sebenarnya pertanyaannya bukan "beranikah Barat membiarkan Indonesia maju menjadi masyarakat sejahtera, adil-makmur, sejajar dengan mereka?" tetapi "beranikah Indonesia menjadi maju tanpa menggantungkan diri dari belas kasihan barat?"
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Karena Anda bawa-bawa UUD'45 ya saya jelaskan bahwa Mukadimah UUD'45 mengagendakan Bangsa Indonesia untuk menjadi warga bumi, bahkan alam semesta. Walhasil, menjadi warga suatu negara maupun berkewarganegaraan ganda mah samasekali nggak penting, selama tujuan kemerdekaan Indonesia tercapai. Untuk memahami ini tidak cukup hanya dengan membaca kitab UUD'45. Perlu dukungan referensi, tulisan, buku, sukur-sukur obrolan dengan mereka yang kenal pemikiran nyak-babe pendiri. Jujur saja, sejak Peristiwa '65, pencapaian tujuan kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari peran Barat. Karena itu saya beri tantangan: "beranikah Barat membiarkan Indonesia maju menjadi masyarakat sejahtera, adil-makmur, sejajar dengan mereka?" Begini-begini, toh lidah Indonesia pernah menjawab: Go to hell! Buat negara imigran seperti AS, kewarganegaraan-ganda mungkin penting bagi Democrat. Entah dengan Republic. Yang pasti, setiap negara / komunitas punya latar dan tujuan masing-masing. Biarkan sajalah demokrasi di dunia ini berjalan dengan menghormati perbedaan, bukan dengan memaksakan keseragaman. Apalagi sekedar untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi, sebelum kemauan politik, perlu akal sehat lebih dulu. --- jonathangoeij@... wrote: kalau begitu dalam kewarganegaraan ganda toh tidak ada urusannya dgn barat segala, itu jelas cuman masalah kemauan politik saja. --- ajegilelu@... wrote : Bukan menunggu, itu memberi, karena Barat selalu butuh untuk diaku serba paling. Paling kuat, paling pinter, paling kaya, baik hati, dan suka menabung. Apa pantes sehebat itu masih terus merengek supaya diijinkan menghisap hak orang lain. Seluruh dunia tahu kok apa yang terjadi kalau ditolak. Cuma Barat yang tidak tahu. Atau belagak pilon saja. --- jonathangoeij@... wrote: kenapa kok menunggu belas kasihan Barat? kutipan: Jadi, sekali lagi, melihat sejarahnya, kewarganegaraan-ganda bukanlah masalah bagi Indonesia. Masalah sebenarnya: beranikah Barat membiarkan Indonesia maju menjadi masyarakat sejahtera, adil-makmur, sejajar dengan mereka? --- ajegilelu@... wrote : Suatu kehormatan kalau di era PD-II negara-negara bekas penjajah, khususnya Barat, bersedia melepas tanah-tanah jajahannya lalu duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Kenyataannya kan nggak begitu. Mereka terbiasa hidup disiplin terkungkung struktur bahkan definisi. Karena itu Bertrand Russel mengibaratkan bangsa Barat tak ubahnya garnisun militer yang rapi berlapis-lapis namun selalu kalangkabut setiap berhadapan dengan disiplin Spartan. Hanya kecurangan dan kekerasan yang bisa menyelamatkan kekuasaan Barat dari semangat Spartan. Ilustrasi ini barangkali lebih mudah Anda kunyah untuk memahami kenapa nyak-babe akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan diri kepada kaum penjajah bahwa 'Indonesia' adalah jutaan "Spartacus" yang berhimpun dalam disiplin organisasi dan teritorial: negara. Harapannya jelas, agar para bekas penjajah yang merasa sebagai ras unggul di muka bumi itu mau duduk-berdiri sama tinggi dengan segala ras. Jadi, sekali lagi, melihat sejarahnya, kewarganegaraan-ganda bukanlah masalah bagi Indonesia. Masalah sebenarnya: beranikah Barat membiarkan Indonesia maju menjadi masyarakat sejahtera, adil-makmur, sejajar dengan mereka? Omong-kosong dengan rengekan Barat soal keuntungan pribadi yang bisa didapat dari kewarganegaraan-ganda. Jepang, sebagai "keluarga kecil" yang makmur, terlihat lebih fair. Sebagai kerajaan bekas penjajah juga, mereka lebih mampu menghormati keanggotaan "keluarga" lain. --- jonathangoeij@... wrote: jadi kalau begitu yg namanya Negara Indonesia itu sebenarnya tidak ada karena tidak pernah diproklamirkan, ha ha ha mungkin lebih bagus begitu dan daerah2 bisa bebas jadi negara2 tersendiri akan banyak muncul negara2 kecil yg sekaya atau bahkan lebih kaya dari Brunei. balik ke uu kewarganegaraan, justru UU Kewarganegaraan th 46 itu yg berdasarkan UUD 45 asli, sedang UU Kewarganegaraan th 58 berdasarkan UUDS 50, UU Kewarganegaraan 2006 berdasarkan UUD 45 hasil amendemen. dus satu2nya UU Kewarganegaraan berdasarkan UUD 45 asli hasil pemikiran bapak ibu pendiri bangsa itu mengenal dwi kewarganegaraan. kalau ditanya apakah kewarganegaraan ganda itu menguntungkan bagi mayoritas rakyat yg lebih dari 200 juta orang itu? jawabnya jelas menguntungkan sebagian kecil saja paling hanya beberapa juta saja. tetapi apakah merugikan? jawabnya juga tidak merugikan. tetapi kalau dilihat betapa makin lama makin banyak orang Indonesia yg mencari nafkah atau ilmu di manca negara maka tidak terhindarkan mereka2 itu mempunyai kewarganegaraan baru ataupun membentuk keluarga dgn penduduk setempat dan beranak pinak, belum lagi dgn globalisasi makin banyak juga orang asing yg tinggal di Indonesia utk kemudian melakukan naturalisasi ataupun menikah dgn orang Indonesia. kebutuhan uu kewarganegaraan baru yg lebih fleksibel dan mengenal kewarganegaraan ganda akan makin mendesak. --- ajegilelu@... wrote : Pernah menyimak tulisan-tulisan dan pemikiran emak-bapak pendiri? Cobalah sesekali, siapa tahu tersambar pencerahan yang samasekali membongkar kegelapan yang terlihat dan terasakan saat ini. Bisa jadi setelah tersambar begitu Anda pingsan dulu sebelum kemudian keranjingan mencari perspektif emak-bapak di setiap kondisi yang sedang terjadi. Dalam hal kewarganegaraan ini misalnya, saya tetap menduga yang diinginkan emak-bapak tempohari sebenarnya bukan
