Ya jelas, sama sekali tidak bisa ditampilkan tiga negara itu sebagai contoh 
"keberhasilan" investasi asing. Apalagi kasus Korsel yang karena posisinya 
sebagai lawan pembangunan Korut, sengaja digenjot AS untuk ditampilkan sebagai 
etalase keberhasilan kapitalisme... Persis seperti Plan Marshal yang 
digelontorkan ke negeri-negeri Eropa Barat yang hancur sebagai akibat PDII 
untuk meredam perjuangan kelas dan menumpulkan tuntutan dan perjuangan rakyat 
untuk sosialisme. 

    On Friday, April 13, 2018 5:30 PM, ajeg <ajegil...@yahoo.com> wrote:
 

  Ada, Chan sudah mengeluarkan pendapatnya walau dengan 
melepas jasmerah dan bersikap dari kondisi kontemporer.
Saya hargai pilihan Chan untuk berdiri di sana dan berpendapat 
dari sisi itu. Sayangnya, contoh 3 negara yang disebut berhasil 
menggunakan modal asing (kesempatan) tidak satu pun yang 
kondisi negeri (SDA) dan situasi masyarakatnya (SDM) mirip 
Indonesia. Latar sejarah, budaya, dan gejolak politiknya juga beda. 
Keresahan seperti yang ditimbulkan langkah-langkah Jokowi ini 
(mengabaikan hak warga atas pekerjaan) juga belum tentu muncul 
di 3 negara itu. 

Mengenai Ekuador (untuk contoh negara yang Anda sebut), 
setahu saya masih mengakui jerih payah buruh migrannya sebagai 
pendapatan resmi negara. Artinya, masih menghargai keringat 
warga yang kehilangan kesempatan bekerja di negara sendiri.

Untuk Zimbabwe, hehe.. sepertinya kita sedang bekerja keras 
menyusulnya dengan memperbanyak utang lalu berharap, mak jebret... 
... cancels debts...

--- jetaimemucho1@... wrote:


     Sampai sekarang belum/tidak ada yang menjelaskan hubungan antara investasi 
dan perbaikan dalam ekonomi nasional. Yang jelas banyak pernyataan resmi 
pejabat baik Tiongkok kapitalis maupun Indonesia, hanyalah penipuan belaka. 
Kenyataan di lapangan bertentangan dengan yang dikoar-koarkan. Dari dulu sampai 
sekarang, investasi yang datang dari negara-negara kapitalis-imperialis, sudah 
tentu Tiongkok termasuk dalam kategori ini, walaupun orang-orang remo tidak mau 
menerima tanpa argumentasi yang membantah Tkk sebagai negara imperialis, tidak 
pernah menguntungkan rakyat  negeri yang menjadi sasaran investasi itu. Mana 
ada negeri Dunia Ketiga yang sudah puluhan tahun bergantung pada investasi 
modal asing, mencapai kemakmuran, dan berkembang ekonomi nasionalnya. bukannya 
berkembang, tapi malah semakin  terpuruk. Bayangkan, Ecuador sampai sekarang 
harus terus menggunakan dolas AS sebagai mata uang resminya, Zimbawe, saya 
dengar, sudah pakai mata uang Yen (masih harus saya verifikasi). Apa itu 
artinya??? Bla...bla...bla sama- sama beruntung!!!!???? 
    On Thursday, April 12, 2018 4:34 PM, ajeg wrote:
 
 Semoga ada yang bisa menjelaskan hubungan antara 
investasi asing dan perbaikan ekonomi nasional. 
Kalau tidak ada, berarti rancangan untuk menjadikan 
Indonesia kekuatan ekonomi pada tahun 2050 (atau 2040?) 
memang tidak ada. Cuma omong kosong seperti hoax 
mobil Esemka.

Nah, dengan sikap kerja seperti itu lantas bagaimana 
caranya membantah Indonesia bubar 2030?
--- jetaimemucho1@.... wrote:
Pernah dulu ketika berdebat dengan si Chan soal modal yang berasal dari 
Tiongkok, dia menganggap modal dari Tkk lebih baik dari pada modal dari AS, 
negeri-negeri Eropa atau negeri lain. Pokoknya dia bela dan senang melihat 
penanamam modal Tiongkok semakin meningkat. Saya bilang modal tidak 
berkebangsaan, dari manapun asalnya, tujuannya sama, yaitu mencari keuntungan 
semaksimal mungkin. Itu seperti pepatah Spanyol "de Guatemala masuk ke 
Guatepeor" ( kurang lebih artinya, keluar dari mulut singa atau harimau masuk 
ke mulut buaya). Lantas ada orang yang nimbrung, karena dia tidak percaya modal 
Tkk akan membuat keadaan Indonesia lebih buruk. Nah, sekarang kenyataan sudah 
kita semua lihat. Jutaan buruh Tkk masuk Indonesia, yang legal maupun yang 
gelap. Jadi kenyataan justru menunjukkan modal Tkk disertai dengan 
buruh-buruhnya ( saya tidak pernah baca berita modal AS atau negeri Eropa 
lainnya yang disertai dengan buruh-buruhnya!!). Ini saja sudah cukup untuk 
membantah kata-kata menlu Tkk yang selalu bilang bahwa penanaman modalnya 
selalu buat keuntungan bersama. Yang jelas , lapangan pekerjaan yang memang 
sudah terbatas, semakin terbatas lagi dengan masuknya buruh kasar Tkk. apakah 
itu baik untuk Indonesia. Buruh Indonesia diupah lebih rendah dan kondisi 
hidupnya lebih buruk dari pada buruh Tiongkok. Hal ini pernah dengan jelas 
dibuktikan dalam sebuah penelitian terhadap pertambangan nikel di Sulawesi yang 
dikelola modal Tkk, yang pernah saya postingkan.Dan juga jelas terlihat bahwa 
buruh-buruh itu sama sekali BUKAN tenaga ahli, pekerjaannya sepenuhnya dapat 
dilakukan oleh buruh Indonesia. Jadi dimana keuntungan buruh Indonesia dalam 
hal penanaman modal Tkk yang disertai oleh buruhnya sendiri?
Sekarang Jokowi  mengeluarkan Perpres permudah TKA. Di situ tertera segala 
macam peraturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di Indonesia. Tapi 
kenyataannya, buruh Tkk terus mengalir hanya dengan visa turis! Terbukti dari 
video yang saya postingkan kemarin. Kira-kira 30 orang Tkk yang masuk ke 
Sulawesi itu akan bekerja di pertambangan. Itukah para ahli Tkk yang dibutuhkan 
Indonesia??Bisakah pendukung Jokowi menjawab atau membuat komentar tentang 
terus mengalirnya buruh Tiongkok ini??? Di artikel diatas juga tertera dengan 
ditandatangani Perpres permudah TKA , diharapkan investasi meningkat dan 
ekonomi nasional tambah baik. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan 
antara investasi dengan perbaikan nyata ekonomi nasional?

On Thursday, April 12, 2018 2:56 PM, ajeg wrote:Kelihatannya Jokowi ini senang 
melihat para pemudi 
dan ibu-ibu rumahtangga kita menjadi pembantu di negara 
orang.
-

JokowiTeken Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing IHSANUDDINKompas.com 
-05/04/2018, 10:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden JokoWidodo menandatangani Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang PenggunaanTenaga Kerja Asing.  Perpres ini 
diharapkan bisa mempermudah tenaga kerjaasing (TKA) masuk ke Indonesia yang 
berujung pada peningkatan investasi danperbaikan ekonomi nasional.  Dalam 
perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKAyang menggunakan TKA harus 
memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing(RPTKA) yang disahkan menteri 
atau pejabat yang ditunjuk.  Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki 
RPTKAuntuk mempekerjakan TKA yang merupakan:  a. pemegang saham yang menjabat 
anggota direksi atauanggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA b. pegawai 
diplomatik dan konsuler pada perwakilannegara asing c. TKA pada jenis pekerjaan 
yang dibutuhkanpemerintah.

Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut perpres ini,pemberi 
kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonanpengesahan RPTKA 
kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua harikerja setelah TKA 
bekerja.  Dalam perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA yangbekerja di 
Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas (vitas) untuk bekerjayang 
dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangiurusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yangditunjuk 
dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.  Permohonan vitas 
sebagaimana dimaksud sekaligus dapatdijadikan permohonan izin tinggal sementara 
(itas).  Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikanpaling lama dua 
tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan.  Pemberian itas bagi TKA sekaligus disertai 
denganpemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan yang 
masaberlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku itas.  Perpres ini mewajibkan 
setiap TKA yang bekerja lebihdari enam bulan di Indonesia terdaftar dalam 
jaminan sosial ketenagakerjaanatau polis asuransi di perusahaan asuransi 
berbadan hukum Indonesia.  Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 
2018dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018.  
Perpres ini berlaku setelah tiga bulan terhitung sejaktanggal diundangkan. 
Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing yang dibuat pada era presiden keenam RISusilo Bambang Yudhoyono.  
Permudah TKA  Dalam rapat terbatas 6 Maret lalu, Presiden Jokowimeminta agar 
izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.  "Dalam penataan 
tenaga kerja asing di Indonesia,pertama, saya minta agar proses perizinannya 
tidak berbelit-belit, ini pentingsekali," kata Jokowi.  "Sebab, keluhan-keluhan 
yang saya terimaperizinannya berbelit-belit," tambah Kepala Negara.  Jokowi 
meminta kondisi ini diubah. TKA yang masukIndonesia harus dipermudah 
prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuantenaga kerja asing, (RPTKA), 
izin penempatan tenaga asing atau (IPTA), maupunvitas.  "Yang saya minta untuk 
dijalankan lebih cepat danberbasis online dan dilakukan secara terintegrasi, 
terpadu, antara KementerianTenaga Kerja dan Imigrasi di bawah Kementerian Hukum 
dan HAM," kataJokowi.

Penulis :Ihsanuddin
Editor : Sandro Gatra
  

   
  • [GELORA45] ... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [G... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
      • Re... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
      • Re... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
    • AW: [t... Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]
    • [GELOR... 'Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]
    • Re: [G... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [G... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
      • Re... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
        • ... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
      • Re... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke