[Warnet2000] Potensi pendapatan lisensi 3G minimal US$450 juta

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Potensi pendapatan lisensi 3G minimal US$450 juta JAKARTA (Bisnis): Pemerintah perlu menetapkan batas bawah harga lisensi penyelenggaraan telekomunikasi seluler generasi ketiga (3G) minimal US$10 juta untuk setiap 1 MHz frekuensi yang akan diberikan melalui proses tender. Asmiati Rasyid, pendiri

[Warnet2000] Flexi di Jakarta tetap gunakan 1.900 MHz

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Kristiono: Flexi di Jakarta tetap gunakan 1.900 MHz Bagi Telkom, yang sangat diperlukan dalam bisnis telekomunikasi adalah perlakuan dan kebijakan yang adil. Soal jumlah pemain yang dianggap terlalu banyak bukanlah masalah. Biarkan nanti pasar yang akan menentukan apakah terjadi konsolidasi dan pe

[Warnet2000] Masih ada alternatif yang lebih elegan

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Hinca Panjaitan: Masih ada alternatif yang lebih elegan Jika pemerintah tetap berikukuh untuk mentender ulang lisensi 3G, ini sangat disayangkan dan menunjukkan sikap arogan karena jelas dan pasti melanggar kepastian hukum. Mengapa demikian? Membatalkan begitu saja izin yang sudah diberikan adalah

[Warnet2000] Menggusur frekuensi bukan pekerjaan mudah

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Menggusur frekuensi bukan pekerjaan mudah Rencana pemerintah untuk membersihkan frekuensi sebagai 3G sebagai bagian dari langkah menuju tender ulang memang langkah berani sekaligus kontroversial. Di satu sisi, pembersihan merupakan keniscayaan untuk memberikan ruang yang cukup bagi jumlah pemain y

[Warnet2000] Tender lisensi 3G, buah simalakama bagi pemerintah

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Tender lisensi 3G, buah simalakama bagi pemerintah Selasa, 17 Mei 2005, Bisnis Indonesia menggelar dialog publik Restrukturisasi Frekuensi, dengan menghadirkan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Negara BUMN Sugiharto, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil. Bertindak seba

[Warnet2000] Pemerintah akan bersihkan frekuensi 3G

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Pemerintah akan bersihkan frekuensi 3G JAKARTA (Bisnis): Pemerintah akan membersihkan frekuensi seluler generasi ketiga (3G) teknologi Wideband CDMA kecuali alokasi frekuensi untuk Telkom Flexi yang telah digunakan dua juta pelanggan. Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil mengatakan keb

[Warnet2000] Telkom, profesionalisme, dan pasar oligopoli

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Telkom, profesionalisme, dan pasar oligopoli PT Telkom Tbk sebagai BUMN besar akan berganti pimpinan dalam RUPS dalam waktu dekat ini, sekitar awal atau pertengahan Juni 2005. Pergantian pimpinan BUMN besar dan strategis seperti Telkom sangat menentukan masa depan badan usaha tersebut, sekaligus m

[Warnet2000] Menyelesaikan perda penghambat investasi telekomunikasi

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Menyelesaikan perda penghambat investasi telekomunikasi Asosiasi Telekkomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) kembali mengeluhkan semakin banyaknya peraturan daerah yang bermunculan dan dinilai tidak menolong iklim investasi seluler menjadi lebih kondusif. Keluhan itu terutama berkisar pada beban eko

[Warnet2000] Omzet SLJJ Telkom berpotensi turun 80%

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Omzet SLJJ Telkom berpotensi turun 80% BANDUNG (Bisnis): Pendapatan PT Telkom dari layanan interlokal bisa turun hingga 80% bila pemerintah memaksakan pemberlakuan regulasi kode akses SLJJ yang memungkinkan operator lain menggunakan jaringan telepon BUMN itu. Ketua Umum Serikat Karyawan PT Telkom

[Warnet2000] Pemerintah diminta buka 4 lisensi baru untuk fixed line

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
Pemerintah diminta buka 4 lisensi baru untuk fixed line JAKARTA (Bisnis): Pemerintah dinilai perlu segera membuka lisensi penyelenggaraan telekomunikasi kepada empat operator baru yang disertai dengan kewajiban membangun masing-masing dua juta satuan sambungan dalam tiga tahun. Asmiati Rasyid, pe

[Warnet2000] Tender ulang lisensi 3G melanggar hukum

2005-05-19 Terurut Topik Newsmaster
'Tender ulang lisensi 3G melanggar hukum' JAKARTA (Bisnis): Praktisi dan anggota DPR mengingatkan pemerintah untuk mengkaji kembali rencana tender ulang lisensi penyelenggaraan telekomunikasi generasi ketiga (3G) karena dipastikan melanggar hukum. Menurut Praktisi Hukum Telekomunikasi Hinca Panjai