Kalau boleh saya kemukakan pendapat saya, sekalipun awam soal ekonomi. Menurut 
saya investasi modal asing hanyalah KESEMPATAN yang bisa digunakan, yang LEBIH 
PENTING bagaimana SIKAP/PENDIRIAN Pemerintah yang berkuasa menggunakan 
kesempatan (saat menerima masuk modal-asing) yang ada itu! Bisa tidak 
menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi nasional! 
Bagi satu negara yang masih terbelakang dan MISKIN, adalah satu KEBODOHAN kalau 
menolak dan TIDAK BERANI menggunakan KESEMPATAN yang ada dan bahkan harus bisa 
menciptakan kondisi sebaik mungkin agar investasi modal-asing mungkin terjadi, 
... 

Saya perhatikan, Singapore, Korea-Selatan  dan Taiwan, bahkan juga RRT sejak 
tahun 1980 itu BERHASIL dengan baik gunakan modal-asing yang masuk untuk 
mengembangkan dan mendorong maju ekonomi nasional! Tidak banyak contoh konkrit 
di Singapore, Korea-Selatan yang saya ikuti, ... tapi ada beberapa contoh 
modal-asing masuk di Tiongkok untuk mendorong maju ekonomi nasional! Kalau 
diperhatikan, bagaimana Shen Zhen, daerah khusus ekonomi yang dijadikan pilot 
awal jalankan politik “Reformasi dan Keterbukaan” Deng Xiao Ping itu, 
dinyatakan bisa berhasil justru adanya modal Huakiao yang berani menanamkan 
modalnya kembali di Tiongkok daratan. Tidak jelas angka konkritnya, tapi ada 
yang menyatakan diawal mula itu, 60% modal yang masuk adalah dari Huakiao dari 
HK, Macao, AS, Kanada dan Saudara Sekandung Taiwan, ...! Baru kemudian juga 
masuk dan RRT menerima pinjaman dari IMF/Bank Dunia, ...! 

Bukankah kenyataan sampai sekarang negara-negara itu tetap tumbuh dan 
berkembang maju dan masih TETAP gunakan dan masih mengharapkan makin banyak 
modal-asing bisa investasi, ...! Begitulah kondisi dunia modern sekarang ini, 
memasuki globalisasi yang harus berani dihadapi. Dan tidak seharusnya mengurung 
diri rapat-rapat dalam tempurungnya sendiri saja!

Sedang masalah BURUH-Asing, berlakukan saja ketentuan PERBURUHAN yang baik bagi 
kepentingan BURUH lokal saja! Yang PENTING usaha jalan lancar, produksi tumbuh 
berkeembang dengan baik, sebaliknya kesejahteraan warga juga ikut tumbuh 
berkembang dengan lebih baik! Itulah TUGAS Pemerintah yang berkuasa membuat 
keseimbangan sebaik-baiknya! Harus bisa menjamin keuntungan bersama, kemajuan 
bersama dan MENANAG BERSAMA! TIDAK JOMPLANG secara ekstrim, hanya menekankan 
kepentingan buruh/pekerja setempat dan tidak menguntungkan modal-asing yang 
masuk. Atau sebaliknya! Jangan biarkan sampai terjadi buruh-asing membanjiri 
dan merebut mata-pencaharian warga setempat! TINDAK TEGAS saja buruh-asing 
liar/gelap yang terjadi tanpa ijin dan diluarbatas darimanapun dia! 

Salam,
ChanCT



From: ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, April 12, 2018 10:34 PM
To: Tatiana Lukman ; GELORA45@yahoogroups.com 
Subject: Re: [GELORA45] Jokowi Teken Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing

  

Semoga ada yang bisa menjelaskan hubungan antara 

investasi asing dan perbaikan ekonomi nasional. 

Kalau tidak ada, berarti rancangan untuk menjadikan 

Indonesia kekuatan ekonomi pada tahun 2050 (atau 2040?) 

memang tidak ada. Cuma omong kosong seperti hoax 

mobil Esemka.



Nah, dengan sikap kerja seperti itu lantas bagaimana 

caranya membantah Indonesia bubar 2030?


--- jetaimemucho1@... wrote:




Pernah dulu ketika berdebat dengan si Chan soal modal yang berasal dari 
Tiongkok, dia menganggap modal dari Tkk lebih baik dari pada modal dari AS, 
negeri-negeri Eropa atau negeri lain. Pokoknya dia bela dan senang melihat 
penanamam modal Tiongkok semakin meningkat. Saya bilang modal tidak 
berkebangsaan, dari manapun asalnya, tujuannya sama, yaitu mencari keuntungan 
semaksimal mungkin. Itu seperti pepatah Spanyol "de Guatemala masuk ke 
Guatepeor" ( kurang lebih artinya, keluar dari mulut singa atau harimau masuk 
ke mulut buaya). Lantas ada orang yang nimbrung, karena dia tidak percaya modal 
Tkk akan membuat keadaan Indonesia lebih buruk. Nah, sekarang kenyataan sudah 
kita semua lihat. Jutaan buruh Tkk masuk Indonesia, yang legal maupun yang 
gelap. Jadi kenyataan justru menunjukkan modal Tkk disertai dengan 
buruh-buruhnya ( saya tidak pernah baca berita modal AS atau negeri Eropa 
lainnya yang disertai dengan buruh-buruhnya!!). Ini saja sudah cukup untuk 
membantah kata-kata menlu Tkk yang selalu bilang bahwa penanaman modalnya 
selalu buat keuntungan bersama. Yang jelas , lapangan pekerjaan yang memang 
sudah terbatas, semakin terbatas lagi dengan masuknya buruh kasar Tkk. apakah 
itu baik untuk Indonesia. Buruh Indonesia diupah lebih rendah dan kondisi 
hidupnya lebih buruk dari pada buruh Tiongkok. Hal ini pernah dengan jelas 
dibuktikan dalam sebuah penelitian terhadap pertambangan nikel di Sulawesi yang 
dikelola modal Tkk, yang pernah saya postingkan.Dan juga jelas terlihat bahwa 
buruh-buruh itu sama sekali BUKAN tenaga ahli, pekerjaannya sepenuhnya dapat 
dilakukan oleh buruh Indonesia. Jadi dimana keuntungan buruh Indonesia dalam 
hal penanaman modal Tkk yang disertai oleh buruhnya sendiri?


Sekarang Jokowi  mengeluarkan Perpres permudah TKA. Di situ tertera segala 
macam peraturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di Indonesia. Tapi 
kenyataannya, buruh Tkk terus mengalir hanya dengan visa turis! Terbukti dari 
video yang saya postingkan kemarin. Kira-kira 30 orang Tkk yang masuk ke 
Sulawesi itu akan bekerja di pertambangan. Itukah para ahli Tkk yang dibutuhkan 
Indonesia??Bisakah pendukung Jokowi menjawab atau membuat komentar tentang 
terus mengalirnya buruh Tiongkok ini??? Di artikel diatas juga tertera dengan 
ditandatangani Perpres permudah TKA , diharapkan investasi meningkat dan 
ekonomi nasional tambah baik. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan 
antara investasi dengan perbaikan nyata ekonomi nasional?



On Thursday, April 12, 2018 2:56 PM, ajeg wrote:


  
Kelihatannya Jokowi ini senang melihat para pemudi 

dan ibu-ibu rumahtangga kita menjadi pembantu di negara 

orang.


-



Jokowi Teken Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing

IHSANUDDIN
Kompas.com - 05/04/2018, 10:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke 
Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi 
nasional. 

Dalam perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA 
harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan 
menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA 
yang merupakan: 

a. pemegang saham yang menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris 
pada pemberi kerja TKA 
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing 
c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut perpres ini, 
pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan 
pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari 
kerja setelah TKA bekerja. 

Dalam perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib 
memiliki visa tinggal terbatas (vitas) untuk bekerja yang dimohonkan oleh 
pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan 
melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. 

Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan izin 
tinggal sementara (itas). 

Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama dua tahun dan 
dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian itas bagi TKA sekaligus disertai dengan pemberian izin masuk kembali 
untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa 
berlaku itas. 

Perpres ini mewajibkan setiap TKA yang bekerja lebih dari enam bulan di 
Indonesia terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau polis asuransi di 
perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia. 

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018. 

Perpres ini berlaku setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. 
Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing yang dibuat pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

Permudah TKA 

Dalam rapat terbatas 6 Maret lalu, Presiden Jokowi meminta agar izin bagi TKA 
yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah. 

"Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar 
proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali," kata Jokowi. 

"Sebab, keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit," tambah 
Kepala Negara. 

Jokowi meminta kondisi ini diubah. TKA yang masuk Indonesia harus dipermudah 
prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, 
(RPTKA), izin penempatan tenaga asing atau (IPTA), maupun vitas. 

"Yang saya minta untuk dijalankan lebih cepat dan berbasis online dan dilakukan 
secara terintegrasi, terpadu, antara Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi di 
bawah Kementerian Hukum dan HAM," kata Jokowi.


Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sandro Gatra


  • [GELORA45] ... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [G... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
      • Re... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
      • Re... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
    • AW: [t... Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]
    • [GELOR... 'Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]
    • Re: [G... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [G... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
      • Re... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
        • ... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
      • Re... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke