On 5/1/06, m.c. cptrwn <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
misalnya pak budi cs ingin agar bandung/cimahi bisa mengundang banyak
investor dan meniru gyundong province (seperti yang diforward mas iman
di bhtv) dengan cara memberi insentif very less tax selama 8 tahun.
Itu siapa yang berhak membuat peraturanya ya ? apakah dprd/gubernur
saja atau mesti minta persetujuan dari pemerintah pusat ?
Ini yang sedang kami pelajari:
- peraturan apa saja yang dapat dibuat secara lokal?
Yang saya tahu yang tidak boleh adalah tentara. ha ha ha.
Apakah telekomunikasi boleh?
Pertanyaan tersebut penting karena yang sedang kepikiran adalah:
- liberalisasi telekomunikasi di sebuah region tertentu
(misalnya sekarang peraturan WiMax masih belum ada/belum jelas,
kami ingin pemda setempat buat perarturan lokal yang membolehkan)
- pembebasan fiskal untuk warga Bandung yang ingin mengembangkan
bisnis di luar negeri (umumnya ke Singapura dan Malaysia)
{Batam bisa, Medan bisa, kok Bandung tidak bisa?
Mungkin bukan tidak bisa, tapi belum mau usaha.]
- pembebasan/pengurangan pajak bagi perusahaan yang berlokasi
di region ini.
- UU Tenaga Kerja (he he he, pasti rame soal ini)
Pada prinsipnya peraturan tersebut mempermudah orang mendirikan
*DAN* menutup perusahaan. Sehingga orang berani mengambil resiko
untuk melakukan inovasi tanpa direcokin dengan berbagai hal.
(Ini yang dilakukan oleh Taiwan/Malaysia/dll.)
Nah ini yang sedang kami cari tahu ...
-- budi
