya aksi penolakan terhadap UU ini, presiden
mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi pidato presiden tersebut, Direktur Eksekutif *Institute for
Development of Economics and Finance (Indef) *Enny Sri Hartati menilai,
pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut tidak menjawab
hal-hal yang dipersoalkan publik. Pernyataan presiden itu dinilai hanya
retorika, lantaran hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai draf UU
Cipta Kerja yang final dan disahkan. (*kompas.com *,
9/10/2020).

Jelas pernyataan presiden bukan hanya sekadar retorika, tapi juga permainan
diksi untuk membuai rakyat. Faktanya, sejak awal undang-undang ini terendus
publik, tidak sedikit kritik dan penolakan yang dilontarkan oleh para guru
besar dan akademisi terhadap UU ini. Kritik ini pun berdasarkan kajian dan
penelitian secara hati-hati.

Tentunya sangat prematur jika mengatakan aksi penolakan buruh dan mahasiswa
didasari oleh disinformasi dan hoaks. Faktanya, rakyat tidak akan bergerak
turun hingga ke jalan dan mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran bahkan
jiwa mereka. Jika kepentingan mereka tidak diusik dan dizalimi penguasa.

Pernyataan presiden justru mengonfirmasi, disinformasi dan hoaks ini dipicu
oleh penguasa sendiri. Mengingat hingga hari ini belum ada kejelasan
terhadap final draft UU ini. Sebagaimana disampaikan oleh anggota Baleg
Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo. Menurutnya, draf
yang beredar itu belum final, masih ada perbaikan. (*tirto.id
*, 8/10/2020).


Pernyataan presiden yang mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengonfirmasi bahwa istana menutup
kemungkinan mengeluarkan Perppu untuk menghentikan UU ini. Pernyataan ini
jelas menjadi sinyal kuat keberpihakan penguasa terhadap kepentingan
oligarki-kapitalis dan mengebiri kepentingan rakyat.

ernyataan presiden dapat ditebak arahnya. Alih-alih menerima aspirasi
masyarakat. Sebaliknya dapat diprediksi narasi disahkannya UU Cipta Kerja
untuk membuka lapangan kerja dan memudahkan investasi akan gencar disebut
oleh tuan penguasa dan pengusaha. Narasi ini dikhawatirkan yang akan
menenggelamkan bahaya sebenarnya dari UU ini.

Padahal tidak seindah namanya, sejatinya substansi UU Cipta Kerja ini
disebut pakar ekonomi syariah Agung Wisnu Wardana sebagai undang-undang
yang konon melanggengkan cipta investasi swasta dan asing, berpotensi
sentralistik oligarki dan otoritarianisme, bernafaskan liberalisme dan
cacat prosedural. Ujung-ujungnya siapa lagi kalau bukan rakyat yang menjadi
korban dan tumbalnya. Rakyat semakin menderita dalam jeratan
oligarki-kapitalis.

Terbukti, arogansi tuan penguasa tampak semakin culas. Walaupun kritik dan
penolakan terus membanjir. Mulai dari guru besar hingga akar rumput
bersuara nyaring untuk menolak undang-undang ini. Mereka menyebut
undang-undang ini syarat kepentingan asing. Sebaliknya menjadi alat
perbudakan modern bagi rakyat sendiri. Namun, tuan penguasa dan wakil
seolah semakin buta dan tuli, menutup mata dan telinga bahkan hati nurani

Miris. Di negeri yang katanya demokrasi, suara rakyat dikebiri. Tuan-tuan
yang katanya wakil rakyat justru tergesa-gesa mensahkan undang-undang yang
ditolak rakyat. Demi ambisi menyenangkan para cukong yang menjadi
inisiator, rapat tengah malam pun rela dilakukan. Inikah babak baru
penindasan rakyat di negeri yang kaya raya?

Gelombang aksi penolakan UU Cipta Kerja di sejumlah daerah kelak akan
tercatat dalam sejarah. Tercatat dalam tinta hitam bak jelaga,
menggambarkan pekatnya demokrasi negeri ini. Tidak hanya suara rakyat yang
tak digubris. Tetesan darah para demonstran kelak pun menjadi saksi
kezaliman penguasa atas rakyatnya.

Sungguh rakyat tidak akan bergerak hingga turun ke jalanan. Jika
kepentingan mereka tidak diusik dan dizalimi. Namun kenyataan berbicara,
penguasa lagi dan lagi menyakiti rakyat dengan berbagai aturan zalim ala
kapitalis penjajah. Kini, upaya sistematis pengkhianatan penguasa kental
tercium 

[GELORA45] Chasing Che

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://rtd.rt.com/films/chasing-che/
*

Re: [GELORA45] UC Berkeley campus reacts to this week’s two Nobel Prize wins

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Nobel yang diberikan itu masalah duniawi, kalau ada yang diberikan mengenai
ilmu Langitan dan Taman Firdausnya pasti sudah banyak. Kemenag di bawah
menteri Lukman Hakim Syaifuddin menyiapkan 5000 PhD ilmu langitan, jadi
tentu saja kalau yang diberikan hadiah pasti gempar gempita beritanya.
Tunggu saja beritanya. Paling tidak diseberang sana tidak dipanggang
seperti sate Madura.hehehehehe

[GELORA45] Quad’ Meet in Tokyo Signals Growing China Unease

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

h*ttps://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJZJbtVwKHBMZGRgQDtHlGrmxG?compose=GTvVlcSDXXxnRwdzLRCwgDKcflJFQhGWgZPRTCRtCxwbBgfXtQcwqFbTRJgCcvDgCHjQbZnvDghxB
*

‘Quad’ Meet in Tokyo Signals Growing China Unease
All
four members face troubles with a newly aggressive Beijing
Oct 7





By: Neeta Lal

The 2017 resurrection of the so-called Quad nations of Japan, the US,
India, and Australia from a decade-long hiatus is indication that the
group, which has met five times since its resumption, is growing
increasingly concerned about maintaining the liberal rules-based
international order that China has been systemically eroding.

The summit this week in Tokyo between the group’s foreign ministers is an
effort “to collectively affirm the importance of maintaining a free, open
and inclusive Indo-Pacific,” with discussions focused on the post-COVID 19
international order, the need for a coordinated response to challenges
emerging from the pandemic as well as an array of regional issues,
cooperation among members and potential defense and national security
synergies.

The members once again reiterated their support for the centrality of the
10-member Association of Southeast Asian Nations and ASEAN-led mechanisms
in the region in the face of China’s attempts to make the South China Sea
into a Chinese lake.

All four Quad member countries themselves are locked in contests with
Beijing on some issue or other. China’s claim to the Japanese-controlled
Senkaku Islands in the East China Sea, its growing military assertiveness
as well as its unilateral decision to alter the status quo in the South
China Sea, where it has built and militarized manmade islands, have been a
sore point with Tokyo in recent times. All these were highligh

Re: [GELORA45] UC Berkeley campus reacts to this week’s two Nobel Prize wins

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 
Pelajar Indonesia sudah cukup lama jadi juara Olimpiade bidang STEM, kok sampai 
sekarang nggak ada nobelnya satupun?

On Friday, October 9, 2020, 04:50:27 PM PDT, Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45]  wrote:  
 
  

2 Nobel:- Nobel Prize in Physics- Nobel Prize in Chemistry

UC Berkeley campus reacts to this week’s two Nobel Prize wins 
UC Berkeley campus reacts to this week’s two Nobel Prize wins


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
UC Berkeley campus reacts to this week’s two Nobel Prize wins

In just two days, UC Berkeley is two Nobel Prizes richer. Here are some 
reactions from the campus community
 |

 |

 |





  

[GELORA45] Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

Ada baiknya kita mengingat kembali kata kata bijak Bung Karno yang mengatakan : 
"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan 
lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri".


-- 
j.gedearka 




https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2138-bukan-beri-contoh-tokoh-provokasi-massa



 Sabtu 10 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa 


Administrator | Editorial 

  BEREKSPRESI, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta 
berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak 
konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan 
jaminan itu, setiap warga negara boleh ber unjuk rasa di mana pun, ka pan pun, 
dan dalam bentuk apa pun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan 
aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas 
tersebut, baik yang tertulis maupun tidak. Faktanya, banyak kasus unjuk rasa 
kerap melewati batas-batas tersebut. Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker), kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian 
ekspresi semacam itu. Dalam tiga hari terakhir, unjuk rasa penolakan UU 
Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Pa lembang, Bandung, Bogor, Jakarta, 
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan sejumlah lokasi lain. Akibat aksi 
tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di Ibu Kota, 18 halte bus 
Trans-Jakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan apa rat 
keamanan pun cedera. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi, aksi 
anarkistis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang 
disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh saat demo penolakan UU Ciptaker. 
Di Jakarta, misalnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan ribuan 
orang yang diduga akan melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Mereka bergerak 
karena diundang pihak tertentu melalui media sosial untuk berbuat kerusakan. 
Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. 
Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui 
berbagai pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor 
intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Kita pun sependapat dengan 
pernyataan bahwa tindakan mensponsori dan memprovokasi sehingga massa terpicu 
untuk merusak fasilitas umum serta melakukan serangan secara fi sik terhadap 
aparat dan warga merupakan tindakan tidak sensitif. Tidak sensitif, karena saat 
ini rakyat tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit 
berjuang melawan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu 
memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus, sponsor dan provokator justru 
memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan. Kita menyesalkan 
perilaku mereka. Di satu sisi mereka kerap menyebut diri sebagai tokoh, tetapi 
di sisi lain perilaku mereka tidak mencerminkan hal itu. Mereka pun tidak 
memberikan teladan yang baik di masyarakat. Kita sejatinya masih berharap 
tokoh-tokoh ini berubah sikap dengan berperilaku seperti negarawan. Sudah 
sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik, mengedepankan kepentingan bangsa 
dan negara terlebih dahulu alih-alih mementingkan ego pribadi dan kepenting an 
kelompok. Menjadi tanggung jawab mereka, para tokoh, untuk menyadarkan 
masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat memercayai berita 
palsu alias hoaks, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi. Jika perilaku 
memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus saja dilakukan, mereka tidak 
boleh ditoleransi dan dibiarkan. Karena itu, sudah benar pernyataan Menko 
Polhukam Mahfud MD, Kamis (8/10) malam, yang menegaskan bahwa pemerintah akan 
menindak tegas aksi anarkistis yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. 
Kita pun mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang 
ditindak tegas. Aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai 
pertanggungjawaban hukum, siapa pun dia dan apa pun latar belakang, kedudukan, 
serta jabatan sebelumya. Tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu!  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2138-bukan-beri-contoh-tokoh-provokasi-massa

[GELORA45] OMN1BUS LAW DAN M1STER1 KANDANG BEBEK

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=8YJs1EaO4mU
*

[GELORA45] Surabaya giatkan pembersihan saluran air di perkampungan

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1776937/surabaya-giatkan-pembersihan-saluran-air-di-perkampungan




Surabaya giatkan pembersihan saluran air di perkampungan

Minggu, 11 Oktober 2020 14:21 WIB

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memimpin kerja bakti membersihkan 
saluran air di kawasan Pegirian, Kota Surabaya, Sabtu (10/10/2020). 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)
Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur menggiatkan 
pembersihan dan pengerukan saluran air di kawasan perkampungan menjelang musim 
penghujan, yang diprakirakan datang pada November 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya 
Erna Purnawati di Surabaya, Minggu, mengatakan, DPUBMP dan Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Surabaya bekerja sama membersihkan sampah di 
saluran-saluran air di sejumlah area, termasuk di Pegirian dan Kampung Seng.

Dalam pembersihan saluran air di Pegirian dan Kampung Seng pada Sabtu (10/10), 
petugas pemerintah mengumpulkan sampai 22 truk sampah.

"Hasil di Saluran Pegirian delapan dump truk sampah dan di Kampung Seng 14 dump 
truk sampah," kata Erna.

Ia menambahkan, saluran air di Kampung Seng sampahnya banyak karena berada di 
dekat rumah penduduk sehingga seringkali menjadi tempat warga sekitar membuang 
sampah rumah tangga.

"Sebenarnya sudah rutin kami bersihkan setiap tiga bulan sekali. Tapi ya gitu, 
airnya sampai tidak kelihatan karena dari saking banyaknya sampah," kata dia.

"Ke depannya harus diubah gaya hidupnya, tidak membuang sampah lagi ke saluran 
itu, supaya nanti kalau musim hujan salurannya lancar tidak tersumbat sampah," 
ia menambahkan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya Anna Fajriatin 
mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk memastikan tidak ada sampah 
yang menyumbat saluran dan menyebabkan banjir pada musim hujan.

Ia juga menekankan pentingnya warga menggiatkan kerja bakti rutin untuk 
membersihkan saluran air menjelang musim hujan.

"Kesadaran warga juga sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan 
sekitarnya, supaya nanti kalau musim hujan tidak ada lagi saluran yang 
tersumbat. Kerja bakti rutin harus segera dilakukan. Kami mengajak warga untuk 
bersama-sama membersihkan wilayahnya masing-masing," katanya.

Baca juga:
Surabaya perbanyak hutan kota jaga keseimbangan lingkungan
Pengunjung taman hutan raya di Surabaya dilarang bawa plastik

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

[GELORA45] Menganyam kesejahteraan rakyat lewat insentif pemerintah

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1776997/menganyam-kesejahteraan-rakyat-lewat-insentif-pemerintah





Artikel

Menganyam kesejahteraan rakyat lewat insentif pemerintah

Oleh Astrid Faidlatul Habibah   Minggu, 11 Oktober 2020 15:16 WIB

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Menteri Kesehatan 
Terawan Agus Putranto (kedua kiri), Kepala BNPB Doni Monardo (kiri), Wakil 
Menteri BUMN Budi G Sadikin (kedua kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy 
Pramono (kanan) memberikan keterangan pers tentang penanganan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 
(2/10/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Pemerintah sudah melakukan all out melalui kebijakan belanja atau ekspansi 
fiskalnya
Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 bukan saja merupakan krisis kesehatan 
melainkan juga perekonomian karena memiliki efek domino atau menimbulkan reaksi 
berantai terhadap seluruh kegiatan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan ketika harus 
menekankan begitu besarnya dampak pandemi ini mengingatkan virus COVID-19 telah 
menyerang hampir di seluruh aspek kehidupan, bahkan hingga ke akar rumput.

Penekanan jumlah kasus yang sementara ini hanya dapat dilakukan dengan menjaga 
jarak physical distancing memaksa masyarakat mengurangi sebagian besar 
aktivitas kesehariannya.

Pengurangan aktivitas itu biasa dilakukan salah satunya dengan work from home 
(WFH), namun tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja tersebut seperti 
sektor industri.

Dalam membatasi interaksi, sektor industri harus mengurangi karyawan yang 
bekerja setiap harinya sehingga berimbas pada berkurangnya pendapatan dan 
tertekannya produktivitas. Bahkan seperti sektor UMKM, pariwisata, 
transportasi, hingga perdagangan turut merasakan dampak luar biasa dari pandemi 
ini mengingat semakin sedikit masyarakat yang berani beraktivitas normal.

Seiring dengan penurunan pendapatan maka perusahaan terpaksa mengurangi jumlah 
karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya operasional 
sehingga jumlah pengangguran meningkat.

Presiden Joko Widodo menyebutkan di tengah pandemi terdapat sekitar 6,9 juta 
pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19 serta 2,9 juta penduduk 
usia kerja baru setiap tahun.

Peningkatan jumlah pengangguran sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk 
miskin yang diprediksikan Bappenas bertambah 2 juta orang pada akhir 2020 
dibandingkan 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 
adalah sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen terhadap September 2019 
dan meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2019.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang atau meningkat 
1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap 
Maret 2019.

Peningkatan jumlah penduduk miskin telah terjadi sejak Maret 2020, padahal pada 
bulan tersebut COVID-19 baru mulai muncul dan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) baru diterapkan.

Pandemi dan PSBB yang masih terus berlangsung hingga kini tentu akan semakin 
meningkatkan jumlah pengangguran maupun penduduk miskin Indonesia.

Sementara outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini adalah sebesar 9,7 persen 
sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 
persen hingga 9,7 persen untuk 2021.

Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin melalui penurunan kinerja 
konsumsi rumah tangga yang pada triwulan II 2020 mencapai 5,51 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan lesunya kinerja konsumsi terlihat dari 
seluruh kelompok penjualan eceran seperti makanan, minuman dan tembakau yang 
mengalami minus 0,71 persen.

Kelompok lainnya yang ikut tumbuh negatif adalah pakaian, alas kaki dan jasa 
perawatan minus 5,13 persen, transportasi dan komunikasi minus 15,33 persen 
serta restoran dan hotel minus 16,53 persen.

Penurunan kinerja konsumsi rumah tangga tersebut menjadi pemicu utama kontraksi 
ekonomi Indonesia yang pada triwulan II 2020 mencapai minus 5,32 persen.

Untuk kuartal berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksikan masih 
akan berada di zona negatif namun lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 
yaitu berada di rentang minus 2,8 persen hingga minus 1 persen.

Seiring dengan itu, pada kuartal III dari sisi konsumsi RT dan LNPRT juga masih 
diperkirakan terkontraksi yaitu minus 3 hingga 1,5 persen dengan total outlook 
2020 di kisaran minus 2,1 sampai minus 1 persen.

Sedangkan untuk kuartal IV, Sri Mulyani mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi 
mampu mendekati nol persen sehingga target pemerintah tahun ini yang sebesar 
minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen bisa tercapai.

Target pertumbuhan

Pemerintah terus mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang telah 
mengalami revisi dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 
1,7 per

[GELORA45] Festival Kegeraman

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap 
seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil 
dalam memutuskan sesuatu.” -Abdurrahman Wahid



-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1958-festival-kegeraman




Sabtu 10 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Festival Kegeraman 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Festival Kegeraman MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. SAYA 
ingin mengutip beberapa paragraf kritik dari Pemimpin Pondok Pesantren 
Roudlotut Tholibin, Rembang, Jawa Tengah, KH Ahmad Mustofa Bisri, tentang 
maraknya amarah di negeri ini. Kritikan berbentuk esai itu Gus Mus unggah dalam 
laman pribadinya, www.gusmus.net, pada 5 April 2016. Dalam tulisan berjudul 
Bahasa Geram, itu Gus Mus berujar, ‘Bangsa ini sedang terserang virus apa 
sebenarnya? Apakah hanya karena panas global? Di rumah, di jalanan, di lapangan 
bola, di gedung dapur, bahkan di tempat-tempat ibadah, kita menyaksikan saja 
orang yang marah-marah. Tidak hanya laku dan tindakan, ujaran dan kata-kata pun 
seolah-olah dipilih yang kasar dan menusuk. Seolah-olah di negeri ini tidak 
lagi ada ruang untuk kesantunan pergaulan’. Gus Mus juga mengkritik media 
massa. Katanya, “Pers pun –apalagi teve--tampaknya suka dengan berita dan 
tayangan-tayangan kemarahan. Lihatlah ‘bahasa’ orang-orang terhormat di 
forum-forum terhormat itu dan banding-sandingkan dengan tingkah laku umumnya 
para demonstran di jalanan. Seolah-olah ada ‘kejumbuhan’ pemahaman antara para 
‘pembawa aspirasi’ gedongan dan ‘pembawa aspirasi’ jalanan tentang ‘demokrasi’. 
Demokrasi yang–setelah euforia reformasi--dipahami sebagai sesuatu tatanan yang 
mesti bermuatan kekasaran dan kemarahan.” Yang lebih musykil lagi, Gus Mus 
melanjutkan, ‘bahasa kemarahan’ ini juga sudah seperti tren pula di kalangan 
intelektual dan agamawan. Khotbah-khotbah keagamaan, ceramah-ceramah dan 
makalah-makalah ilmiah dirasa kurang afdol bila tidak disertai dengan dan 
disarati oleh nada geram dan murka. Seolah-olah tanpa gelegak kemarahan dan 
tusuk sana tusuk sini bukanlah khotbah dan makalah sejati. Festival kegeraman 
yang ditulis Gus Mus empat tahun lalu itu masih kita saksikan hingga hari-hari 
ini. Di media sosial, dalam aksi demonstrasi, dalam narasi di layar-layar kaca, 
kemarahan kolosal itu dibarengi dengan perusakan kantor-kantor dan fasilitas 
publik. Di Jakarta, 17 halte bus Trans-Jakarta dirusak dan ada yang dibakar, 
saat massa penolak Undang-Undang Cipta Kerja berdemonstrasi. Aksi rusak-rusakan 
juga terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Surakarta, dan beberapa 
wilayah lainnya. Tentu, tulisan Gus Mus tentang maraknya kemarahan itu bukan 
semata ditujukan kepada satu pihak, misalnya demonstran. Gus Mus mengkritik 
banyak pihak, beragam kalangan. Kritik itu masih amat relefan hingga kini. 
Mengapa masih cocok dengan situasi terkini? Karena polah tingkah dan ekspresi 
sebagian dari kita belum berubah: masih gampang marah-marah, cepat geram, suka 
mengumpat. Persis saat Gus Mus mengunggah kritiknya di laman pribadinya itu 
lebuh dari empat tahun lalu. Banyak orang dan kelompok tengah dihinggapi 
populisme. Bukan cuma di Indonesia, populisme juga mendera dunia. Ada bahkan 
yang menyebut kebangkitan populisme itu sudah di level mengerikan, terutama 
yang berdasarkan pada perbedaan identitas. Mulai krisis Venezuela, gelombang 
ekstremisme sayap kanan Eropa, hingga retorika antiimigran yang tumbuh di 
Amerika Serikat sejak kemenangan Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat 
2016, kebangkitan populisme menimbulkan ancaman konfl ik di dalam negeri maupun 
antarnegara. Banyak yang dipertaruhkan dari kebangkitan populisme saat ini. 
Populisme sama sekali bukanlah barang baru. Eksistensinya dapat dilacak sejak 
zaman Yunani dan Romawi kuno. Populisme hanyalah sebuah strategi politik ketika 
seorang pemimpin di tingkat kelompok membangun basis kekuatan dari segmen 
masyarakat yang dipersepsikan terpinggirkan atau tidak berdaya. Untuk 
mewujudkannya, para pemimpin populis menerapkan kebijakan, meniupkan isu yang 
sepertinya menguntungkan kaum marjinal dengan mengorbankan kaum elite, atau 
setidaknya sebagian dari kaum elite yang menentangnya. Dalam jangka pendek, 
populisme ini memang cespleng untuk menggaet dukungan, menaikkan popularitas, 
juga meraih elektabilitas. Namun, dalam jangka panjang, ia sebenarnya merusak, 
bahkan dengan daya rusak yang hebat. Dalam kasus undang-undang omnibus law, 
kita saksikan populisme mewujud dalam berbagai bentuk. Di kalangan partai 
politik, ada yang bersikap ambigu. Sejak pembahasan di tingkat panitia kerja, 
mereka mendukung UU sapu jagat itu. Namun, begitu masuk ke sidang paripurna, 
sikap mereka berubah 180 derajat menentang RUU tersebut untuk diundangkan. Jika 
itu disebut manuver, tentu manuver yang sangat ‘menggelikan’. Populisme 
menyeret mereka membuat lelucon politik yang tidak lucu. Di media sosial, ada 
beberapa elite k

[GELORA45] Presiden Bikin Hoax Secara Resmi

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

1.:

 Rizal Ramli: UU Ciptaker Bukan Benerin Kabel Kusut, tapi Ngasih
 Seluruh Instalasi dan Tanah ke Oligarki 
 By KONTENISLAM.COM Sunday, October 11, 2020

 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY9M2956zsAhUQ6aQKHYH7C9I4WhAWMAV6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.kontenislam.com%2F2020%2F10%2Frizal-ramli-uu-ciptaker-bukan-benerin.html&usg=AOvVaw0BOlzCDshn2EEFv4OeAixT


KONTENISLAM.COM - Beragam produk hukum yang terbit di tanah air mirip
dengan sambungan kabel listrik yang kusut tak beraturan. Terjadi
tumpang tindih hukum, superbirokratis, memungkinkan kolusi, dan ekonomi
biaya tinggi.

Semua itu, kata Pemimpin Umum RMOL Network Teguh Santosa, membuat
Indonesia tidak menarik lagi bagi investor dalam dan luar negeri.

“Tidak melahirkan klaster pengusaha, dan akhirnya tergantung impor,”
tuturnya sembari mengunggah foto instalasi kabel yang kusut sebagai
gambaran produk hukum Indonesia, Sabtu (10/10).

Pernyataan ini lantas dibenarkan oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan mengurai
solusi agar kabel kusut bisa lurus dan rapi.

Baginya, solusi tersebut adalah tindakan tegas terhadap birokrasi,
bukan penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagaimana yang dilakukan
pemerintah.

Rizal Ramli menilai UU Ciptaker buruk karena akan memberi konsesi
tambang, tanah, dan hutan tanpa batas. Apalagi jika meniadakan analisa
mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan mengesampingkan hak-hak warga
lokal.

“Ini (UU Ciptaker) bukan benarin kabel, tapi kasih seluruh instalasi
kabel & tanah di bawahnya untuk oligarki,” demikian Rizal Ramli. (rmol)



2.:

Bicara Soal UU Ciptaker, Rocky Gerung Sebut Presiden Bikin Hoax Secara
Resmi 
by Edwin Pramono, 11/10/2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJopTB6qzsAhWBYMAKHajYBFw4WhAWMAN6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Fjatengpost.com%2Fbicara-soal-uu-ciptaker-rocky-gerung-sebut-presiden-bikin-hoax-secara-resmi%2F&usg=AOvVaw3VdOw_oi6QqKetLwlHu6Ch


Jatengpost.com – Presiden bikin hoax terlontar dari pengamat politik
Rocky Gerung setelah menyaksikan konferensi persnya soal UU Cipta Kerja.

Rocky Gerung yang selama ini keras mengkritik pemerintah kembali ikut
bersuara soal UU Omnibus Law.

Pasalnya, meski undang-undang tersebut telah disahkan, draf finalnya
ternyata belum ada hingga sekarang.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU tersebut Senin
(05/10) di tengah aksi penolakan dari banyak pihak.

Dalam kanal YouTube nya Rocky Gerung Official, ia berbincang secara
virtual dengan Hersubeno Arief, Minggu (11/10/2020).

Ketika ditanya Hersubeno soal draf UU Omnibus Law yang resmi, seperti
biasa Rocky menjawab dengan celetukan pedasnya.

Bicara Soal UU Ciptaker, Rocky Gerung Sebut Presiden Bikin Hoax Secara
Resmi

“Semua lagi cari tapi nggak ketemu, mungkin cara terakhir nyari di
kandang bebek, di Kalimantan, ketinggalan di situ mungkin,” kata Rocky
dikutip Jatengpost.com.

Sebagaimana diketahui, melalui akun Intagram resminya @jokowi, Presiden
mengumumkan kalau ia berkunjung ke Kalimantan Tengah untuk meninjau
kawasan lumbung pangan salah satunya peternakan bebek.

“Di sana saya hendak meninjau kawasan lumbung pangan yang sedang kita
kembangkan berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek
yang terletak di Kecamatan Pandih Batu,” tulis keterangan di instagram
@jokowi.

Rocky lantas kemudian mengkritik konferensi pers Presiden Jokowi soal
UU Omnibus Law dan menilai kalau presiden bikin hoax.

Baginya, penjelasan Jokowi tersebut tidak ada gunanya karena sama
persis dengan apa yang disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto.

“Jadi saya anggap Airlangga sebagai Menko sudah bicara, itu artinya
presiden jadi jubir golkar, bagaimana nggak rendah?” sambung Rocky.

Lebih dari itu, Jokowi menurut Rocky juga menjadi bagian dari penyebar
hoax bahkan hoax terbaik.

“Itu yang ratusan hari lalu saya ucapkan, dan sekarang diperlihatkan
lagi, presiden bikin hoax secara resmi,” sambung Rocky.

Hingga artikel ini dibuat perbincangan Rocky Gerung tersebut telah
menuai ratusan komentar dari warganet.

“Presiden di boongi bahwa dia pemenang pilpres aja mau,, bagaimana
tidak akan selalu di tipu terus menerus oleh para punggawa nya,”
komentar warganet dengan akun Hafiz Dharma.

[GELORA45] La Nina Geser Puncak Musim Hujan di Sejumlah Wilayah

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/351914-la-nina-geser-puncak-musim-hujan-di-sejumlah-wilayah



Minggu 11 Oktober 2020, 21:05 WIB 

La Nina Geser Puncak Musim Hujan di Sejumlah Wilayah

 Suryani Wandari Putri Pertiwi | Humaniora 

  La Nina Geser Puncak Musim Hujan di Sejumlah Wilayah AFP Ilustrasi badai 
saat La Nina. BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan La 
Nina berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 40% di sebagian wilayah 
Indonesia pada saat musim hujan nanti. La Nina juga menggeser puncak musim 
hujan sejumlah wilayah. "La Nina berdampak pada beberapa provinsi yang 
diperkirakan akan memasuki musim hujan pada Oktober dan November 2020," kata 
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo, Minggu (11/10). Adapun, wilayah 
yang akan mengalami musim hujan lebih basah dari normalnya yaitu Aceh bagian 
utara, sebagian Sumatra Utara, Riau bagian Timur dan Selatan, Sumatra Barat 
bagian timur, sebagian Jambi, Sumatra Selatan bagian timur, Lampung, sebagian 
Jawa, Kalimantan bagian utara dan timur, Bali bagian barat, dan sebagian Nusa 
Tenggara. Demikian juga dengan pesisir barat Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara bagian selatan, Sulawesi barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian 
barat dan utara, Gorontalo, Sulawesi utara bagian utara, Pulau Taliabu – Maluku 
Utara dan Papua Barat bagian utara. La Nina, sebut Mulyono, juga menggeser 
puncak musim hujan yang tadinya diprediksi terjadi pada Januari dan Februari 
2021. Di Pulau Sumatra, puncak musim hujan diperkiraan terjadi mulai November 
2020. Sedangkan, di Jawa dan Bali Nusra pada Januari hingga Februari 2021. 
Puncak musim hujan di Pulau Kalimantan diprakirakan terjadi mulai dari Desember 
hingga Januari 2021, lalu di Pulau Sulawesi pada Januari dan April 2021. 
Sedangkan di Pulau Maluku dan Papua diprakirakan terjadi mulai dari Januari dan 
Maret 2021. Mulyono pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak La Nina 
meskipun tidak seragam seluruh wilayah Indonesia. "Waspadai daerah yang 
diprediksi kondisi hujannya diatas normal," katanya. Ia juga merekomendasikan, 
untuk mengoptimalisasi tata kelola air terintegrasi dari hulu hingga hilir dan 
menyiapkan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih. (H-2)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/351914-la-nina-geser-puncak-musim-hujan-di-sejumlah-wilayah

[GELORA45] PRESIDIUM KAMI DUKUNG BURUH DAN MAHASISWA!!

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

1.* https://www.youtube.com/watch?v=gtLMCUux4Io
*

*2.https://www.youtube.com/watch?v=BYbteMDRc3w
*

[GELORA45] Re: [nasional-list] SOKSI nilai RUU Ciptaker terobosan hukum formil-materiil ; Presiden Jokowi berikan 10 bantahan atas disinformasi UU Cipta Kerja

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Bagaimana Jokowi  beri batahan berdasarkan bacaan  buku  dan majalah komik?

On Sun, Oct 11, 2020 at 1:55 AM ChanCT sa...@netvigator.com [nasional-list]
 wrote:

>
>
> RUU ini juga merupakan upaya negara dalam merespons krisis perekonomian
> global
> Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi
> Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Ahmadi Noor Supit menilai
> Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) merupakan terobosan
> hukum formil dan materiil.
>
> "RUU ini juga merupakan upaya negara dalam merespons krisis perekonomian
> global yang sudah terjadi sebelum adanya pandemi COVID-19. Pertumbuhan
> ekonomi semakin menurun tajam hingga minus ketika COVID-19 menjadi pandemi
> global," kata Ahmadi Nur Supit dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.
>
> Supit mendukung RUU Ciptaker yang telah disetujui menjadi undang-undang
> dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10), dan dengan adanya RUU itu
> akan ada pertumbuhan ekonomi karena adanya kemudahan dalam investasi di
> Indonesia.
>
> Supit mengatakan Omnibus Law RUU Ciptaker merupakan keberanian politik
> Pemerintah dan DPR dalam menyelaraskan aturan-aturan yang selama ini selalu
> bertabrakan.
>
> Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga mendorong agar Pemerintah dan
> DPR juga membuat Omnibus Law sektor-sektor lain.
>
> "SOKSI melihat UU ini merupakan Omnibus Law pertama dalam ekonomi masih
> juga harus dilakukan sektor lain, omnibus lainnya juga. Karena kalau hanya
> sektor ekonomi tidak cukup untuk menyejahterakan kita," ujarnya.
>
> Supit juga menilai pemahaman beberapa pihak bahwa RUU Ciptaker yang tidak
> pro terhadap pekerja merupakan hal yang tidak tepat, karena dirinya
> meyakini dalam RUU Ciptaker sudah dibahas dari hulu hingga hilir.
>
> Menurut dia, keberpihakan terhadap rakyat miskin, buruh, pekerja, pelaku
> ekonomi mikro, kecil, dan menengah harus lebih ditingkatkan, dilindungi dan
> dijamin keikutsertaannya dalam pelaksanaan RUU Cipta Kerja.
>
> "Karena itu tidak dimaknai sebatas wadah semata, akan tetapi menjadi satu
> kesatuan sistem pelaku ekonomi dari hulu sampai dengan hilir atas
> penyediaan barang dan jasa," ujarnya pula.
> *Baca juga: SOKSI buka kesempatan bagi kader jadi calon ketum
> *
>
> Pewarta: Imam Budilaksono
> Editor: Budisantoso Budiman
> [image: Penjelasan Presiden Jokowi tentang UU Cipta Kerja]
> 
>
> Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Cipta
> Kerja pada Jumat (9/10/2020). Berikut intisari yang disampaikan Presiden
> tentang perlunya UU Cipta Kerja
> 
>  dan tanggapan atas disinformasi substansi omnibus law
> 
>  tersebut.
> Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memberikan 10 bantahan mengenai
> disinformasi mengenai Ominibus Law UU Cipta Kerja yang beredar di
> masyarakat.
>
> "Saya melihat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada
> dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi undang-undang ini
> dan hoaks di media sosial," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor,
> Jumat.
>
> Inilah pernyataan pertama dia kepada publik tentang UU Cipta Kerja setelah
> disahkan di sidang paripurna DPR pada Senin malam hari, 5 Oktober lalu.
>
> *Baca juga: Melki Laka Lena harap pemerintah buka lagi dialog soal UU
> Cipta Kerja
> *
>
> *Pertama*, tekait isu penghapusan standar upah pekerja. "Saya ambil
> contoh ada informasi yang menyebut penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi;
> UMK, Upah Minimum Kabupaten; UMSP Upah Minimum Sektoral Provinsi, hal ini
> tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional, UMR tetap ada,"
> kata dia.
>
> *Kedua*, mengenai standar perhitungan upah pekerja. "Ada juga yang
> menyebutkan upah minumum dihitung per jam, ini juga tidak benar, tidak ada
> perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu
> dan berdasarkan hasil," katanya.
>
> *Ketiga*, terkait informasi penghilangan cuti bagi para pekerja.
> "Kemudian ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan,
> cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan
> tidak ada kompensasinya. Saya tegasnya ini juga tidak benar, hak cuti tetap
> ada dan dijamin," kata dia.
>
> *Keempat*, mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kemudian
> apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak
> benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak," katanya.
>
> *Baca juga: Wali Kota Malang sarankan uji materi UU Cipta Kerja
> 

[GELORA45] Mengapa Prabowo Jadi ‘Rebutan’ AS-China?

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

http://www.repelita.com/mengapa-prabowo-jadi-rebutan-as-china/


 Mengapa Prabowo Jadi ‘Rebutan’ AS-China?

By
Repelita Online 
-
2020-10-11,05:36
370

Facebook

Twitter

Telegram


Amerika Serikat (AS) memberikan visa ke Menteri Pertahanan Indonesia 
Prabowo Subianto. Ini hal mengejutkan setelah 20 tahun Prabowo di-blacklist.


Penatgon melalui Menteri Pertahanan AS Mark Esper bahkan mengundang 
Prabowo ke negeri Paman Sam. Rencananya Prabowo akan bertolak ke AS, 15 
Oktober mendatang.


Namun sepertinya ada alasan khusus, mengapa ini terjadi. Mengutip 
sejumlah pengamat yang dilansir dari South China Morning Post, itu 
terjadi karena AS tak mau RI terlalu dekat dengan China. Apalagi kini, 
kedua negara tengah berebut pengaruh, terutama soal Laut China Selatan 
(LCS).


peneliti di S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang 
Technological University Alex Arifianto mengatakan menyeimbangkan 
pengaruh China penting bagi AS. “Untuk memastikan Indonesia tidak 
terlalu jauh ke pihak China,” katanya dikutip dari SCMP, Sabtu (10/10/2020).


Apalagi, China telah secara signifikan meningkatkan investasi militer 
dan ekonominya – terutama infrastruktur dan pertambangan – di Indonesia 
sejak pemerintahan [Presiden Joko Widodo] menjabat pada tahun 2014. 
Belum lagi pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang dipandang kurang 
terlibat dengan Indonesia dan negara Asia, beda dengan pemerintaha Obama.


“Pertemuan itu akan menjadi kesempatan bagi Washington untuk menunjukkan 
bahwa mereka masih tertarik dengan sekutu Asia Tenggara, meskipun lebih 
bersifat bilateral daripada multilateral,” katanya.


Kenyataan lain juga diungkap Arifianto. Ini ujarnya, terkait 
moderenisasi militer RI.


“TNI Angkatan Darat sedang menjalani program modernisasi militer skala 
besar untuk menggantikan infrastruktur pertahanan yang sudah tua 
termasuk pesawat, kapal, tank, serta teknologi persenjataan,” katanya.


Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah menyatakan minatnya untuk 
memperoleh 15 Eurofighter Typhoon Aircraft bekas dari Austria, F-16 
Viper dari AS, dan jet tempur Rafale dari Prancis. Juli lalu, Rusia 
mengatakan kesepakatan untuk menjual 11 jet tempur Sukhoi Su-35 ke 
Indonesia senilai US $ 1,14 miliar masih berjalan.


Sementara, masih dikutip dari SCMP, pengamat dari National War College 
di Washington, Zachary Abuza menyebut, selain pemberian visa adalah 
kemenangan Prabowo dari AS. Ia berujar jelas AS membebaskan sanksi demi 
hubungan bilateral.


Indonesia sebenarnya mengatakan ‘nonblok’ dan tak ingin berkonflik 
dengan AS-China. Namun, kata dia, Indonesia memang lebih berat ke China 
karena Beijing menggerakkan ekonomi Indonesia dan membantu dalam 
penanganan Covid.


Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan media AS The Politicio, AS telah 
memutuskan memberi visa pada Prabowo sebagai syarat masuk ke negeri 
Paman Sam. Hal ini juga dibenarkan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar 
Simanjuntak.


Ini terkait undangan Pentagon yakni dari Menteri Pertahanan (Menhan) AS 
Mark Esper 15 hingga 19 Oktober nanti. “Undangan ini untuk melanjutkan 
pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral bidang pertahanan,” 
katanya dalam sara pers yang diterima CNBC Indonesia.


Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC INDONESIA